SP.Sidik/1231/VIII/RES. 1.2/2021/Ditreskrimum, tanggal 9 Agustus 2021 cacat dan tidak sah ;

SP.Sidik/1231/VIII/RES. 1.2/2021/Ditreskrimum, tanggal 9 Agustus 2021 ;

Ramlandan Surat Perintah Penyidikan : SP.Sidik/357/III/2015/Reskrimtanggal 10 Maret 2015 dan telah memberikan keterangansebagai saksi pada tanggal 18 Juli 2017 dan pemeriksaanlanjutan pada tanggal 24 Januari 2018 di Kepolisian ResorLabuhanbatu, Rantauprapat;Bahwa Pemohon Praperadilan adalah perwakilan PT.

Bahwa unsurunsur delik pidana pemalsuan surat atau membuatsurat palsu yang dituduhkan terhadap Terlapor incasu sdr.Harapan Pasaribu tidak memenuhi unsur pidana, sehinggaperbuatan yang dituduhkan terhadap Terlapor adalah cacathukum, karena itu) penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan : SP.Sidik/357/III/2015/Reskrim tanggal 10 Maret 2015tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya dihentikan ;6.

Menyatakan demi hukum penyidikan yang dilaksanakan olehTermohon Praperadilan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor :Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Prap/2018/PNRAPLP/402/III/2015/SU/RESLBH tanggal 10 Maret 2015 dan SuratPerintah Penyidikan : SP.Sidik/357/III/2015/Reskrim tanggal 10Maret 2015 adalah tidak sah dan tidak memenuhi ketentuanhukum;3.

Labuhanbatu, tanpa sepengetahuan danpersetujuan dari Bambang Agus Winoto selaku pemilik tanah;Bahwa selanjutnya Polres Labuhanbatu melakukan penyidikanLaporan Polisi Nomor: LP/402/III/2015/SU/RESLBH tanggal 10Maret 2015 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/357 / Ill / 2015 / Reskrim tanggal 10 Maret 2015 dan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/357.a/V/2017/Reskrim tanggal15 Mei 2017, yang salah satu penyidik pembantunya adalahTermohon;Bahwa selanjutnya penyidikan Laporan

Ramlan dan Surat Perintah Penyidikan : SP.Sidik/357/III/2015/Reskrim tanggal 10 Maret 2015 (vide bukti P6 dan bukti P7), dandengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/402/III/2017/SU/RESLBHtanggal 10 Maret 2015 atas nama pelapor Ir.

EROS ROSMIYATI dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrim tanggal 03 November 2020, tidakpernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akantetap Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon,sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasiterhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.

Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon,bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui olehPemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka olehTermohon kepada Pemohon dengan Nomor LP/566/X/2020/JABAR/ POLRESTABOGORKOTA tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Pelapor Sdri.EROS ROSMIYATI dan Surat Perintanh Penyidikan Nomor SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrim tanggal 03 November 2020.

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30Desember 2020, akan tetapi pada tanggal 04 Maret 2021 Pemohonmasih dimintai keterangan dan dilakukan Berita Acara PemeriksaanTambahan untuk yang kedua kalinya oleh Termohon kepada Pemohondengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat.Reskrim.2.

/288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrimtanggal 3 Nopember 2020 (yang diperbaharui dengan Surat PerintahTugas Nomor: SP.Gas/288A/III/RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 1Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/288A/III/RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 1 Maret 2021).

Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrim tanggal 3 Nopember 2020, diberi tanda T9;10.Fotocopy Surat Nomor: SPDP/233/XI/RES.1.24/2020 tanggal 3 Nopember2020, diberi tanda T10;11.Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/288A/III/RES.1.24/2021/SatReskrim tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda T11;12.Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/288A/III/RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda T12;13.Fotocopy Resume perkara Laporan Polisi

Oktober 2021 Terhadap Pemohon II;

Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangkadengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/607/X/2015tanggal 28 Oktober 2015, yang berdasarkan bukti permulaanpremature, serta dengan sangat sederhananya menetapkanPemohon menjadi Tersangka.. Bahwa Pemohon ditetapkan jadi tersangka oleh Termohonkarena Pemohon tidak lagi mau membayar angsuran kreditpada Bank Mega Syariah yang berkantor di Bukittinggi, atasnama Mintaria Sitanggang (Pelapor Laporan Polisi Nomor. Pol:LP/350/K/VII/2015)..

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/607/X/2015 tanggal28 Oktober 2015, yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka olehTermohon terkait peristiwa pidana penipuan dan pengelapan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 378 jo 372 KUHP adalah tidak sah dan tidakberdasarkan atas hokum dan oleh karenanya Penetapan Aquo tidakmempunyai kekuatan mengikat.3.

Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 1 s/d 11 yangmenyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan status tersangka20dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/607/X/2015 tanggal28 Oktober 2015 yang menurut dalil Pemohon bahwa; bukti permulaanpremature, dengan sangat sederhananya menetapkan Pemohonmenjadi tersangka, perbuatan Pemohon' berhubungan denganmembayar angsuran kredit pada Bank Mega Syariah a.n.

/607/X/2015, Reskrim tanggal 28Oktober 2015.Bahwa setelah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNo.Pol: SP.Sidik/607/X/2015,Reskrim, Termohon melakukanpemanggilan dan pemeriksaan kepada Pelapor az.n.MINTARIA SITANGGANG pada tanggal 2 November 2015yang pada intinya menerangkan bahwa sekira akhir tahun2013 Pemohon a.n.

Pol: LP/350/K/VII/2015 sebagai mana yang diaturdalam pasal 378 jo 372 KUHP, Termohon menetapkan Pemohon sebagaitersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/607/X/2015tanggal 28 Oktober 2015, yang berdasarkan bukti permulaan premature,serta dengan sangat sederhananya menetapkan Pemohon menjadiTersangka;2.

Menyatakan penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon didasarkan pada :Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/202/I/2015/Diskrimum tanggal 22 Januari 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat;3. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;4. Membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL.

Bahwa setelah Termohon mengeluarkan Surat Perintahn Penyidikan Nomor :SP.Sidik/159/V/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 11 Mei 2017 tersebut, Termohonselama lebih kurang 6 (enam) bulan kemudian baru mengeluarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) NomorB209/V/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 15 Mei 2017 (Bukti P.4), yang sengaja dibuatdengan tanggal dimundurkan ke 15 Mei 2017, setelah Pemohon Praperadilanmelalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Nomor : 072/SK/KHAYCW/XI/2017,tanggal 10 November 2017

Tentang Obyek Pra Peradilan yang dimaksud oleh Pemohon dalamgugatannya yaitu agar sidang pra peradilan menyatakan Surat PerintahPenyidikan Nomor :SP.Sidik/159/V/2017/Ditreskrimum tanggal 11 Mei2017 haruslah dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum,dengan dasar apa Pemohon meminta agar Surat Perintah Penyidikantersebut dinyatakan tidak sah;Adapun sebagaimana kita ketahui tentang Obyek Pra Peradilan baik yangdimaksud dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan perluasanObyek Perkara Praperadilan

Tentang penerbitan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)Nomor : 8209/V/2017/Dit.Reskrimum tanggal 15 Mei 2017 yang dikatakan olehPemohon baru dikeluarkan oleh Termohon 6 (enam) bulan setelah keluarnyaSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/159/V/2017/Dit.Reskrimum tanggal11 Mei 2017, agar Pemohon tidak membuat penafsiran sendiri denganmendalilkan bahwa SPDP dibuat untuk merespons surat Pemohon kepadaTermohon.

Bahwa oleh karena itu, proses penyidikan yang dilakukan olehTermohon Praperadilan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/19.a//2018/Reskrim tanggal 10 Januari 2018 atasLaporan Polisi Nomor : LP/17/I/2018/Res Manwar tanggal 10 Januari2018 haruslah dinyatakan tidak sah karena bertentangan denganhukum ;Tidak perlu kami tanggapi, karena Termohon merasa bingung perkara yangmana yang dimaksud Pemohon, karena Termohon adalah bagian InstitusiPolda Papua Barat bukan Polres Manokwari, hal ini

Bukti Surat Bertanda P.4 ini dari perihalsuratnya jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon Praperadilantelah mengingatkan Termohon Praperadilan tentang waktu lebih dari 6(enam) bulan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/159/V/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 11 Mei 2017, sesungguhnyaTermohon Praperadilan Belum Sama Sekali Menerbitkan SPDP sebagaididalilkan dalam pokok permohonan Pemohon Praperadilan;5.

SP.Sidik/55/III/RES.1.8./2019/Reskrim tanggal 18 Maret 2019, makasesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXII/2015tanggal 15 Nopember 2016 dan tanggal 9 Januari 2016 yang diucapkan dalamsidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 11 Januari2017 : "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintahdimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban /Halaman 4 dari 16 halamanPutusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Gst.17.pelapor dalam waktu paling lambat

PelaporNORMA SAMOSIR als MAMAK TIUR adalah tidak sah menurut hukum.Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/55/III/RES.1.8/2019tanggal 18 Maret 2019 Tentang Penyidikan dugaan tindak pidana pencuriandengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4edan 5e Sub Pasal 362 KUH. Pidana, berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. :LP/53/11/2019/NS tanggal 6 Pebruari 2019 An.

Pelapor NORMA SAMOSIR Als MAMAK TIUR;Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan :Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangdiatur dalam undangundang ini.Bahwa untuk kepentingan Penyidikan tindak pidana maka Termohonmengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 55 / Ill / RES.1.8 /2019 / Reskrim tanggal 18 Maret

suratperintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan.=" Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan :Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yangmerupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu. kepadapenuntut umum.Bahwa berdasarkan ketentuan pada point tersebut diatas maka Termohonsejak menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan olehTermohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 55 / III /RES.1.8 / 2019 /Reskrim tanggal 18 Maret 2019 adalah Sah Menurut Hukum;4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohonterhadap Pemohon adalah Sah Menurut Hukum;5.

Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana yangdimaksud huruf d di atas dibuktikan dengan perkara a quo yang tanpadiawali dengan tindakan yuridis yaitu Pemohon telah ditetapkan sebagaiTersangka pada tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021akan tetapi pada tanggal 28 Januari 2021 barulah Pemohon dipanggiloleh Termohon menghadap penyidik untuk diperiksa sebagai saksi padatanggal 1 Febuari 2021;g.

Bahwa apabila memperhatikan tindakan hukum yang dilakukanTermohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal25 Januari 2021 sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 kemudian padatanggal 1 Februari 2021 baru Pemohon diperiksa sebagai saksimenunjukan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpaadanya bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup;Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan status seseorang sebagaiTersangka merupakan

Hal mana sampai dikeluarkannya Surat Perintah PenyidikanKepala Kepolisian Resort Pulau Buru Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrimtanggal 25 Januari 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor:Hal 11 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nla11.12.13.SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 serta Surat PerintahPenahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 tanpadidahului dengan tindakan penyelidikan dan mekanisme gelar perkarahingga tanggal Permohonan Praperadilan ini diajukan

Oleh karena itu SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrimtanggal 24 Mei 2021 serta Surat Perintah Penahanan NomorSP.Han/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei 2021 diterbitkan oleh Termohonterhadap Pemohon adalah cacat yuridis/tidak sah;Bahwa Pemohon menilai bahwa proses Penangkapan dan Penahananterhadap diri Pemohon yang cacat yuridis/tidak sah tersebut karena prosespenyelidikan dan penyidikan yang tidak

Menyatakan Surat Perintahn Penyidikan Kepala Kepolisian Resort PulauBuru Nomor : SP.Sidik/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021, SuratPerintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/22/V/2021/Reskrim tanggal 24 Mei2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/V/2021/Reskrimtanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon terkait peristiwapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidanaadalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum/cacat yuridis, dan olehkarenanya Penetapan Pemohon

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/245/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/245/IX/2022 tanggal 20 September 2022, tentang Penghentian Penyidikan adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya permohonan

Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan

Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.

Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.

SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.

:Sp.Sidik/36/III/2020/Reskrim tanggal 5 Maret 2020, dan Pemohonditangkap selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2020 hinggatanggal 26 Maret 2020;Bahwa sesampainya di Kantor Termohon pada hari itu juga sekira Pukul22.30 wib Pemohon langsung diperiksa sebagai Tersangka oleh PenyidikPembantu pada Kepolisian Sektor Bangko, akan tetapi Pemohon menolakHalaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020.

perkarayang dipersangkakan oleh Termohon kepada Pemohon' merupakanpengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana Kehutananyang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira Pukul 10.30 wibdi Pinggir Jalan Satria Tangko, Bagansiapiapi, Kelurahan Bagan Kota,Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, atas namaTersangka Johan Siregar alias Johan dengan Laporan Polisi No.LP/39/A/III/2020/Riau/Polres Rokan Hilir/Polsek Bangko tanggal 5 Maret2020, dan Surat Perintah Penyidikan No. : Sp.Sidik

terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana yang dipersangkakandengan peristiwa penangkapan Pemohon oleh Termohon;Bahwa sebelum dan setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka olehTermohon, Pemohon tidak pernah menerima tembusan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan/atau suratpemberitahuan penetapan Tersangkaatas perkara yang dipersangkakankepada Pemohon dari Termohon, padahal Surat Perintah Penyidikanperkara tersebut telah diterbitkan Termohon pada tanggal 5 Maret 2020dengan No. : Sp.Sidik

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dan/atau surat pemberitahuan penetapan Tersangka atas perkarayang dipersangkakan kepada Pemohon, maka dengan demikian penetapanTersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tersebut tidak sah danmelawan hukum, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabilatindakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon denganberdasarkan Laporan Polisi No. : LP/39/A/III/2020/Riau/Polres RokanHilir/Polsek Bangko tanggal 5 Maret 2020, dan Surat Perintah PenyidikanNo. : Sp.Sidik

Pasal 87 ayat (1)UndangUndang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan Laporan Polisi No.LP/39/A/III/2020/Riau/Polres Rokan Hilir/Polsek Bangko tanggal 5 Maret2020, dan Surat Perintah Penyidikan No. : Sp.Sidik/36/III/2020/Reskrimtanggal 5 Maret 2020, segera setelah permohonan praperadilan inidikabulkan dengan tanpa syarat apapun;Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN RhlI8.

Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan

Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.

Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.

SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.

tersangka darikeluarga para PEMOHON yang bernama Amin WahyoeBagiyo, Harjani binti Dardjo Pawiro, dan Anggoro DiantoBin Soewito adalah cacat hukum dan tidak sah;11.Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April 2016 atas nama Pelapor LUMENSUKIANTO, TERMOHON menindak lanjutinya dari tahappenyelidikan ke tahap penyidikan dan selanjutnyaTERMOHON menetapkan PEMOHON menjadi Tersangkadengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yaitu : SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik

uang dengan total Rp. 23.000.000, denganjanji akan meluluskan istri PEMOHON sebagai PNS dari jalur knususatau kebijakan, namun pada kenyataannya SK Pengangkatan PNSyang diberikan kepada PEMOHON adalah Palsu.Bahwa atas dasar fakta fakta tersebut diatas TidakMendasar TERMOHON Menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April 2016 atas namaPelapor LUMEN SUKIANTO dari tahap penyelidikan untukditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

Incasu dalam perkara ini bahwa TERMOHON dalam menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka dengan mengeluarkan SuratPerintah Penyidikan SP.Sidik/134/IV/2016/ Ditreskrimumtanggal 19 April 2016.28.Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan TERMOHONterbukti telah menyalahgunakan kewenangan dan melanggarHak Asasi Manusia sehingga bertentangan dengankonstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945 serta peraturanperundangundangan Hak Asasi Manusia (HAM).merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusionalPEMOHON selaku

Bahwa, dengan berdasarkan atas Laporan Polisi atas laporanpolisi Nomor : LP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April2016 atas nama Pelapor LUMEN SUKIANTO, TERMOHONmelakukan penyelidikan dan menjadi penyidikan sesuaidengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/134/IV/2016/Ditreskrimum tanggal 19 April 2016 terhadapPEMOHON Aprianto dengan status sebagai saksi danselanjutnya TERMOHON meningkatkan status Saksi menjadiTersangka terhadap PEMOHON sesuai dengan, Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

/134/IV/ 2016/Ditreskrimum tanggal19 April 2016 berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April 2016 atas namaPelapor LUMEN SUKIANTO dan menetapkan PEMOHON menjaditersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor :SP.Sidik/ 134/IV/2016/ Ditreskrimum tanggal 19 April 2016dengan berdasarkan alat bukti berupa surat (Slip Setoran Pengirimanuang oleh Lumen Sukianto kepada Kasmin Yunus) bukanlahmerupakan suatu alat pembuktian sehingga CACAT HUKUM danTIDAK SAH.Maka sudah

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana berdasarkan : Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022 atas nama Richard Chandra Als Chandra anak dari Adi Chandra, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/65/XII/RES.1.11

BABEL tanggal 17 Agustus 2021 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

Sah dengan segala Akibat Hukumnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 dan tidak sah penetapan Tersangka atas nama Para Pemohon dalam Penyidikan perkara sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813.a/RES 1.24/I/2020/Sat Reskrim tanggal 01 Januari 2020;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp0,00 (Nihil);

Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan

Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.

Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.

SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.

Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan

Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.

Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.

SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.

Menyatakan Penghentian Penyidikan tindak pidana atas nama TersangkaAgung berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.3) nomor: SP.Sidik/311.a/II/2012 / Ditreskrimum tanggal 16 Pebruari 2012 adalahtidak sah dan tidak berdasarkan3. Memerintahkan Termohon Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengahuntuk membuka dan melanjutkan kembali penyidikan tindak pidana atasnama tersangka Agung berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP/216/X/2011/SPKT tanggal 03 Oktober4.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 01Oktober 2013 sampai dengan diucapkannya putusan dimaksud padatanggal 17 Oktober 2013, membuktikan Hakim Praperadilan yangmemeriksa dan memutus perkara aquo tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat(1) huruf c KUHAP pemeriksaan praperadilan mana telah dilakukanselama 16 hari.Bahwa, motivasi Pemohon Praperadilan perlu dipertanyakan oleh karenasejak diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikannomor :SP.Sidik