Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLALawanPPRS , Dkk

PPRS yang diwakili oleh Honny Maitimu, Selaku: Ketua Dewan PengurusPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susus (PPPRS)Kebagusan City, Alamat : Tower A Lantai 20 A7A Apartemen KebagusanCity, Jalan Baung Raya, Kel. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Leanika Tanjung selaku Sekretaris Pengurus Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPRS) Kebagusan City, Alamat :Tower A Apartemen Kebagusan City, Jalan Baung Raya, Kel. PasarMinggu, Jakarta Selatan.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES tersebut;

PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES VS SUPENDI,

PUTUSANNomor 139 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN(PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES, diwakili oleh:1. KHAIRIL POLOAN, jabatan Ketua PPRS MediteraniaPalace Residences Kemayoran;2.

IKHSAN, jabatan Sekretaris PPRS Mediterania PalaceResidences Kemayoran;Tempat kedudukan di Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A1 Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10630;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. SITOR SITUMORANG, S.H., M.H.;2. T. ALEXIS APRILINDO, S.H.

Susun(PPRS) Mediterania Palace Residences, dimana saat itu Penggugatseperti biasanya melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dantanggung jawab Penggugat sebagai Apartment Manager;Bahwa insiden pengusiran secara paksa terhadap Penggugat olehbeberapa orang suruhan dari beberapa pengurus PerhimpunanPenghuni Rumah Susun (PPRS) Mediterania Palace Residences jelassangatlah tidak masuk akal dan diluar dan etika hukum yang berlaku,Halaman 2 dari 25 halaman.

Adanya kesepakatan kedua belah pihak (Penggugat denganKetua PPRS Mediterania Palace Residence);2. Adanya percakapan untuk melakukan Perbuatan Hukum(Penggugat dan Ketua PPRS Sdr. Agoeng Nugroho cakapbertindak;Adanya obyek perjanjian (perjanjian kontrak kerja);4. Adanya Kausa yang halal (materi yang diperjanjikan bukanlahhal yang dilarang undangundang);Halaman 18 dari 25 halaman.

/PPRS/MPR/PKVVT/VIII/14 tanggal 2 September 2013,yangditandatangani oleh Sdr.

Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES tersebut tidak dapat diterima;

PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES, VS SUPENDI

PUTUSANNomor 219 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN(PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES, diwakili olehKetua dan Sekretaris PPRS Mediterania Palace ResidencesKemayoran Khairil Poloan dan Ikhsan, berkedudukan di JalanLandas Pacu Utara Selatan Blok A1 Nomor 2, Kemayoran,

kontrak kerjayang telah disepakati yang selurunnya sebesar Rp460.000.000,00 (empatratus enam puluh juta rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara iniyang diperhitungkan sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas riburupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.SusPHI/2016, tanggal 25 April 2016 sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGURUSPERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS

sama sekalimengenai pemeriksaan peninjauan kembali dan dengan memperhatikan pulahasil sidang pleno kamar perdata tahun 2018, dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 maka sesungguhnya dalam perkaraPerselisinan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum untuk peninjauankembali, oleh karena dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidakdiatur upaya hukum peninjauan kembali, maka permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pengurus PerhimpunanPenghuni Rumah Susun (PPRS

Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali PENGURUS PERHIMPUNANPENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACERESIDENCES tersebut tidak dapat diterima;Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 219 PK/Padt.SusPHI/20182.

Pembanding/Tergugat I : Agoeng Nugroho (Mantan Ketua PPRS MPR) Diwakili Oleh : RM.

