Ditemukan 2289 data
98 — 35
SH.Msi ( Kepala Bagian HukumSetda KabupatenLamongan );"MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH.CN ( Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupatenLAITONGAN) j~~~~~~~~ nnn nn nnn nnn nnn neroMATALI. SH. ( Kepala Sub Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum Setda KabupatenLamongan);JOKO NURSIYANTO, SH.MH ( Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian HukumSetda KabupatenLamongan);""Hal. 1 Putusan 108/B/2014/PTTUN.SBY5.
Terbanding/Penggugat : AMRASUL ABDULLAH, ST
91 — 71
ARIE SUSMA INDAH, S.H, M.H Kepala Subbagian HukumSekretariat Daerah Kota Pekanbaru ;3. EDI SUSANTO, S.H, Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Pekanbaru ;4. M. BOOBY ASLAN, S.H, Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Pekanbaru ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih untuk berdomisilihukum pada Jl.
55 — 39
., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia;6. Mariana Tuty Sirait, S.H., Jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia;7. Cahyono, S.H., Jabatan Kepala Sub BagianKeamanan dan PemeliharaanBiro Hukum padaKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia;8. M.
104 — 122
Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya; MADE KUSMANA, SH. Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya; TOTOK PRATIKNO, SH. Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya : IGN HOTLAN H., SH. Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKotaKesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jl.
70 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;4. MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;5. AHMAD MUDZAFFAR, S.H., M.H., jabatan FasilitatorBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;6.
43 — 34
a quo terdapat Kepentingan yangsangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan yaitu :e Kehilangan tunjangan sertifikasi Guru, Uang Makan dan TunjanganFungsional yang berakibat terganggunya aktifitas dan pengelolaan belanjahidup seharihari;e Terhambatnya proses belajar mengajar pada RA AlHuda, sehingga paraanak didik yang merupakan titipan para orang tua murid yang menjaditanggung jawab Penggugat menjadi terbengkalai;e Dengan dipidahkannya Penggugat ke bagian Petugas Protokol Pada SubBagian
IDA ROSIDA, S.Pd. dengan SuratKeputusan Nomor 112 Tahun 2015;Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam Objek GugatanIl Kewenangan PTUN huruf b dikatakan tidak benar karena Penggugattidak diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi di Mutasikan/dipindahkan dari Jabatan Guru menjadi Petugas Protokol pada SubBagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara;Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam Objek GugatanIl Kewenangan PTUN huruf c dikatakan tidak benar karena
Buyung Suryadi
Tergugat:
1.PT.BPR Universal Kalbar
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
Turut Tergugat:
Irvan Ariyanto
176 — 21
,Kepala Subbagian Advokasi IIB pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal:6) Agus BudiantaKepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Kalimantan Barat;7) Marwandi SinagaKepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pontianak;8) Ferry HidayatKepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL Pontianak;9) Calvinus W.
., LL.M.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:10) Erni Nuraeni Santosa, S.H., M.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:11) Randika Yoga Perdata, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:12) Arsy Febriya Wardani, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:13) Margareta Windy Sinatra, S.H.Penanganan Perkara Tk
Ill pada Subbagian Advokasi IIB,Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal:14) Bernadeta RosarianaPelaksana pada KPKNL Pontianak;15) Ahmad Hilmi Khoirul ArifinPelaksana pada KPKNL Pontianak;16) Siska NadiaPelaksana pada KPKNL Pontianak;Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU59/MK.1/2021, tanggal10 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN PtkPontianak dengan No.153/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 2 Maret 2021selanjutnya
117 — 71
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan ;7. CHRISNO MASUDI, Kepala Seksi Pengawasandan Konsultasi IV, KPP Madya Jakartaselatan ; 8. HERBET PIDOTUA SITANGGANG, S.H.,Pelaksana Subdit Bantuan HukumDirektorat Peraturan Perpajakan Il ;9. FAJAR TRIYANTO, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum Direktorat PeraturanPerpajakan II ; 10. ELFRIEDA ANGGI BASAMARITO, S.H.
Terbanding/Tergugat : POKJA PEMILIHAN 12 BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. KARYA MULIA NUGRAHA
549 — 244
Jabatan : Kepala Subbagian Hukum pada Bagian Hukum, Data dan Komunikasi Publik. 6. Nama : MERTY KRISTINA BASTARI,S.H., M.H. Jabatan : Kepala Seksi Advokasi, Subdit.Advokasi dan Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan JasaKonstruksi. 7. Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.Si.Jabatan : Kasubbag. Advokasi Hukum Bina Konstruksi,Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan InspektoratJenderal. 8.
