PERDAMAIAN TELAUBANUA; PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN SLIPI

Wahid Hasyim No. 27,Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH)APARTEMEN SLIPI, beralamat di Jalan Letjen S.

Agar pihak Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH)Apartemen Slipi bersedia untuk memberi kompensasi pengakhiranhubungan kerja kepada pihak pekerja sdr. Perdamaian Telaumbanuadengan rincian sebagai berikut :e Pesangon :7x2xRp.1.172.100 =Rp. 16.409.400e Penghargaan Masa Kerja : 3x Rp. 1.172.100=Rp. 3.516.300Hal. 3 dari 15 hal. Put.

Bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan terhadapBadan Hukum Tergugat, yaitu : Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartemen Slipi, selaku pengusaha (badan hukum), yang telahmemberhentikan/memutus hubungan kerja Penggugat (pekerja) dengan carayang melanggar undangundang. Penggugat tidak pernah menentukan siapaTergugat secara personal, karena itu bukan esensi dari gugatannya ;4.

PPRSH
Terbanding/Penggugat : PT. Gardamas Citra Perkasa

PPRSH (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian)APARTEMEN PURI KEMAYORAN, yang beralamat di ApartemenPuri Kemayoran Jalan Benyamin Sueb A6, Kel Kebon Kosong,Kecamatan Kemoyoran Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehDAHRUL BAGINDO RATU, SH., MH., N. IMANDA Amd.Keb. SH.dan MELDA YENDRA PUTRA. SH., Advokat dan Asisten Advokatpada DAHRUL & Patners yang beralamat Jalan Pemuda No. 21B.

Menyatakan mengabulkan permintaan provisi Penggugat terhadap rekeningatas nama PPRSH (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian)Apartemen Puri Kemayoran;. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,(limajuta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isiputusan;Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 323/PDT/2020/PT DKI9.

PPRSH(Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian) Apartemen PuriKemayoran di tempat dan dilingkungan Apartemen di wilayahApartemen yang Tergugat kelolah tidak ada yang namanya PT.PPRSH yang beralamat dan berkantor di Apartemen Puri Kemayoran.Yang ada adalah PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNISATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) yang Ketua Pengelolanya adalahTergugat periode 1 Mei 2018 s/d 30 April 2021 berdasarkan AktePendirian No. 18. Yang ditandatangani di depan Notaris H.

PPRSH sangatlah berbeda denganP3SRS, dan tunduk kepada masingmasing undangundang yangmengaturnya.

PPRSH tidakmencantukan siapa sebagai direktur dari PT. PPRSH, yang jelasTergugt bukanlah direktur PT. PPRSH sebagaimana yang dimaksudoleh Penggugat dalam gugatanya. Tergugat jelaskan dalam jawabanHalaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 323/PDT/2020/PT DKIaquo Tergugat adalah Ketua P3SRS berdasarkan akte No. 18. Yangditandatangani di depan Notaris H.

PPRSH

PPRSH tidakmencantukan siapa sebagai direktur dari PT. PPRSH, yang jelasTergugt bukanlah direktur PT. PPRSH sebagaimana yang dimaksudoleh Penggugat dalam gugatanya. Tergugat jelaskan dalam jawabanaquo Tergugat adalah Ketua P3SRS berdasarkan akte No. 18. Yangditandatangani di depan Notaris H.

/PTUNJKT) ;Invoice tagihan dan pembayaran dari PPRSH/P3SRSterhadap PT.

PPRSH sangatlah berbedadengan P3SRS, dan tunduk kepada masingmasing undangundangyang mengaturnya .

PPRSH tidakmencantukan siapa sebagai direktur dari PT. PPRSH, yang jelasTergugat bukanlah direktur PT. PPRSH sebagaimana yang dimaksudoleh Penggugat dalam gugatanya. Tergugat jelaskan dalam jawabanaquo Tergugat adalah Ketua P3SRS berdasarkan akte No. 18. Yangditandatangani di depan Notaris H.

Gardamas Citra Perkasa;Bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15Oktober 2014 Nomor: 104/APTKEBGCP/XI/2014 tentang PengadaanJasa Tenaga Kebersihan & Pemeliharaan Kolam Renang di Apartemen PuriKemayoran adalah sah dan sesui dengan aturan hukum yang berlaku,walaupun Ketua PPRSH yang menandatangani perjanjian adalah bukanKetua PPRSH yang saat ini menjabat, tetapi hak dan kewajiban sebagaipengurus PPRSH/P3SRS berikutnya tentu mengikat terhadap pihak ketiga.Bahwa PPRSH/P3SRS

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI (PPRSH-APARTEMEN SLIPI), tersebut;

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI (PPRSH-APARTEMEN SLIPI), VS PERDAMAIAN TELAUMBANUA

Novi Haryono sebagai Bendahara PPRSH, dan Elia Jeong sebagaiPengawas Pengelolaan PPRSH. Adalah pengurus PPRSH. Apartemen Slipi yang sahperiode 20082011;8 Bahwa Pengurus PPRSH. Difinitif dengan mengacu kepada pasal 54 ayat 3Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang rumah susun dan pasal 19Anggaran dasar PPRSH Slipi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukumbaik ke dalam maupun keluar Pengadilan;9 Bahwa, pada priode kepengurusan Wieke T.

Dengan demikian sudah jelas dannyata pihak Pengurus PPRSH Apartemen Slipi dengan Pengurus Wieke T.

HarjadiJahja, S.H., M.H., sebagai Pengurus PPRSH Apartemen Slipi. Pembayaran kewajibanpenghuni tersebut adalah biaya Listrik, Air, Service Charge, Sinking Fund. Asuransi,Sealent, dan SHGB. Maka secara fakta (de facto) cukup jelas dan nyata Drs. HermawanChandra, Daniel Indra Djaja yang mengklaim Pengurus PPRSH Apartemen Slipi, telahmengakui Pengurus PPRSH Apartemen Slipi dibawah kepimpinan Dip. Ing.

Nomor 180/PHI.G/2009/PN.JKT.PST, terhadap: Rekening Nomor 525.00.5228 pada Bank Central Asia Cabang Ratu plazaJakarta Selatan atas nama PPRSH Apartemen Slipi;e Rekening Nomor 116.00.05788444 pada Bank Mandiri Cabang S. ParmanJakarta Barat atas nama Pengurus PPRSH Apartemen Slipi;e Kantor Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunia (PPRSH) Apartemen Slipi,yang Beralamat di Jalan Letjend. S.

Nomor 180/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. terhadap:e Rekening Nomor 525.00.5228 pada bank Central Asia Cabang Ratu PlazaJakarta selatan atas nama PPRSH Apartemen Slipi; Rekening Nomor 116.00.05788444 pada Bank Mandiri Cabang S. ParmanJakarta Barat atas nama Pengurus PPRSH Apartemen Slipi;e Kantor Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunia (PPRSH) ApartemenSlipi, yang Beralamat di Jl. Letjend. S. Parman Kav. 2224 Slipi.

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN CASABLANCA MANSION >< PT.INTERSATRIA BUDI PERKASA MULIA

INGGARYANTI ONGKOWINARTO DKK VS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN(PPRSH) PURI GARDEN APARTEMEN DKK

. & Rekan, beralamat di JalanKarya Baru Ruko, Nomor 3 C, Kota Pontianak, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanPERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN(PPRSH) PURI GARDEN APARTEMEN, yang diwakili olehKetua dan Sekretaris, Paulus Tjung atau disebut Asin dan ViviSuryawati Muktiwijaya, berkedudukan di Jalan KembanganRaya, RT 001, RW 002, Kelurahan Kembangan Selatan,Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikuasa kepada Adri Of Patras, S.H., M.H. dan

Menyatakan Penggugat selaku Pengurus Perhimpunan PenghuniRumah Susun Hunian (PPRSH) Puri Garden Apartemen adalah pihakyang berhak atas penagihan dan pembayaran biaya sebesarRp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi danbeserta biaya denda keterlambatan pembayaran pemecahan sertifikat,biaya pajak bumi dan bangunan (PBB), beserta denda keterlambatantahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, sesuai luas atas unit apartemenPara Tergugat;7.