Sampang Nakula, SH
Terbanding/Penggugat : Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Mediterania Palace Residence
Turut Terbanding/Tergugat VII : Suwito (Mantan Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
Turut Terbanding/Tergugat V : Adri Kusdianto (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
Turut Terbanding/Tergugat III : Aman Sitor Situmorang
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Edward Frans (Mantan Dewan Pertimbangan)
Turut Terbanding/Tergugat VI : Tini Kartini (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
Turut Terbanding

/Tergugat IV : Andreas Bustaman (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR)
Turut Terbanding/Tergugat II : Supendi

oleh ADJIT LAUHATTA Sebagai Sekretaris.Sebelum Jabatannya berakhir Tergugat telah di BERHENTIKAN olehPengurus Perhimpunan Rumah Susun Mediterania Kemayoran padatanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Rapat Pengurus, karenaTERGUGAT tidak pernah aklif dan melanggar anggaran dasar PPRS MPR (P).Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan adanya perjanjian kerjawaktu. tertentu No. 89/PGA/PPRS MPR/PKWT/VIII/14 tanggal 12September 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat pada saat itumenjabat Ketua Perhimpunan

Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tersebut adalah hanya ditandatangani oleh Ketua PPRS MPR. Periode 2012 2015 (SaudaraAGOENG NOEGROGO) tanpa mengikutsertakan Sekretaris PPRS MPR(Saudara ADJ1T LAUHATTA) bahwa perjanjian kerja waktu tertentutersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan anggarandasar PPRS MPR pasa! 19 ayat 3 yang tertulis antara lain Ketua dansekretaris mewakili Perhimpunan di dalam dan di luar Pengadilan tentanghal hal dan dalam segala hal kejadian ...,(P2).

Bahwa PPRS MPR tidak mempunyai wewenang untuk melakukanperjanjian dengan Tergugat II sebagai Apartemen Manager, karena yangberhak melakukan pengangkatan Apartemen Manager adalah PT.PRIMABUANA INTERNUSA / INNER CITY Sebagaimana diatur pada pasal 7ayat 4 Anggaran Rumah Tangga (P ).Bahwa mengenai hal tersebut diatas, seharusnya TERGUGAT danTERGUGAT II mengetahui tentang Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga karena Tergugat pernah menjadi Ketua PPRS MPRuntuk Periode 2013 2016.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tindakan TERGUGAT danTERGUGAT Il yang telah mengadakan Perjanjian Kerja Waktu TertentuNo. 089 /PGA/PPRS MPR/PKWT VIII/14 tanggal 02 September 2013.9.

Bahwa Jabatan Sekretaris di Perhimpunan Penghuni Rumah SusunMediterania Palace Residences (PPRS MPR) saat itu diisi oleh Sdr. AdjitLauhatta adalah Karyawan PT. Prima Buana Internusa (PBI) dan jugamenjabat Pengurus PPRS di Apartemen lain walaupun tidak tinggal /menghuni di rumah susun sehingga hal ini melanggar ART PPRS tentangPengurus PPRS yang mengutamakan Penghuni sebagai PengurusPPRS dalam artian konflik kepentingan PT.

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN TAMAN KEMAYORAN CONDOMINIUM (PPRS-TKC) MELAWAN PT. DUTA ADHIPUTRA, CS

Penggugat:
1.Arif Adi Pranoto
2.Teguh Kuswandi
Tergugat:
PPRS HAMPTONS PARK

PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) TAMAN KEMAYORAN CONDOMINIUM (TKC) VS WONGWA GROHO, DKK

Nomor 1058 K/Pdt/2014diberhentikan atas dasar Pasal 6 ayat (1) butir d Anggaran RumahTangga PPRSTKC sesuai dengan surat Penggugat Nomor009/PWT/PPRS TKC/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 (bukti P4);.

Bahwa dalam Rapat (RULB) tersebut (bukti P7), ternyata hanya dihadiriatau diwakili oleh 108 (seratus delapan) anggota saja, oleh karena ituRapat tersebut tidak memenuhi kuorum mengadakan RULB PPRSTKCsesuai dengan ketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar dan Pasal 15 ayat (1)Anggaran Rumah Tangga PPRS TKC.

,tanggal 24 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi:Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.BeMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian:Menyatakan sah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PPRS TKC Nomor02 tanggal 2 Desember 2010 yang memilih Penggugat sebagai PengurusPeriode 20092012;Menyatakan Penggugat adalah Pengurus PPRS TKC yang sah PeriodeTahun 2009 sampai dengan Tahun 2012;Menyatakan Rapat

dikarenakan posisinya sebagai ketuadalam pembentukan Rapat Umum Luar Biasa PPRS TKC.

dan TermohonKasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat Il) menganggap dirinya sebagaiKetua dan Sektretaris PPRS TKC periode 20122015, padahalkepengurusan Penggugat belum berakhir, maka pemilihan tersebutdidasarkan pada Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar, dimana yangmewakili PPRS TKC baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahKetua dan Seketaris, oleh karenanya Penggugat sudah tepat dalammenentukan para pihak;Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 18 Januari 1982 Nomor

Penggugat:
PPRS MENARA LATUMENTEN
Tergugat:
1.PT. MAGNA NETWORK
2.JOHAN HARTONO

KHAIRIL POLOAN (KETUA PPRS MPR), 2. IKHSAN (SEKRETARIS PPRS MPR) tersebut;

KHAIRIL POLOAN (KETUA PPRS MPR), DKLawanBANK CENTRAL ASIA KANTOR CABANG PEMBANTUSUNTERDanOTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Penggugat:
1.ARIF HADI PRANOTO
2.TEGUH KUSWANDI
Tergugat:
PPRS HAMPTONS PARK

Penggugat:
ALFIAH
Tergugat:
1.PPRS PESONA BAHARI
2.BADAN PENGELOLA PESONA BAHARI

Penggugat:
TEGUH KUSWANDI
Tergugat:
1.PPRS HAMPTONS PARK
2.PT. EIGHT PROPERTY INDONESIA

CHANDRA selaku Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Non Hunian ITC Mangga Dua, dkk

Nomor 2448 K/Padt/2016oleh Penggugat melalui wakilnya PPRS Non Hunian ITC Mangga Dua yaituTergugat dan Badan Pengelola (Tergugat Il) yang ditunjuk untuk mengelolafasilitas umum maupun fasilitas knusus dalam Gedung ITC Mangga Dua.

mengadakan Rapat Umum PPRSdan Termohon Kasasi ini duduk sebagai pengurus karena menerima kuasadari anggota PPRS dimana Termohon Kasasi tidak mempunyaiunit/kios/toko di ITC Mangga Dua dan Termohon Kasasi bisa jadi pengurusmelalui Rapat Umum PPRS yang direkayasa, Termohon Kasasi hanyapenerima kuasa dari PT Duta Pertiwi Tok anak perusahaan Sinar MasGroup bukan anggota PPRS ITC Mangga Dua yang mana pengangkatanTermohon Kasasi sebagai pengurus PPRS ini telah melanggar PP Nomor4 Tahun 1988 Pasal 5/7 ayat

Bahwa, pembuatan Akta Perubahan AD dan ART PPRS ITCMangga Dua ini dilakukan oleh Termohon Kasasi tanpa melaluirapat umum ataupun rapat umum luar biasa PPRS ITC ManggaDua yang sudah Pemohon Kasasi sampaikan pada MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Kesimpulan dan padaMajelis Hakim Tingkat Banding dalam memori banding yangPemohon Kasasi ajukan yang tidak dipertimbangkan Judex Factipada dua tingkat peradilan ini;3.

Nomor 2448 K/Padt/2016Umum Anggota PPRS ITC Mangga Dua yang tidak ada agendaacara membahas mengenai kenaikan iuran service charge (buktiP5) dan bukti surat pemberitahuan putusan Rapat UmumAnggota PPRS ITC Mangga Dua yang tidak ada putusanmengenai kenaikan iuran service charge (bukti P16);A.3 Judex Facti tidak mempertimbangkan buktibukti Pemohon Kasasiajukan Bahwa, untuk mendukung dalildalil gugatan a quo, Pembandingtelah mengajukan buktibukti autentik yang PemohonKasasi/Penggugat sangat sayangkan

Bukti P16, bukti ini mengenai surat Pemberitahuan PutusanRapat Umum PPRS ITC Mangga Dua yang sama denganbukti dari Termohon/Terbanding/Tergugat (Bukti T.I4)dimana bukti aslinya sudah ditunjukan oleh TermohonKasasi/Terbanding /Tergugat .

