Ditemukan 912 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : muspita mustida mustika musaidah muskita muspika maspida muspira musfida
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 14-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 26 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
390 — 680
  • Satu) bundel Asli Surat Tanda Terima Berkas Tanah Pemkab ManggaraiBarat Lokasi Keranga, tanggal 8 April 2015;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan/Penegasan, tanggal 22 Oktober2014;1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penjelasan tentang Tanah Pemda, Nomor :Pem.131/137/V/2015, tanggal 13 Mei 2015;1 (Satu) bundel Fotocopy Surat Pembatalan / Penarikan Surat KeteranganRiwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, NomorPem.593/KLB/1873/X1/2014, tanggal 27 Nopember 2014;1 (Satu) bundel Fotocopy Dokumen Kesimpulan Rapat Muspida
    AdamDjudje, Tanggal 21 April 1997 ;Foto Copy Kesimpulan Rapar Muspida Tentang Pembahasan TanahPemda Di Karangan, Kelurahan Labuan Bajo, Tanggal 21 Oktober 2014 ;Foto Copy Surat Dari Bupati Manggarai Barat Perihal MohonPensertipikatkan Tanah Pemda Di Tiro Lemma Batu Kallo/ Karangan,Tanggal 17 Maret 2015 ;Foto Copy Legalisasi Tanopa Nomor, An.
    satu) bundel Asli Surat Tanda Terima Berkas Tanah PemkabManggarai Barat Lokasi Keranga, tanggal 8 April 2015;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan/Penegasan, tanggal 22 Oktober2014;1 (Satu) bundel Asli Dokumen Penjelasan tentang Tanah Pemda, Nomor: Pem.131/137/V/2015, tanggal 13 Mei 2015;1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pembatalan / Penarikan SuratKeterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, NomorPem.593/KLB/1873/X1/2014, tanggal 27 Nopember 2014;1 (Satu) bundel Fotocopy Dokumen Kesimpulan Rapat Muspida
    AdamDjudje, Tanggal 21 April 1997 ;Foto Copy Kesimpulan Rapar Muspida Tentang Pembahasan TanahPemda Di Karangan, Kelurahan Labuan Bajo, Tanggal 21 Oktober 2014;Foto Copy Surat Dari Bupati Manggarai Barat Perihal MohonPensertipikatkan Tanah Pemda Di Tiro Lemma Batu Kallo/ Karangan,Tanggal 17 Maret 2015 ;Foto Copy Legalisasi Tanpa Nomor, An.
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 05-03-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgt
Tanggal 6 Desember 2021 — Penggugat:
1.ANDI NURDIN
2.JAMALUDDIN
Tergugat:
1.PT. BUMI MAS AGRO
2.BASO ALI
145 — 90
  • Bumi Mas Agro;Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kelompok tani yang menggarap diobjek sengketa;Bahwa rumah Saksi jauh dari objek sengketa;Bahwa Berita acara Bukti T22 tersebut ditulis ditempat saat rapat danSaksi ikut tanda tangan di berita Acara tersebut;Bahwa pada Saat rapat selain pejabat Muspida dihadiri juga oleh 150 orang;Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Desa;Bahwa posisi pemimpin rapat di depan seperti persidangan;Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 06-10-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 12 April 2016 — 1. PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR; 2. PT. BERKAH SAWIT LESTARI; 3. PT. SERIMBA RAYA MAKMUR; melawan BUPATI MALINAU;
126 — 60
  • Luhur PerkasaDengan Masyarakat Desa Batu Kajang Desa Setarap DanDesa Punan Setarap Yang Difasilitasi Olen PemerintahDaerah Kabupaten Malinau Serta Dihadiri Anggota DPRDMalinau Dan Segenap Unsur Muspida Tanggal 12 Januari2012 Di Ruang Intulun ;Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Serifikat Penilaian UsahaPerkebunan Tahap Pembangunan dari Bupati Malinaudiberikan kepada PT.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 16-07-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 33/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 9 Juli 2018 — PT. Central Pertiwi Bahari >< TUGINO
133 — 65
  • pertambakan tanpa izin, dan akandilanjutkan pada tanggal 9 Juni 2016 dan tanggal 13 Juni 2016.Bahwa berbagai langkah penyelesaian telah ditempuh secara maksimaluntuk menyelesaikan permasalahan Para Tergugat selaindengandilakukan Penggugat secara intern dan melibatkan perwakilanPetambak Plasma juga dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal inidiantaranya melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia (KKPRI), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, KepolisianRI Resort Tulang Bawang, dan Unsur Muspida
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-01-2016 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Januari 2016 — AHMAD NAPON WIBOWO ; KEJAKSAAN NEGERI PROBOLINGGO ;
71 — 15
  • yang tertinggi Rp.452.000.000, ; 229 22222 n nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nanan nenaBahwa pemotongan 5% diambilkan setelah dana DAK car; Bahwa SK PPTK terdakwa Masdar saksi yang menandatangani;Bahwa saksi tahu jumlah DAK tahun 2009 sebesar 15.097.770.000,;Bahwa dana DAK berasal dari APBD sebesar 10% dan dari APBN 90%;Bahwa saksi menyatakan kardus yang dibawa adalah isinya uang dari Masdar Cs;Bahwa potongan 5% dana DAK 2009 yang dikumpulkan untuk Walikota juga digunakanuntuk pengamanan untuk semua Muspida
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 29 Nopember 2010 — ZULKARNAINI, SH. MM
87 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASWAD,SE (pemegang kas) untuk memegang uangtersebut, seharusnya oleh Terdakwa selaku kepala kantor perhubunganKota Langsa yang merupakan atasan langsung dari pemegang kasmemerintahkan supaya sisa uang tersebut untuk dikembalikan ke KasDaerah mengingat pelaksanaan operasi gabungan baru dilaksanakanselama 6 (enam) hari, yang seharusnya 22 (dua puluh dua) hari karenaadanya demonstrasi dari Para Pengusaha loketloket ke Kantor DPRK(Dewan Perwakilan Rakyat Kota) Langsa sehingga Muspida KotaLangsa memerintahkan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 32/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 8 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : Tuan H. SOENGKONO, SIP
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHaN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : HALOMOAN PASARIBU
Terbanding/Tergugat IV : H. MUS MULYADI
44 — 30
  • masihmelakukan penyidikan akan tetapi TergugatIIl & Turut Tergugattetap melakukan kegiatan diatasnya;Bahwa perbuatan TergugatIll & Turut Tergugat yang tetap akanmelakukan kegiatan membangun ruko diatas tanah Penggugattelah pula dilaporkan kepada Kepolisian Resort Kota Balikpapanakan tetapi tidak ditindak lanjuti dan Turut Tergugat tetap melakukankegiatan dengan cara meratakan tanahnya sehingga jalan satusatunya bagi Penggugat adalah meminta perlindungan kepadaKomando Daerah Militer ( KODIM ) selaku unsur MUSPIDA
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-02-2015 — Putus : 27-02-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 27 Februari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DLM.OKTARIO HUTAPEA, SH.MH.
Pembanding/Terdakwa : Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si Bin MUHAMMAD ARIEF (Alm)
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. ABDUL ZAMAN, M.Si Bin MUHAMMAD ARIEF (Alm)
72 — 38
  • Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihalmenawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinasjajaran muspika PPU, green house, rumah adat (lamin);Bahwa terdakwa Drs.H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm)selaku Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab.PPU,mendisposisi usulan dari saksi Kasim Assegaf,SE tersebut pada saksiHIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala BagianPemerintahan Setda Kab.PPU, dengan redaksi "Usu/ untuk PenetapanLokasi, untuk Perumahan Muspida
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2014 — Pidana Korupsi - YOLLANDA, S.Psi
124 — 57
  • Putusan No.34 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.7676Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari TerdakwaYollanda ;Bahwa yang menunjuk KPA adalah Gubenur atas usul KepalaDinas ;Bahwa saat Daniel menyampaikan kepada saksi kalau anaknya akanmengikuti tender, Daniel menyebut kalau nama anaknya Yollanda.Daniel tidak menyebut nama perusahaan yang akan ikut lelang ;Bahwa tidak ada arahan dari saksi dalam bentuk apapun untukmengarahkan pemenang tender ;Bahwa saksi bertemu dengan Daniel dalam acara Muspida
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 30-04-2010 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor PUT/145-K/PM I-02/AD/VIII/2009
Tanggal 30 April 2010 — PARIYONO, Serma NRP 512366
66 — 114
  • Terdakwa.Bahwa tujuan Saksi menitipkan uang pribadi Saksikepada Terdakwa untuk dana operasional Saksi secarapribadi dan juga untuk dapat dikembangkan sebagaimodal usaha yang dikelola Terdakwa dan keluarganyayang memiliki usaha bergerak dalam bidang penjualanbahanbahan bangunan dan penjualan pakaian jadi yangdijual di perkebunan kelapa sawit PITPNIV.Bahwa uang yang Saksi titipkan kepada Terdakwasebesar Rp. 945.000.000, (sembilan ratus empat puluhlima juta rupiah) adalah berasal dari uang/danabantuan dari Muspida
    Siantar.Bahwa Saksi dapat membuktikan bahwa uang sebesar Rp.945.000.000, (sembilan ratus empat puluh lima jutarupiah) adalah bersumber dari dana bantuan Pemdadalam tempo 2 (dua) minggu saja.Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan berapa jumlahbantuan dari Muspida Kodya P. Siantar setiap bulannyakepada Saksi selaku Dandenpom I/1 P.
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN
Upload : 23-02-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 109/Pid.B/2015/PN.PrP
46 — 33
  • Bupati Kabupaten Rokan Hulu.Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 tersebut ; acara pertemuan denganBupati Kabupaten Rokan Hulu itu diselenggarakan dilokasi Kebun Kelapa SawitPT AMR yang berbatasan disebelah Utara dengan parit kanal kebun PT BMPJyang dihadiri oleh anggota Muspida, Direktur Utama PT. AMR dan anggotaMasyarakat sekira 500 orang. Pada acara itu dalam kata sambutannya Drs. H.Achmad,M Si. menyatakan :.... PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 29-12-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 35/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 19 Januari 2017 — Pembanding/Terdakwa : RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc,Ph.D
Terbanding/Penuntut Umum : NASRAN AZIS, SH
108 — 106
  • KURANG SALUR Bagi Hasil Pajak daerah dan RestribusiDaerah berdasarkan Pergub Jabar No. 973/Kep.5888Keu/14 tentangKurang lebih salur bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah daripenerimaan Tahun 2013 kepada kabupaten/kota di Jabar per 31 Des 2013sebesar Rp.35.810.520.495, dan hasil pembahasan dengan DPRDdiketahui pengalokasian dana sebagai berikut :e Hibah gedung Polresta sebesar Rp.300.000.000, merupakan usulan dariTAPD karena ada permohonan Polresta ke Walikota. 1 Mobil Jeep bagian Umum (Muspida
    ) sebesar Rp.210.000.000,merupakan usulan dari Kantor PKB (Pajak kendaraan Bermotor)e 5 Mobil Minibus Bagian Umum (Muspida) sebesar Rp.1.493.575.000,usulan TAPD berdasarkan rapat Muspida.Halaman 11 dari 165 putusan nomor 35/TIPIKOR/2016/PT.Bdge 1 Mobil Ketua DPRD sebesar Rp.769.500.000, permohonan dari KetuaDPRD (Untung)e 4 Mobil Ketua Komisi DPRD sebesar Rp.1.040.050.000, usulan dari paraKetua Komisi.Jumlah keseluruhan Rp. 3.813.125.000, Dari sisa yang ada sebesar Rp.31.997.395.495 Ketua DPRD sekaligus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-09-2015 — Upload : 03-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 September 2015 — Drs. H. EDWAN NIZAR, M.Si
145 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 106 PK/Pid.Sus/2012pedagang tidak terlalu lama berada ditempat penampunganyang merugikan para pedagang ;Tanggal 22 April s/d 30 Juni 2003, Pemohon PK sekolahSepamen di LAN Jakarta ;Tanggal 9 Agustus 2003, Walikota Sofyan Arpan dihadiri DPRDdan Muspida meresmikan penggunaan tempat usaha Pasar Pagi(Pasar Subuh) oleh para pedagang, kemudian pada tanggal 11Agustus 2003 semua pedagang Pasar Pagi yang ditampung diKamboja masuk ke tempat usaha Pasar Pagi yang telahdiresmikan tersebut ;Tanggal 13 Agustus
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 32/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 24 Maret 2014 — Drs. A. MAKDAMI FIRDAUS, M.Si. Bin HASAN
140 — 230
  • penerimaan penghargaan tersebut, makadana untuk kesana walaupun Gubernur Jambi tetap pakai SPJPramuka, karena kegiatan itu merupakan kegiatan Pramuka.Bahwa saksi mendapat honor selaku pengurus, setiap bulannya danbesarannya telah ditentukan sesuai hasil ketetapan rapat pengurusKwarda Gerakan Pramuka Jambi.Bahwa ada yang lain juga menerima honor setiap bulannya dariKwarda Gerakan Pramuka Jambi, dimana dalam keputusan rapatpengurus untuk memajukan Kwarda Gerakan Pramuka Jambiditetapkan bahwa unsur Muspida
    Jambi.Bahwa keuanganKwarda Gerakan Pramuka Jambiitu tidak bisa diujioleh UU, karena tata kelolanya terlepas dari tata laksana Pemerintah danPramuka itu. diatur oleh UU sendiri yang sifatnya idependent danmandiri.Bahwa SK Gubernur tentang pencadangan lahan 400 ha Itu adalah dasarhak atas tanah dan bagian 30% itu masuk aset Kwarda Gerakan PramukaJambi.Bahwa yang menerima honor dari Kwarda Gerakan PramukaJambiselain dari pada pengurus Kwarda, yaitu selaku KamabimaPramuka dimana ada 9 orang termasuk unsur Muspida
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-01-2013 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 76/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 3 Januari 2013 — Drs.H.AHMAD MUSTAIN HUDA
72 — 26
  • (bagi hasil pajak kendaraanbermotor).e Ada hal yang berkaitan dengan belanja : Ada halyang dilaksanakan pada kurun ~ waktupertengahan perjalanan anggaran.e Ada hal hal yang mendesak : Adanya bencanapada sektor fisik dan manusia , dana bisadiambilkan dari cadangan dan pemasukantersebut diatas.e Saran saran dari rapat Pimpinan.e Pandangan dari Fraksi fraksi.e Pembahasan bersama dengan Eksekutif / timpenyusun anggaran.e Di bahas di tingkat Fraksi.e Paripurna anggota Dewan, pengesahan yangdi hadiri Muspida
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN
Upload : 23-02-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 108/Pid.B/2015/PN.PrP
51 — 46
  • Bupati Kabupaten Rokan Hulu.Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 tersebut ; acara pertemuan denganBupati Kabupaten Rokan Hulu itu diselenggarakan dilokasi Kebun KelapaSawit PT AMR yang berbatasan disebelah Utara dengan parit kanal kebun PTBMPJ yang dihadiri oleh anggota Muspida, Direktur Utama PT. AMR danPutusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 8 dari Hal.anggota Masyarakat sekira 500 orang. Pada acara itu dalam katasambutannya Drs. H. Achmad,M Si. menyatakan : ... PT.
