Ditemukan 956 data
18 — 3
Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Pemohon II belum pernahbercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II belum dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan aquo bila dihnubungkan dengankondisi saat perkawinan dilangsungkan dimana komunitas (kaum atau ummat)masyarakat parlilitan yang mayoritas beragama Kristen di daerah tersebut tuanqadi adalah seorang yang dipercayai masyarakat dalam
93 — 31
Keduatulisan tersebut selanjutnya diambil alin dan dijadikan pendapat dariHal. 13 dr 17 hal.Put.No.34/Pdt.G/2013/PTA.Sby.Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai dasar dalammempertimbangkan perkara ini;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembagian hartapeninggalan Sargi yang telah dilakukan pada tahun 1970 tersebuttelah sesuai dengan ketentuan figh sebagai hukum yang hidup danberlaku bagi ummat Islam Indonesia saat itu dan oleh karenanyaPengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwasanya pembagian hartapeninggalan
17 — 13
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
10 — 7
Amanah Ummat, bertempat tinggal di JalanAndi Dai , sebelum Jembatan Simpan lima Kelurahan BinangaKecamatan Mamulju, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalamperkara a quo dipersidangan;DUDUK PERKARANYABahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftarpada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor15/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 11 Januari 2017
15 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
28 — 9
Tlbperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban
16 — 8
sebagai tukang jahit,Halaman 9 dari 12 Put.0046/Pdt.G/2013/PA.Stn10terhadap kebiasaan malas Tergugat tersebut Penggugat pernah dipukuli Tergugat hinggamemar hanya karena Penggugat menegur dan meminta Tergugat untuk mencaripekerjaan;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuhadalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakan atau dibiarkan,maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat,padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat
27 — 14
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
11 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
64 — 19
Bahwa Termohon adalah seorang muallaf namun selamaPemohon berumah tangga bersamanya, Termohon sangat jarang ikutatau jarang menjalankan ibadah ummat Muslim, Pemohon beberapakali menyuruh Termohon untuk taat ajaran Ummat Muslim namun selaludiacuhkan, dan Pemohon lebih kwatirkan ketika anakanak masih dalampengasuhan Termohon, anakanak berpotensi berpindah agama olehkarena pernah Pemohon mendengar perkataan Termohon dianjurkanorang tua Termohon kembali memeluk agama kristen kalau sudahberceral Supaya
10 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
11 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
10 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
10 — 7
tersebut cakap dan dewasa yang memberikanketerangan secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu kedua saksiPenggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;Menimbang, bahwa kedua saksi menjelaskan jika Penggugat danTergugat pernah membina rumah tangga bersama dan keduanya telahdikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak awal pernikahan rumah tanggakeduanya tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran sering terjadidisebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ummat
33 — 20
Hal.9 dari 15 halberalih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat Islam di Indonesia dan dijadikan sebagai hukumterapan bagi Instansi Pemerintah tidak terkecuali Badan Peradilan Agamamaka dengan dicantumkannya anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islamtersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yangdilakukan oleh orangorang Islam adalah termasuk kewenangan
12 — 2
Tidak menghormati orang tua yang telah memberi kepercayaan hinggaterlaksananya perkawinan yang sah resmi baik secara agama maupunnegara .Akhirnya sebagai ummat beragama saya percaya pada takdir dimana perceraian bisaterjadi tetapi akan dimurkai Alah SWT dan pada kesempatan ini saya menyerahkanpada bapak yang mulia Hakim dalam memberikan keadilan dengan penuh kebijakandalam persoalan gugatceral ini.Menimbang bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut Pemohon menyampaikanreplik secara tertulis sebagaimana
13 — 8
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
10 — 5
Tlbtambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diaturdalam peraturan
56 — 9
Berdasarkan fakta tersebut di atas, pewaris mempunyai hartapeninggalan yang tidak dapat diambil oleh siapapun tanpa adanya penetapanpengadilan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan siapasaja yang menjadi ahli waris dari pewaris almarhum Prihanto bin Darmo Suwitosebagaimana di atas, maka sesuai dengan permohonan para Pemohontersebut dan demi kemaslahatan ummat, maka Majelis Hakim perlumenyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan
88 — 31
., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum di KantorLembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat (LBHPeduli Ummat) yang beralamatdi Jalan Kiyai Haji Agus Salim Nomor 4 Koppe, Kelurahan Darma, KecamatanPolewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 18 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Polewali dibawah register nomor : W22U21/101/HK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;lawan:1.