PW.04.011446 perihal TanggapanPermohonan Perceraian Atas Nama PEMOHON yang pada pokoknyaisi dalam surat tersebut MENOLAK dan mempertegas SANGSI yangakan diterima oleh Pemohon apabila tetap memaksakan perceraian;Bahwa sebagaimana Surat Balasan No. W.26.

PW.04.011446 yangpada pokoknya menjelaskan apabila Pemohon tetap memaksakankehendak untuk tetap menceraikan Termohon maka Pemohon akanmenerima Sangsi Disiplin Tingkat Berat sebagaimana telah ditegaskan dalam surat balasan yang menguraikan tentang MENOLAKHal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlodan mempertegas SANGSI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaknidikenakan Hukuman berupa Sangsi Disiplin Tingkat Berat;8.

berkaladari gaji pokok lama sebesar Rp. 2.254.600,00 menjadi Rp. 2.321.900,00;Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Rekomendasi dari Camat Batu AmparNomor : 421.4/84/Pen/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dan Surat lin Belajardari Bupati Seruyan Nomor : 890/38/BID.V/BKD/2013 tanggal 27 Maret 2013,Penggugat mengikuti Pendidikan Program Pasca Sarjana (S.2) padaUniversitas Darwan Ali (UNDA) Sampit Program Studi Magister Manajemendan selesai bulan Agustus tahun 2014;Bahwa Penggugat setelah selesai menjalani sangsi

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor606/Pid.Sus/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011, Penggugat telahHalaman 15 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKdiberikan sangsi disiplin kepegawaian dengan Surat Keputusan BupatiSeruyan No. 862.3/78/BID.III/X/2017 tanggal 9 Oktober 2011 tentangKeputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (Tiga) Tahun terhadap Penggugat;2.

Bahwa Penggugat telah dua kali diberikan sangsi disiplin kepegawaianatas satu pelanggaran disiplin, yaitu :1. Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 862.3/78/BID.IIVX/2017 tanggal9 Oktober 2011 tentang Keputusan Hukuman Disiplin PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;2.

Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.IV/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, Tergugatsebelum menerbitkan objek sengketa tidak ada melakukan pemanggilanguna menggali informasi dari Penggugat dan tidak melakukan pembinaanHalaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKkepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat bertindak tanoa melihat danmeneliti bahwa Penggugat sebelumnya telah diberikan sangsi

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Brigif MekanisRaider 6/TSB/2 Kostrad pada khususnya dan KodamlV/Diponegoro pada umumnya.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bermasalah

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Brigif MekanisRaider 6/TSB/2 Kostrad dan atau militer pada umumnya.Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan halhaltersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa TerdakwaHim

dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi

Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN Jpa.Mineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec.

dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45Tahun 1990, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diberikan kesempatanoleh Majelis Hakim untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dariatasannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengurus surat izin dimaksuddan bersedia menanggung segala resiko dan sangsi

Penggugat,maka kepada kedua orang tuanya berkewajiban memberikan pendidikan,nafkah, pakaian dan tempat yang layak bagi kepentingan terbaik untuk anaknyatersebut.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majlis perlu meneguhkan dengan pasal14 jo. pasal 76.G jo. pasal 86 A Undangundang nomor 23 Tahun 2002 yangdiubah dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungananak, yaitu :Apabila Penggugat ataupun siapa saja orang yang menghalangiTergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka terhadap merekadikenakan sangsi

Nomor 416 K/Pdt.SusPHI/2014melanggar Peraturan Perusahaan dan masih dapat dikatakan ringan sehinggaseharusnya hanya dikenakan sangsi berupa Surat Peringatan (SP) sesuai Pasal161 undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 161:1 Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepadapekerja/buruh yang bersangkutan diberikan

surat peringatan 3 dan menolak terhadap pemutusan hubungankerja yang semenamena dan melecehkan Penggugat, dimana Penggugat merasa bahwadirinya telah bekerja dengan baik dan selalu mencapai target penjualan dan justru paraTergugatlah yang tidak memberikan bonus penjualan kepada Penggugat ;Menimbang bahwa dalam Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) yang telah ditandatangani Penggugat dengan pihak Tergugat, tidak terdapat klausul atau pasal pasal yangmengatur secara tegas mengenai target penjualan dan sangsi

Penggugat;Bahwa Saksi menerangkan Setiap bulan dan tiap hari ada meeting yangpimpin oleh Pimpinan;Bahwa Saksi menerangkan meeting tersebut pada dasarnya adalahpenekanan target;Bahwa Peraturah Perusahaan ada namun tidak dibagikan kepada setiapkaryawan hanya dibaca saja;Bahwa tidak ada serikat kerja, dan tidak ada larangan untuk membuatserikat kerja;Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat danTergugat;Bahwa Saksi menerangkan untuk karyawan yang tidak mencapai targerakan diberikan Sangsi

Bahwa Saksi menerangkan karyawan yang mencapai target akanmendapatkan bonus sekitar Rp. 5.000.000, sampai dengan Rp.8.000.000.Bahwa Saksi tidak mengetahui proses PHK dari Penggugat;Bahwa Saksi menerangkan untuk Peraturan Perusahaan sudahdiberitahukan kepada karyawan pada Saat kerja pertama;Bahwa saksi mengetahui untuk Penggugat namanya masuk daftar diPHK karena performa dari Penggugat sudah menurun;Bahwa Saksi menerangkan apabila sudah mendapatkan SP3 makakaryawan tersebut akan di PHK tidak ada sangsi

Dansehubungan adanya Surat Peringatan 1 (pertama) dan Surat Peringatan 2(kedua) yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sepihak dansewenangwenang karena Tergugat memberikan sangsi kepada Penggugattanpa adanya proses pembinaan maupun Klarifikasi terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungankerja terhadap Penggugat secara sepihak dan tindakan pemutusan hubungankerja yang dilakukan oleh Perusahaan in cassu PT.

;Bahwa jika mau taat dan patuh terhadap semangat UU Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 151 dan konsistenberdasarkan aturan PKB seharusnya para Tergugat di berikan sangsi SP bukan sangsi PHK, yang seharusnya menjadi jalan terakhir manakala paraTergugat sebagai pekerja tidak bisa lagi diperbaiki kesalahanya;Bahwa lebih lanjut dalam gugatanya pada butir 4 (empat), Penggugatamenyatakan ...yvang secara jelas telan membuat citra perusahanPenggugat menjadi tidak baik di mata masyarakat

Saksi Anang Choirul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAP adalah benar ;Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ;Bahwa benar sangsi bersama Teguh Tri Yuwono dan Arif yang melakukanpenangkapan terhadap terdakwa ;Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal.23Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wib ;Bahwa kejadiannya di depan SPBU Sawahan JlYulius Usman Kel.Kasin,Kec.Klojen Kota Malang ;Bahwa benar saksi mendapat informasi

terakhir pindah di rumah orang tuaPemohon, hingga pisah rumah kurang lebih 4 (empat)Hal5 dari 18 Put. 0054/Padt.G/2014/PA.SgubulanTermohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernahpulang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;Bahwa, selama pisah rumah Pemohon 3 (tiga) kali menjemputnyatapi hanya sekali bertemu dengan Termohon dan sudah tidak maukembali ke rumah kediaman bersama lalu Termohon menyatakankepada Pemohon bahwa kita berdua sudah tidak berjodoh lagi, laluPemohon diberi sangsi

Il.Pemohon Penijauan kembali, dengan mendasarkanpertimbangannya bahwa tidak ada kepastian waktu untukbekerjanya kembali Penggugat pada Perusahaan Tergugat ; Bahwa dalam forum mediasi Tergugat telah menyatakan bahwaPenggugat dapat bekerja kembali dengan syarat harus memintamaaf dan nanti akan dikenai sangsi yang lain, akan tetapi ternyataPenggugat tidak menggunakan haknya untuk bekerja kembali dantidak mau meminta maaf atas kesalahannya yang tidak masukkerja tgl. 22 Oktober 2007 ; Bahwa Penggugat

Meskipun saksi pertama masih mau mengusahakanperdamaian akan tetapi upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakankarena saat berhadapat dengan Tergugat saksi sangsi untuk menasehatiTergugat karena sig=fatnya yang arogan. Dan terakhir kedua saksimenyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.Keterangan kedua saksi satu sama lain saling bersesuaian dan salingmenguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. jo.

perkara ini tidak dapat dilaksanakan.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan surat izinperceraian dari pejabat yang berwenang sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, meskipun telah diberikesempatan untuk mengurus surat izin dimaksud;Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya kembali rukundengan Tergugat dan menyarankan supaya Penggugat mencabut perkaranya denganmengingatkan kemungkinan sangsi

Pemohon telahmemenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belummemenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian denganTermohon meskipun Pemohon telah mengajukan permohonan izin kepadapejabat yang berwenang, namun sampai saat ini (permohonan Pemohondisidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk) izin tersebut belumkeluar kemudian Pemohon membuat Surat Pernyataan (bukti P.2) yang isinyabahwa Pemohon akan menerima sangsi

memohon agar Anak dijatuhi hukuman yangseringanringannya, Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan pendapatHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bglorangtua Anak tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dankeadaan yang meringankan terhadap diri Anak tersebut;Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatanmemberikan pendapat yang pada pokoknya sesuai dengan rekomendasi laporanhasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yaitu agar Anak agar diberi sangsi

pidanaberupa "Pidana dengan syarat pengawasan" sesuai bunyi pasal 71 ayat huruf b no.3 UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatantersebut, mengenai pemberian sangsi pidana berupa "Pidana dengan syaratpengawasan" terhadap Anak , pada dasarnya Hakim tidak sependapat oleh karenaberdasarkan fakta hukum di persidangan Anak mengakibatkan Anak korbanmersakan hal hal yang tidak diinginkan oleh Anak korban yakni merasa sakit

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada penekanandari Pimpinan tentang pelanggaran pelanggaran yangberat dilingkungan INI diantaranya kasus ilegalloging dengan sangsi di Pecat, serta sudah pernahmendapat penyuluhan dari Pimpinan termasukpengarahan dari Dan Sub Denpom IV/3 1 Blora.15MenimbangMenimbangMenimbangBerpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebuttelah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanayang tercantum dalam:Pasal 50 (3) huruf (h) Jo Pasal 78

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa adapenekanan dari Pimpinan tentang pelanggaranpelanggaran yang berat dilingkungan INI diantaranyakasus ilegal loging dengan sangsi di Pecat,' sertasudah pernah mendapat penyuluhan = dari Pimpinantermasuk pengarahan dari Dan Sub Denpom IV/3 1Blora.Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapibebrapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militerdalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatsebagai berikut:1.

Apabila melanggar perjanjian ini, siap menerima sangsi yaitumemutuskan hubungan (cerai) dengan istri (Penggugat);Namun setelah Penggugat kembali hidup satu rumah dengan Tergugat,Tergugat tetap sama sekali tidak pernah berubah, tetap bermain judi danbermabukmabukan, jarang pulang serta tetap aja bersikap kasar kepadaPenggugat dan anakanaknya;Pada awal bulan Juli 2017 Tergugat memukuli Penggugat dan mengusirPenggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat mengucapkanTalak 2 pada Penggugat, sehingga

1 bulan tidakpulang kost, dan sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pernah membawa wanitake Kost dengan mengaku bahwa itu istrinya, kemudian Penggugatmencarinya lagi akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya Penggugat ke Kantorhal 7 dari 12 Pen No 580/Pdt.G/2019/PA.SkhTergugat yaitu di KPKNL Pontianak dan Penggugat bertemu denganatasannya langsung dan menurut informasi dari atasannya Tergugat sudahcuti sejak cuti sejak 21 Januari 2019 dan tidak masuk lagi tanpa adakonfirmasi yang akibatnya bisa diberi sangsi