Daniel Sitepudengan alasan bahwa pada saat itu ada suratpemberitahuan dari Robert Siregar & Associates sebagiPengacara Daniel Sitepu yang memberitahukan sedangterjadi sengketa gugat menggugat di Pengadilan NegeriBinjai, sehingga Pengacara Daniel Sitepu mohon tidakdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) ;Bahwa sebenarnya gugatan yang dilakukan Sdr.

ERIZALtertanggal 1 Juni 2006 yang disesuaikan dengan aslinyadi persidangan, yang diberi tanda bukti P10Foto Copy Surat Jawaban dari Tergugat Nomor 1258/DPRDII/4 2006 tertanggal 20 November 2006 yang isinyamengatakan PAW belum dapat dilaksanakan karena masih adagugatan perkara di Pengadilan, yang diberi tanda buktiP11 ;Foto Copy Surat nomor 133/DPC PELOPOR/BJ/EX/I1I1/2007tertanggal 12 Maret 2007 yang memohon agar dilakukantindak lanjut PAW atas nama Daniel Sitepu bukti initelah disesuaikan dengan

P14 ;Foto Copy Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PeloporKota Binjai kepada Ketua DPRD Kota Binjai tertanggal 09Oktober 2008 dengan Nomor 215/DPC Pelopor/KB/EX/IX/200818perihal tindak lanjut PAW (Pergantian Antar Waktu)anggota DPRD Kota Binjai A.n.

adalah 4 (empat)bulan sebelum periode DPRD berakhir =;Bahwa Partai Pelopor ada meminta PAW melalui suratnyatertanggal 25 September 2006 tetapi sampai saat ini belumada permintaan verifikasi dari DPRD sehingga belum dapatmemprosesnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Truna Jaya Gintingtidak tercantum namanya didalam daftar nama PAW;Bahwa apabila DPRD tidak merekomendasikan untuk verifikasikepada KPU maka kKPU tidak dapat melakukan verifikasiwalaupun KPU telah menerima tembusan surat tentangpermintaan

tersebut ;Bahwa jatah kursi untuk Partai Pelopor hanya satu dan yangduduk di DPRD saat itu adalah Daniel Sitepu dari Dapem 4Partai Pelopor dan orang yang akan di PAW adalah DanielSitepu ;Bahwa tidak ada batasan tentang rekomendasi/pengusulan DPRD23kepada KPU tentang PAW dan surat rekomendasi itu bisadiambil alih Sekretaris Dewan namun sampai saat ini tidakada ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukankesimpulan tertanggal 15 Maret 2009 dan Tergugat mengajukankesimpulan tertanggal 16 Maret 2009

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017, tertanggal 30Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019,atas nama Siti Salmani dan Hasranudin. ;1.2.Surat Plt. Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03Februari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019,atas nama Siti Salmani dan Hasranudin.

;Bahwa objek sengketa a quo bukanlah sesuatu yang abstrak, akantetapi sifatnya konkret, hal itu dibuktikan karena surat tersebutberakibat hukum kepada Para Penggugat serta adanya usul untukPara Penggugat di lakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).;c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017,tertanggal 30 Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue20142019, atas nama Siti Salmani dan Hasranudin, dan dikeluarkankembali Surat Plt. Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03Februari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019, atasnama Siti Salmani dan Hasranudin.

Mekanisme PAW Anggota, Pimpinan dan Alat KelengkapanLegislatif disesuaikan dengan ketentuan UU yang berlaku;4. Penerbitan SK PAW Anggota, Pimpinan dan AlatKelengkapan Legislatif tersebut ditandatangani KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang.;1.5. Bahwa memperhatikan Pasal 37 ayat (4) diatas dan dikaitkandengan Pasal 109 ayat (3) diatas sebelumnya, maka seharusnyaTergugat selaku Plt.

Bupati Simeulue Nomor: 171.2/295/2017,tertanggal 30 Januari 2017, Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue20142019, atas nama Siti Salmani dan Hasranudin, dan Surat PIt.Bupati Simeulue Nomor: 171.2/428/2017, tertanggal 03 Februari 2017,Perihal Usul PAW Anggota DPRK Simeulue 20142019, atas nama SitiSalmani dan Hasranudin (Objek Sengketa) tidak dapat dipergunakanhingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkract vangewjde) terhadap perkara a QUuO.;"" = ===Berdasarkan halhal yang diuraian tersebut

SMD, 5 September 2012, dan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2011 /PTUN BLtanggal 27 Oktober 2011, dalam perkara PAW ANGGOTA DPRDdinyatakan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa (SK PAWAnggota DPRD) termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidakmenjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksadan mengadilinya; 5 Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian DanPengangkatan

67/Pdt,G/2012/PN.TPI sehingga Tergugat harusbersikap hatihati dan harus menunggu perkembangan prosesperkara tersebut; Pada tanggal 26 Pebruari 2013 Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjungpinang telah membacakan putusannya, dan amarnyamenyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untukseluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinangbelum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebutmaka demi kepastian hukum atas usulan PAW

Partai Amanat Nasional selaku partaipengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun 2009, maka padatanggal O1 April 2013 barulah tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 390 Tahun 2013 tanggal 01 April 2013Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan PenggantiAntar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang; e Apabila dicermati dalam UU No. 27 Tahun 2009 ternyata tidak adasatu pasalpun yang menentukan konsekwensi atas terlampauinyatenggat waktu dalam menerbitkan surat keputusan PAW

terhadapanggota DPRD dan sebaliknya demi memberikan kepastian hukummaka penerbitan Surat Keputusan PAW terhadap Penggugat sangatberalasan dan berdasar untuk dikeluarkan, sehingga alas anPenggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang karenatelah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan harusdikesampingkan.; 7 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada poin 8,9, 10 dan 11 karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 390 Tahun2013 tanggal 01 April 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian

;Ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf h Undangundang No. 27Tahun 2009 adalah khusus mengatur tentang Pemberhentiansebagai Anggota Partai Politik sehingga tidak ada relevansinyadengan PAW terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD KotaTanjungpinang yang telah diusulkan jauh hari sebelum Penggugatdiberhentikan sebagai Anggota PAN berdasarkan Surat KeputusanNomor : PAN/A/Kpts/KUSH/075/X/2012 tanggal 19 Oktober2012 Tentang Pemberhentian Tetap Saudaraku H. Burhanuddinsebagai Anggota Partai AmanatNasional.

DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 1 Juli 2021dengan alasan:> Usulan Pergantian PAW tidak pernah melakukanmusyawarah antar BPD serta tidak diketahui Kepala Desadan Camat Kusan Hilir;> Ketua RT. 04 dan warga RT. 04 tidak pernahmengusulkan pemberhentian saudara Penggugat(Syafrudin) sebagai BPD dan warga RT. 04 tidak pernahmengusulkan saudara Asserudin sebagai PAW;b) Bahwa selain itu. berita acara musyawarah usulanpemberhentian anggota BPD & pengangkatan pengganti antarwaktu (PAW BPD

BuktiP.10 : Fotokopi sesuai denganfotokopi, Surat BDP Desa Gunsunge Kecamatan KusanHilir Nomor P/02/BPDDG/KKHTB/VI/2021, Tanggal 21Juni 2021, perihal Rekomendasi Usulan PemberhentianAnggota BPD Dan Pengangkatan Pengganti AntarWaktu (PAW) Desa Gusunge;11. BuktiP11 : Fotokopi sesuai denganfotokopi, Berita Acara Musyawarah UsulanPemberhentian Anggota BPD & PengangkatanPengganti Antar Waktu (PAW BPD) Desa Gusunge,Tanggal 21 Juni 2021;12.

Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan sli,Surat BPD Desa Gusungnge Kecamatan Kusan HilirPemerintah Kabupaten Tanah Bumbu NomorP/01/DG/KKHTB/VI/2020, Tanggal 13 Juni 2021, perihalUsulan Pemberhentian Anggota BPD dan PengangkatanPengganti Antar Waktu (PAW) Desa Gusungnge;3. Bukti T3 : Fotokopi sesuai dengan sli,Berita Acara Musyawarah Usulan Pemberhentian AnggotaBPD & Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW BPD)Desa Gusungnge, Tanggal 13 Juni 2021, beserta lampiran;4.

Bukti T9 : Fotokopi sesuai dengan sli,Surat Kecamatan Kusan Hilir Pemerintah KabupatenTanah Bumbu Nomor B/141/13357/KKHPEM/VII/2021,tanggal 28 Juni 2021, perihal Pergantian Antar Waktu(PAW) BPD Gusunge, beserta lampiran;10.

Samsul Bahri pikirpikir dulu dan pada saat sore harinyaSaksi menerima tembusan surat rekomendasi usulan yang ditujukankepada Bupati Tanah Bumbu bahwa yang menandatangani suratusulan itu. adalah Ketua dan Anggota BPD yang isinya tetapmengusulkan PAW tertanggal 21 Juni 2021; Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Saksi menerima dua surat,pertama terkait dengan Berita Acara Musyawarah Desa dan yangkedua adalah surat usulan rekomendasi PAW yang ditandatanganioleh Ketua dan Anggota BPD.

Putusan Nomor 395 K/TUN/2013Indonesia melalui Gubernur, hanya menggunakan Berita Acara KPUProvinsi Papua Nomor 87/BA/ KPUPAPUA/P/2009, yang dibuat olehKPU Provinsi Papua yang bukan ditujukan untuk penggantian antarwaktu Tahun 2012, tetapi dibuat untuk keperluan PAW pada tahun1999, yang sudah tidak berlaku lagi dan di tolak oleh Menteri DalamNegeri Republik Indonesia;Bahwa Pimpinan DPRP Papua dalam mengusulkan PAW Penggugat keMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak dilakukan melaluimekanisme

Putusan Nomor 395 K/TUN/20132.b.2ssendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat PenjabatGubernur Papua Nomor 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRP dan Surat KetuaDewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252, tanggal 02 November2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Periode 20092014;Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012dan Surat Ketua

) AnggotaDPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode20092014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelummengeluarkan Surat Nomor 161.9167, tertanggal 15 Februari 2012;Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPR

Putusan Nomor 395 K/TUN/20132.4.Surat dari Gubernur Papua Nomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012,tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papuadan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252,tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 20092014,dengan menerbitkan Surat Keputusan yang kemudian oleh Penggugat dijadikanobjek gugatan;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah

Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papuayang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan SuratNomor 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papua;2.4.b.

Yang berdasarkan surat DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong Nomor :025/DPCRL/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal pencabutan keanggotaan partaidan Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Rejang Lebong terhadap saudara Erfensi, SH (Penggugat) ;Bahwa terkait dengankeputusan yang Penggugat anggap sepihak tersebut, Penggugatsangat keberatan dan sangat dirugikan. Karena keputusan tertsebut tidak melaluiprosedur yang tertuang dalam AD/ART Partai.

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(Onrehtmatige daad) ;3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalamperkara ini ;4 Menyatakan SK DPP PPP No. 015/SK/DPP/C/VI/2012 tentang pemberhentianPenggugat selaku Anggota PPP yang berdasarkan Surat DPC PPP KabupatenRejang Lebong Nomor : 025/DPCRL/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihalPencabutan Keanggotaan Partai dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW

Selanjutnya Surat Gugatan Penggugat dibacakan dan pihakPenggugat menerangkan bahwa tidak ada perubahan atas Surat Gugatannya ;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugatmengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2012, seperti terlampir dalam BeritaAcara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :JAWABAN TERGUGAT :Bahwa, gugatan Penggugat menyatakan bahwa perihal pencabutan keanggotaanpartai dan pengajuan antar waktu (PAW) dari anggota Dwan Perwakilan

)yang diberikan dengan SK DPP PPP kepada Penggugat ;Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat diberhentikan dengan PAW, karenaPenggugat tidak memenuhi kewajibannya ke DPC PPP Kab.

darianggota DPC PPP Rejang Lebong ke DPP PPP Jakarta melalui DPW PPPBengkulu, kemudian paa tanggal Juni 2012, DPP PPP Jakarta mengeluarkan SKpemberhentian Penggugat dengan PAW sebagai anggota DPRD PPP RejangLebong ;Bahwa, apabila Penggugat keberatan terhadap SK pemberhentian tersebut, makaPenggugat dapat mengajukan keberatannya ke Mahkamah Partai di Jakarta, akantetapi dari keterangan ketua (Tergugat), hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat ;Bahwa, tentang pelaksanaan PAW tersebut adalah menjadi

Sebelumnya DPCPDI Perjuangan Kabupaten Rembang (Tergugat I) mengirimkan surat No.243/ IN/VII/ DPC/ 2011 tertanggal 14 Juli 2011 tentang Permohonan Pengantar/Rekomendasi atas Pengajuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Rembang, atasdasar surat tersebut pada tanggal 29 Juli 2011 DPD PDI Perjuangan Propinsi JawaTengah (Tergugat II) telah memanggil Penggugat untuk diminta klarifikasi dansekaligus Tergugat II juga melakukan klarifikasi terhadap Tergugat I.

(Pergantian Antar Waktu) kan pada tanggal27 DesemberBahwa setahu saksi dasar PAW adalahPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun2010 yang menjadi prinsip PAW ada 3 (tiga)sebab, yaitu 1 Disebabkan karena meninggalBahwa setahu saksi Penggugat diberhentikankarena melanggar kode etik DewanKehormatan Partai dan dikehendaki PartaiPDIP dengan dasar PP Nomor 16 tahunBahwa setahu saksi pengusulan dari DPC keDPD lalu kepada DPP.

Rapat fraksi saat itudipimpin oleh Ridwan ;Bahwa setahu saksi setelah rapat fraksi adaklarifikasi oleh DPC hingga DPP terhadapPenggugat, saat itu Penggugat mengkui akankesalahannya yang tidak membacakansebagian naskahnya ;Bahwa setahu saksi Pengganti Penggugatsetelah di PAW berdasarkan Surat443 H. SARWOKO SE,berikut :Keputusan DPP adalah A.

nyaPenggugat ;Bahwa setahu saksi yang berwenang untukmelakukan PAW adalah DPP ;Bahwa setahu saksi mekanisme PergantianAntar Waktu (PAW) dimulai dengan adanyapermohonan mengenai PAW Penggugattertanggal 14 Juli 2011ke DPD Jateng yangtidak ditanggapi lalu diklarifikasi, tanggal26 Juli 2011 klarifikasi DPC ke DPDJateng yang menghadirkan PenggugatSekretaris.

Yanghadir adalah Penggugat dan TergugatSumadi sebagai ketua DPC dan Ridwansebagai Sekretaris DPC, Jasmani danSuprihadi sebagai Anggota ;Bahwa setahu saksi klarifikasi Penggugatmengenai laporan DPC dalampertanggungjawaban PAW, ada klosulklosul yang tidak dibaca oleh Penggugatkepada eksekutif ;Bahwa setahu saksi klausul klausul yangtidak dibacakan Penggugat adalah penting,karena membela hak orang kecil.

Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSURI alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Tergugat mengeluarkan keputusanperesmian Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dalam keadaanaktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD. Tergugat dalam menerbitkankeputusan peresmian mestinya sudah mengetahui jalan atau mekanisme yangtepat dari PAW anggota DPRD.

Huruf f menyebutkan : dilakukan rekomendasi PAW oleh Dewan PengurusKabupaten Partai Demokrasi Kebangsan Kabupaten Barito Utara(selanjutnya disebut DPK PDK) pada tanggal 19 Agustus 2013 melalui suratnomor PDK/PBU/43/VIIV/2013;b. Huruf g menyebutkan : dilakukan pemberhentian oleh DPK PDK padatanggal 12 September 2013 melalui surat nomor PDK/SKBU/44/IX/2013;Telah terjadi proses yang salah sebelum diterbitkannya objek sengketa yaknidilakukannya PAW terlebih dahulu kemudian pemberhentian.

Barito Utara, PerihalB.15/293/2013 Pengganti Antar Waktu (PAW)c 30 Oktober 2013 Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU)243/KPU.Kab020/X/2013 Kab. Barito Utara, Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Barito Utara dari PartaiDemokrasi Kebangsaand 30 Oktober 2013 KPU Kab. Barito Utara, Perihal Beritaacara tentang pemeriksaan pemenuhanpersyaratan calon PAW Anggota DPRDKab. Barito Utara hasil Pemilihan UmumTahun 2009 29.

/PPSJ/029/VV2013tertanggal 14 Juni 2013 Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

Perihal PAW (Pergantian AntarWaktu) Saudara H.

Effendy Choirie dari Keanggotaan Partai KebangkitanBangsa yang ditandatangani oleh Tergugat;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP02/V/A.1/III/2011, kemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor:7193/DPP03/V/A.1/IM/2011 tertanggal 7 Maret 2011 perihal PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRRI atas Nama Dr. H. A. EffendyChoirie dengan calon pengganti Drs. H.

Demikian pula SuratNomor: 7193/DPP03/V/A. 1/III/2011 perihal Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRRI atas Nama Penggugat;Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak memberi ruang dan kesempatan kepadaPenggugat untuk melakukan pembelaan yang berkaitan dengan pemberhentiantersebut di tingkat internal partai;Surat Keputusan DPP PKB No. 7177/DPP02/V/A. 1/III/2011 tentang PenetapanPemberhentian Dr. H. A.

Effendy Choirie dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa.Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quo kemudian pada tanggal 7Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor: 7193/DPP03/V/A.1/III/ 2011perihal Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Dr. H. A. EffendyChoirie dengan calon pengganti Drs. H.

Selain dari pada itu, dasarhukum PAW diatur dalam Pasal 16 Undangundang No. 2 Tahun 2011 tentang PAWanggota DPR;Dengan demikian Judex Facti hanya mempertimbangkan Pasal 213 ayat 2 huruf eUndangUndang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal16 Undangundang No. 2 Tahun 2011 dalam pertimbangannya;Bahwa oleh karena Judex Facti hanya mempertimbangkan kewenangan partaitentang PAW Pasal 213 ayat 2 huruf c UndangUndang No. 27 Tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 16 Undangundang

maka berakibat batal demi hukum;Oleh karenanya UndangUndang memberikan ruang untuk mengujinya baik diMahkamah Partai maupun di Pengadilan agar pemberhentian sebagai anggota partaiyang dilanjutkan dengan usulan PAW tidak dilakukan secara sewenangwenang olehpartai politik;Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 38/PUUVIII/ 2010berbunyi: 3.17.5 Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagianggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalampelaksanaannya haruslah

Sebagai Penggugat VIIHal 1 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bkt8. PENGGUGAT VIII, umur 45 tahun, jenis kelamin laki laki, agamaIslam, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamatKota Bukittinggi. Sebagai Penggugat VIII .Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/BH/SK/VII/2013 tanggal 25Juli 2013 Penggugat sd Penggugat VIII, memberikan kuasa kepada :1. TELVI ROBBEL, SH Nomor Iduk Anggota PERADI 95.10706 .2. SUDARNO,SH. Nomor Induk Anggota PERADI 93.10263 .Selaku Advokat ,yang berkantor di JI.

Sebelah Timur dengan Hotel sumatera.Hal 3 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bkt Sebelah Utara dengan SMPN 4 Bukittinggi. Sebelah selatan dengan Museum Perjuangan Bukittinggi.Untuk selanjutnya disebut objek perkara.5. Bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan harta bersama perkawinan7.8.antara Penggugat dengan suaminya SUAMI PENGGUGAT yangdiperdapat pada tahun 2002.

Nagari Basa( almarhum) dengan PENGGUGAT I, tertanggal 08 April 2013, diketahui olehHal 7 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA.

Nagari Basa dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Barat dengan Hotel Malindo;Sebelah Timur dengan Perumahan Milik Pemerintah PropinsiSumatera Barat.Sebelah Utara dengan SMPN 4 Bukittinggi;Sebelah Selatan dengan Museum Perjuangan Bukittinggi;Hal 17 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. BktAdalah harta bersama antara SUAMI PENGGUGAT denganPENGGUGAT (Penggugat );4. Menetapkan bahwa 2 dari harta tersebut diatas adalah hak PENGGUGAT dan % lagi merupakan harta warisan dari SUAMI PENGGUGAT I;5.

Biaya ATK : Rp. 50.000.Hal 19 dari 22 Hal Put No 241.PAW/PA. Bktas SeBiaya Panggilan : Rp. 3.950.000.Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 650.000,Redaksi : Rp. 5.000,Materai : Ro. 6.000,Jumlah : Rp.4.691.000,(empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Bukittinggi, 23 Juni 2014Salinan sesuai asiliPANITERAttdRiswan, SH

Tergugat Satu menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/VI/2018 perihal TindaklanjutPersetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU KabupatenKupang (Turut Tergugat); Bukti P06;5. Atas dasar Suratsurat dari Para Tergugat, maka Turut Tergugatmenerbitkan Surat bertanggal 08 Juni 2018 Nomor115/PY.04.1/5301/KPUKab/V1/2018 perihal PemberitahuanPergantian Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKupang, yang ditujukan kepada Bpk.

Kabupaten Kupang;3.4 Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor 01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/VI/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW;4.

Fotokopi Surat tertanggal O7 Juni 2018 Nomor : 01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/V1/2018 perihal Tindaklanjut Persetujuan PAW, yangditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang, diajukan tanpa aslinya,selanjutnya diberi tanda P.6;7. Fotokopi Surat tertanggal 08 Juni 2018 Nomor : 11/PY.04.1/5301/KPUKab/VI/2018 perihal Pemberitahuan Pergantian Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bpk.Yusak Ibrahim Labati (Penggugat) dan Bpk.

