Tipikor/2016/PN Amb.Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut,Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori bandingpada tanggal 17 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera MudaKhususTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 17Oktober 2016 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor19/Akta.PIDSUSTP K/2016 /PT.AMB dan Kontra memori banding tersebutHalaman 44 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut

Tipikor/2016/PN Amb.Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum TIDAKmengajukan permohonan banding .Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa/Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkasperkara ( Inzage ) sesuai surat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon masingmasing NomorW27.U1/1182/HK.07/IX/2016 dan Nomor: W27.U1/1183/HK.07/IX/2016 tanggal28 September

M.Siuntuk membayar uang pengganti sebesar Rp.20.000.000,00 (duapuluhjuta rupiah), yang menurut Jaksa Penuntut Umum adalah telah kelirudalam pertimbangan hukumnya (seperti yang terdapat dalamHalaman 45 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.pertimbangan putusannya halaman 183 alinea keempat s/d halaman 185alinea kedua).Menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Terdakwa SAIFUDIN NUHUNAYAN, S.Pd

M.SiOleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat agarMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon:I. Menerima Permohonan Banding ini.ll. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor:06/PidSusTPK/2016/PN.Amb. tertanggal 3 Agustus 2016Il. Mengadili sendiri1. Menyatakan terdakwa SAIFUDIN NUHUYANAN, S.Pd.

SITICHOMARNAH LITA SAMSI, S.H., C.N., M.H. masing masing selaku HakimTinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, berdasarkan PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 17 Oktober 2016 Nomor19/PID.SUSTPK/2016/PT AMB, putusan mana diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari, Rabu tanggal 26 Oktober 2016 olehMajelis Hakim tersebut. dengan dibantu oleh PRIMA STELLA KAYADOE ,S.H,Halaman 75 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

MARLINA MOHA SIAHAAN danlangsung menyerahkan dana TPAPD tahun 2010 sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu) Milyar Rupiah), (sebagaimana putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado No. 20/PidSus/2012/PN.Mdo atas nama terdakwa Cimmy Chebby Philip Wua,S.STP.ME dalam kesaksian dari saksi Drs.

Farid Asimin MAP, (hal.84 s/d 98), kemudian sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Manado No. 21/PidSus/2012/PN.Mdo atas namaterdakwa Mursid Potabuga,S.Sos dalam kesaksian dari saksiJasirung Hiongbalang, SIP (hal 64 s/d 65), saksi Drs.

Farid Asimin MAP, (hal. 84s/d 98), kemudian sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Manado No. 21/PidSus/2012/PN.Mdo atas namaterdakwa Mursid Potabuga,S.Sos dalam kesaksian dari saksi JasirungHiongbalang, SIP (hal 64 s/d 65), saksi Drs.

,MH Hakim Pengadilan Negeri dan EMMA ELLYANI,S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan pada persidangan yang terobuka untuk umum padahari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Hakim Ketua didampingi HakimHakimAnggota di bantu oleh FRANKI W. RUMENGAN,SH. Panitera PenggantiPengadilan Tipikor Manado, dihadiri oleh LUKMAN EFFENDI, SH PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Hj. HALIDJAH WALLY, SH. MH.

Bahwa Hakim Pemeriksa perkara yang dalam memeriksa perkarapraperadilan a quo telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkaradapat dilihat dari pertimbangan hukum yang mempertimbangkantentang unsur pasal yang disangkakan kepada Tersangka yakni Pasal2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor,khususnya unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara"sebagaimana pertinbangan hukum putusan Nomor 52/Pra.Pid/2015/PN.Mdn halaman 26 alinea

dalam memeriksa dan memutus perkarapermohonan praperadilan a quo. telah kontradiktif dalampertimbangan hukumnya dimana di satu sisi Majelis sependapatbahwa alasan penghentian penyidikan oleh Termohon tersebutdidasarkan pada adanya pengembalian kerugian Negarasebagaimana terlihat jelas dalam pertimbangan hukum putusanNomor 52/Pra.Pid/2015/PN.Mdn halaman 29 alinea ke3 yang telahmenyatakan:"Menimbang, bahwa Penyidik dalam usahanya membuktikan salahsatu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tipikor

telah terungkap di persidangan yang telah menunjukkanadanya fakta hukum dan benang merah bahwaSurat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Print02/N.2/Fd.1/08/2015 tanggal 11 Agustus 2015 telah diterbitkan oleh Termohon PK(Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) dengan dasar pertimbanganbahwa kerugian Negara telah dikembalikan sehingga tidak cukupbukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, dimana jika hal itu dikaitkandengan ketentuan Pasal 4 UndangUndang Tipikor

BnaTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh tanggal 7 Juli 2017 Nomor : 98/Pen.Pid/2017/PT.BNA. serta berkasperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7Juni 2017 Nomor 69/Pid.Sus/2017/PNLsk. serta surat surat yangberhubungan dengan perkara ini ;Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriLhoksukon tertanggal 28 Februari 2017 No. Reg.

ditentukan dalam Undangundang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memorinya menyebutkanbahwa ia tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Lhoksukon yang menyebutkan Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana penyalahguna narkotika golongan bagi diri sendiri, dan menurutPenuntut Umum ia tetap dengan tuntutannya sehingga akhirnya PenuntutUmum dalam memorinya meminta agar Ketua Pengadilan Tingi/Tipikor

Inang Kasmawati, S.H.Dto.Sigit Purwoko, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Dto.Anwar, S.H.Salinan yang sama bunyinya oleh :PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH,H. SAID SALEM, SH., MH.Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.BnaNip.19620616 198503 1006Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 98PID/2017/PT.Bna

No. 2337 K/Pid.Sus/2014Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terlalu ringan sehingga putusan tersebut belum memenuhirasa keadilan bagi masyarakat khususnya Nelayan tradisional dan tidakmenimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dariperbuatan Terdakwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam halpermasalahan dokumen izin SIUP (Surat Izin Usaha Kapal Perikananan), SIPI(Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Penangkapan

hidup biota laut, terumbu karang dan ekosistemlaut, akan tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial danekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan keresahan dalamberbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga telah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannyajuga harus dilakukan secara meluas yaitu harus lebih berat dari pada tindakpidana lainnya ;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan olehPengadilan Tinggi/Tipikor

masyarakatpada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatunkan belum berdaya guna danberhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnyauntuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diriTerdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, ternyata PengadilanTinggi/Tipikor

(seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinya sebanyak 7(tujuh) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlt. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 28/Pat.P/2018/PN Bgl

M Atel A lus eee ee ee ee settee eee Rp 6. 000,JUMI AN)... cece eeee ees Rp 216. 000,(dua ratus enam belas ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari AZHARI (Pemohon).Banda Aceh, April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 6 dari 6 halaman penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 7 dari 6 halaman penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bna

Sejak tanggal, 25September 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011.Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim tindak pidana Korupsi yangmemeriksa perkara tersebut ;PENGADILAN TINGGI TIPIKOR TERSEBUT:Telah membaca berkas pidana dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2011.

Meterai Rp6.000,Jumlah Rp176.000,(Seratus tujuh puluh enam riburupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari MAULIDANI (Pemohon).Banda Aceh, 27 September 2018PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003

PUTUSANNo. 554 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus tipikor dalam tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AJAT SUDRAJAT bin JUNAEDI ;Tempat lahir : Kuningan ;Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 16 Juni 1978 ;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Dua, RI 008 RW 002, DesaCiketak, Kecamatan Kadugede,Kabupaten Kuningan ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Pemohon

diperbuatnya bukan dengan menggunakan jabatannya,Ahli memberikan pendapat tidak boleh menilai perobuatannya, artinyasecara Hukum Administrasi apa sanksi nya apakah sanksi ringan,sedang atau berat, itu tergantung oleh atasannya yang menilai atasperbuatannya;Bahwa surat keputusan yang diterbitkan itu Ssudah memenuhi AsasUmum Pemerintahan yang Baik, jadi harus dinilai satu satu, jadi yangahli nilai atas kasus saudara penggugat itu apakah itu temasuk kategorihukuman berat atau tidak; Bahwa Undang Undang Tipikor

, mengatur Tindak Pidana KejahatanJabatan atau diluar Tindak Pidana Kejahatan Jabatan, dalam Undang Undang Tipikor disitu ada yang mengatur Tindak Pidana KejahatanJabatan dan diluar Tindak Pidana Kejahatan Jabatan seperti PihakSwasta, dan juga ada Pengusaha, calo yang dihukum dikarenakanmelanggar perbuatan hukum;Bahwa mereka melanggar perbuatan hukum itu dikarenakan jabatanseseorang, orang dihukum tersebut bukan hanya karena jabatannyaHalaman 45 dari 71 HalamanPerkara Putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN.JBIseseorang

untuk mengambil suatuKeputusan hanya Hakim dan Tuhan yang tahu, makanya dalam putusantersebut ada tertulis berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;Bahwa seharusnya Walikota melihat dulu pasal apa yang dikenakanoleh ASN itu, dan kebanyakan para pejabat daerah langsung sajamengambil kesimpulan untuk memberhentikan, tanpa melihat pasal apayang dikenakan oleh ASN;Bahwa Ada Pernyataan kepada Pejabat daerah, untuk memberhentikanASN yang diduga terlibat Tindak Pidana Kejahatan Jabatan diPengadilan TIPIKOR

Walikota dalam mengambil keputusan itu, dan apa dasarWalikota, kalau di pegawaian itu ada namanya Badan PertimbanganHalaman 47 dari 71 HalamanPerkara Putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN.JBIKepegawaian, itulah yang memberikan pertimbangan untuk dasarmengambil suatu putusan ;Bahwa Walikota atau gubernur berserta timnya harus menelah terlebihdahulu, dalam Tindak Pidana Kejahatan Jabatan itu, apakah benarmelakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tidak, jadi harusditelaah terlebih dahulu, dipengadilan tipikor

adalah fase tertentu dansudah putus, dan secara nyata dihukum secara bermitra, tetapi untukmengeluarkan kebijakan yang baru, berupa surat keputusanpemberhentian, Walikota harus mempertimbangkan dari segala sesuatu;Bahwa Walikota atau Gubernur dalam menelaah bahwa itu bukantindak pidana kejahatan jabatan dalam pertimbangannya, bisa jugadikenakan hukuman disiplin lainnya, tidak harus hukuman berat, karenadalam putusan pengadilan Tipikor tidak ada putusan yang mengatakanharus dipecat;wonn Bahwa dalam

PUTUSANNo. 64 PK/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si;Tempat lahir : Idi, Aceh Timur;Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 04 Juli 1948;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : 1. Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 1,Banda Aceh;2.

,tersebut;e Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tersebut;e Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta tanggal 15 Juni 2005 Nomor 01/PID/TPK/2005/PT.DKI yang telahmembatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 11 April 2005 Nomor 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST;MENGADILI SENDIRI:e Menyatakan Terdakwa Ir. H.

Abdullah Puteh, M.Si.tersebut;e Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi tersebut;e Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta tanggal 15 Juni 2005 Nomor : 01/PID/TPK/2005/PT.DKI yang telahmembatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 11 April 2005 Nomor 01/Pid.B/TPK/2004/ PN.JKT.PST;Hal. 41 dari 49 Put. No. 64 PK/PID.SUS/201342MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa Ir. H.

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim Agung danHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;HakimHakim Anggota: Ketua,ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,ttd./Dr.

Bahwa Majelis Hakimtelah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkaraterdakwa yaitu Majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta perbuatanterdakwa yang menggunakan sabu/ narkotika bagi diri sendiri semata,sedangkan fakta persidangan perbuatan terdakwa yang menguasai danmemiliki narkotika / sabu tidak dipertimbangkan sama sekali oleh MajelisHakim.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim PengadilanTinggi / Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding dari JaksaPenuntut

Pasal55 yat (1) Ke1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwasebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakanpada tanggal 02 Oktober 2019, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tersebut di atas, TerdakwaMUNIER MUKHTAR bin MUHTAR tidak memberikan jawaban / tanggapansebagai kontra memori banding

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura: sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal24 Juni 2014 ;4. Penuntut Umum: sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengantanggal 12 Juli 2014;5, Majelis Hakim: sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengantanggal 24 Juli 2014 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 25 Juli2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;7.

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A JayapuraNomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 dalamperkara Terdakwa tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaan No.

PidanaUmumPra Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena 58.250.000,00Penuntutan Perkara Pidana Umum pada Kejari Wamena 398.300.000,00Sub Jumlah 3 456.550.000,00Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara PidanaKhusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara TindakPidana KorupsiPenyidikan Perkara Korupsi 157.080.000,00Pra Penuntutan Perkara Korupsi 16.400.000,00Penuntutan Perkara Korupsi 28.140.000,00Pra Penuntutan Perkara Khusus 22.800.000,00Penuntutan Perkara Khusus 99.960.000,00Persidangan Perkara Tipikor

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara PidanaKhusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara TindakPidana Korupsi Penyidikan Perkara Korupsi 157.080.000,00Pra Penuntutan Perkara Korupsi 16.400.000,00Penuntutan Perkara Korupsi 28.140.000,00Pra Penuntutan Perkara Khusus 22.800.000,00Penuntutan Perkara Khusus 99.960.000,00Persidangan Perkara Tipikor 139.240.000,00Sub Jumlah 4 463.620.000,00Jumlah 1.040.650.000,007.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasalpasal dalam: UU No 8 Tahun 1981Tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum padaKantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas1A Jayapura Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN Jap tanggal 19 November2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanyapidana, besarnya denda

Latuharhari Nomor 67, KecamatanSirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Mantan~ Direktur Kepatuhan PT BankPembangunan Daerah Maluku dan MalukuUtara.Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II Ambon sejaktanggal 02 Februari 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan :1.Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengantanggal 21 Februari 2021;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal 16 Februari 2021

sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei2021;Perpanjangan Penahanan Tahap dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambonsejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;Perpanjangan Penahanan Tahap II dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambonsejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal O09 Juli 2021sampai

ataslaporan oleh pihak Bank Maluku dan sementara menjalani hukuampidana.Dengan demikian terlihat jelas tentang ketidakcermatan Jaksa PenuntutUmum dalam melakukan penyidikan atas Perkara yang bukankewenangannya yang adalah Murni Tindak Pidana Umum.Untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa PenyidikKejaksaan Republik Indonesia Cq Penyidik Kejaksaan Tinggi Malukutidak berwenang dalam melakukan Penyidikan terhadap Perkara a quokarena kasus yang didakwakan adalah Tindak Pidana Umum (bukanperkara Tipikor

Penuntut Umumtersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 04 Agustus 2021, yang pada intinya Penasihat HukumTerdakwa menguatkan keberatannya terhadap Putusan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor:6/Pid.SusTPK/2021/PN.Amb tanggal O08 Juli 2021, dengan alasanalasanseperti yang telah dikemukakan dalam Memori Bandingnya.Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding Penasihat HukumTerdakwa tentang ketidakberwenangan Pengadilan Tipikor

menyidangkanperkara ini, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa olehkarena hubungan usaha jualbeli Surat Hutang (transaksi revo obligasi) antaraPT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dengan PT AAASecuritas yang menjadi perkara ini telah telah menyebabkan kerugian terhadapkeuangan negara, dalam hal ini Keuangan BPD Maluku dan Maluku Utara yangmodalnya sebagian berasal dari Keuangan negara, maka sesuai Sema nomor 7tahun 2012, Pengadilan Tipikor menjadi berwenang memeriksa

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 04 November 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda dan lamanya pidana penjara sebagai uang pengganti kerugian negara

:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

.: Rp. 150. 000,Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM, SH.,MH.NIP. 19620616 198503 1 006.Halaman 8 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNAHalaman 9 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNA

Menghukum Tergugat dengan pasal Tipikor, sesuai Undang UndangNomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Non Pajak;Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yangseadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:12.. Tentang kompetensi relatif:Penggugat secara sengaja mencampuradukkan perkara wanprestasidengan perkara perbuatan melawan;.