Ditemukan 2289 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subagiani subbagpam sabagian subagia subagan
Pengadilan PA LEWOLEBA Perdata Agama
Register : 15-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PA LEWOLEBA Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Lwb
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 19
  • masalah yang dihadapi dalam hubungan pernikahan, seringkallimeninggalkan tempat kediaman tanpa alasan yang jelas dan izin dari Pemohonserta Termohon diduga telah menjalin hubungan di luar ikatan pernikahan yangsah, yang menyebabkan Pemohon telah berpisah dengan Termohon sampaisekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan tidak pernahbersamasama lagi sehingga permasalahan ini merupakan subbagian dariperkawinan, serta telah didalilkan antara Pemohon dan Termohon yangberagama Islam
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 09-08-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 11-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 138/PDT/2016/PT MND
Tanggal 30 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat : ROBINSOON MELDY TUMUNDO
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA MANADO
85 — 28
  • ., umur 45 tahun, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Keagrariaan pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kota Manado;3. ALLEN F. NGANTUNG, S.H., umur 27 tahun, Staf Sub BagianBantuan Hukum dan Keagrariaan pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kota Manado;4. FRANKLIN A. MONTOLALU, S.H.,S.T., umur 40 tahun, PekerjaanAdvokat;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-10-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — MOCH. OJAT SUDRAJAT S VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
112 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Advokasi dan Bantuan Hukum Il, Bagian Advokasidan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Halaman 1 dari 41 halaman.
    ., jabatan Kepala SubBagian Advokasi dan Bantuan Hukum Ill, Bagian Advokasidan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;LUSIANA MATONDANG, S.H., jabatan Staf pada BagianAdvokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;ENI HARLIANI, S.H., jabatan Staf pada Bagian Advokasidan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan;RINI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2016 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 11 Januari 2016 — SAMUEL, Bc.KU Anak dari ANDEN (Alm)
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL,Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, S.H.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah : No Nama No. & Tgl.
    Asih (Anggota DPRD Kota Balikpapan) ;Bahwa kemudian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyaklima set tanggal 23 Maret 2009 dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan(Andi Burhanuddin Solong) untuk melaksanakan konsultasi Kajian Tentanga = &Peran Polisi Masyarakat dalam Ketertiban Umum ke Kantor Pemerintah KotaBogor di Bogor tanggal 30 Maret 2009 s/d 1 April 2009, diberikan Visumtertanggal 30 Maret 2009 s/d 1 April 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian PerundangUndangan pada Sekretariat
    Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL, Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, SH.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah : No Nama No. & Tgl.
    Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL,Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, SH.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah :Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 806 K/Pid.Sus/2015 No Nama No. & Tgl.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 05-11-2008 — Putus : 05-05-2009 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 5 Mei 2009 — 1.Drs. H. Samsi Natasasmita,2.Soetaryo, DKK;Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia
200 — 121
  • ., Kepala SubBagian Bantuan Hukum Wilayah Ill, Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;22. BERLIN SAMOSIR, SH., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Wilayah IV, Bagian Bantuan WHukum , BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ; 23. RIZAL ALPIANI, SH., Perumus, Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal =;24. FRANSISKUS MANGAMBE, SH., Penanganan PerkaraTK.1, Bagian Bantuan Hukum , Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal ; 25.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 597/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 20 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : R. Muhamad Soleh Diwakili Oleh : Karnaen, S.H.,M.H., Wisnu Ariwibowo, S.H., A.Guyu Cakra Giri, S.H., Boy Lamtupa P Sinurat, S. H. dan Widiawati Rosali, S.H
Terbanding/Tergugat I : Drs. Yudi Setiahadi Saputra, MM
Terbanding/Tergugat II : Ny. Lina Herlina
181 — 143
  • Ruang Pembina IV.a pada Unit Kerja Kepala SubBagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada SekretarisDPRD Kabupaten Cianjur .Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung RI, pembuktianeksepsi model termasuk dalam ranah pokok perkara. Dan untukmenentukan gugatan Pembanding adalah gugatan kaburobscuur libel ataukah tidak?, maka haruslah dipotret dariapakah gugatan Pembanding menjelaskan mengenai dasar hukumHalaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT BDG.B.dalil gugatan ataukah tidak?.