Menyatakan Tergugat Rekonvensi bukanlah sebagai Ketua PPRSH PGAyang sah;Menyatakan PPJB Penggugat Rekonvensi dengan PT MPS adalah sahberdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uangsebesar Rp1.700.000,00/m?

yang sudah diterima kepada para pemilik PuriGarden Apartemen yang sudah membayar;Memerintahkan setiap pemilik/oenghuni PPRSH PGA untuk segeramenentukan dan menyelenggarakan proses pemilihan kepengurusan PPRSHPGA yang baru sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tercantumdalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPRSH PGA;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanahdan bangunan Puri Garden Apartemen;Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah

Menyatakan Penggugat selaku Pengurus Perhimpunan PenghuniRumah Susun Hunian (PPRSH) Puri Garden Apartemen adalah pihakyang berhak atas penagihan dan pembayaran biaya sebesarRp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi danbeserta biaya denda keterlambatan pembayaran pemecahan sertifikat,biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) beserta denda keterlambatantahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, sesuai luas atas unitapartemen Para Tergugat;7.

INTERSATRIA BUDI PERKASA MULIAlawanPERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN CASABLANCA MANSION

) ApartementCasablanca, tetapi juga harus menggugat Pengurus PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Apartement Casablanca, karenayang bertindak untuk mewakili dan atas nama perhimpunan baik di dalamdan di luar, Pengadilan tentang segala hal, dan dalam segala kejadian,sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga dan peraturanHal 11 dari 46 hal.

Bahwa pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartemen Casablanca Mansion, berkewajibanmengawasi pelaksanaan penghunian/pemakaian unit SatuanRumah Susun Hunian Apartement Casablanca Mansion agarpemilik/pemakai unit Satuan Rumah Susun Hunian ApartementCasablanca Mansion mematuhi peraturan perundangundanganyang berlaku.b.

DIANA selaku Pengurus PPRSH ApartemenCasablanca Mansion dalam perkara aquo bertidnak bukan dan/atau tidak dapatbertindak bukan dan/atau tidak dapat bertindak untuk dirinya sendiri, tetapibertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku badan hukum, dengan demikianberalasan apabila eksepsi Tergugat ditolak ;Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat, setelah memperhatikantanggapan dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim karena gugatanditujukan kepada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH

)Apartemen Casablanca Mansion yang merupakan suatu badan hukum yangmemiliki organ yang disebut sebagai Pengurus yang bertindak untuk dan atasnama Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) ApartemenCasablanca Mansion maka dalam hal ini Djamilius dan R.

Diana dalamkedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris PPRSH Apartemen CasablancaMansion tidak perlu diajukan sebagai pihak, dengan demikian eksepsi Tergugatdengan alasan gugatan kurang pihak dinyatakan ditolak ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Hal 39 dari 46 hal.

Parman, Kavling 2224, Jakarta Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 Februari 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanANWAR SUHENDRA, bertempat tinggal di Komplek GreenVille J/23, RT 004, RW 09, Kelurahan Duri Kepa, KecamatanKebon Jeruk, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama dirisendiri selaku Anggota Perhimpunan Penghuni Rumah SusunHunian (PPRSH) Apartemen Slipi dan juga bertindak selakuSekretaris Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartemen Slipi;Termohon Kasasi;Halaman 1 dari

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Perjanjian Tentang KonsiliasiPerselisihan Pengurus PPRSH Apartemen Slipi tanggal 12 Juli 2016;4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan KeduaAnggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun(PPPSRS) Hunian Apartemen Slipi Nomor 16 tanggal 14 November 2016yang dibuat oleh Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta,adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

Penggugat tidak berkapasitas selaku Sekretaris PPRSH Apartemen Slipiuntuk mengajukan gugatan (error ini persona);2. Posita gugatan tidak sesuai dengan petitum;3. Posita gugatan kabur (obscuur libel);4.

Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasikarena selaku pemilik unit Apartemen Slipi, Penggugat tidakmelaksanakan kewajibannya selaku pemilik yang baik, akan tetapimembentuk versi kepengurusannya sendiri yang melanggar AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRSH Apartemen Slipi;4. Menyatakan sah Perjanjian Tentang Konsiliasi Perselisihan PengurusPPRSH Apartemen Slipi tertanggal 12 Juli 2016;5.

) Apartemen Slipi karena bertentangan dengan Pasal 6dan Pasal 9 Ayat (1) dan (6) AD/ART PPRSH Apartemen Slipi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Dra.

Penggugat:
Penghuni Rumah Susun Hunian PPRSH Apartemen Slipi
Tergugat:
HUSIN WIDJAJA

No.682/Pdt/2018/PT.DKI.BAHWA TINDAKAN HUKUM PARA TERGUGAT YANG SECARABERSAMASAMA BERTINDAK SELAKU PENGURUS UNTUK DAN ATASNAMA PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH)APARTEMEN SLIPI, MEMBUAT PERJANJIAN TENTANG KONSILIASIPERSELISIHAN PENGURUS PPRSH APARTEMEN SLIPI TANGGAL12 JULI 2016..

Dkk, TIDAK BERKAPASITAS bertindakuntuk dan atas nama Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartemen Slipi. Bahwa, kapasitas Tergugat Ill (Dipl.

Bahwa secara de facto, isi dari Pasal 4 Perjanjian Tentang KonsiliasiPerselisihan Pengurus PPRSH Apartemen Slipi tanggal 12 Juli 2016tersebut melanggar ketentuan Anggaran Dasar PPRSH ApartemenSlipi yaitu :a. Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi yangberbunyi Hak hak Anggota : 1. Memilih dan dipilih menjadiPengurus sesuai dengan syaratsyarat yang ditentukan dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.b.

Maka sejak Perjanjian TentangKonsiliasi Perselisihan Pengurus PPRSH Apartemen Slipi tanggal 12 Juli2016 disepakati oleh Para Pihak in casu Para Tergugat, Tergugat danTergugat Il tidak lagi berkapasitas bertindak selaku Pengurus periode20152018 untuk dan atas nama PPRSH Apartemen Slipi.Bahwa Tergugat III (Dipl. Ing.

pemungutan suara terbanyak atauVoting.4) Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi yangberbunyi Rapat Umum merupakan forum kewenangan yang tertinggiuntuk : 1.

PPRSH Apartemen Slipi,Nomor: 52 tanggal 25 Mei 2005 oleh Agus Nadjid S.H.

Bahwa, Agenda Rapat Umum PPRSH Apartemen Slipi adalah sebagaiberikut:1. Pembukaan Rapat oleh Ketua PPRSH Antar Waktu PPRSH;2. Laporan Pengurus Antar Waktu 2006, 2007;3. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Hasil Audit 2006, 2007;4. Anggaran Pemeliharaan dan Sinking Fund 2007, 2008;5. Pemilinan Pengurus Periode selanjutnya;6. Penutupan Rapat oleh Ketua PPRSH Terpilih;7. LainLain;. Bahwa, pada akhirnya dari 7 (tujuh) calon Pengurus yang dipilih berdasarkanVoting suara terbanyak, yaitu:1.

Pembukaan Rapat oleh Ketua PPRSH Antar Waktu PPRSH;2. Laporan Pengurus Antar Waktu 2006/2007;3. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Hasil Audit 2006;4. Anggaran Pemeliharaan dan Sinking Fund 2007/2008;5. Pemilinan pengurus periode selanjutnya;6. Penutupan Rapat oleh Ketua PPRSH terpilih;7.

PPRSH Apartemen Slipi No. 5 tanggal12 Maret 2012 dibuat oleh dan di hadapan Dr.

Acara Rapat PPRSH Apartemen Slipi Nomor: 52Tanggal 25 Mei 2005 oleh Agus Madjid, S.H.

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN(PPRSH) APARTEMEN CASABLANCA MANSION VS PT. INTERSATRIA BUDI PERKASA MULIA

./2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN(PPRSH) APARTEMEN CASABLANCA MANSION,berkedudukan di Apartemen Casablanca Mansion, Jl.

) Apartement Casablanca, tetapi jugaharus menggugat Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartement Casablanca, karena yang bertindak untuk mewakili danatas nama perhimpunan baik di dalam dan di luar, Pengadilan tentang segalahal, dan dalam segala kejadian, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran rumahtangga dan peraturan PerundangUndangan yang berlaku adalah Ketua danSekretaris perhimpunan penghuni;Halaman 9 dari 23 hal.

Diana, selaku Sekretaris Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartement Casablanca Mansion;Sebagai para pihak dalam perkara ini, maka jelas gugatan Penggugat menuruthukum acara perdata adalah Kurang Pihak, maka oleh karenanya dan untuk ituberdasarkan alasan dimaksud dalam Eksepsi diatas, maka gugatan Penggugatdalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah memberikan

Terbanding atau) semula Penggugat memasukan PengurusPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) ApartemenCasablanca Mansion selaku pribadi sebagai para pihak dalam perkara ini;Bahwa tanpa diikut sertakan dan atau digugatnya pihakpihak tersebut, jelasgugatan Termohon Kasasi adalah kurang pihak, oleh karenanya gugatanTermohon Kasasi dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;B. Dalam Pokok Perkara.1.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERHIMPUNANPENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMENCASABLANCA MANSION tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA vs PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN SLIPI

Santoso Sitorus menjadi Pengurus antar waktu PPRSH ApartemenSlipi, dengan alasan karena kuasa tersebut bertentangan denganAnggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi Pasal 18 ayat yangmenentukan bahwa yang dapat dipilih menjadi Pengurus adalah paraanggota yang sah menurut hukum, sedangkan Sdr. Santoso Sitorus, S.Hbukan anggota PPRSH Apartemen Slipi. Juncto ;Akta No. 5 tanggal 12 Maret 2012 dengan judul Pernyataan KeputusanRapat Pengurus Perhimpunan Penghuni Apartemen Slipi yang dibuat olehDR.

keabsahan Pemohon Kasasi Il sebagai pihak yangsah/berhak mewakili PPRSH Apartemen Slipi baik di dalam Pengadilan.B.

., MH. diangkat sebagai Ketua PPRSH Apartemen Slipimelalui Rapat Umum tanggal 30 April 2011 yang diselenggarakan olehpihak Wiekewati Jahja, Novidiani alias Novi Haryono dan Elia Jeongyang telah lebih dulu dinyatakan oleh Pengadilan PHI bukan sebagaipihak yang sah mewakili PPRSH Apartemen Slipi (Vide Bukti TIl Intv.1No. 052) dan Akta Perubahan Pengurus Terakhir dalam AktaPernyataan Keputusan Pengurus PPRSH Apartemen Slipi No. 5 tanggal12 Maret 2012, dicatat Dr.

Ing Harjadi Jahja dengan Pengurus PPRSH versi Dra IndahAyu Anggraini ;Halaman 97 dari 127 halaman.

PENGURUS PERHIMPUNANPENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN SLIPI, Ill. ONGDEWI, dan IV.

Penggugat:
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian PPRSH Apartemen Slipi.
Tergugat:
ARY EGAHNI

BrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara:ANTONIUS MANDAGI selaku Ketua dan FERRY SUSANTO selaku PengawasPengelolaan dari Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH)Apartemen Slipi, beralamat di Jin. Let Jend.

INDAH AYU ANGGRAINI als INDAH selakuKetua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH)Apartemen Slipi sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan 10 Maret2018 dan terdakwa H. Drs. HERMAWAN CHANDRA menjabat sebagaiPengurus / Ketua Demisioner antar waktu Perhimpunan PenghuniRumah Susun Hunian (PPRSH) Apartemen Slipi sejak tahun 2012sampai dengan 10 Maret 2018. Bahwa Sdr.

PERDAMAIAN TELAUMBANUA, SH sebagai karyawanpada PPRSH Apartemen Slipi telah terkena PHK oleh PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) dengan alasan melawanHal 2 dari 14 hal Put.No.257/Pid/2018/PT.DKI.Pimpinan, selanjutnya Sdr.

PERDAMAIAN TELAUMBANUA, SHmenggugat PPRSH terkait PHK tersebut dan didapat putusanberdasarkan surat putusan nomor : 180/PHLG/2009/ PN.JktPsttertanggal 14 April 2011 yang menyatakan bahwa pihak PPRSHdiharuskan membayar kompensasi kepada pihak PERDAMAIANTELAUMBANUA, SH.Bahwa pada tahun 2014 dilakukan eksekusi terhadap Bank milikPPRSH sehingga pihak PPRSH meminta PERDAMAIANTELAUMBANUA, SH untuk membuat perdamaian dan didalamnyatertuang bahwa pihak PPRSH bersedia membayar segala kerugianyang dialami

INDAH AYU ANGGRAINI als INDAH selakuKetua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH)Hal 5 dari 14 hal Put.No.257/Pid/2018/PT.DKI.Apartemen Slipi sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan 10 Maret2018 dan terdakwa II Drs HERMAWAN CHANDRA menjabat sebagaiPengurus / Ketua Demisioner antar waktu Perhimpunan PenghuniRumah Susun Hunian (PPRSH) Apartemen Slipi sejak tahun 2012sampai dengan 10 Maret 2018.Bahwa Sdr.

PERDAMAIAN TELAUMBANUA, SH sebagai karyawanpada PPRSH Apartemen Slipi telah terkena PHK oleh PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) dengan alasan melawanPimpinan, selanjurnya Sdr PERDAMAIAN TELAUMBANUA, SHmenggugat PPRSH terkait PHK tersebui dan didapat putusanberdasarkan surat putusan nomor : 18G/PHIG/2009/ PN.Jkt.Pst.tertanggal 14 April 2011 yang menyatakan bahwa pihak PPRSHdiharuskan membayar kompensasi kepada pihak PERDAMAIANTELAUMBANUA, SH.Bahwa pada tahun 2014 dilakukan eksekusi terhadap

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji/ Wanprestasi;
3. Menyatakan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Puri Garden Apartemen, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta No. 1407/ 2009 tanggal 02 September 2009, tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Puri Garden Apartemen Kota Administrasi Jakarta Barat; dan sebagaimana Akta No. 5

,MH; Notaris di Jakarta Barat; adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;

menjadi Sertifikat, Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah Girik, Biaya pengurusan Sertifikat Satuan Rumah Susun Hunian, yang akan dipecah kepada masing-masing PARA TERGUGAT dan denda keterlambatan pembayaran pemecahan Sertifikat, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), beserta denda keterlambatan pembayaran tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2015, dengan perincian sebagai berikut :

WIEKEJAHJA, NOVI HARYONO dan Elia JEONG untuk melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap penggugat (PERDAMAIAN TELAUMBANUA) ;Bahwa disamping itu Anggota PPRSH Apartemen Slipi juga dirugikan,terutama menyangkut masalah pengelolaan keuangan PPRSH ApartemenSlipi yang menjadi tidak jelas dan PPRSH Apartemen Slipi tidak dapatHal. 6 dari 49 hal. Put.

HERMAWANCHANDRA yang merupakan Ketua Pengurus Antar Waktu PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi (PPRSH Apartemen Slipi)berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 23 Februari 2008 yang dibuat olehNotaris LEO PRAYOGO,SH, SPN tentang Berita Acara Rapat Umum LuarBiasa PPRSH Apartemen Slipi tanggal 23 Februari 2008, menerima suratundangan yang ditujukan kepada Pengurus Terpilin PPRSH Apartemen SlipiNomor 023/PPRSH/AS/URP/III/08 tanggal 19 Maret 2008 yang ditandaHal. 7 dari 49 hal. Put.

HERMAWAN CHANDRA tidak menghadiri rapat tersebutkarena yang seharusnya berhak mengadakan rapat PPRSH adalah saksiDrs.

penghuni Apartemen sedangkanyang sebenarnya bunyi dalam Anggaran Dasar PPRSH Apartemen SlipiHal. 8 dari 49 hal.

Akta Berita Acara Rapat PPRSHApartemen Silpi No.29 tanggal 29 Maret 2008 antara lain : Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi; Surat Keterangan (Cover Note) Notaris Leo Prayogo, SH. tanggal 23Februari 2008 mengenai Rapat Umum Luar Biasa PPRSH ApartemenSlipi ;...Hal. 42 dari 49 hal.

PENETAPAN.NOMOR : 1036/Pdt.P/2013/PN.JKT.BAR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA KSA.Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :1 DIPL ING HARJADI JAHJA, SH.MH, jabatan Ketua Perhimpunan PenghuniRumah Susun Hunian Apartemen Slipi (PPRSH Apartemen Slipi) ;2 SANTOSO SITORUS, SH, jabatan Sekretaris PPRSH Apartemen Slipi ;Keduanya bertindak

No. 1036/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar.Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 Desember 1999 Nomor : 5208/1999 jo.AktaNo.17 tentang Berita Acara Rapat Umum Tahunan Kedua PPRSH ApartemenSlipi tanggal 30 April 2011 dibuat oleh dan di hadapan Ny.

Dasar PPRSH ApartemenSlipi, masa bakti pengengurusan Perhimpunan Penghuni adalah 3 (tiga) tahunterhitung sejak tanggal pengesahan pengurus oleh Rapat Umum ;Bahwa mengingat masa bakti kepengurusan Pengurus dan Pengurus AntarWaktu periode 2011 s.d 2014 akan berakhir pada tanggal 30 April 2014, makaharus dilakukan pemilihan pengurus periode selanjutnya yaitu periode 2014sampai dengan 2017 melalui Rapat Umum Tahunan.

Bahwa merujuk pasal 10ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PPRSH Apartemen Slipi, maka Rapat UmumTahunan tersebut sudah harus diadakan selambatlambatnya akhir bulan Mei2014 ;Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar PPRSH Apartemen Slipi jo.Pasal 5 dan pasal 10 Anggaran Rumah Tangga PPRSH Apartemen Slipi,Pengurus berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan PPRSHApartemen Slipi.

Bahwa oleh karenanya beralasan hukum Pemohon memilikihak dan bertindak menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan PPRSH ApartemenSlipi tahun 2014 dengan agenda rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PPRSH Apartemen Slipi, agenda mana untuk RapatTahunan tahun 2014 sebagaimana diuraikan selanjutnya pada poin 6 s.d 9permohonan ini ;Bahwa pasal 10 ayat 2 1.b.

,M.H.15.Bahwa, atas inisiatif PENGGUGAT in casu PPRSH Apartemen Slipi diwakiliDiplIng. Harjadi Jahja S.H.

Perhimpunan/PPRSH Apartemen Slipi sebagaiTergugat, dalam hal ini pihak yang kesatu Drs.

PPRSH Apartemen Slipi No. 5tanggal 12 Maret 2012 diuat oleh dan di hadapan Dr.

Hermawan Chandra selaku Pengawas Pengelolaan untukbertindak atas nama PPRSH Apartemen Slipi maka jelas Penggugattidak berwenang untuk mewakili PPRSH Apartemen Slipi namun tetapsaja Penggugat berulah dengan membuat kepengurusankepengurusan PPRSH Apartemen Slipi dengan cara rekayasa danmenyimpang dari aturan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga PPRSH Apartemen Slipi.FINAL.Walaupun Keputusan Tata Usaha Negara bersifat final namun jelasGugatan atas objek Tata Usaha Negara tidak bersifat final, karenaPenggugat

Keputusan Rapat Pengurus Periode20082011 PPRSH Apartemen Slipi pada tanggal 30 April 2008 ; (Sesuaidengan asili) ;16.Bukti P 16 : Berita Acara Verifikasi Pengurus PPRSH ApartemenSlipi Periode 2008 2011 tanggal 28 Mei 2008 ; (Sesuai dengan asili) ;17.Bukti P 17 : Undangan Rapat Pengurus PPRSH Apartemen SlipiNo. 053/PPRSHAS/UND/V/2008 tanggal 03 Juni 2008 ; (Foto Kopi) ;18.Bukti P 18 : Surat Nomor : 059/PPRSHAS/VI/08 kepada Ibu EliaJeong Pengurus PPRSH Apartemen Slipi, perihal Surat tertanggal 17

Penggugat:
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian PPRSH Apartemen Slipi
Tergugat:
Dra. INDAH AYU ANGGRAINI

Jkt.Brt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikutdibawah ini dalam perkara gugatan antara :Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Apartemen Slipi,beralamat di JIn. Let Jend.

Bahwa, Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH)Apartemen Slipi adalah badan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19ayat (2) Undangundang No. 16 Tahun 1985 Jo Pasal 54 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, yangdidirikan berdasarkan Akta pendiriannya yaitu Anggaran Dasar Nomor 54Put. No.:519/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

SParman Kav 2224 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah JakartaBarat;Bahwa, oleh karena Tergugat sebagai Pemiliki pemegang Hak MilikSatuan Rumah Susun Nomor : 155/II/Il Unit 2D Tower Il maka sesuaidengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Apartemen SlipiTergugat wajib menjadi Anggota Perhimpunan Penghuni RumahSusun Hunian (PPRSH) Apartemen Slipi, maka secara hukumTergugat tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH)Apartemen

Slipi;Bahwa, Tergugat selaku Pemilik/Anggota PPRSH Apartemen Slipi sudahsepatutnya tunduk dan patuh atas ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), (3),(4), (5), dan (6) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan PenghuniRumah Susun Hunian Apartemen Slipi, tentang kKewajiban membayarbiaya Pengelolaan Apartemen Slipi, yaitu terdiri dari biaya luran Pokok,Put.

Kerugian ImmaterilPenggugat sebagai Pengurus PPRSH Apartemen Slipi menjaditercemar dikalangan para Anggota dan/atau dihadapan PenghuniApartemen Slipi, yang dianggap tidak dapat melaksanakankewajibannya sebagimana ketentuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga PPRSH Apartemen Slipi terutama dalammenyelesaikan permasalahan Tergugat kepada Penggugat,Put. No.:519/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.