Ditemukan 12308 data
55 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
memerintahan DPRD Kabupaten PegununganBintang untuk mendengar keterangan Bupati Pegunungan Bintang.Terkait hal tersebut maka DPRD Kabupaten Pegunungan Bintangmemanggil Bupati Pegunungan Bintang sebanyak 2 (dua) kali melaluisurat Pimpinan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor048/PANGKET/DPRD/VIII/2018 Tanggal, 01 Agustus 2018 dan Nomor :049/PANGKET/DPRD/VIII/2018 Tanggal, 03 Agustus 2018 namunbupati tidakhadir, dan mengirimkan surat kepada DPRD KabupatenPegunungan Bintang, melalui surat Nomor: 172/409
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 37 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidak menghasilkanpersetujuan maka Penggugat mengajukan Permohonan PerselisihanHubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaPekalongan, yang mana tidak mencapai kesepakatan antara Penggugat danTergugat, sehingga pihak Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor565.15/409, tertanggal 26 Maret 2015, dengan isi anjuran sebagai berikut :Menganjurkan1) PT. Setya Alam untuk memperkerjakan kembali Sdr. M.
55 — 13
Fotocopy Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 474.2/409 yangdikeluarkan oleh Desa Puhpelem, Kecamatan Puhpelem, KabupatenWonogiri (Bukti Tanda P4);Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 293/2000 atas namaPRISCILLA EVELINE DANATHA 1 (Bukti Tanda P5);Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 005148/2008 atas namaJESSLYN EUNIKE DANATHA (P6);Buktibukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan setelahdicocokkan dengan surat yang asli ternyata cocok, kecuali Bukti Tanda P5dan P6 tidak ada aslinya
namunMajelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnyauntuk bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugatdalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan buktibukti sebagai berikut: Suratsurat : 2 20+ 22 20 20= 2oe one non non ene nnn enn ene enn een ene ene nee ene ene neeSurat Keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor : 409
12 — 12
Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuanPasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalilgugatan Penggugat, namun karena perkara ini mengenai perselisihan rumahtangga, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dansaksisaksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409
16 — 9
Fotocopy Akta Cerai Pemohon II Nomor 409/AC/2012/PA.Clgtanggal 04 Oktober 2012 bermeterai cukup diberi stampel posdan telah dilegalisir serta telah dicocokan sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.2);SaksiSaksi;1.
8 — 0
MejoboNo.474.4/409/30.07.10/11 tanggal 08 November 2011, untuk itu mohondibebaskan membayar biaya perkara; Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Kudus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat);3.
21 — 7
Rutan Polsek Kebayoran Baru berdasarkansurat Nomor : B136/0.1.14.3/Euh.1/02/2014 tanggal 05 Februari 2014, sejak tanggal07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;3 Penuntut Umum, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan surat Nomor :B182/0.1.14.3/Euh.2/3/2014 tanggal 18 Maret 2014, sejak tanggal 18 Maret 2014sampai dengan tanggal 06 April 2014;Hal 1 dari 17 Hal Putusan No.334/Pid.Sus/2014/PN Jkt Sel4 Hakim Pengadilan Negeri, ditahan di Rutan Cipinang Jakarta berdasarkan suratNomor : 409
Sel., ditahan di Rutan Cipinang Jakartaberdasarkan surat Nomor : 409/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 April 2014,sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;6 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, ditahan di Rutan CipinangJakarta berdasarkan surat Nomor : 1201/Pen.Pid/2014/PT.
21 — 6
upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.Mustafa, M.H) tanggal 17 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohonyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan izin melakukan cerai dari atasannya yang dikeluarkan olehKepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Nomor 090/409
92 — 22
AGUS BUDI HANDOKO, M.Si sebagai Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara selaku Kepala Kantor Pengelola Asset Daerah Kabupaten Blitarberdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari2007, bersamasama dengan MUSTAFA ABUBAKAR ( telah meninggal dunia pada tanggal17 Oktober 2010), pada waktu antara Bulan Juni 2007 sampai dengan Bulan Juni 2008 ataupada suatu waktu antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar
Negeri Surabaya di Surabaya, sebagaiorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Surat KeputusanBupati Blitar Nomor : 820/02/409
Yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala KantorPengelola Asset Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Surat KeputusanBupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari 2007, yangmempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Keputusan Bupati BlitarNomor: 228 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KantorPengelolaan Aset daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut :Tugas Pokok Membantu bupati dalam pengelolaan asset
Blitar,sesuai Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/02/409/201/2007 tanggal 2Januari 2007 ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor820/02/409/201/2007 tanggal 2 Januari 2007, terdakwa selaku Kepala KantorPengelola asset Daerah Kabupaten Blitar, yang mempunyai tugas pokok danfungsi berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 228 Tahun 200277tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelolaan Aset daerahKabupaten Blitar sebagai berikut :Tugas Pokok : Membantu bupati dalam
7 — 1
musyawarahnya Majlis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukupberalasan dan berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan dengan menerapkan psl 19huruf f, Ps 22 ayat 2 PP.9 Tahun 1975 jo. psl 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sertaYurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409
9 — 0
patut maka Majelis Hakim berpendapatalasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dandibenarkan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat didalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinanmaka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untukrena perkara ini menyangkut bidang membuktikan dalildalil Gugatanpye bukanlah sebagaiMakadnya mitsaqan Hahwa reg membuktikantpa Surat Keterangan Domisli Nomor :470/121163/409
7 — 0
Tergugat cukup beralasan dantidak melawan hukum, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak reladiperlakukan tergugat seperti itu dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu harus dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun2006 dan diubah lagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama serta berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI No 409
12 — 1
musyawarahnya Majlis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukupberalasan dan berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan dengan menerapkan psl 19huruf f, Ps 22 ayat 2 PP.9 Tahun 1975 jo. psl 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sertaYurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409
11 — 0
Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor :474/409/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.b.
12 — 3
Fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPonorogo atas nama Penggugat, Nomor470/409/350204/405.12/2015 tanggal 29 Juli 2015 , yang telahdinezegelen dan dicocokan dengan aslinya, kemudian diberi tanda(P.2) ;Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksisaksi masingmasing sebagai berikut :1.SAKSI , umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga , tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo;Dihadapan persidangan memberikan
14 — 7
I 4h 409, (ylid Leg, 3, 7.9): 4 wad 2 LS oS)Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orangsaksi dan jab qabul.Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkanfakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan Pemohon Iladalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon Ilyang bernama Baco;Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon denganPemohon Il telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu
5 — 7
Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lainyang di ketahui oleh Penggugat dari anak kedua Penggugat yangmelihat di postingan Instagram;Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatterjadi pada bulan Maret 2018 yang mengakibatkan Tergugat pergimeninggalkan Penggugat dan sejk saat itu antara Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah hingga saat ini;Bahwa, Penggugat termasuk dari golongan keluarga tidak mampu,sebagaimana tertera dalam surat keterangan tidak mampu nomor:409
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1120 K/Pid.Sus/201010.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Desember 2009s/d tanggal 02 Februari 2010 ;11.Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI BidangYudisial No. 409/2010/S.196.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 12 Maret 2010Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,terhitung sejak tanggal 04 Februari 2010 ;12.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 410/2010/$.196.Tah.Sus/PP/
11 — 8
Bahwa pada tanggal 18 September 2012, Penggugat dengan Tergugattelah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan AktaNikah, Nomor 409/21/1X/2012, tanggal 18 September 2012), dan ketikamenikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejaka ;Putusan, Nomor 2062/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.2.