86 — 46
RatuSamban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampaidengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluhlima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:e Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00e Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00e Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp96.750.000,00Jumlah Rp 195.586.000,00Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Subbagian
RatuSamban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampaidengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluhlima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:e Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00e Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00e Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp96.750.000,00Jumlah Rp195.586.000,00Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Subbagian
RatuSamban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampai20dengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluhlima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:e Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00e Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00e Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp96.750.000,00Jumlah Rp195.586.000,00Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Subbagian
dua ribu seratus rupiah)Bahwa berdasarkan rekening dari PDAM Tirta Ratu Samban KabupatenBengkulu Utara, pembayaran air RSUD Argamakmur dari bulan September 2005sampai dengan bulan Januari 2007 jumlah adalah sebesar Rp 195.586.000,00(seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Bahwa bukti pembayaran rekening PDAM yang dikeluarkan oleh PDAMTirta Ratu Samban adalah berupa rekening yang dicetak secara prin out;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Subbagian
42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 27PK/TUN/2016Universitas Negeri semarang a quo atau dengan kata lain Penggugatsecara resmi tidak pernah menerima surat keputusan Rektor UniversitasNegeri Semarang a quo selain juga karena alasan bahwa mutasi tersebuttidak sesuai dengan kaidah hukum dimana Penggugat yang semulamenduduki jabatan struktural eselon IV a dimutasi menjadi staf biasa tanpaadanya kesalahan yang Penggugat lakukan dan karenanya Penggugattetap melaksanakan tugas ditempat yang lama yaitu sebagai Kepala SubBagian
161 — 87
Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamberdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada BadanKepegawaian Daerah Kota Pagar Alam Secara bersamasama dengan Drs.Muhammad Herison Bin Komri Abas sebagai Kepala Bidang Formasi padaBadan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam berdasarkan Surat KeputusanWalikota Pagaralam nomor : 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tanggal 07 Juli 2010(dilakukan penuntutan secara terpisah
diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalampengangkatan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer atas nama Wiwin WidyaAstuti dan kawankawan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Daerah Kota Pagaralam Tahun 2010, perobuatan Terdakwa dilakukan dengancaracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian
Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.LEBIH SUBSIDAIRBahwa TerdakwaRusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamberdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada BadanKepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan Juli Tahun 2010, atausetidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat diBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu
Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamberdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada BadanKepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan Juli Tahun 2010, atausetidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat diBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
NS) Daerah Kota Pagaralam Tahun 2010, perobuatanTerdakwadilakukanberikut : Berawal Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor: 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 2010 padaBadan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam mendapat tugas secaralisan Drs.H.Sukaimi,BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian DaerahKota Pagaralam untuk mengurus nasib kesepuluh tenaga
Siti Murtofingah
46 — 7
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalampermohonan :SITIMURTOFINGAH, NIP 196706121989072001 Jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha Panti Sosial Asuhan Anak BalitaTunas Bangsa beralamat di Jl.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. MENDAGRI Cq. PEMDA Kep. Aru
Terbanding/Tergugat II : Jhon Harman
Terbanding/Tergugat III : Dominggus Lengam
Terbanding/Tergugat IV : Fres Selitanini
Terbanding/Tergugat V : Rajab Nafulery
99 — 54
RENGIL, SH jabatan Kepala SubBagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAMSetda Kab. Kep. Aru, LIDYA M. TOMASOA, SH jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum dan Evaluasi Produk Hukum Daerah PadaBagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Aru, CLIVE Y.PIERIS, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Informasi dan DokumentasiHukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kep. Aru,LAURENS TUWAN jabatan Staf Sub bagian Perlindungan Hukumdan HAM pada Bagian Hukum dan Ham Setda Kab. Kep.
140 — 21
.:00:15mengeluarkan Surat Nomor 511.2/675/436.8.2/2012 tanggal 22Maret 2012 Perihal : Pemberitahuan (objek sengketa No. 1),dalam rangka pengaturan Tempat Usaha atas dasar Pasal ayat(2) huruf b Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya KotaSurabaya yang menyebutkan Bagian Pemasaran dan PembinaanPedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Subbagian pengaturan Tempat Usaha ; .
23 — 18
Surat Keterangan Penghasilan bulan Maret, April dan Mei, yangdikeluarkan oleh Kepala Subbagian Layanan Gaji dan Tata Usaha, tanggal25 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup , diberi tanda P.2Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksike persidangan, masingmasing di bawah sumpahnya telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
45 — 8
KepalaKepegawaian Negara dalam hal ini ditandatangani oleh Kepala SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, tanggal 28 September 2012, telahdicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos,selanjutnya diberi kode P.3;B. BUKTI SAKSI1. Munir bin H.
93 — 69
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum IISetjen;5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Kepala Sub BagianBantuan Hukum ISetjen ;6. Rasyid John Uno, S.H., M.Hum., Kepala Sub BagianBantuan Hukum IllSetjen;7. Abimanyu Pramudya, S.H., kepala Sub BagianPertimbangan dan Bantuan MHukumSetditjenPlanologi Kehutanan); 8. M. Zaenuri, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi9. Khikmatil Azizah, S.Ag., M.Hum., Staf Biro Hukumdan OrganisasiSetjen;10. Fransisca Budyanti, S., S.H., M.H., Staf Biro Hukumdan OrganisasiSetjen;11.
82 — 34
Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;DJONEDIE DODIEK, SH, Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ;A.F. FAJAR F., SH. Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya jAHMAD RIZAL S., SH, Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya; BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ;7.
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Peraturan Daerah., SETDA Provinsi Papua;5. MATIUS BOKKO TIKUPADANG, S.H., Plt. Sub.Bagian Bantuan Hukum., SETDA Provinsi Papua;Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 336 K/TUN/20126. JUADI AR, S.H., M.Hum., Kepala Sub BagianTelaahan Hukum., SETDA Provinsi Papua;Kesemuanya berkewarganegaran Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Papua, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/2322/SET, tertanggal 25 Juli 2011;Il.