Ditemukan 5000 data
47 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 83 PK/TUN/20171 ayat 1 juncto Pasal 2 ayat 1 tetapi Judex Facti tidak teliti dan tidak melihatketentuan selanjutnya yang mengatur tentang Dokumen yang BeaMeterainya tidak atau kurang bayar sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1)UndangUndang Bea Meterai.Bahwa oleh karena itu, seharusnya Termohon PeninjauanKembali/Terbanding/Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaranprosedur penerbitan Izin Gangguan dan sudah selayaknya Obyek Sengketain litis dibatalkan demi hukum.Dalam Putusan Terdapat
570 — 551 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengindahkan standar prosedursesuai Buku Pedoman PABI EDISI Il demi penyelamatan nyawapenderita, dan melakukan rujukan ke RS di Surabaya dengan fasilitasyang memadai,selama perjalanan penderita tetap sadar hal 38 kesaksiansopir ambulance, pasien sudah sembuh sejak 30 November2007,penderita melakukan pengobatan berkelanjutan di Surabaya (BAPKesksian istri penderita) ditangani oleh dokter lainnya, meninggal dunia20 Juli 2008 #Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 20171
Drs. Zindar Kar Marbun, M.Si
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
330 — 291
lembaga pemerintah di pusat dandaerah dan selalu terkait dengan kepentingan pengusaha untukmemperoleh aktivitas bisnis dari anggaran pemerintah.Anatomi jenis korupsi yang melibatkan pengusaha ini adalah proyekpemerintahan, dimulai dari perencanaan penentuan proyekpembangunan dan penyusunan anggaran dalam usulan pemerintahdan dilanjutkan pembahasan di DPR, Pejabat instansi pemerintahanmulai terlibat setelah instansi menerima alokasi anggaran.Indonesia Coruption Watch (ICW), menunjukkan pada Tahun 20171
197 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 484K/Pid.Sus/20171. Pungutan Desa Rp20.000,002. Meterai Rp24.000,003. Patok/Bidang Rp32.000,004. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas Rp50.000,005. Akomodasi pengukuran di lapangan Rp30.000,006. Biaya rapat Pedukuhan Rp15.000,007. Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,008. Honor penanggung jawab Rp30.000,009. Transport Koordinator Desa Rp10.000,0010. Administrasi turun waris di kecamatan Rp20.000,0011. Surat keterangan desa Rp5.000,0012. Jasa petugas pembantu ukur dari desa Rp35.000,0013.
No. 484K/Pid.Sus/20171. Pungutan Desa Rp20.000,002. Meterai Rp24.000,003. Patok/Bidang Rp32.000,004. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas Rp50.000,005. Akomodasi pengukuran di lapangan Rp30.000,006. Biaya rapat Pedukuhan Rp7.000,007. Penerima berkas di Pedukuhan Rp20.000,008. Honor penanggung jawab Rp30.000,009. Transport Koordinator Desa Rp10.000,0010. Administrasi turun waris di kecamatan Rp20.000,0011. Surat keterangan desa Rp5.000,0012. Jasa petugas pembantu ukur dari desa Rp35.000,0013.
No. 484K/Pid.Sus/20171. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHITP atau pajakpenghasilan (P Ph) dan pengalihan hak atas tanah dan bangunanbagi yang terkena;2. Materai untuk leges alas hak;3. Pembuatan surat surat terkait dengan alas hak;4.
99 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 452 K/Pid.Sus/20171 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani SariCoklat sebesar Rp29.375.000,00.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan SosialIV (20%) a.n.
No. 452 K/Pid.Sus/20171 (satu) lembar asli RUKK Cetak Sawah Kelompok Tani PantanTengah sebesar Rp140.625.000,00.1 (satu) lembar asli Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Sosiala.n.
327 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 238 PK/Pdt/20171. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Muhammad binUsman, 2. Mustofa bin Usman, 3. Fatimah binti Usman, 4. Kamelia bintiAbdul Karim bin Usman tersebut;2.