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 23-04-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rgt
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
1.PAIJAN
2.BASIRUN
Tergugat:
1.PT. KENCANA AMAL TANI
2.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
3.CAMAT BATANG GANSAL, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
4.CAMAT SEBERIDA, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
5.KEPALA DESA BELIMBING, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
6.KEPALA DESA RINGIN, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
7.KEPALA DESA KELESA, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
8.LURAH PANGKALAN KASAI, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
346 — 307
  • PENGGUGAT)Kecamatan Seberida untuk mendapatkan kebun sawit plasma;Rapat dipimpin oleh Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hulu (in casuTERGUGAT II), Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Tingkat Il KabupatenIndragiri Hulu, unsur Muspida/Instansi terkait, Camat Seberida (in casuTERGUGAT IV), Kepala Desa yang terkait (in casu TERGUGAT V s/dTERGUGAT VIII) dan tokoh masyarakat dari 4 (empat) desa terkait, Pihak PT.Kencana Amal Tani (Bapak Surya Darmadi) (in casu TERGUGAT 1) dengandaftar hadir terlampir;Dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-05-2012 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2414 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Mei 2012 — IR. H. GATUT SUSANTA K, MM., dkk
121 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kota Bogor Periode 19992004 telah dilakukan melaluiprosedur yang ditentukan oleh undangundang yaitu adanya rapateksekutif, rapat anggaran dan rapat paripurna terbuka yang dihadirisemua unsur termasuk MUSPIDA yang kemudian disahkan menjadiAPBD Kota Bogor tahun 2002, serta telah dievaluasi oleh GubernurJawa Barat. Hal ini mengacu pada perintah UndangUndang Pasal 19huruf g UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;c.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-01-2013 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 77/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 3 Januari 2013 — H. COKRO WAHYUDI SIP bin WAHYUDI
70 — 21
  • Di bahas di tingkat Fraksi.e Paripurna anggota Dewan, pengesahan yangdi hadiri Muspida, Dinas, Kantor , Camat , LSM,Wartawan.e Di sahkan menjadi Perda.e Dasar perubahan anggaran adalah ajuan draftdari eksekutif /penyusun anggaran.Bahwa tugas Panitia Anggaran adalah bersama denganpimpinan Dewan yang lainnya dan Anggota Panitia Anggaranbersama Tim Penyusun Anggaran Eksekutif berada digedungDPRD membahas satu persatu Draft anggaran APBD Kab.Pekalongan baik 2001, 2002 dan 2003. sedangkanKewenangannya
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 06-12-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 43/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
DR (Hc) HERMAN YOKU, S.IP
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN CALON WAKIL BUPATI KEEROM Masa Bakti 2016 - 2021
Intervensi:
1.MALENSIUS MUSUI, S.H., M.H.
2.LONGGINUS FATAGUR, S.Sos
3.PITER G. GUSBAGER, S.Hut., MUP.
223 — 78
  • kan dari Bupati Keerommenyampaikan 2 (dua) bakal Calon setelah itu disampaikan kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Keerom, lalu Pimpinan menyampaikan kepadaatasan saksi yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom melalui Kabag nanti turun ke saksi; ahwa dalam proses penyampaiaan bakal calon tidak ada keberatankeberatan dari pihakpihak lain; ahwa benar saksi menyiapkan surat suara, bilik Suara dan perlengkapan lainyang berkaitan dengan pemilihan Wakil Bupati Keerom; ahwa seingat saksi yang hadir dari unsure Muspida