(meninggal), sedangkan urutan ketiga adalah Saudara YusakIbrahim Labati (Penggugat); Bahwa saksi mengetahuinya dari rekapan hasil KPU maupun hasiltekapan KPU yang berasal dari Penggugat dan saya juga mendengarhasil pengumumannya; Bahwa Yakobis Matheos Dethan tidak jadi dilantik, yang dilantikadalah PAW yang berasal dari Partai HANURA dan PDIP, karena KPUtahu bahwa sesuai urutan maka seharusnya Saudara Penggugat yangmenjadi PAW; Bahwa ada surat pemberhentian Saudara Penggugat danSaudara Johanes Kedati

Tergugat Dua menerbitkan Surat bertanggal 07 Juni 2018 Nomori.54/DPDNTT/HANURA/VI/2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai HANURAKabupaten Kupang Provinsi NTT (Tergugat Satu);4. Tergugat Satu menerbitkan Surat bertanggal 7 Juni 2018 Nomor01.A/PAW/DPCHANURA/KABKPG/V1/2018 perihal TindaklanjutPersetujuan PAW, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang(Turut Tergugat);5.

eensBahwa karena TERGUGAT II mengeluarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 Tentang Penetapan Pemberhentian Anmad Nawardidan menyampaikan Surat Nomor 13796/DPP03/V/B.1/VII/2013 perihal Instruksi PemberhentianAntar Waktu Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur atas nama Ahmad Nawardi tertanggal 11 Juli2013 kepada TERGUGAT , sehingga TERGUGAT mengirim surat kepada TERGUGAT IIIdengan Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW

) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 201 3 ;Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihalPermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26Juli 2013 kepada TERGUGAT Ill, maka TERGUGAT III mengirimkan surat kepada TURUTTERGUGAT dengan surat Nomor. 160/7537/060/2013 perihal Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tertanggal 31 Juli 2013; Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III berdasarkan

surat dari TERGUGAT denganNomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013;Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa tugas TERGUGAT Ill memang meneruskanberdasarkan surat dari TERGUGAT I, namun inti perkara terkait Permohonan Pergantian Antar15.16.17.Waktu (PAW) tersebut dinilai oleh PENGGUGAT tidak sah dan batal demi hukum terlebih lagiPENGGUGAT mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, maka tidak berlebinan

kalauTERGUGAT Ill harus mencabut kembali surat yang sudah dikirimkan kepada TURUTTERGUGAT atau setidaktidaknya apabila hendak meneruskan terlebin dahulu menungguperkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa surat TERGUGAT Nomor. 4005/DPW03/IV/A.2/VII/2013 perihal Permohonan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tertangal 26 Juli 2013 kepadaTERGUGAT III tidak sah dan batal demi hukum, karena surat tersebut dikeluarkan berdasarkanSurat Keputusan Nomor: 13786/DPP03/V/A.1/

Tl Int 4Surat pernyataan tidak sanggup PAW. Dapil II dari masingmasingcalon, ( fotokopi sesuai dengan aslinya ) Surat Keterangan meninggal Dunia N Suparman, (fotokopi dari fotokopi);Surat DPC PPP Kabupaten Lahat Perihal Usulan PAW AnggotaDPRD PPP Kab.

Hudson Arpan, MS.i (fotokopi dari potokopi);T.Il Int10 : Berita Acara KPUD lahat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Int11 : Surat KPU Kabupaten Lahat Nomor163/PY.04.1.SD/1604/KPUKab/III/2017 Perihal PAW AnggotaDPRD Kabupaten Lahat (fotokopi dari fotokopi) ;T.ll Int12 : Surat Bupati Lahat Nomor : 100/62/I/2017 Perihal UsulPeresmian PAW dari Anggota DPRD Kab.

Agus Riansyah, Sag.berdasarkan surat DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera SelatanHalaman 48 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLGNomor : 159/IN/DPW/V1I/2017, Perihal : Rekomendasi PAW Anggota DPRDKabupaten Lahat, tertanggal 19 Juni 2017 (vide bukti T5 = T Il Int 7);Bahwa DPC PPP Kabupaten Lahat merekomendasikan PAW anggota DPRDKab.

Lahat terhadap Penggugat dan digantikan dengan Tergugat II Intervensiberdasarkan surat DPC PPP Kabupaten Lahat Nomor: 23/PEM/DPC/VI/2017,Perihal: Usulan PAW Anggota DPRD PPP Kab.

Agus Riansyah,Halaman 49 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLG10.11.12.13.14.15.S.Ag dinyatakan telah memenuhi syarat calon PAW dan Penggugat sedangmenempuh upaya hukum di Pengadilan Negeri Lahat dengan nomor10/Pdt.sus.parpol/2017PN.Iht. (vide bukti T.7 = T Il Int 11; T Il Int8; T Il Int 10);Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Lahat mengajukan usulan PAW kepadaGubernur Sumatera Selatan cq.

surat dari PNBK Kabupaten Lingga sesuai Nomor : 06 /DPCPNBK / KL / 2808 Perihal meminta laporan kinerja legislator PNBKkabupaten Lingga tertanggal 28 Februari 2008 ;e 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : SK 258/DPPPNBK/KPTSIV/2008 tentang Pemecatan dan Pencabutan kartu tanda anggota PNBKatas nama VONNY ENGELIN LUMEMPOUW tanggal 22 April 2008 yangdikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PNBK (Partai Nasional BantengKemerdekaan) ;e 2 (dua) lembar surat perihal rekomendasi Penggantian Antar Waktu(PAW

Daerah Kepulauan RiauPNBK ;e 2 (dua) lembar Surat Perihal Laporan Permohonan Penegasan PAWsesuai Nomor : 010 / DPC.PNBK / INT / Il / 2008 tertanggal 27 Maret2008 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten LinggaPNBK ;e 1 (Satu) surat keterangan nomor : 070 / DPRD 124 yang diterangkanWakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 22 Maret 2008 ;e Surat Keterangan Nomor : 070 / DPRD 137 yang diterangkan WakilKetua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 3 Juni 2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW

VONNY ENGELIN LUMEMPOUW,S.E., kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj.

., kepada Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008;e 1 (satu) eksemplar koran / Surat Kabar Mingguan Radar Kepri edisi 50tahun II minggu IV 2 (dua) lembar surat dari DPD PNBK Kepri perihalRekomendasi PAW Nomor Surat 108 / DPD.PNBK / REC / 08 tertanggal14 April 2008;e Mei 2008 yang dikeluarkan Surat kabar Radar kepri;e 2 (dua) lembar surat dari DPCPNBK Kabupaten Lingga perihal : Laporandan Permohonan Penegasan antar waktu yang dikirim ke DPDPNBKNomor surat 010 / DPC.PNBK/ INT / II

No. 365 K/Pid/2011e Surat Keterangan Nomor : 070 / DPRD 137 yang diterangkan WakilKetua II DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 3 Juni 2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj. VONNY ENGELIN LUMEMPOUW,S.E., kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga tertanggal 20 Mei2008 ;e Surat sanggahan tentang PAW Hj.

Bahe No. 114 Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagaiPemohon Il.Dalam hal ini telah memilih tempat kKediaman hukum di kantor kuasanya tersebutdi bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Andi BesseSitti Fatimah, S.H. adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: UjungPandang, 22 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, NomorInduk Advokat PERADRI: 19.2019.00518, masa berlaku Kartu Tanda PengenalHal. 1 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA SkgAdvokat s/d 31 Desember

Bahe No. 114 Sengkang, Kelurahan Tempe,Hal. 2 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA SkgKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;sesuai Surat Keterangan KematianNo.474.3/45/KT tertanggal 24 April 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tempeserta Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.823.0003050 tertanggal 30 April 2020yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PemerintahKabupaten Wajo;Bahwa ketika almarhum Sumardi, S.Pd. wafat, kKedua orang tuanya yakniayahnya bernama Dahlan dan Ibunya bernama Nurung telah

para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkansebagai ahli waris dari almarhum Sumardi, S.Pd. guna menerima tabungantersebut atau merubah nama almarhum di tabungan Bank Sulselbar tersebut.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, para Pemohon memohon agarditetapbkan sebagai ahli waris dari AlmarhumSumardi, S.Pd., olehnya itu paraPemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang atau MajelisHakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:Hal. 3 dari 5 PAW

Pemohon tersebutmaka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelahproses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharus diperhitungkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.Hal. 4 dari 5 PAW

Nurmaall Panitera Pengganti,Haryadi, S.HPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 9.000,00Jumlah :Rp109.000,00(seratus sembilan ribu rupiah).Hal. 5 dari 5 PAW No. 62/Pdt.P/2021/PA Skg

Bahwa terkait dengan Dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan olehTergugat IV yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor :B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 maka melalui WhatsApp (WA),Tergugat Ill mengundang Penggugat untuk hadir rapat bersama DPD PartaiGOLKAR Provinsi NTT dan Ketua serta sekretaris DPD partai GOLKARkabupaten Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan Hukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor :B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 ;6.

Foto copy Surat Tanggapan atau usulan PAW Anggota DPRD KabupatenKupang Nomor : B2077/GOLKAR/X1/2018, tertanggal 30 Nopember 2018 yangdikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, yang diajukan tanpa aslinya, diberitanda P7;8.

Foto copy Surat Perihal Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap saudaraAgus Tanau, S.Sos, M.M., (Anggota DPRD Kabupaten Kupang) Nomor :171.3/16/DPRD/2018 tertanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh WakilKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, yang diajukandengan aslinya, diberi tanda P9;10.

Foto copy Surat Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Kupang Nomor : B404/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/X1/2018 tertanggal23 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai GOLKARDATI 1 NTT, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda T5;6.

sedikit pun pada diri Penggugat maka secarayuridis Penggugat tidak layak dan tidak patut untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu (PAW).

untuk tidak membuat SuratPengusulan dan Surat surat lainnya yang bertalian dengan SuratPermohonan Nomor: PAN/13.30/A/K5/13/I/2017 tertanggal 03 Januari 2017untuk dilaksanakannya tahapantahapan proses Penggantian Antar Waktu(PAW) kepada Tergugat V dan Para Turut Tergugat atas diri Penggugat;3.

Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan, Surat Permohonan Nomor: PAN/13.30/A/K5/13/l/2017tertanggal 03 Januari 2017 yang sepanjang untuk dan atas nama Ahmad,S.E (Tergugat IV) untuk dilaksanakannya tahapantahapan prosesPenggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat yang dilaksanakanoleh Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;4.

Sulfi Hendra;Setelah selesai masa jabatan 2 2 tahun pertama sebagai Anggota DPRDKota Lubuklinggau 2009 2014 tersebut tidak akan terjadi prosespergantian antar waktu (PAW) atas diri saya sebelum berakhirnya masajabatan 2 2 tahun pertama tersebut;Hal. 3 dari 15 hal Put.

) atas diri PENGGUGATyang ditujukan kepada DPP PKB di Jakarta, selanjutnya DPP PKB di Jakartatanpa mengadakan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut dengan PENGGUGATdengan kewenangan yang ada padanya mengeluarkan surat No. 10781/DPP03/V/B.1/VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 Perihal: Persetujuan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Lubuklinggau An.

Sulaiman yang hanyaberdasarkan : Surat DPC PKB Kabupaten Lubuklinggau yang ditujukan kepadaDPW PKB Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 128/DPC03/V/A.1/V2012tertanggal 30 Mei 2012 perihal Mohon Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) a/n. M. Sulaiman Anggota DPRD Kota LubuklinggauHal. 4 dari 16 hal Put. Nomor .....

Majelis Hakim untuk mengeluarkanpenetapan yang menyatakan menangguhkan dan menunda proses rencana PAW(PENGGUGAT)) dari Partai Pembangkitan Bangsa sebagai anggota DPRD KotaLubuklinggau masa jabatan tahun 2009 2014 kepada Drs. Sulfi Hendrasebelum ada keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (I/nkracht) dariPengadilan Negeri Lubuklinggau;Hal. 5 dari 15 hal Put.

Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan yang menyatakanmenangguhkan dan menunda proses rencana PAW (PENGGUGAT) dari PartaiPembangkitan Bangsa sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau masa jabatan tahun2009 2014 kepada Drs.

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMG Bahwa prosedur PAW menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010sebagai berikut :Pemberhentian anggota DPRD yang diajukan oleh pimpinan parpolkepada pimpinan Dewan dengan disampaikan nama anggota yangdiberhentikan dan meminta nama calon PAW kepada pimpinan Dewan dalamwaktu 5 hari sejak diterima surat pimpinan Dewan; Dalam waktu 7 hari surat pimpinan Dewan disampaikan kepada Gubernurmelalui Bupati;Dalam waktu 7 hari Bupati mengusulkan PAW kepada Gubernur;Dalam waktu

Sunarwi, SE, MM (vide bukti T.4 danBahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat Nomor: 170/018635 tertanggal25 Nopember 2013 perihal Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

diatas dan masih menunggupengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pati yang lain dari partai yangbersangkutan; (vide bukti P.2 dan keterangan Saksi Tri Haryumi serta Sutrisno, ST);Bahwa kemudian Tergugat kembali mengirimkan Surat Nomor: 170/020291,perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Putusan No. 100/G/2013/ PTUN.SMGBahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Tergugat kembali mengeluarkan SuratNomor: 170/020298, Perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.

Hal ini sebagaimanatermuat dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PatiNomor: 171.1/1923, perihal: Permohonan PAW Anggota DPRD Kab.