SENDICO WIGUNA LESTARI;1.GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;2.PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) BELLAGIO MANSION;

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) BELLAGIOMANSION, beralamat di Bellagio Mansion Jalan Mega Kuningan BaratIX, Kavling No.E43, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili olehANY ARYANY, SH., LL.M, selaku Pengawas PPRS Bellagio Mansion,dalam kedudukan tersebut memberi kuasa kepada Binsar Ronitua SHutadjulu, SH., Patar Goflid M.

Penggugat:
ARIF ADI PRANOTO
Tergugat:
1.PPRS HAMPTONS PARK
2.PT. EIGHT PROPERTY INDONESIA

PT. sendico wiguna lestari;1.Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,2.Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Bellagio Mansion

Dengan demikian, PT CLPsebagai penyelenggara Rapat Pembentukan telah melakukan pelanggaran terhadap kepatutan dan kebiasaan ;Bahwa setelah terpilihnya beberapa orang sebagai Pengurus Perhimpunan Penghuni TheBellagio Mansion Mega Kuningan (selanjutnya disebut dengan PPRS The BellagioMansion), maka terjadi pula pergantian pimpinan rapat dalam Rapat Pembentukan dariPT CLP kepada Pengurus PPRS The Bellagio Mansion ; Berikut dibawah ini Penggugat kutip Susunan Pengurus PPRS The BellagioMansion berdasarkan

Penghuni, akan tetapi dalam perkara ini, AD/ART TheBellagio Mansion tidak diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Pembentukan olehPengurus PPRS The Bellagio Mansion.

Akantetapi, Penggugat kehilangan haknya karena PPRS The Bellagio Mansion disahkanberdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang secara fakta terbukti bahwapenyelenggaraan Rapat Pembentukan PPRS The Bellagio Mansion bertentangan denganhukum positif, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku, sebagaimana diuraikan dalam angka 7 sampai dengan angka 33 di atas ;Bahwa Penggugatpun telah kehilangan hak untuk turut serta menyusun dan/ataumenyetujui Anggaran Dasar PPRS The Bellagio Mansion, dan atau setidaknya sampaiHalaman

19 UU Rusun, maka keberadaan dari Pengurus PPRS The BellagioMansion dan Anggaran Dasar PPRS The Bellagio Mansion yang bertentangan denganhukum positif, kepatutan, dan kebiasaan, sangat merugikan Penggugat, serta dikemudian hari tidak menutup kemungkinan dalam pengelolaannya, Pengurus PPRS TheBellagio Mansion melakukan tindakan yang dapat merugikan Penggugat maupunseluruh penghuni The BellagioMansion ; Bahwa Surat Keputusan a quo, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebab hakhak Penggugat

sangat berbeda dengan maksud rapat tersebut, sehingga kemudian PakJaja bilang, ya sudah nanti biar saya saja yang bicara dengan pihak PPRS ; Dr.

, dan penghuni tersebut bergabung dalamperkumpulan dan persatuan para penghuni yang dalam Undang UndangRumah Susun (UU No. 16 1985) disebut dengan Perhimpunan PenghuniRumah Susun; Bahwa, dari anggota PPRS tersebutlah baru dapat hadir, memilih dan dipilihmenjadi pengurus PPRS (ex.Pasal 57 (1) PP N.4 1988, tentang (RumahSusun);Hal 10 Put.

Bahwa, setelah lebih 20 tahun Para Tergugat hidup dibawah cengkramanoknum yang mengatasnamakan Pengurus PPRS dengan segala perilakudan tindakannya yang meresahkan dan merusak Hak Bersama (bagian,benda dan tanah bersama) termasuk unit milik pribadi yang harusnya diurusoieh masingmasing penghuni, tetapi ikut menjadi sasaran dan menjadiobjek oleh oknum pengurus PPRS aquo, padahal Pengurus aquo bukanlahPenghuni dan tidak berhak menjadi anggota PPRS apalagi untuk menjadiPengurus PPRS, akan tetapi dipaksakan

Bahwa, berdasarkan dokumen yang belakangan Para PenggugatRekonpensi dapatkan, pada tanggal 8 Januari 1993, telah terbentukPerhimpunan Penghuni yang terdiri dari 4 PPRS, yatu PPRS ITCLingkungan IA, PPRS ITC Lingkungan IB, PPRS Lingkungan IA, PPRSHal 18 Put.

Menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai Penerima Kuasatidak berhak menjadi Pengurus PPRS ITC Mangga Dua Jakarta Utara,khususnya Lingkungan IA.DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:Hal 27 Put.

ITC Lingkungan IA Mangga DuaJakarta, Periode tahun 2013 s/d 2017, dengan kepengurusan PPRS yangterdiri atas susunan sebagai berikut:Ketua : Tergugat Hal 28 Put.

s.d 31 Desember 2012 oleh Registered Public Accountant;

periode 2012 s/d 2015;

,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

KHAIRIL POLOAN (KETUA PPRS MPR).2.

ANDREAS BUSTAMAN (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode20132016);c. ADRI KUSDIANTO (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode 20132016);d. TINI KARTINI (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode 20132016);e. SUWITO (Pengawas Pengelolaan PPRS MPR Periode 20132016)f. EDWARD FRANS (Dewan Pertimbangan PPRS MPR Periode 20132016);Bahwa PKWT No.

tindakantindakan haik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikandalam ruang lingkup pengelolaan rumah susun .Bahwa sesuai dengan isi Anggaran Dasar PPRS MPR tersebut, makayang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PPRS MPRsebagai badan hukum adalah Ketua dan Sekertaris PPRS MPR selakupengurus PPRS MPR.Hal 23 Putusan No. 592/PDT/2019/PT.

DKIBahwa hal ini jelas membuktikan bahwa PPRS MPR tidak dapatmelakukan perbuatan hukum tanpa Pengurus PPRS MPR dan PengurusPPRS MPR tidak mungkin ada/dibentuk jika tidak ada PPRS MPR.

Olehsebab itu. maka jelas bahwa Pengurus PPRS MPR bukan subjek hukumyang berdiri sendiri yang berbeda dari PPRS MPR sebagai badan hukum.melainkan sebaliknya bahwa Pengurus PPRS MPR merupakanbagian/organ dari badan hukum PPRS MPR yang menjadi satu kesatuandengan PPRS MPR.Oleh sebab itu. maka jelas bahwa Pengurus PPRS MPR dan PPRS MPRmerupakan satu kesatuan badan hukum/subjek hukum yang sama,sehingga jelas terbukti tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakanbahwa PPRS MPR dan Pengurus PPRS MPR merupakan

Karena menetapkan konstitusi;Siapa yang menetapkan pengurus PPRS? Pengurus PPRS adalahproduk turunan dari linimasa jabatan yang tertera dalam konstitusi: anggarandasar dan anggaran rumah tangga PPRS. Siapa yang menetapkan pengurusdan pengawas PPPSRS?

A yangmemuat anggaran dasar PPRS MPR Kemayoran yang masih berlakudan (b) Lampiran B yang memuat anggaran rumah tangga PPRS MPRKemayoran yang masih berlaku;Halaman 112 dari 339 halaman.

Dalam hal pemilik sarusun cum anggota, PPRS,Halaman 125 dari 339 halaman.

Apakah ketentuan undangan rapat pembentukan PPRS dipenuhiatau tidak dipenuhi?

Putusan Nomor 57 P/HUM/2020Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pergub 132/2018 dalam rapatpembentukan PPPSRS dan RUA PPPSRS:;Semua urusan PPRS sudah dibagi habis oleh organ Perhimpunan, yakni(a) pengurus PPRS dan (b) RUA tahunan dan luar biasa. Kalau ada 100(seratus) urusan PPRS, urusan itu semua sudah dibagi habis olehorgannya. Pengurus PPRS bertugas. RUA berwenang.