Sanksi pidana untuk pelanggaran ketentuan Pasal 50ayat (3) huruf f UndangUndang No. 41 Tahun 1999 adalah sangsi pidana yangterdapat dalam Pasal 78 ayat (5) UndangUndang No. 41 Tahun 1999.

Hakim tingkatpertama , yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringandan oleh karena itu perlu di perberat dengan alasansebagai berikutMenimbang bahwa ~~ dengan diperberatnya hukumanterhadap terdakwa agar supaya mempunyai efek jera baikterhadap terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakatlainnya agar tidak berbuat melanggar hukum sepertiterdakwa ;Menimbang , bahwa akhir akhir inl kejahatanterhadap hilangnya nyawa manusia cenderung semakinmeningkat maka untuk mengurangi kejahatan tersebutperlu diberti sangsi

halmana Tergugat tidak pernah janji,sebagimana bukti buku nikah nanti;Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah disaksikandan dicatatkan dalam regester Nikah KUA Kecamatan Kajoran dan telahterbit 2 (dua) buku nikah masingmasing untuk suami dan untuk isteri, danTergugat sebagai suami tidak pernah membubuhkan tanda tangan sighattaklik pada saatnya nanti akan kami buktikan, dengan demikian Tergugattidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, sehingga Tergugattidak bisa dikenakan sangsi

pelanggaran Sighat Taklik sebagai alasanperceraian;Bahwa karena Sighat Taklik dalam perkawinan Penggugat dengan tergugattidak bisa dikenakan sangsi kepada Tergugat, maka unsurunsur GugatanCerai Penggugat yang mendasarkan alasan Sighat Taklik tidak bisadigunakan sebagai alasan, dengan demikan unsur alasan Gugatan tidakterpenuhi, mohon gugatan tidak dapat diterima;Hal 6 dari 22 hal Putusan.

Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 1990 sehingga perkaraini diperiksa dengan tanpa surat ijin tersebut dan Penggugat bersediamenanggung semua sangsi dari atasnyanya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikankedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I berupa kutipan akta nikahPenggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

No.841/PDT/2016/PT SBYtanopa mengikut sertakan pihak Penggugat sebagai ahli warisnyaapalagi disertai dengan sangsi sita jaminan dengan suku bungayang tinggi yaitu 4% per hari setelah 6 (enam) bulan;Maka sudilah bapak majelis hakim untuk menjatuhkan keputusanyang amar bunyinya ialah menghukum Tergugat , Ill, IV, dan V untuk:1. Mengganti rugi atas pencemaran namabaik dengan caraMemberikan keterangan palsu) atau. bohong ' sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) kepada Penggugat;2.

dilakukan oleh Terdakwa terhadap mantan suaminya; Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran dengan menulis tentang Dzolim danpengambilan anakanak oleh saksi Abdul Rozaq kepada Terdakwa melalui Facebooknyadengan menyebut nama, pangkat dan kedinasan saksi AbdulRozaq ; Bahwa pencemaran tersebut dilakukan terdakwa setelah terdakwaberceraidengan saksni Abdul Rozaq ; = Bahwa dampak dari penulisan terdakwa tersebut Saksi Abdul Rozaq kemudiandiperiksa oleh badan pengawasan dari TNI AL ; Bahwa saksi tidak tahu sangsi

yang dilakukan oleh Terdakwaterhadap mantan suaminya tersebut ; mea Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran dengan menulis tentangDzolim dan pengambilan anakanak oleh saksi Abdul Rozaq kepada Terdakwamelalui Facebooknya dengan menyebut nama, pangkat dan kedinasan saksiAbdul Rozaq, hal itu dilakukan terdakwa setelah terdakwa bercerai dengan saksni AbdulRozaq ; ae Bahwa dampak dari penulisan terdakwa tersebut Saksi Abdul Rozaq kemudiandiperiksa oleh badan pengawasan dari TNI AL, tetapi saksi tidak tahu sangsi

Dampak daripenulisan terdakwa tersebut Saksi Abdul Rozaq kemudian diperiksa oleh badanpengawasan dari TNI AL, tetapi saksi tidak tahu sangsi apa yang dijatuhkan pada AbdulRozaq ; Menimbang, bahwa saksi Djoko Purwono yang bekerja di Dinas Kominfo PemprovJatim sebagai Kepala Bidang Pengembangan Tehnologi Informatika sebagai ahli telahmenerangkan bahwa Facebook adalah situs yang dibangun oleh seseorang untukkeperluan pertemanan dan dapat digunakan secara positif maupun negatif.

alasan yangsah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai PegawaiNegeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukanperceraian dari Pejabat, maka Majelis Hakim memanggil Termohonuntuk hadir dipersidangan untuk memberi kesempatan kepadaTermohon memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiandari Pejabat; Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil secara sahdan patut Termohon tidak hadir dipersidangan, maka MajelisHakim tidak bisa memperingatkan Termohon akan sangsi

perundangan = yangberlaku.SubsiderAtau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusanseadiladilnya.Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yangmenurut Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahanPeraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 harus mendapatkan izinperceraian dari atasannya yang berwenang, akan tetapi Penggugat telahbermohon kepada atasannya dan sampai waktunya izin tersebut tidak keluarsehingga Penggugat membuat pernyataan bersedia menanggung segalaresiko sangsi

danditandatangani oleh atasan atau Pejabat yang diberi delegasi pada suatuKantor (satuan kerja) bukan dibuat dan ditandatangani PNS yang akanmelangsungkan perceraian, oleh karenanya dengan keberanian Pembandingmembuat dan menandatangani surat keterangan untuk melakukan perceraianHalaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2017/PTA.Bjmtersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jika Pembanding sudahmengetahui akibat bercerai tanpa ijin atasan dan Pembanding bersediamenerima resiko/sangsi

Dimana hal itu justru berakibat Pemohonjatuh wibawa dan diberikan sangsi berupa dirumahkan selama satubulan (Juni 2013) oleh pimpinan dimana tempat bekerja Pemohon.Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu,Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yangberkepanjangan, Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkanketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidakberhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina danmelanjutkan rumah tangga dengan TermohonHal. 3 dari

Bahwa TERGUGAT tidak masuk kerja secara berlurut turut selama 5 ( lima ) harikerja tanpa ada alasan yang jelas dari tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan 13Agustus 2010, pada tanggal 16 Agustus 2010 Tergugat membuat Surat Pernyataandiantara lain isinya " Jika saya melanggar saya bersedia menerima sangsi lebih beratyaitu dikeluarkan dari Perusahaan tanpa mendapakan apapun dari Perusahaan..........dst... dst ". ( Bukri P 1 dan P 2 ) ; Bahwa TERGUGAT kembali tidak masuk kerja secara berturut turut selama

Poin No Lima Bahwa tidak benar atau fitnah bahwa saya menikahdengan perempuan di jakarta, saya siap dengan sangsi tapi dia sendiri(Istri saya yang main dengan seorang lelaki nama KB anak desa xxxxxkabupaten tegal. Bahwa menurut kabar Dia Sering pergi keluar bersama;. Poin nomor enam tidak benar, bahwa saya masih memberi nafkahhanya terakhir sekitar 15 hari tidak memeberi nafkah karena diamenolak;.

wajibkepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisamemenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Tergugat mempunyai WIL(Wanita Idaman Lain) yang WIL dengan alamat di Desa Sedadi yangsekarang sudah mempunyai 1 orang anak yang berumur 3 bulan danPenggugat juga sudah sering menasehati akan tetapi Tergugat tetapmengulangi perbuatan tersebut hingga terakhir pada tanggal 16Desember 2014 antara Tergugat dan WIL (Wanita ldaman Lain)tersebut kepergok oleh warga dan sehingga Tergugat mendapatkan sangsi

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pemah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakimtelah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga tidak berhasilkarena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikanpermasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;Menimbang, bahwa penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperingatkan oleh MajelisHakim tentang sangsi

Namun dinyatakan oleh Majelis Hakim hanya 2 (dua) tahun, sehinggahak ini menimbulkan asumsi Penggugat/Pembanding sebagaimana teruraidiatas pada point ini bahwa Majelis Hakim telah memanipulasi jangka waktupenelantaran dengan cara mengurangi jangka waktu 3 (tiga) tahun menjadi2 (dua) tahun. sehingga Tergugat/Terbanding terbebas dari ketentuan hukumsebagaimana diatur dan UndangUndang Perkawinan dan PeraturanPelaksana lainnya sangsi bagi pihak suami yang menelantarkan istri selama2 (dua) tahun diwajibkan

Oleh karenanya Majelis Hakim kurang pertimbangan didalammemutuskan menolak gugatan Penggugat/Pembanding angka 8 yangseharusnya dikabulkan sebagai sebuah sangsi kepada Tergugat/Terbandingyang tidak melaksanakan kewajiban hukum, apalagi dengan tidakmempertimbangkan secara seksama bukti P6 Sampai P13.Bahwa berdasarkan semua hal tersebut di atas, maka dengan iniPenggugat/Pembanding memohon kepada Bapak agar berkenan memeriksabanding perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.

Dalam peraturan lanjutan disebutkanbahwa apabila selama berstatus sebagai santri, diketahui santri tersebutberpacaran, memiliki handphone dan tape serta alat elektronik lainnyamaka dapat dikenakan sangsi dikeluarkan dan atau sesuai kebijaksanaanguru.