    Ruang Pembina IV.a pada Unit Kerja Kepala SubBagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Sekretaris DPRDKabupaten Cianjur, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Tim tanggal 21Oktober s/d O01 November 2019 telan melakukan PerbuatanMelanggar Ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor :53 Tahun 2010, oleh karena hal tersebut diatas telah jelasjelasHalaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT BDG.Terbanding telan melakukan Perbuatan Melakukan Hukumsebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2125 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Januari 2015 — MUCHTAR, SKM, M.Si Bin MUHAMMAD
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Februari 2011 sebesarRp 500.000,3 Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) e Bahwa Terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian
    No. 2125 K/Pid.Sus/2014Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian 5.5 tentang Mekanisme pembayaran kepadafasilitas kesehatan.Terdapat rincian penggunaan dana yang tidak dicatat dalam Buku Kas Umumsebesar Rp.60.211.446,00. (enam puluh juta dua ratus sebelas ribu empat ratusempat puluh enam ribu rupiah). namun saksi Ratna Murtini selaku BendaharaPengeluaran hanya dapat menunjukkan bukti sebesar Rp.11.473.846,00 denganrincian sebagai berikut: No.
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 28-10-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2016/Pdt.G/2011/PA.Pwt
Tanggal 9 Februari 2012 — Pemohon Melawan Termohon
25 — 0
  • diwajibkanmemberikan Nafkah Iddah sebanyak 3 x haid sebesar ; 3 x Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah) = Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah)untuk dibayar secara tunai kepada Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi:; b Bahwa karena yang mengajukan permohonan ijin ikrar thalak adalahPemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka sudah menjadihukumnya apabila Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukummemberikan Mut'ah yang besarnya sesuai dengan kepatutan danmengingat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-07-2009 — Putus : 14-10-2009 — Upload : 20-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 115/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 14 Oktober 2009 — Sriyadi, SH;Sekretaris Mahkamah Agung RI
51 — 42
  • ZAENAL ARIFN, S.H, Jabatan Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi Hukum BiroHukum dan Humas Badan Urusan AdministrasiMahkamah Agung RepublikINGPONESIA + = ees seek oe eee Se eee we eeeSARNO, S.H, Kepala Bagian Sub PenyusunanNaskah Perundang undangan Biro Hukum danHumas Badan Urusan Administrasi MahkamahAgung Republik Indonesia ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal28 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagaiseus a snes TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 4/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 7 Juli 2017 — 1. ZAINUDDIN M selanjutnya disebut PENGGUGAT I : 2. USMAN T., S.Pd.;selanjutnya disebut PENGGUGAT II;3. MURSIDA, S.Pd selanjutnya disebut PENGGUGAT III; 4. NURHAYATI, S.Pd.selanjutnya disebut PENGGUGAT IV; disebut sebagai Para Penggugat Melawan : BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN sebagai Tergugat;
104 — 225
  • .; kKewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene danKepulauan)LUKI WAHYUMARTANTO, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai NegeriSipil; jabatan Kepala Sub Bagian Tindak LanjutBagian Hukum Sekretaris Daerah KabupatenPangkajene dan Kepulauan;SURIANI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala SubPembinaan Pegawai Badan KepegawaianPendidikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — SUDARTO vs I. BUPATI PONOROGO., II. SOEGIONO
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bankum pada Bagian Hukum Setda KabupatenPonorogo, beralamat di Jalan Aloonaloon Utara Nomor03 Ponorogo;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1255/405.01.3/2013, tanggal 21 Oktober 2013;ll.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 03-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 91/B/2013/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Oktober 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.; PT. AYUN JAYA MOTOR.;
70 — 33
  • ., Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH., PelaksanaPemeriksa pada Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai ; RUSDIANTO K.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-11-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Mtp
Tanggal 13 Juni 2016 — HASPANI bin ABDUL HAMID R EL HUSNI FALIAN ZOREN, BA.,M.M ISRO, Dkk
61 — 7
  • ,M.H selaku Kepala Bagian Hukum PemerintahKabupaten Banjar dan SRI MULIANA Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 NovemberKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukan diJalan Menteri Empat Nomor 17, Kecamatan MartapuraKota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yangdiwakili oleh Drs.
Pengadilan PN Belopa Pidana Khusus
Register : 28-03-2024 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 19-04-2024
Putusan PN Belopa Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp
Tanggal 5 April 2024 — Penuntut Umum:
1.ANDI ARDIAMAN, S.H
2.DEDY NURJATMIKO, S.H., M.H
4.KARTIKA KARIM, S.H
5.FINIE OPAULINE EKA PUTRI, S.H
6.LITAMI APRILIA, S.H.
7.ANDI FADLAN ABUDZAR GIFARI, S.H
8.RAMA HADI, S.H
Terdakwa:
RISWAN Alias BAPAK DIAN
44 — 55
  • Afandi Anwar selaku staf/pegawai KPU Kabupaten Luwu Subbagian Hukum dan SDM;

    6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah.

Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 11-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 21-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 659/PID/2019/PT MKS
Tanggal 23 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. SATTU BIN RONRONG Diwakili Oleh : H. SATTU BIN RONRONG
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. FAJAR ANUGRAH SETIAWAN, SH. MH
137 — 105
  • ,MM, selaku Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD PBB Dispenda Kota Makassar di kantor Dinaspendapatan Daerah Kota Makassar dipersidangan menerangkan bahwa SPPTPBB NOP 73.71.100.015.005.0374.0 atas nama PT.
    ,MM, selaku Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD PBB Dispenda Kota Makassar di Kantor Dinaspendapatan Daerah Kota Makassar dipersidangan menerangkan bahwa SPPTPBB NOP 73.71.100.015.005.0374.0 atas nama PT.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-10-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 178/Pdt.G/2017/PN Jap
Tanggal 30 Mei 2018 — ISAK ONDI, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA CQ. DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROVINSI PAPUA CQ. PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA, CQ. DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAPURA, CQ. KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 SENTANI
136 — 50
  • Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kabupaten Jayapura, beralamat diKantor Bupati Jayapura, Jalan SentaniDepapre Gunung MerahSentani berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Desember 2017 selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2017yang
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 01-04-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN ENREKANG Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Ekg
Tanggal 1 April 2015 — MUHAMMAD YUSUF R. BIN H. ARIFIN R
63 — 11
  • Envoy 1,8 EC dalam satu kardus berisikan 20 (duapuluh) botol; 1 (satu) botol pestisida Merk Envoy 1,8 EC;Yang telah disita sesuai dengan ketentuan perudangundangan yang berlaku dimanapara saksi mengenali dan membenarkannya serta Terdakwa tidak pula berkeberatanmengenai barang bukti tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukanbukti Surat Hasil Uji Laboratorium Pestisida Merk Envoy 1,8 EC Nomor53.16.BPTPH tertanggal 28 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh Kepala SubBagian
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 30-05-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 124/PDT/2013/PT MKS
Tanggal 2 Juli 2013 — Pembanding/Penggugat : Ny. Risma dg Kebo
Terbanding/Tergugat : Direksi BRI Persero Tbk Cq. Pimpinan BRI Kab. Jeneponto
Terbanding/Tergugat : Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar
Terbanding/Tergugat : H. Jasmin, S.Ag
Terbanding/Tergugat : Notaris/PPAT Indah Wijayanti, SH
42 — 80
  • MARIA LUCIACLAMAMERIA, SH, MH Kepala Subbagian BantuanHukum IIIA Biro Bantuan Hukum Seketariat JenderalKementerian...Kementerian Keuangan, 5. HADI PRAYITNO, SH 3Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Makassar DirektoratJenderal Keuangan Kekayaan Negara KementerianKeuangan, 6.
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Migas
Register : 16-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Mtp
Tanggal 31 Mei 2017 — HASAN ASYARI bin H. IMANSYAH
82 — 7
  • ., keterangannya dibacakan dipersidangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Ahli adalah PNS yang menjabat sebagai analis hukum pada SubBagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumiyang bertugas menyusun pertimbangan hukum terhadap permasalahnpermasalahan hukum dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi; Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Hilir Migas berdasarkanPasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-06-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 120/B/2014/PTTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2014 — GUBERNUR BALI vs I NENGAH PRADANA PUTRA , S.Sos
65 — 21
  • ., Warganegara Indonesia, Kepala SubBagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Ham SetdaProvinsi Bali, Tempat Kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti MandalaDenpasar ;4. KETUT AYU BUDISETIAWATI, S.H.