Ditemukan 740 data
dr. RICHARD ANTHONI KAMARULLAH
Tergugat:
1.BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR MALUKU Cq KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU
2.KEPALA KEPEGAWAIAN NASIONAL BKN
3.BUPATI MALUKU TENGAH
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PT. TASPEN CABANG AMBON
58 — 40
(pada saat itu sebagai Kakanwil Kesahatan Tingkat. Maluku yaitudr.A.A.Louhenapessy. MPH) sehingga gaji dan hakhak kepegawaianPENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diberikan sejakbulan Juli 1989 sampai dengan PENGGUGAT memasuki masa pensiun padatanggal 30 Mei 2002 tanpa ada suatu Surat Keputusan apapun sebagai dasarhukum.. Bahwa dengan tidak diberikan gaji dan hakhak kepegawaian PENGGUGATsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PENGGUGAT selalu mendatangiTERGUGAT.
RIZKY PUTRADINATA,S.H.
Terdakwa:
1.ALI AMRAN BIN M.NUR
2.HERU HARTONI BIN RASIDIN
280 — 261
Bahwa surat keterangan lab antigen tersebut harus dikeluarkanoleh seorang dokter, tetapi pemeriksaannya boleh dilakukan olehtenaga kesahatan ataupun perawat. Bahwa dalam 1 (satu) minggu klinik seruni husada sekitarmelakukan rapid test antigen sekitar 50 (lima puluh) orang dalam satuminggu dan bekerja sama dengan PT.MB Alamat di tangerang, PT. Tata,dan PT.PAnca Darma Sejahtera.Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa .
118 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suprapto, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfakdilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldikemudian Terdakwa dan Fadly Alsam alias Noldi dibawa ke Kantor PolresFakfak lalu dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Fadly Alsam aliasNoldi dan ternyata telah terbukti Fadly Alsam alias Noldi menggunakanNarkotika jenis ganja yang ganja tersebut diperoleh oleh Fadly Alsam aliasNoldi dari Terdakwa karena berdasarkan hasil pemeriksaan urine milikFadly Alsam alias Noldi oleh Paur Kesahatan
144 — 237
Sehinggaperbuatan Terdakwa melanggar Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyakRp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesahatan RI No.1331/MenKes/SK/X/2002 pasal 2 ayat
ROMI OKA MAHENDRA
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Negara RI Daerah Lampung Cq Kepolisian Resor Lampung Barat
79 — 35
meminta Kepala BalaiBesar Pengawas Obat dan makanan Lampung untuk melakukan penimbangandan pemeriksaan laboratoris Narkotika jenis Sabu dengan NomorB/197/III/2019/Res Narkoba tanggal 20 Maret 2019 (vide T.11) yang kemudiantelah = dikeluarkan Berita Acara Hasil Pengujian LaboratoriumNo.PM.01.05.100.03.19.0077 dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamindengan berat 0,08360 (nol koma nol delapan tiga enam nol) (vide T.21) danBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD BalaiLaobratorium Kesahatan
Sumaryo, SH
Terdakwa:
Payahatan Tambak
73 — 182
Yonif PR 328/Dirgahayupada bulan Juli 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekirapukul 09.30 Wit Saksi bersama Praka Hendro melakukankegiatan masak di dapur Pos Bewan Baru Pamtas RIPNG,sekira pukul 10.30 Wit Saksi melihnat Serda Parade T.H.Banjarnahor masuk melalui pintu samping Pos denganberlari dan berteriak meminta bantuan bahwa PratuMuhammad Ilham Bastomi (korban) terkena tembak,kemudian Saksi masuk kedalam barak dan langsungmengambil peralatan kesahatan
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
144 — 74
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam dalildalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Surat KeteranganHibah Nomor: 593.5/01/SKB/PMD/GII/2013, Tanggal 28 Januari 2013,antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugatdengan Ukuran 115 M (Utara), 105 M (Selatan), Lebar 100 M (Timur) dan102 M (Barat) yang kemudian oleh Turut Tergugat diperuntukkan untukBangunan PUSKESMAS dan Sarana Kesahatan adalah sah menuruthukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1666
Dinas Kesehatan KabupatenPenajam Paser Utara sebagaimana Surat Keterangan HibahPemerintah Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Nomor:593.5/01/SKB/PMD/GII/2013, Tanggal 28 Januari 2013, yangmenyatakan: Arif Effendi selaku Kepala Desa Gunung IntanKecamatan Babulu menghibahkan Tanah Kas Desa dengan Ukuran115 M (Utara), 105 M (Selatan), Lebar 100 M (Timur) dan 102 M(Barat) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser UtaraPUSKESMAS Gunung Intan yang diperuntukkan untuk BangunanPUSKESMAS dan Sarana Kesahatan
166 — 79
Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa adalah padatanggal 27 Desember 2019 dengan cara, Tergugat menyampaikan objeksengketa melalui Dinas Kesahatan Kota Tanjungbalai yangdisampaikan oleh Sekretris Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai yangbernama TUAH MANURUNG, S.Pd.
203 — 66
sudah mengetahui bila PenyalahgunaanNarkotika atau mengkonsumsi shabushabu akan menimbulkan suatuhal yang buruk bagi penggunannya, dari sisi kesehatan dapatmenyebabkan penurunan daya ingat atau perubahan kesadaran,merusak susunan syaraf, dan merusak psikis pengunaanya sertamenimbulkan suatu ketergantungan, sebagai seorang prajurit TNItentu harus menuntut suatu kesiapan phisik dan mental yang baikterlebin lagi Terdakwa berdinas di satuan Yonzipur 2/SG yangpersonelnya selalu dituntut untuk mempunyai kesahatan
97 — 38
Jadiartinya Balai Besar Pelatihan Kesahatan (BBPK) Ciloto telah secarasengaja terlalu cepat dalam mengambil keputusan untukmengusulkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian kepadaPenggugatBahwa, faktanya yang terjadi sebenarnya, Penggugat semenjak tidakmasuk kerja, sampai pada terakhir Penggugat dikenakan sanksitingkat berat, Penggugat belum pernah diberikan solusi oleh atasanPenggugat.
95 — 25
Bdgperusahaan pemasuk barang berupa 44 (empat puluh empat) jenis alatalatKedokteran dan Kesahatan dalam pengadaan tersebut.Bahwa adanya bukti petunjuk PT. Jamugha Multima Primacy, dengan CV.Nurlisty Abadi Medika dan PT. Darsa Karsa Bersama dalam pelelangantersebut telah melakukan persekongkolan horizontal, dengan tujuan untukmemenangkan PT.
Fondaco Tritama, dimana keduaperusahaan tersebut diakui oleh Terdakwa, termasuk dikirimi suratpermohonan Price list (daftar harga) ke44 (empat puluh empat) jenis alatKedokteran dan Kesehatan dan ikut mengirimkan price list kepada Terdakwadalam rangka penyusunan HPS tersebut serta kedua perusahaan tersebuttermasuk sebagai perusahaan pemasuk barang berupa 44 (empat puluhempat) jenis alatalat Kedokteran dan Kesahatan dalam pengadaan tersebut.Bahwa adanya bukti petunjuk PT.
Fondaco Tritama, dimana keduaperusahaan tersebut diakui oleh Terdakwa, termasuk dikirimi surat permohonan Price list (daftar harga) ke44 (empat puluh empat) jenis alat Kedokterandan Kesehatan dan ikut mengirimkan price list kepada Terdakwa dalam rangkapenyusunan HPS tersebut serta kedua perusahaan tersebut termasuk sebagaiperusahaan pemasuk barang berupa 44 (empat puluh empat) jenis alatalatKedokteran dan Kesahatan dalam pengadaan tersebut.Bahwa adanya bukti petunjuk PT.
82 — 50
BOKpada 21 Puskesmas Kab.Luwu dilakukan secara bervariasi yaitu melalui CekGiro, Buku Bank penarikan tunai, dikantor pos Belopa/Palopo dan adadilakukan pengambilan tunai melalui bendahara Dinas KesehatanKabupaten Luwu saksi Hj.Jawiah Paembonan sesuai dengan daftarpertanggung jawaban klaim pasien yang dibuat oleh petugas program 21Puskesmas, kemudian oleh para bendahara pengelola keuangan 21Puskesmas tersebut membuat permintaan dana (klaim) kepada saksi Hj.Jawiah Paembonan selaku Bendahara Dinas Kesahatan
Jawiah Paembonanselaku Bendahara Dinas Kesahatan Kabupaten Luwu.Dalam pelaksanaan perintah terdakwa tersebut dilaksanakan dengancara yaitu terhadap danadana yang dicairkan melalui Dinas Kesehatan Kab.Luwu, Bendahara penerima Dinas Kesehatan Kab. Luwu, saksi Hj. JawiyahPaembonan langsung melakukan pemotongan sebesar 5% setiap pencairandengan. ...32dengan atau tanpa kuitansi.