145 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 468 K/Pdt/20171.Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui KepalaDesa Kujan atas nama Gusti Sulaiman tanggal 9 Februari 2015 dan CamatBulik atas nama Atie Dieni, S.Sos, M.A.P. tanggal 12 Februari 2015 NomorRegister 593.2/482/Il/Pem.Dengan luasan 3,08 Ha atas nama Tergugat II;Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui KepalaDesa Kujan atas nama Gusti Sulaiman tertanggal 9 Februari 2015 danCamat Bulik atas nama Atie Dieni, S.Sos, M.A.P. tanggal 12 Februari
118 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 300 K/PID.SUS/20171) Rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu WC sampingkanan, dengan harga satuan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)dengan bobot 1 (satu) unit ditambah dengan 1 (satu) unit menjadi 2(dua) unit dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah):2) Pasang baru pintu kamar mandi/WC samping kiri (fiber), pasangkuzen, pintu dan jendela almunium 4 + kaca 5 mm lengkap denganaksesoris (engsel casement, rambuncis, floorhinge dekson, kunci5128), dengan harga satuan Rp250.000,00 (
No. 300 K/PID.SUS/20171) Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BASPP/IX2012 tanggal 20September 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA;2) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani olehKPA;3) Kuitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK,Kontraktor, KPA da Bendahara Pengeluaran;4) Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK,Kontraktor, KPA da Bendahara Pengeluaran;5
I WAYAN GENIP,SH.
Terdakwa:
I Ketut Artiawan
48 — 17
Rp.2.299.000, (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)1 (satu) lembar Faktur penjualan Sausan Furniture warna putihberserta 1 (satu) lembar surat jalannya warna putin dengan nomorfaktur 00027525 tanggal 19 Juli 2017 dengan nominal Rp. 3.610.000,(tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)1 (satu) lembar hasil print bukti transfer dari rekening BRI nomor001701041191502 ke rekening BRI milik KETUT ARTIAWAN nomor024801019933505 dengan nomor referensi 202469717013 tanggal 01September 20171
169 — 91
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaransejak Penggugat studi di Belanda yang puncaknya pisah rumah sejak 17November 20171 sudah (satu) tahun dan sudah tidak terjalin hubungansebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;Halaman 88 dari 92 putusan Nomor 3453/Pdt.G/2018/PA.Bks.4.
282 — 195
NasionalIndonesia No. 890/IX/ARBBANI/2016 tanggal14 Juni 2017.Bahwa buktibukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan denganaslinya di persidangan dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat Il terdapat eksepsitentang kompetensi relative, dan untuk membuktikan dalil eksepsinyaTergugat Il telah mengajukan bukti awal berupa bukti surat sebagai berikut: Salinan Resmi Putusan Arbitrase No.890/IX/ARBBANI/2016 Pada Tanggal 23Oktober 20171
SUWARTI, SH
Terdakwa:
1.ARDI JAMALDI BIN SUWARNO
2.GUNADI BIN SUPARNO
98 — 41
Menyatakan barang bukti berupa:1. 128 surat jalan PT Suryamas Anugerah Sejahterapengiriman material pasir.22 lembar surat jalan PT Suryamas Anugerah Sejahtera pengirimansprit.3 lembar suara jalan PT BIMATA CAKRA INDONESIA pengirima pasir.2. 1lembar PT Suryamas Anugerah Sejahtera pengiriman materialpasir Blitar dengan nopol B9655PYU tanggal 20 Desember 20171 surat jalan PT DUO YEE ENTERPRISES nomor surat jalan 23266nopol L 9702UY tanggal 24 Nopember 2017.1 Surat jln CV NUR LUCKY ANUGERAH nomor surat
151 — 81
Senah Binti Mirin;Asli bukti bayar SPPTPBB tanggal 28 november 20171 (satu) buah rantai;Asli Surat Keterangan Kepala Desa Segaramakmur Nomor43/503/Ekbang An Bambang Wijaya;Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa An. Edi Jahrudin tanggal 19 April2018;Asli Surat Sporadik An. Edi Jahrudin;Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Senah Binti Mirin;1 (satu) buah gembok;10.Fotokopi Buku Register Desa Segara Makmur;11.Asli girik C. No. 138 persil 18 klas D.II An.
114 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 599 K/PID/20171 (satu) botol minuman Krating Daeng, Plastik berisi tali plastik;1 (satu) buah karung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) buah kunci motor;1 (satu) unit HP Nokia warna biru hitam;1 (satu) unit Motor Honda Revo;1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter;1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja;1 (satu) unit Motor Yamaha Vega ZR;1 (satu) unit Motor Suzuki Smash, 1 (satu) unit HP Nokia X2 warnahitam;Dirampas untuk Negara;1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam;satu) celana dalam, 1 (satu
77 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 12 PK/PID.SUS/20171.Bahwa terdapat kekhilafan Judex Facti dan/atau adanya kekeliruanyang nyata dalam putusan sebagaimana dalam pertimbangannya hal.182 alinea 1, yaitu yang menyatakan :Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Mutu Benih yangdikeluarkan Balai Pembenihan dan Kebun Produksi Salatiga sebagaisyarat bibit kelapa genjah yang telah disemai Muhtadi maupunArismanto tidak melalui prosedur yang benar dengan tanpa melaluiproses uji laboratorium maupun uji lapangan, hal mana dapatdiketahui
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
MARDIANTO Bin PARENG
116 — 31
Bali) 7 orang yangditerima dan ditanda tangani oleh MARDIANTO1(satu) lembar Kwintasi sebesar Rp 13.000.000, tanggal 17September 2016 Biaya pembelian tiket pesawat peserta BIMTEK keHalaman 5 dari 170 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN Smr36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.Bali anggaran DD Tahap 2 tahun 2016 (7 orang) yang diterima danditanda tangani oleh MARDIANTO6 (enam) lembar Rekening Bank Kaltin Dana ADD DESAPERANGAT SELATAN No Rekening 0041421011 periode 01 Januari2014 sampai dengan 17 Januari 20171
) lembar Kwintasi sebesar Rp 58.000.000, tanggal 19September 2016 Biaya BIMTEK Simadeka (Bali) 7 orang yangditerima dan ditanda tangani oleh MARDIANTO1(satu) lembar Kwintasi sebesar Rp 13.000.000, tanggal 17September 2016 Biaya pembelian tiket pesawat peserta BIMTEK keBali anggaran DD Tahap 2 tahun 2016 (7 orang) yang diterima danditanda tangani oleh MARDIANTO6 (enam) lembar Rekening Bank Kaltin Dana ADD DESAPERANGAT SELATAN No Rekening 0041421011 periode 01 Januari2014 sampai dengan 17 Januari 20171
53 — 25
Surat Nomor. 355/442/DJBB/2011, Tanggal 14 November 20171,perihal Ketentuan tentang Perumahan PLN. Pada IntinyaPemberlakuan dan Pencabutanbantuan biaya pengosonganberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT, PLN (Persero) No. 285.K/DIR/2009, tanggal 07 Desember 2009 can selanjuinya akan berlakuketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.1234.K/ DIR/2011, tanggal 5 Agustus 2011 Tentang Perumahan diLingkungan PT.
74 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
termasukpengertian kewajiban hukum;Bahwa, yang dimaksud dengan bertentangan dengan kesusilaanadalah bertentangan dengan kaedah moral sejauh hal tersebutdapat diterima oleh masyarakat atau terhadap barang milik oranglain;Bahwa, dari pengertian perbuatan melawan hukum tersebut, lalutimbul masalah apakah tindakan Tergugat hingga Tergugat XtIl,dengan tidak menyerahkan Buku Asli Sertifikat Hak Milik Nomor2/Harapan Mulya, yang tertulis atas nama Herenia Minar Siahaan,Halaman 37 dari 77 hal.Put.Nomor 57 PK/Padt/20171
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjanjian01 Juli 2003 Technical License Agreement (UPEH Juli 2003 s.d. 31 Desember 2008License) ; Memorandum 31 Maret 2007 31 Maret 2012 untuk produk Polyster01 September 2004 Amandment (Eight) 1 April 1999 s.d. 31 Maret 200901 Januari 2009 Technical License Agreement(Comprehensive items) Technical License AgreementBahwa berdasarkan Technical License Agreement(Comprehensive items) yang dibuat tanggal 1Januari 2009 diketahui informasi sebagai berikut:Halaman 36 dari 108 halaman Putusan Nomor 1627/B/PK/PJK/20171
153 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 31 P/HUM/20171). Area yang digunakan direncanakan pada tahunpertama adalah sebagai berikut:a) Bukaan tambang aktif, (L1) = 1.400 hab) Sarana prasarana (jalan, perumahan, saranapengolahan), (L1) = 800 hac) Penimbunan material/waste dump, (L2) = 2.400 had) Areal Pengembangan/Penyangga, (L1) = 7.900 ha 2) Perhitungan PNBP pada menjelang akhir tambang,dimana area penggunaan kawasan hutan yangmengalami kerusakan permanen atau area L3 yaituseluas 1400 ha, maka formula PNBP adalah:No.
Putusan Nomor 31 P/HUM/20171) PNBP yang dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang2)dipinjam pakai dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasanhutan yang masih berlaku yang terdiri : L 1, L 2, L3 yang tidakdibayarkan maka dapat dikategorikan sebagai piutang negaramacet oleh Termohon Il sehingga tetap dapat dilakukanpenagihan secara memaksa oleh Termohon II melalui tata carayang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Keu1/2/