M ATCL Q hicccssscccescccceeceseeesee tessa eeeeees Rp 6. 000,JUMI AD)... eee eeeeeeeeeeees Rp 186. 000,(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/VIII/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariIRMA FARVINNA (Pemohon).Banda Aceh, 28 Agustus 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 6 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 9

Umum harus dibaca upaya hukum bandingterhadap putusan perkara Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb yang dalamperadilan tingkat banding akan diperiksa dan diadili dalam perkara bandingNomor 12/PID.SUSTPK/2020/PT AMB, sehingga perkara banding Nomor13/PID.SUSTPK/2020/PT AMB, Nomor 15/PID.SUSTPK/2020/PT AMB danNomor 17/PID.SUSTPK/2020/PT AMB dinyatakan gugur;Menimbang bahwa oleh karena perkara atas nama Terdakwa SORAYAPELU Alias OLA Alias IBU AYA dinyatakan gugur maka perkaranyadikembalikan ke Pengadilan Tipikor

PT.SBYtanggal 15 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Nopember 2014No.495/Pid.B/2014/PN.Mlg. yang dimintakan banding tersebut.3 Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan ;4 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 495/Pid.B/TIPIKOR

Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 11September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejaktanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap sejak tanggal 10Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap tahap II sejak tanggal09 Januari 2013 s/d 07 Februari 2013 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor

Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri AmbonNomor37/Pid.Tipikor/2012/PN.AB, tanggal 26 April 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor : 850 K/PID.SUS/2014. Menyatakan Terdakwa JOHANES TITIOKA, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;.

kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Mei 2013;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkandengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2013 dan PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2013 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Pasal 244 KUHAP terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, tidakdapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsungdapat dimintakan kasasi ;Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yangdiberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap

Tipikor /2015/PNDPS. sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari2015 ;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Pebruari 2015 NO:40/Pen.Pid.Sus/TPK/2015 /PN. Dps , sejak tanggal 15 Pebruari 2015sampai dengan 15 April 2015 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 April 2015 .No 31/Pen Pid Sus/2015/PT .TPK Dps ,sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15Mei 2015 ;7.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Mei 2015 Nomor52/Pen.Pid.Sus/2015/.PT.TPK.DPS, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 16 Juni9.

Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 Juni 2015 Nomor55/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PT.DPS sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d 15PUSS: 2 nr ntwenceenne= Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;sonceneenne Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 12 Mei 2015 Nomor ;2/Pid.SusTpk/2015/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut di atas;soncennee

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar masingmasing sebagai hakim anggota berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Juni 2015, Nomor: 9 / Pen.Pid.Sus /TPK / 2015 / PT.Dps. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalamtingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantuoleh MADE RIKA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

Hamim Sutawijaya) tidak dapat diakses dan dicetakdianggap tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan BadanKepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang PedomanPemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan PensiunJanda/Duda PNS dan telah dilakukan Pemblokiran sesuai denganSurat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor549/1/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Pemblokirandata PNS yang terkena TIPIKOR;h.

namun dalam proses usulpemberhentiannya tidak dapat diproses Pemberhentian dengan hormatsebagai PNS dengan Hak Pensiun, dikarenakan tidak memenuhi syaratyang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis PensiunPNS dan Pensiun Janda/Duda PNS dan telah dilakukan Pemblokiransesuai dengan Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihalPemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR

Tindak Pidana Korupsi memberikan jawabannyayakni TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN dan harusdiberhentikan dengan tidak hormat;Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Nasional telahmelakukan pemblokiran data PNS yang terkena hukuman tindakpidana korupsi melalui Surat dari Kepala Kantor Regional IllBadan Kepegawaian Negara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018tanggal 7 September 2018 yang disampaikan kepada seluruhSekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dan instansivertikal Perihal Pemblokiran Data PNS yang terkena TIPIKOR

180/6871/SJ tentang Penegakan HukumTerhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan TindakPidana Korupsi (fotokopi sesuai fotokopi);Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2018 tentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yangTerbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi sesuaifotokopi);Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian NegaraNomor: 549/1/KR.III/IX/2018 tanggal 7 September 2018perihal: Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR

28September 2018 Nomor: 800/2020BKD/2018 Hal: MohonPertimbangan (fotokopi Sesuai asli);Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang KodeEtik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS BadanKepegawaian Negara Nomor: F.IV.2630/V.1564/90 tanggal 1Nopember 2018 perihal: PNS yang sudah terbukti melakukantindak pidana korupsi (fotokopi Sesuai asli);Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan Kepegawaian NegaraNomor: 771a/1/KR.III/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018perihal: Tindak Lanjut data PNS yang terlibat Tipikor

Umum KotaPalangka Raya (Pengelola Teknis dalamkegiatan Pembangunan Lanjutan PuskesmasFlamboyan Baru TA.2011 pada DinasKesehatan Kota Palangka Raya)Terdakwa Il tersebut berada diluar tahanan dan pernah ditahan denganjenis penahanan kota oleh:1.Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23Maret 2014.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 24 Maret 2014sampai dengan tanggal 22 April 2014:Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejaktanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalangka Raya, sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli2014;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 2 Juli 2014 sampaidengan tanggal 31 Juli 2014:Hal.1 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/20156.

Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 1 Agustus 2014sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014:7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengantanggal 11 September 2014;8.

Menetapkan agar Terdakwa dan Terdakwa II membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangka Raya Nomor: 28/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR tanggal 6Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong danTerdakwa Il Belgie, ST bin Anggen tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalamDakwaan Primatr,Membebaskan Terdakwa

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangkaraya tanggal 6 Agustus 2014 Nomor: 28/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PLK yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Terdakwa II BELGIE, ST Bin ANGGEN telah terbuktimelakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapiperbuatan Terdakwa II tersebut bukan merupakan tindak pidana; Melepaskan Terdakwa II BELGIE, ST Bin ANGGEN oleh karena itu darisegala tuntutan hukum (Onts/ag van alle rechts vervolging

Membebani Terdakwa untukmembayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 17/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDATanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwatersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Tanggal 11 Juni 2012 Nomor: 30/Pid.

Tipikor/2011/ PN.Smda., sekedar mengenai lamanya pidanapenjara dan pidana denda termasuk pidana pengganti denda,sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Fadli Ardin,MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primer;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu daridakwaan primer tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Ir.

Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa padaTanggal 11 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Pid.

Bahwa selanjutnya Judex Facti (Pengadilan Tipikor pada PcngadilanTinggi Kalimantan Timur) putusan halaman 78 dalam pertimbangannyamenyatakan menimbang bahwa selain halhal yang meringankan di atas,Terdakwa dalam keikutsertaannya melakukan tindak pidana bersamasama dengan orang lain. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memperhatikan pidana yangtelah dijatunkan kepada antara lain Drs.

PENUTUP DAN PERMOHONANBahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas karena kesalahanTerdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi KalimantanTimur Tanggal 26 November 2012 tidak terbukti, maka kami selaku Tim142Pembela/Penasehat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada BapakKetua Mahkamah Agung RI agar Terdakwa Ir.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohonditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukanpenyidikan, perlu Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 39ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada pokoknyamenyebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakpidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yangberlaku (KUHAP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukanlain dalam UU KPK.

Hal inimenegaskan bahwa UU Tipikor merupakan lexspesialis dari KUHAP, sehingga ketentuan yang Halaman 71 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL mengatur tentang proses penyidikan danpenuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilandalam hukum acara pidana yang berlaku yaituKUHAP dapat disimpangi berdasarkan ketentuanPasal 26 UU Tipikor tersebut..

Bahwa dalam penanganan perkara aquo dengan melibatkanPemohon sebagai salah satu tersangka memang tidak melibatkanpenghitungan kerugian keuangan negara karena penyelidikan danpenyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah terkait dugaanpenerimaan hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selakuGubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR yang mana tidakada unsur delik merugikan keuangan negara dalam ketentuanPasal yang disangkakan tersebut

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan harus dilakukannyakonfrontasi bukti termasuk dengan calon tersangka merupakandalil yang tidak berdasar pada hukum, hal ini dikarenakan baikdalam KUHAP, UU Pemberantasan Tipikor maupun dalam UUKPK tidak mengatur ketentuan yang mewajibkan bagi Penyidik (incasu Termohon) untuk melakukan konfrontasi bukti sebagaimanadalil Pemohon;.

pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakartayaitu pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016, berarti hari yang sama denganpenjatuhan putusan permohonan Praperadilan a quo;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T54, T55 dan T58terseubut diatas Hakim berpendapat pemeriksaan suatu perkara di tingkatHalaman 133 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SELpengadilan sudah dimulai, maka terhadap permohonan Prapradilan Pemohonsecara yuridis gugur;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Prapradilan

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, sejak tanggal 12 April2015 s/d tanggal 10 Juni 2015.7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal 11 Juni2015 s/d tanggal 10 Juli 2015.8.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal 11 Juli2015 s/d tanggal 09 Agustus 2015.Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca:Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa DADANGWAHYUDIN BIN (ALM) SUHIDIN dari Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor :B /0.2.18/Ft.1/03/2015,tertanggal 13 Maret 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal13 Maret

2015.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor :57.Pid.Sus/TPK/2015.

/PN.Bdg, tertanggal 13 Maret, tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung Nomor57.Pid.Sus/TPK/2015.

Tipikor/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama Lengkapdr. H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasanan dan dasar pemikiransebagaimana tersebut, maka Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama /72.Pengadilan Negeri Samarinda No.33/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda, Tgl. 19April 2012 terhadap diri Terdakwa, dr. H.

dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, karenanya terhadapdiri Terdakwa in litis (dalam perkara) harus dibebani biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ; Mengingat ..........Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timursebagai Ketua Majelis, IMAM SUNGUDI, SH. Hakim Tinggi Tipikor danMOCHAMAD ILYAS, SH. MH. Hakim AdHoc.

Tipikor, masingmasing73selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 05 April 2012 Nomor: 12/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smdaputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota,dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Kepri.Agama > IslamPekerjaan : PNS (Mantan Kasubag KesejahteraanMasyarakat Sekdako Kota Batam) Kepri.Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :Penyidik : Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7Agustus 2016.Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal O08 Agustus 2016 s/doleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2016.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 September 2016 s/d1 (satu) oleh Ketua tanggal 16 Oktober 2016.Pengadilan Tipikor

PadaPengadilan Negeri TanjungPinang.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/dI (kedua) oleh ketua tanggal 15 November 2016.Pengadilan Tipikor padaHalaman 1 Putusan Nomor 24/P1D.SUSTPK/2017/PT.PBR.pengadilan Tipikor TanjungPinang.

Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 24 November 2016 s/doleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 2017Tanjung Pinang.nnd a Sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d Perpanjangan Penahanantanggal 21 Februari 2017.oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Pekan Baru. Perpanjangan penahananSejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 23tahap Il oleh Wakil Ketua aMaret 2017Pengadilan Tinggai Pekan reBaru.

/BTM/10/2016, hari Jumat tanggal 17Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim TIPIKORpada Pengadilan Negeri / Tipikor Tanjung Pinang yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :1.

YUS SURYANA, S.H., M.H PaniteraHalaman 64 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menyatakan bahwaTerdakwa/Panasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 30/ Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg, tanggal 15 Maret 2017 ;Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding kepada JaksaPenuntut Umum padatanggal 23 Maret 2017 Nomor 5/Akta.PidSus/TPK/2017/PN.Tpg, Jo.

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR/2018/PT BDGtanggal 20 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Juni 2018Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg yang dimintakan bandingtersebut;3.

tingkatPeradilan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pid.Sus/2018tanggal 8 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /TerdakwaGEORGE GUNAWAN, B.Sc., S.H., tersebut;Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor15/TIPIKOR

Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan AslinyaSebanyak 9(Ssembilan) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlih. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 101/Pdt.P/2018 /PN Bgl

., Advokat pada KantorLBH LP2I Tipikor, beralamat di Jalan Raya Duri KosambiNomor 168 H, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Pembanding;LawanH. AHMAD RUSLAN, S.H., bertempat tinggal di Kp.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta.Pid/2018/PN.Mdn,yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus

:ccccecseeseeeeesseeeeeees RP 6.000,00REG aK Shicxicccns 22:5 smemcuen scons sseommmees ERP LO.000,00Jumlah Rp 206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1// HK.02/ X /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (SUWANDY S )Banda Aceh, 21 Oktober 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUH KeRTRB ROR (Pe LP MRR ae Nomor 177/Padt.P/2019/PN Bna.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 177/Padt.P/2019/PN Bna.

., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sebagai Hakim Ketua, Aswijon, S.H., M.H dan Eris Sudjarwanto, S.H.

,M.H masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 57/Pen.Pdt/2018/PT BNAtanggal 2 Juli 2018 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Agustus2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut , serta M.Husin PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara /kuasanya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Dto. Dto.Aswijon, S.H., M.H.

Rp.139.000,Jumlah ..........0:.00: Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T. TARM ULI,S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT BNA

Hakim sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal02 Mei 2018;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisialsejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT.DKITerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sapriyanto Refa, SH., MH.

JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2018;Memori Perlawanan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 20 Maret 2018, diterima di diterima Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2018 dansalinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Maret2018;Kontra Memori Perlawanan dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 10 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan

telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal15 Agustus 2018;Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2018, diterima PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2018dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 23 Agustus