170 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
., penyebab ulkuscornea dengan hipopion pada mata kiri saksi pelapor tidak dapat dipastikan,diantaranya juga bisa disebabkan bakteri, trauma kuman atau virus sebagaifaktor resiko masuknya benda asing; Bahwa demikian juga halnya dengan tindakan Terdakwa sebagai tenagakesehatan Perawat dalam rangka Praktik Pelayanan Kesahatan Masyarakatpada jam kerja di Puskesmas Singkawang Tengah, tidak mengkonsultasikankondisi saksi pelapor setelah dilakukan anamnesa atau setelah dilakukanobservasi ke dokter Puskesmas
77 — 62
Anwar MakariFoto copy Suratdikeluarkan oleh Km (Bukti P3);Pendaftaran Akta Tanah (SKPT) No.antor Agraria tanggal 1101985 (Bukti P4);1755/1985 yangFoto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 2174/ 1985 yangdikeluarkan oleh KFoto copy Suratdikeluarkan oleh Pantor Agraria tanggal 30111985 (Bukti P5);Kematian , Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat yangemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta Dinas kesahatan tanggal 3September 1999 (Bukti P6);Foto copy Surat Kuasa Ny.
158 — 43
Semuanyamemilih domisili hukum di kantor Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat PekerjaFarmasi Dan Kesahatan Reformasi (DPP FSP Farkes R) yang beralamat di J. CililitanKecil I No. 4A Rt. 005/007 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal6 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LAWANPT.
88 — 6
., M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: bahwa yang saksi ketahui tentang perkara dimaksud adalah padabulan Januari 2014 saksi ditunjuk sebagai ketua Tim Pengumpulan,Pengelolaan dan mengaudit KPN/Kperasi Bhakti husada DinasKesehatan karena sampai saat itu Terdakwa tidak menyelesaikanPembukuan Keuangan,KPN Dinas Kesahatan, kemudian setelah saksiaudit, saksi menemukan sejumlah uang yang diambil oleh Terdakwatanpa persetujuan anggota maupun Ketua koperasi;e bahwa anggota tim
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
135 — 38
lima persen) dari pembagian yang sebenarnya,sedangkan sisa dana sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluhempat juta rupiah) telan saksi serahkan kepada AnggotaKepolisian Resort Labuhanbatu pada saat saksi diamankandiruangan saksi di Puskesmas Parlayuan;Bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) padaBulan Januari 2019, Februari 2019 dan Maret 2019 sebesarRp38.587.000,00 (Tiga puluh delapan juta lima ratus delapanpuluh tujuh ribu rupiah) yang telah saksi bayarkan tersebut yaituuntuk:a) Program Promosi Kesahatan
Operasional Kesehatan (BOK) yangdicairkan tersebut terdapat Kegiatan Belanja Lansung/Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja adalah untukPriode April 2019, Mei 2019 dan Juni 2019 sedangkan untukKegiatan Belanja Pakai Habis/Belanja ATK UKM Primer, BelanjaCetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum danBelanja Perjalanan Dinas adalah untuk Priode Januari 2019,Februari 2019 dan Maret 2019;Bahwa penerima dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)yang telah saksi bayarkan tersebut yaitu:a) Program Promosi Kesahatan
29 — 3
Pemohon juga sudahberusaha mengajak Termohon melihat kondisi lingkungan tempatpekerja Pemohon dimana semua fasilitas termasuk apartment yangdiberikan perusahaan cukup bagus termasuk fasilitas kesahatan dan lainlain.
Terbanding/Terdakwa : SELMA LALONDA, S.Si., A.Pt., M.M.
116 — 46
terpisah) turut bertanggungjawab atas penarikandana BOK TA 2012 tersebut.Terdakwa juga menguasai dana peserta Jamkesmas/ Jampersal sebesar Rp498.445.740, (empat ratus sembilan puluh delapan empat ratus empat puluhlima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan cara terdakwa menarik danapeserta JAMKESMAS dan JAMPERSAL dari bank BRI Cabang Melonguanesebesar Rp 707.409.731, namun tidak menyerahkan semua kepada masingmasing puskesmas penerima dana peserta JAMKEMAS dan JAMPERSAL atasklaim pelayanan kesahatan
YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TOBA SAMOSIR
Tergugat:
PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk
Turut Tergugat:
1.GUBERNUR SUMATERA UTARA
2.GUNAWATI, SH
382 — 220
Bukti T42;Hasil Print Out Berita berjudul Pemkab Tobasa Apresiasi TPL atasProgram Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesahatan, selanjutnyaBISEOOT SCUAQAL < cscceresac: wrcemmcoserce: sucmmmnawe ase ameosemees seme saeco cece as Bukti T43 ;.Hasil Print Out dari UndangUndang Nomor 28 tahun 2008 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan,Selanjutnya GISEDUt SCDAGAL ..............ccceeeecceceeeeeeeeeeeeeesaeaeeeeeeeeeeas Bukti T44 ;Halaman 47Putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PN