Turunan dari teori besar ini adalahbagaimana pendidik melakukan penguatanpenguatan melaluiReinforcement and Punishment, yakni penguatan secara positif dilakukandengan sebentuk penghargaanpenghargaan atau pujian atau hadiahkepada murid apabila yang bersangkutan mendapat prestasi yang baikataupun penguatan secara negatif untuk mengubah perilaku siswaapabila siswa tersebut melakukan kesalahan dan pelanggaran atassejumlah tata tertib seperti memberi hukuman dan sangsi.

;Bahwa Penggugat setelah selesai menjalani sangsi disiplin sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor862.3/77/BID.IIVBKD/X/2011 Tanggal 9 Oktober 2011, terhitung sejak9 Oktober 2014 Pangkat telah dikembalikan ke Pengatur Tk.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor606/Pid.Sus/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011, Penggugat telahdiberikan sangsi disiplin kKepegawaian dengan Surat KeputusanBupati Seruyan No. 862.3/77/BID.IIVX/2017 tanggal 9 Oktober 2011tentang Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun terhadapPenggugat;c.

Bahwa Penggugat telah dua kali diberikan sangsi disiplinkepegawaian atas satu pelanggaran disiplin, yaitu :1) Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 862.3/77/BID.IIVX/2017tanggal 9 Oktober 2011 tentang Keputusan Hukuman DisiplinPenurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah Selama 3 (Tiga)Tahun;2) Surat Keputusan No. 888/15/BID.IVBKPSDM/XV2017 tanggal 6Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Tergugat.Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata

KecermatanBahwa Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.IVBKPSDM/XV 2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPenggugat, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak adamelakukan pemanggilan guna menggali informasi dari Penggugat dantidak melakukan pembinaan kepada Penggugat, dalam hal iniTergugat bertindak tanpa melihat dan meneliti bahwa PenggugatHalaman 16 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLKsebelumnya telah diberikan sangsi

Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dan HakimPengadilan Tinggi Surabaya tidak menjatuhnkan hukuman yang pantasdengan perbuatan terdakwa SUTRISNO Bin SURADI, tetapi Hakimmalah menjatuhkan hukuman yang ringan, yaitu hukuman percobaan,sehingga hukum percobaan tersebut tidak sesuai dengan Rasa KeadilanMasyarakat di wilayah Nganjuk yang menghendaki penanganan perkaraperkara penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga khususnyadan perkaraperkara kekerasan dalam rumah tangga pada umumnyamendapatkan sangsi

UNTUK MENANDATANGANI SURATPERNYATAAN MENGGARAP TANAH karena TERGUGAT Il belimmenjabat sebagai Ketua RT. 03/RW VI Kelurahan Menteng KecamatanJekan Raya.Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku semua Surat Keterangan Tanahyang ditanda tangani oleh TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN ORANGANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAANMENGGARAP TANAH karena pada tanggal 4 Juni 2006 dan tanggal 6 Juni2006 belum menjabat sebagai Ketua RT. 03/RW.VI Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya.Bahwa Tergugat Patut diberi sangsi

hukuman penjara karena melakukanpenipuan yakni menjual kembali tanah yang telah dijual padaPENGGUGAT.Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, menggunakan SKT Palsu untukmembuat Sertifikat di BPN Kota Palangka Raya, terbukti SKT tersebut telahdimasukkan sebagai Pendaftaran Hak di BPN Kota Palangka Raya, untukitu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV patut diberi sangsi hukuman penjaraMEMBUAT DAN MENGGUNAKAN SKT PALSU.Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI patut diberisangsi hukuman penjara membuat SKT

ObosHal. 25 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK10.11.12.Permai RT 07/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya,Palangkaraya.Bahwa TERGUGAT patut diberi sangsi hukuman Penjara karenamelakukan penipuan kepada PENGGUGAT yakni menjual kembali tanahyang telah dijual pada PENGUGGAT.Bahwa TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV, patut diberi sangsi hukumanPenjara membuat SKT Palsu dan menggunakannya untuk proses SertifikatBahwa TERGUGAT Il, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI patut diberisangsi hukuman Penjara membuat

Dengan demikiankegiatan tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 53 Undangundang Nomor 22 Tahun2001. Selanjutnya kegiatan tersebut juga dapat dikatakanmelakukan pelanggaran penyalahgunaan apabila kegiatantersebut termotivasi untuk keuntungan dan kepentingan pribadiyaitu melakukan pembelian BBM yang melebihi kebutuhan dankelebihan tersebut dijual kembali terutama kepada yang tidakberhak untuk mendapatkannya.

Terhadap penyalahgunaantersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana diatur dalamPasal 55 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001.Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.Menimbang, bahwa keterangan saksi selengkapnya tertuangdalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, yang untuk singkatnyadianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengarketerangannya dibawah sumpah dan yang dibacakan tersebut,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan