• Penyidik, tanggal 03 Juli 2012 No : SPP01/WBC.12/KPP.MP.01/PPNS/2012, sejak tanggal03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012, jenis tahanan RUTAN ;2. Penangguhan Penahanan tertanggal 11 Juli 2012 Nomor : SPPPO1/WBC.12/KPP.MP.01/PPNS/2012 ;3. Penuntut Umum, tanggal 2 Oktober 2012 Nomor : Print3972/P.1.10/Ft.2/10/2012, sejak tanggal02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012, jenis tahanan RUTAN ;4.

• Yusri, dan kawankawan, Asisten PemerintahanSekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Kepala Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Kasubbag PeraturanPerundangUndangan, Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS,Kasubbag Informasi dan Dokumentasi Hukum, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai

• Penyidik Pegawai Negeri Sipil : RUTAN Polda Lampung, berdasarkanSurat Perintah Penahanan Nomor SP.Han.07/VI/2020/PPNS sejaktanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020.Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum : RUTAN Polda Lampung,berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP55/L.8.4.2/Eku.1/07/2020 sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengantanggal 21 Agustus 2020.Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Pidana PT No2/Pid.SUSLH./2021/PT.TJKSalinan2.

• penyidik dan seluruh keteranganyang saksi berikan dihadapan penyidik sudah sesuai dengan berita acarapemeriksaan; Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai PengawasObat dan Makanan Bengkulu, tugas saya adalah melakukan pengawasansarana obat, makanan, obat tradisional dan kosmetik, sarana pelayanan,sarana produksi dan sarana distribusi; Bahwa dasar dari saksi dalam memberikan keterangan sebagai saksiahli adalah Surat Permohonan dari Penyidik kepada Balai POM BengkuluNomor SPPA/04/BPOM/PPNS

  /XI1I/2019 tanggal 11 November 2019 dan suratPenunjukkan Ahli dari Kepala Balai POM di Bengkulu) NomorSPA/04/BPOM/PPNS/X1/2019 tanggal 12 November 2019 serta surat Tugasdari Kepala Balai POM Bengkulu PD.03.03.99.11.19 tanggal 12 November2019; Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan Kosmetik adalah sediaan farmasi.

• Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Terdakwa Nomor : SPP01/WBC.15/KPP.MP.04/PPNS/2018 tertanggal 19 September 2018;sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018.2. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa Nomor : Print1418/Q.2.12/Fd.1/10/2018 tertanggal 04 Oktober 2018;sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018.3.

• ., Kepala Sub Bagian BantuanHukum, HAM dan Pembinaan PPNS pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Banda Aceh ;4. NURBAYTI, SH.,MH., Kepala Sub Bagian PerundangUndangan pada Bagian HukumSekretariat Kota Banda Aceh ; 5. MULIADI, SH.

  ., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum,HAM dan Pembinaan PPNS pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Banda Aceh ; dan 6.AFRIANDY KARIM, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan PembinaanPPNS pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Banda Aceh ; berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 02 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BandaAceh pada tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : W1U1 /74/HK/ VII / 2012.Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya untukmendamaikan kedua belah

• Jabatan PolhutMadya Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi Riau, selaku PPNS.4. NGADIYANA, S.H. Jabatan Polhut MadyaDinas Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi Riau, selaku PPNS.5. ARON PURBA, S.H., M.H. Jabatan PolhutMadya Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi Riau, selaku PPNS.6. ISRAR CHALID, S.Hut., M.H. Jabatan PolhutMadya Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi Riau, selaku PPNS.7. DERWIN F. SILALAHI, S.Hut.

• ., dibawah janji pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa ahli semenjak tahun 2005 sampai sekarang bertugas di Regional I Migas,Kasubag Umum dan Restribusi BBM;Bahwa keahlian ahli adalah tentang pengaturan, poengawasan, pendistribusian danpenyediaan BBM Bersubsidi dan Non Subsidi di seluruh Wilayah Indonesia sekaligussebagai PPNS minyak dan gas bumi yang melakukan tugas penyidikanpenyalahgunaan pendistribusian BBM;Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas yang dimaksuddengan

• ., M.H, dalam BAP yang dibacakandipersidanganmenerangkan sbb :Bahwa, saya mengerti diperiksa sekarang ini berkaitan dengan SuratKapolda Jateng Nomor : B/1835/II/2014/Reskrimsus tanggal 27Pebruari 2014 tentang permintaan bantuan penunjukkan ahli dalambidang minyak dan gas bumi;Bahwa, dasar saya sebagai ahli dalam bidang minyak dan gas bumiberdasarkan Surat Tugas dari Koordinator PPNS BPH Migas Nomor :72.1/07.12/DBM/BPH/2014 tanggal 12 Maret 2014;Bahwa, Jabatan saya sebagai PNS pada Badan Pengatur

  Hilir Migassaya memiliki keahlian dibidang pengatur hilir minyak dan gas bumiserta selaku PPNS Migas yang pernah mengikuti Diklat di PusdikReskrim Mega Mendung serta pernah mengikuti Diklat Pim IV diLembaga Pendidikan Migas di Cepu dan Diklat lainnya baik dalamNegeri maupun luar Negeri;Bahwa, saya sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli padaperkara perkara minyak dan gas bumi yang diminta oleh PenyidikPolri baik tingkat Mabes maupun Polda;Bahwa, ahli menerangkan tidak kenal dengan saudara NUR

• sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksibersama petugas Balai POM lainnya dan Polda Jambi memasuki danmemeriksa Toko Nauli dan rumah yang beralamat di Jalan Lintas Tembesi Sarolangun RT 08, Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Bathin XXIV,Kabupaten Batang Hari dalam rangka kegiatan Operasi Terpaduberdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POM Jambi Nomor RT.02.01.98.985.02.20.770 tanggal 3 Maret 2020 dan Surat PerintahPenggeledahan Nomor: SPG/01/BPOM/JBI/PPNS

  persidangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksimemasuki dan memeriksa Toko Nauli dan rumah yang beralamat di JalanLintas Tembesi Sarolangun RT 08, Kelurahan Durian Luncuk, KecamatanBathin XXIV, Kabupaten Batang Hari dalam rangka kegiatan OperasiTerpadu berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POM Jambi NomorRT. 02.01.98.985.02.20.770 tanggal 3 Maret 2020 dan Surat PerintahPenggeledahan Nomor: SPG/01/BPOM/JBI/PPNS

  pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB SaksiSumarsono bersama petugas Balai POM lainnya dan Polda Jambi kegiatanoperasi terpadu memeriksa Toko Nauli dan rumah yang beralamat di JalanLintas Tembesi Sarolangun RT 08, Kelurahan Durian Luncuk, KecamatanBathin XXIV, Kabupaten Batang Hari dalam rangka kegiatan OperasiTerpadu berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POM Jambi Nomor RT.02.01.98.985.02.20.770 tanggal 3 Maret 2020 dan Surat PerintahPenggeledahan Nomor: SPG/01/BPOM/JBI/PPNS

  tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 11.00WIB Saksi Sumarsono bersama petugas Balai POM lainnya dan Polda Jambidalam kegiatan operasi terpadu datang memeriksa Toko Nauli dan rumah yangberalamat di Jalan Lintas Tembesi Sarolangun RT 08, Kelurahan DurianLuncuk, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari dalam rangkakegiatan Operasi Terpadu berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai POMJambi Nomor RT. 02.01.98.985.02.20.770 tanggal 3 Maret 2020 dan SuratPerintah Penggeledahan Nomor: SPG/01/BPOM/JBI/PPNS

• MUSNAH-037/WBC.04/BD/PPNS/2018, Tanggal 22 Februari 2018, kemudian 1 (satu) ball pakaian bekasa yang disisihkan dari eks muatan KM. Sinar Cahaya sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 05 Desember 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

• setelah MajelisHakim bermusyawarah selanjutnya Hakim Ketua memerintahkankepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan ahli yangterdapat didalam BAP Penyidik tertanggal 03 Nopember 2016, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut; Bahwa pada tahun 1978 s/d tahun 1990 ahli bekerja sebagaiPNS Polhut Kehutanan pada Balai KSDA di Bali; Bahwa pada tahun 1990 s/d tahun 2000 ahli menjabat sebagaiKasub Seksji; Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ahlimenjabat sebagai Kasat Perlindungan Hutan dan PPNS

• Melaksanakan Kegiatan Pengawas Perbenihan yang meliputi :Pengawasan Sumber benih;Pengawasan Peredaran Benih dan Mutu Benih;Pengawasan dan Sertifikasi Benih;Pengawasan Autentifikasi (kebsahan) dokumendokumen;Melaporkan kondisi/proses kegiatan perbenihnan yang tidak sesuaistandarisasi dan prosedur kerja kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.Membuat Laporan Kegiatan Pengawasan Perbenihan Perkebunan.3.

  ACINDO WIRA PERKASA NomorNPWP : 16584600101000 (yang telah dilegalisir).49)1 (satu) berkas photocopy Laporan Perjalanan Dinas Saudari EKARIFAWATI, SP ke Nagan Raya dan Aceh Selatan tanggal 10 Desember2009 (yang telah dilegailisir).50)1 (satu) berkas photo copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Nomor : 840/164/PEG/SK2009tanggal 25 Mei 2009 tentang Penunjukan /Penetapan PPNS KegiatanAPBN DITJENBUN Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan PerkebunanTahun Anggaran 2009

  ACINDO WIRA PERKASA NomorNPWP : 16584600101000 (yang telah dilegalisir);49)1 (satu) berkas photocopy Laporan Perjalanan Dinas Saudari EKARIFAWATI, SP ke Nagan Raya dan Aceh Selatan tanggal 10 Desember2009 (yang telah dilegalisir);50)1 (satu) berkas photocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Nomor : 840/164/PEG/SK2009tanggal 25 Mei 2009 tentang penunjukan / penetapan PPNS kegiatanAPBN DITJENBUN Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan PerkebunanTahun Anggaran 2009

• PPNS bidang pertambangan (vide Pasal 86 PeraturanDaerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahn 2013 tentangPengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan).

  KewenanganPejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerahdapat melakukan penyidikan dan berkonsultasi dengan pihak yangmelakukan penyidikan tindak pidana dimaksud UndangUndang No. 8Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (vide Pasal 87 Ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan), danwewenang PPNS tersebut di atur pada Pasal 87 Ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahn 2013 tentangPengelolaan

  No. 1649 K/Pid.Sus/2015ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor: 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana;Ungoute.Bahwa faktanya dakwaan terhadap Terdakwa HM Baidir tanpadidahului oleh Penyelidikan, akan tetapi langsung pada penyitaan,penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar barudapat menyidik perkara in casu setelah adanya rekomendasi dariPPNS pada Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Pariaman, akan tetapi dalam perkara in casu PPNS padaDinas Koperindag,

• PL.02/PPNS/03.0/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019) dilampirkan dalam berkas perkara dan 100 (seratus) ekor benih lobster yang disisihkan dalam keadaan mati;

• 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Polamars,1 (satu) buah HP merk Xiomi, dan 1 (satu) buah HP merk Xiomi;

Seluruhnya dimusnahkan;

1. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

PL.O2/PPNS/03.0/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019)dilampirkan dalam berkas perkara dan 100 (seratus) ekor benihlobster yang disisihkan dalam keadaan mati dirampas untukdimusnahkan; 1 (Satu) buah tas rangsel warna hitam merk Polamars,1 (Satu) buahHP merk Xiomi, dan 1 (Satu) buah HP merk Xiomi, Dirampas untukdimusnahkan.4.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap paraterdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka lamanya paraterdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan tersebut akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:Hal 37 dari 40Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2019/PN Dps.e Benih Lobster (Panulirus spp.) dalam keadaan hidup sebanyak 17.955 ekorberwarna jernih keemasan yang terdiri dari Berita Acara Pelepasliaran No.PL.02/PPNS

Memerintahkan barang bukti berupa: Benih Lobster (Panulirus spp.) dalam keadaan hidup sebanyak 17.955 ekorberwarna jernih keemasan yang terdiri dari Berita Acara Pelepasliaran No.PL.02/PPNS/03.0/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019) dilampirkan dalam berkasperkara dan 100 (seratus) ekor benih lobster yang disisinkan dalamkeadaan mati; 1 (Satu) buah tas rangsel warna hitam merk Polamars,1 (Satu) buah HPmerk Xiomi, dan 1 (Satu) buah HP merk Xiomi;Seluruhnya dimusnahkan;7.

• Pasar Sleko Madiun;Bahwa Terdakwa menjual DVD bajakan dekat jalan umum dan tanpa ijin pihakberwenang;e Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa, telah dibacakan keterangan ahliTri Priyono, SH, di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa ahli bekerja di Departemen Hukum dan Ham sejak tahun 1993 dengan tugasdan tanggung jawab sebagai pelaksana pendaftaran bidang HAKI (Hak KekayaanIntelektual) sekaligus sebagai PPNS

• berupa 1 (satu) buah Celana Jean wanita warna hitam merk GHalaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 42/JN/2016/MS.BnaJeans, 1 (Satu) buah Celana dalam wanita warna merah bergambar kotak merkSmiles, 1 (Satu) buah Celana dalam lakilaki warna biru muda merk Renona ;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umumtelah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaandari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota BandaAceh Nomor: SP.SITA/13/VII/2016/PPNS

• Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Agustus2014 Nomor : SPP01/WBC.11/KPP.PR.05/PPNS/2014 sejak tanggal28 Agustus 2014 sampai dengan 16 September 2014;2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 15 September2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NomorB.04/0.5.24/Fd.1/09/2014 sejak tanggal 17 September 2014 sampaidengan 26 Oktober 2014;3.

• Penyidik PPNS sejak tanggal 2 Februari 2019 s/d 21 Februari 2019;2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari2019 s/d 23 Maret 2019;Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d 5 April 2019;4.

• PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, NomorSP.Han.04/BPPHLHKIV.SWI/PPNS/IV/2018 tertanggal 11 April 2018;sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : T97/Q.2.4/Euh.1/04/2018 tertanggal24 April 2018;sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018.3. Penuntut Umum, Nomor : Print892/Q.2.12/Euh.2/06/2018 tertanggal 7 Juni2018;sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.4.