Oleh karena itu, sudah sepatutnya danberalasan menurut hukum Majelis Hakim Perkara Aquo menyatakanGugatan Aquo ditolak atau setidak tidaknya gugatan tidak dapatditerima.2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium LitisConsortium).Bahwa gugatan Penggugat (gugatan a quo) terbukti kurang pihak(Plurium Litis Consortium), yaitu dengan alasan hukum sebagaiberikut:2.1.

Nomor 442 K/Sip/1973,Tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan bahwa: Gugatan dariseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harusnyadinyatakan tidak dapat diterima;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat jelas danberdasarkan menurut hukum bahwa gugatan aquo tidak memenuhisyarat formil gugatan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukumagar Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan aquo Penggugat Nebis In Idem dan mengandung cacat formil, yaituerror in persona diskualifikasi kurang

, PENGGUGAT tanpa adanya dasar yang jelasmenurut hukum menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatanwanprestasi, dan PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan satuketentuan/Pasal tertentu dalam perjanjian a quo yang dilanggar olehTERGUGAT, sehingga menurut hukum TERGUGAT tidak melakukanperbuatan wanprestasi terhadap perjanjian a quo;Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sepatutnya agar YangMulia Majelis Hakim menolak dalil gugatan a quo PENGGUGAT.11.

, karenamerupakan dalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum;Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan danmenyebutkan satu ketentuan/Pasal tertentu dalam perjanjian a quoyang dilanggar oleh TERGUGAT, maka terbukti bahwa TERGUGATtidak melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga ganti kerugian yangdidalilkan oleh PENGGUGAT menjadi sangat tidak berdasar menuruthukum.Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Padt.G/2019/PN Jkt.UtrBahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sepatutnya

Apabila Penggugat, tidak mampu mengajukan faktaatau petunjuk petunjuk tentang adanya kehendak atau meksudTergugat hendak menggelapkan harta terperkara atau hartanyakepada Pihak Ketiga, dengan sendirinya menurut hukum permohonandianggap belum memenuhi alasan yang sah.Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya danberalasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menolak Gugatan a quo PENGGUGAT,14.

Pendidikan;Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak mencantumkanidentitaslengkap sebagaimana dalam ketentuan Instruksi Mahkamah Agungdimaksud, maka sudah sepatutnya gugatan semacam ini ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard);Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLKBahwa selain itu, penulisan nama Tergugat di dalam Surat Gugatan jugatidak benar, Penggugat menuliskan nama Tergugat HERAWATI, sedangkannama Tergugat adalah HERAWATY;GUGATAN KABUR

(OBSCUUR LIBEL)Bahwa titel Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah GugatanPerbuatan Melawan Hukum akan tetapi anehnya di dalam Posita Penggugatmendalilkan masalah penyerobotan, mengklaim dan mengambil hasil di atastanah dalam poinpoin Gugatannya, hal mana yang menjadi materi GugatanPenggugat adalah bukan ranah Hukum Perdata melainkan ranah HukumPidana, sehingga dengan demikian Gugatan semacam ini adalahmerupakan Gugatan yang tidak berdasar dan kabur (obscuur libel), olehkarena itu sudah sepatutnya

Demikianadalah jelas bahwa Penggugat mendalilkan hal yang tidak benar,sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak;c. Bahwa pada tahun 2003 tersebut Siun Sudin sudah mengalami sakitsakitan dan menurut hemat Tergugat saat itu Siun Sudin sudah tidakmungkin untuk menunjukkan batas perkebunannya kepada Penggugat;d.

Hal mana juga terbukti dalam tahap mediasi Penggugattetap tidak mau menerima tawaran perdamaian yang ada, sehingga jelasbahwa Penggugat memutarbalikkan fakta dan sudah sepatutnya dalilPenggugat poin 7 dan poin 8 ditolak;Bahwa tidak benar jika Tergugat dinyatakan telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam poinHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK8, justru Penggugatlan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum,terbukti dengan adanya itikad tidak

ditolak seluruhnya ;Bahwa sungguh tidak rasionil dalil Penggugat yang dikemukakan dalampoin 9, poin 10 dan poin 11 tentang kerugian materiil Karena Tergugat tidakmerasa pernah menggarap tanah milik Penggugat dan tidak pernahmengadaadakan perubahan batas seperti yang Penggugat lakukan, hal initerbukti dalam Dokumen Penyelesaian Sengketa di Tingkat Kelurahan danjuga Penggugat dalilkan sendiri dalam gugatannya, sehingga dalil tersebutsudah sepatutnya untuk ditolak;Bahwa atas tanah yang masih dalam

tanggal 03 Maret 2001) bukti T.1dan merupakan pembelaan harta benda milik Tergugat II yang telahdialihkan kepada Tergugat I atas perbuatan Penggugat secara sewenangwenang memanfaatkan tanah Tergugat II yang telah dialihkan tersebutuntuk dilalui kendaraan berat Penggugat berupa lori, sehinggamenimbulkan kerusakan, dimana perbuatan mempertahankan harta bendadibenarkan oleh hukum, bukan merupakan perbuatan melawan hukumsebagaimana dalildalil Penggugat dalam surat gugatan perbuatanmelawan hukum, dan sepatutnya

gugatan Penggugat tersebut seharusnya dinyatakanditolak atau tidak diterima;4 Gugatan a quo cacat formil:i Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak gugatan a quo yang diajukanPenggugat/kuasa, karena sepatutnya gugatan yang diajukan terhadapTergugat II dan Tergugat VIII menurut hukum tidak dapat digugat,sebab Tergugat III dan Tergugat VIII telah almarhum, meninggal jauhsebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sepatutnya Penggugatmenggugat salah satu ahli waris dari pada sebab Tergugat III, VIII

Oleh karena itu, tuntutan ganti rugiyang dijadikan Penggugat/kuasa yang berdasarkan hukum dan ketentuanketentuan yang berlaku sepatutnya ditolak;Dalam Rekonvensi:Bahwa berdasarkan Sertifikat No. 1600 dan Surat Ukur No. 0409/MKP/2001 tanggal03 Maret 2001 atas nama Tergugat II, maka secara yuridis masih ada hak Tergugat IImenuntut kepada Penggugat atas tindakan sewenangwenang, dimana tanah yangmasih atas nama Tergugat II tersebut oleh dan akibat perbuatan Penggugat dalamKonvensi menjadikan jalanan

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai obyekgugatan adalah tanah negara seluas 852 Meter Persegi tersebut, makaseharusnya dan sepatutnya Para Penggugat mengajukan gugatan atausetidaknya mengikutsertakan pihak Pemerintah dalam hal ini KepalaBadan Pertanahan Nasional c.g. Kepala Kantor Pertanahan NasionalWilayah Jakarta Selatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q.Walikota Jakarta Selatan sebagai pihak dalam perkara a quo, namunhal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat.2.12.

Bahwa oleh karena obyek gugatan Para Penggugat tidak berkaitandengan harta warisan dan bukan merupakan harta warisan, makasudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan ParaPenggugat.B. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Oleh karena dalil ParaPenggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, makasudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atausetidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada angka 13dalam halaman 5 Surat Gugatannya, dimana Para Penggugat menyatakan,Bahwa akan tetapi dikarenakan sudah ada calon pembeli atas tanahtanahtersebut maka Tergugat diduga berupaya untuk menguasai dan memilikisendiri atas

Bahwa Penggugat II sudah tidak lagi memiliki kKewenangan untukbertindak sebagai Pelaksana Wasiat karena seluruh harta warisansebagaimana yang disebut dalam Bukti T1, Bukti T2, dan Bukti T3telah selesai dibagi pada sekitar tahun 2007, oleh karena itu, dalil ParaPenggugat tersebut sepatutnya harus ditolak atau setidaknyadikesampingkan oleh Majelis Hakim.17.

Bahwa oleh karena Fakta dan bukti hukum sehubungan dengankepemilikan dan hak Tergugat atas tanah seluas 1.635 Meter Persegi diJalan Karet Sawah II No. 14 Kelurahan Karet Semanggi KecamatanSetiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta adalah sah secara hukum,bahkan Para Penggugat sendiri dengan tegas telah mengakuinyadalam gugatannya, maka sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutanPara Penggugat didalam petitumnya tersebut.17.5.

mengikuti anama Almarhum Ayah Pemohn RUBINI danmenghilangkan DESFIANDI sehingga nama Pemohon tertulis dan memakaiMILLY RUBINI;Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemohon sendiribahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang semula bernamaMILLY DESFIANDI diganti menjadi MILLY RUBINI, dengan alasan agar lebihbaik mengikuti nama almarhum Pemohon.Menimbang, bahwa oleh karena penggantian nama merupakanperbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan haksetiap orang maka sudah sepatutnya

Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkanperubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksanayang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) harisejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnyaberdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demihukum atas perintah undangundang berkewajiban membuat catatan pinggirpada Surat Tanda Kelahiran yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohonsudah sepatutnya

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusHalaman 4 dari6 : Putusan nomor: 0506/Pdt.G/2010/PA.TAdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.

Akta Kelahiran tersebutguna kepentingan kelak dikemudian hari ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada faktafakta Hukum tersebutdiatas, memperhatikan alasan pemohon serta sepanjang pengamatan hakim daribuktibukti yang ada, serta untuk kepentingan masa depan tersebut, dan padadasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada Yuridiksi Voluntair , sepanjangyang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan undangundang sertaperaturan Hukum tidak tertulis yang hidup di tengahtengah masyarakat makasudah sepatutnya

permohonan ini untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepadapemohon ;Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;MENETAPKAN:1.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.

ANAKPEMBANDING DAN TERBANDING menurut Hakim banding minimal untuk susukaleng sebanyak 5 kaleng @ Rp.100.000, x 5 = Rp.500.000, setiap bulan dan untukkeperluan makan setiap bulan Rp. 350.000, sehingga dibutuhkan uang sebesarRp. 850.000, per bulan ;Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya biaya nafkah madhiyah, nafkahiddah dan nafkah hadhonah maupun mutah, majelis Hakim banding akanmempertimbangkan dengan memperhatikan baik kemampuan Pemohon/Terbandingmaupun kebutuhan Termohon/Pembanding selayaknya dan sepatutnya

;Menimbang, bahwa besarnya biaya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mutahsebagaimana yang tercantum pada amar putusan Pengadilan Agama Malang Nomor896/Pdt.G/2010/PA.Mlg tanggal 30 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal21 Syawall431 Hijriyah menurut majelis Hakim banding sudah mempertimbangkandengan memperhatikan baik kemampuan Pemohon maupun kebutuhan Termohon yangselayaknya dan sepatutnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan

tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksananakandalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya dan telahdilaksanakan secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Pemohon Il, telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku, akan tetapi Pemohon dan Pemohon Il, tidak hadirdipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnyayang sah, maka berdasarkan pasal 148 Rog, yang menyatakan: Bilayangtelah dipanggil dengan sepatutnya

Sah Nikah Regno.0021/Pdt.P/201 7PALpk,Halaman 4 dari 6halamanMenimbang bahwa Pemohon dan Pemohon Il, ketika mengajukanpermohonan Istoat Nikah telah mengajukan permohonan berperkara secaraCumaCuma, sesuai surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh CamatKecamatan Hamparan Perak, oleh karenanya Hakim berpendapat terharappermohonan para Pemohon aquo, sepatutnya dikabulkan dan membebaskanpara Pemohon untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan gugursebagaimana

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danHalaman 4 dari6 : Putusan nomor: 2270/Pdt.G/2009/PA.TAternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.

dibenarkan olehPemohon, telah terbukti benar, maksud Pemohon mengajukan permohonanini adalah untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran yang sebelumnyatertulis bernama TJHOEN GIOK dari nama Tionghoa menjadi nama Indonesiayaitu ANNI;Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1), Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, mengatur tentang adanya kewenangan Pengadilan Negeriuntuk mengeluarkan Penetapan tentang perubahan nama;Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya

permohonanPemohon dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pemohon dokabulkanmaka sudah sepatutnya Pemohon harus dibebani untuk membayar biayayang timbul dalam permohonan ini;Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006Hal 4 dari 5 halaman, Nomor414 /Pdt.P/2018/PN Mks.tentang Administrasi

Bjw.Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksisaksi dipersidangan yangsaling bersesuaian dan dikuatkan dengan buktibukti surat yang diajukan olehPemohon, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikandalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tersebut tidakbertentangan dengan Undangundang serta beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Pengadilanberpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa

dengan dikabulkannya permohonan ini, maka segala biayayang timbul akibat adanya permohonanPemohon sudah sepatutnya dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undangundang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undangundang RepublikIndonesia Nomor 24Tahun 2013, tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, serta peraturan perundangan lainbersangkutan:MENETAPKAN1.

Dengan demikian menuruthukum tindakan Tergugat yang melakukan Pembatalan/Pemutusan Perjanjian Sewa menyewa secara sepihaktanpa persetujuan dan Kesepakatan Penggugat adalahPerbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugianbagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUH Perdata, oleh karena itu sudah sepatutnya menuruthukum Surat Nomor: 3320/076.25 tanggal 20 November2007 Perihal Pemberitahuan Pemutusan/PembatalanPerjanjian Sewa Menyewa yang dikeluarkan olehTergugat, sudah sepatutnya harus dinyatakan

Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);(iii) Ijin Pendahuluan Mendirikan Bangunan (IPMB);(iv) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan(v) Ijin Penggunaan Bangunan/Jjin Layak Huni;Tidak pernah diurus dan diselesaikan oleh Tergugat padahal merupakan kewajibanTergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3 dan Pasal 3.3 AktaPerjanjian No. 29 tanggal 28 September 1995. maka dengan demikian alasanTergugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak sesuai faktafakta hukumyang terjadi, maka sudah sepatutnya

Etief MoesaSutjipto, SH., adalah sah danmengikat bagi Penggugat danTergugat serta mempunyai kekuatanhukum dengan memerintahkankepada Tergugat dan Penggugatmenjalankan isiperjanjian tersebut;Bahwa dikarenakan Penggugat telahmengeluarkan biaya untukpengosongan, biaya sewa/royalti,yang nilainya cukup besar, makasudah sepatutnya menurut hukumPenggugat diberi wewenang dalamhal penguasaan terhadap bangunanlahan/tanah yang terletak = diKompleks Kali BesarTimur No. 31 Jakarta Barat sesuaiAkta Perjanjian

perijinan yang diperlukandalam pelaksanaan pembangunangedung, sehingga Penggugatkehilangan hak atas pemanfaatanlahan/tanah terhitung sejak tanggal 28September 1995 sampai dengan saatini, padahal apabila Penggugatdiberikan haknya atas pemanfaatanlahan/tanah tersebut dan melakukanpembangunan yang kemudiandisewakan kepada pihak ketiga (Pasal13217.2 Akta Perjanjian), maka Penggugatakan memperoleh keuntungan yangjika diperhitungkan sebesarRp10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah), maka dengan demikiansudah sepatutnya

merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tatausaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitas;4 Bahwa oleh karenanya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraa quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri ic.Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka sudah sepatutnya

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.

tidakberhasil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara inl ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terural diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

majelishakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

Put.No.1/Pdt.G/2019/PTA.JprMenimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbanganseperti tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Meraukedalam Konvensi sepatutnya untuk dikuatkan.DALAM REKONVENSI.Menimbang bahwa mengenai Putusan Dalam Rekonvensi,Pembanding mengajukan keberatan, khusus yang berkaitandengan Nafkah anak yang telah ditetapkan sebesar Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah sebulan) dengan kenaikan sebesar 10%setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.Menimbang bahwa alasan keberatan

Bahwa Kenaikan biaya 10% setiap tahun adalah wajarmengikuti berkurang nilai uang (inflasi) dan menjaminkecukupan kebutuhan anak untuk tumbuhkembang secarawajar.Menimbang bahwa oleh karena itu Putusan PengadilanTingkat pertama dalam Rekonpensi sepatutnya dikuatkan.DALAM KONVENSI/REKONVENSIMenimbang bahwa tentang biaya perkara, perkara iniadalah termasuk perkara dibidang perkawinan, karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7/1989 Jo UU Nomor3/2006 Jo UU Nomor 50/2009 tentang Peradilan Agama

tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksananakandalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya dan telahdilaksanakan secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Pemohon Il, telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku, akan tetapi Pemohon dan Pemohon Ill, tidak hadirdipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnyayang sah, maka berdasarkan pasal 148 Rbg, yang menyatakan: Bilayangtelah dipanggil dengan sepatutnya

Sah Nikah Regno.0056/Pdt.P/201 7/PALpk,Halaman 4 dari 6halamanMenimbang bahwa Pemohon dan Pemohon Il, ketika mengajukanpermohonan Istobat Nikah telah mengajukan permohonan berperkara secaraCumaCuma, sesuai surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh CamatKecamatan Hamparan Perak, oleh karenanya Hakim berpendapat terharappermohonan para Pemohon aquo, sepatutnya dikabulkan dan membebaskanpara Pemohon untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan gugursebagaimana

diajukan tidak pernah menjenguk Penggugat.8 Bahwa, semenjak terjadi keretakan pada bulan Juni 2007 saudarasaudara Penggugatbeserta orang tua Penggugat telah mencari Tergugat ke tempat orang tua Tergugatnamun tidak ketemu.9 Bahwa, karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ada harapanuntuk hidup bersama lagi dengan Tergugat yang disebabkan terjadi keretakan danpertengkaran rumah tangga sehingga telah sesuai dengan Kompilasi Hukum IslamPasal 116 huruf (b).10 Bahwa, karena itu sudah sepatutnya

Penggugat mengurungkan kehendak cerainya akan tetapi tidak berhasil,maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan.Menimbang, bahwa berdasarkan P1 dan pengakuan Penggugat maka harusdinyatakan berada diwilayah / yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali sehingga berwenangmengadili perkaranya.Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan berdasarkan bukti P.2maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami olehseseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan namadan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan Mengganti namaadalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkanperistiwa kelahiran tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undangundang No.23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya

apabilapermohonan pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon,buktibukti surat, keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon di persidangansebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak5bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itupermohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum angka

Berdasarkan seluruh penjelasan dan dasar hukum di atas, jelasbahwa Gugatan Penggugat Ne bis in idem sehingga Yang MuliaMajelis Hakim sepatutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).Il. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMAKARENA PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)7.

Oleh karena itu,sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima GugatanPenggugat.Ill. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMAKARENA TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)Halaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2021/PN Unh15.

Mahkamah Agung secara konsisten memutuskan bahwasuatugugatan ganti rugi yang diajukan tanpa perincian yangjelas sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakimmenolak tuntutan ganti rugi dari Penggugat.Vil. TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK MENGOSONGKAN BANGUNAN OBJEKSENGKETA PATUT DITOLAK43.

Oleh karena ituYang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak permohonansita jaminan Penggugat.C. DALAM REKONPENSITergugat II Konpensi (Selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi)dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi(selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi).