Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohon adalah tidak sah ;3.

Untuk kepastian hukum, penyidikan perkara Pasal 167 KUHP dapatdihentikan (SP.3) dengan alasan : TIDAK MEMENUHI UNSURberpedoman pada penyidikan yang maksimal dan ketentuan yang benardan sah;Untuk selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28Desember 2011;Bahwa Para Pemohon sangat merasa keberatan dengan dikeluarkannyaSurat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut denganpertimbanganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa

Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohonadalah tidak sah;3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan ataslaporan dari Para Pemohon sebagaimana tertuang di dalam Surat TandaPenerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : 3094/1072/K/XI/2010/RSJUtanggal 7 November 2010 yang dikeluarkan oleh Polres Metropolitan JakartaUtara;4.

Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohonadalah tidak sah;Halaman 9 Putusan Nomor 05/Pra.Per/2014/PN Jkt. Ut3.

Putrabali Adyamulia;Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 518 atasnama Nyonya Leni;Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Untuk PenghentianPenyidikan LP Nomor : 3094/1072/K/X1/2010/Resju tanggal7 Nopember 2010 berikut lampirannya;Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/367/XI1/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara;Fotokopi Surat Ketetapan No. Sp.

Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohonadalah tidak sah ;3.

Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesian Nomor 3209) tidak mempunyaikekuatanhukummengikat sepanjang tidak dimaknaitermasuk penetapantersangka, penggeledahan, dan penyitaan;2 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;3 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.Bahwa oleh karena penetapan tersangka sebagaimana disebutkan dalamSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

MIg8.Termohon terhadap Pemohon karena tidak sesuai dengan PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUUXIII/2015tanggal 11 Januari 2017 dan Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa Pemohon adalah sebagai Tersangka sebagaimana Laporan PolisiNomor : LP/17/III/2018/Jatim/Polres Batu, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah dilakukan penyidikan oleh Termohon sebagaimana Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret2018

umum, terlapor, dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah perintah penyidikan;3 Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;4 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.Bahwa berdasarkan poin 17 (tujuh belas) dan poin 18 (delapan belas)tersebut diatas, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dari Termohon setelah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) oleh Termohon setelah Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22Maret 2018, halmana dibuktikan bahwa selama ini Pemohon tidak pernahmenerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dariTermohon, maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaranterhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangkaterhadap SUPRAPTO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2018 dengan segala akibathukumnya;Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadapSUPRAPTO (Pemohon) sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2018;Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkanoleh

menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pra PeradilanHalaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Skt.Pemohon sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan dariPemohon pada pokoknya adalah menyatakan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : Sp.Sidik

permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebutpihak Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakanmenolak permohonan praperadilan dari Pemohon Pra Peradilan dengan alasanbahwa perbuatan Tersangka Hasan Baraja Bin Muhammad Abdurrohman sudahhapus karena daluwarsa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (3) KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP);Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohondiatas, timbul suatu pertanyaan apakah benar Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : Sp.Sidik

surat TL sampai dengan T25, namun tidakmengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa tentang buktibukti tertulis (buktibukti Surat) yangdiajukan Termohon akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya denganperkara ini, dan buktibukti tertulis (buktibukti Surat) yang diajukan olehTermohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini akandikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukanpermohonan Pra Peradilan tentang tidak sahnya Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) Nomor : Sp.Sidik

pelaku tindak pidananya;Menimbang, bahwa dari pengertian penyidikan tersebut di atas, dapatdiketahui bahwa selain tujuan penyidik mencari serta mengumpulkan bukti dandengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi,maka tujuan yang lain dari penyidik dalam melakukan penyidikan adalahmenemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tuntutan pokok dari Pemohonpraperadilan adalah menyatakan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : Sp.Sidik

permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon dalamjawabannya dengan didukung bukti surat T24 dan T25, maka berdasarkanpasal 77 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) proses penyidikanterhadap tersangka Hasan Baraja Bin Muhammad Abdurrohman dengansendirinya hapus atau gugur;Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan terhadap tersangkaHasan Baraja Bin Muhammad Abdurrohman hapus atau gugur, maka tuntutanpokok dari Pemohon Praperadilan yaitu. menyatakan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

/VI/1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan Para PerwiraPertama Polri Lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999; 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Kepala Kepolisian Daerah MalukuUtara Nomor: Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentangPemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di LingkunganPolda Maluku Utara; 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputus Kapolri Nomor: Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang Penunjukan Penyidik; 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

Putusan Nomor 1911 K/PID.SUS/2018 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/132.a/X/2016/Ditreskrimum, tanggal 09 November 2016;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara FADLY TUANANY, SH;5.

/VI/1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan Para PerwiraPertama Polri Lulusan Akademi Kepolisian TA. 1998/1999;1 (satu) lembar fotocopy Petikan Kepala Kepolisian Daerah MalukuUtara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentangPemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di LingkunganPolda Maluku Utara;1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Penunjukan Penyidik;2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

mencabut SuratLP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum atas nama Liem Wie Tjen danmemerintahkan Tergugat / Terbanding mencabut Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 a.n. Chrisno Indianto, IR. SH.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (linat bukti T15) ;3.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (lihat bukti T15) ;kedua objek sengketa ini, meskipun berupa surat/ tertulis, yang diterbitkan olehpejabat kepolisian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan iniberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang

/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai 2020;Di perbaiki menjadi ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP,Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Halaman 17 poin b tentang hukum angka 1 tertulis : ...Penetapantersangka yang diajukan Kepada Kejaksaan Tinggi Jambi, di dasrkan

Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai;Di perbaiki menjadi ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Halaman 22 pada permohonan /petitum Angka 2 yaitu :halaman 19 dari 63 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Jmb Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah

Sidik/03/I/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 20 Januarai;Adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan atas Hukum, dan oleh karenanyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Diperbaitki menjadi : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2020; Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2021;Adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan atas Hukum, dan oleh karenanyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Menimbang

,S.I.K., M.H. kepada KOMBES POL KASWANDI IRWAN, S.I.K. sehingga sesuaiketentuan yang berlaku di Kepolisian pada tanggal 20 Januari 2021 Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum, dan penerbitan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.

Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara MeningkatkanProses Penyelidikan Menjadi Proses Penyidikan Tanggal 13 Maret 2020,sesuai dengan aslinya di beri tanda T13;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/26/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Maret 2020, sesuaidengan aslinya di beri tanda T14;halaman 38 dari 63 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN.Jmb15.16.17.18.19.20:21.22.23.24.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum Tanggal 20 Januari

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal13 Januari 2014 sebagai salahsatu dasar Penyidik/PenyidikPembantu, lptu JF Simanjuntak dan Aipda Arnold Pardedemelakukan upaya paksa terhadap saksisaksi dari KomisiInformasi Provinsi Sumut dan saksisaksi dari PemkabLabuhanbatu serta saksi Sdr. Ali Usman Harahap selakuTERLAPOR sejak 13 Januari 2014 hingga 26 Mei 2014 ;Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapb.

Ali Usman Harahap, Sekretaris DaerahPemkab Labuhanbatu yang didasari laporan polisi nomor:LP/42/V2014/SU/RESLBH tanggal 13 Januari 2014 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/86/V2014 tanggal 13Januari 2014, dengan alasan Tindak Pidana YangDilaporkan Bukan Merupakan Tindak Pidana;5.

Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabLabuhanbatu, sejak diterbitkannya surat perintah penyidikanNomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari 2014 hinggaditerbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:S.Tap/86.a/XIV2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014,merupakan penyidikan yang dilakukan secara illegal dilingkungantugas PARA TERMOHON, karena tidak sesuai KUHAP danPeraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 ;Bahwa penyidikan perkara tindak pidana tersangka Sdr.

Ali Usman Harahap, Sekretaris Daerah PemkabHalaman 16 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.RapF.1.Labuhanbatu adalah kategori penyusup, illegal, dan liar, karenatidak memiliki legalitas surat perintah penyidikan pada suratperintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014 tanggal 13 Januari2014;Penghentian Penyidikan Perkara Cacat Hukum Dan Tidak Sah ;Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, penyidikan atas perkara tindakpidana yang menjerat Sdr.

dan tidak sah, karenaPenyidik/Penyidik Pembantu 1 (satu) bernama lIptu JF SimanjuntakHalaman 18 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rapbelum mendapat perintah untuk menghentikan penyidikan yangdidasari surat perintah penyidikan nomor: Sp.Sidik/86//2014tanggal 13 Januari 2014 ;.

mencabut SuratLP/B/296/VII/2020/Jateng/Ditreskrimum atas nama Liem Wie Tjen danmemerintahkan Tergugat / Terbanding mencabut Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 a.n. Chrisno Indianto, IR. SH.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (linat bukti T15) ;3.

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik /221.13/VII/2020,Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2020 (lihat bukti T15) ;kedua objek sengketa ini, meskipun berupa surat/ tertulis, yang diterbitkan olehpejabat kepolisian, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Surat Keputusan iniberdasarkan Pasal 2 huruf d UndangUndang

SPDP ;C) upaya paksa ;d) pemeriksaan ;e) gelar perkara ;f) penyelesaian berkas perkara ;g) penyerahan berkas perkara ke penuntutumum ;h) penyerahan tersangka dan barang bukti;dani) penghentian Penyidikan ;mendasari uraian pasal tersebut diatas maka setelah Termohonmelakukan tahapan Penyelidikan kemudian dilaksanakan gelarperkara selanjutnya proses penanganan perkara ditingkatkanketahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan buktidengan melakukan :1) membuat Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik

SP.Gas/ 121.b/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 18April 2017 (Vide Bukti T.9) ;2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/52/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 21 April 2017(Vide Bukti 1.10) dan dikembalikan oleh KejaksaanTinggi Kepri Tanjungpinang dengan Nomor Surat : BHalaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm2)3)4)5)6)7)8)955/N.10.4/Epp.1/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018(Vide Bukti T.11) ;disebabkan ada pergantian Kasubdit maka termohonmembuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Sidik / 271.a/ XII / 2017 / Ditreskrimumtanggal 5 Desember 2017 (Vide Bukti T.14) dan SuratPerintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 271.b/ XII / 2017 /Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2017 (Vide BuktiT.15) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10.a/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2018(Vide Bukti T.16) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 10.b/ 1/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Januari2018 (Vide Bukti T.17) ;disebabkan ada pergantian Direktur dan Kasubdit makatermohon membuat Surat Perintah

Sidik/62.a/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.18) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 62.b/III/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Maret2018 (Vide Bukti T.19) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/119/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2018(Vide Bukti T.20) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/ 119.a/ X/2018/Ditreskrimum tanggal 22 Oktober2018 (Vide Bukti T.21) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/146.a/ XII/2018/Ditreskrimum tanggal 10 Desember2018

(Vide Bukti T.22) dan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/146/ X1I/2018/Ditreskrimum tanggal 10Desember 2018 (Vide Bukti T.23) ;membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/27/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2019(Vide Bukti T.24) dan Surat Perintah Tugas Nomor :Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Btm9)SP.Gas/27.a/ 1I/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Februari2019 (Vide Bukti T.25) ;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/51/X/2018/Ditreskrimum, tanggal 22 Oktober

Mengadili :

DALAM EKSEPSI;

• Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik

/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 ad sah menurut hukum;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/105.b/XII/2020/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 28 Desember 2020 adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Laporan Pemohon sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/140/III/2020/Ditreskrimum, tanggal 24 Maret 2020

Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;

Bahwa setelah TERMOHON memeriksa terlapor SUNANDAR ANDUP dan ANANG WPRATAMA pada tanggal 16 Maret 2019 ternyata berdasarkan surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik. 35 / III / 2019 / Reskrim sudah sejak tanggal 11 Maret 2019 Termohontelah menetapkan SUNANDAR ANDUP dan ANANG W PRATAMA sebagaiTERSANGKA yang diancam dengan Pidana diatas lima tahun atau lebih, akan tetapiTersangka tidak di dampingi Penasihat Hukum, padahal sebagaimana dimaksud Pasal 56KUHAP Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1157 / XI / 2018 / Sulut / ResKtgpada tanggal 27 Nopember 2018, kemudian Termohon menerbitkan SP.Sidik Nomor : 35/ III / 2019 / Reskrim pada tanggal 11 Maret 2019, untuk melakukan penyidikan kepadaTersangka Sunandar Andup Alias Nandar dan Anang W Pratama Sugeha Alias Anang,dimana ancaman hukum pidana diatas 5 (lima) tahun atau lebih, bagi mereka yang tidakmampu Termohon Wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi kedua Tersangka itu : Pasal56 KUHAP:8.2.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10/XII/2021/Reskrim, Tertanggal 19 Desember 2021, adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/10/XII/2021/Reskrim Tertanggal 22 Desember 2021, adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat

Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 06/V/2022/Reskrim, Tertanggal 27 Mei 2022, adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan,maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menuruthukum adalah merupakan objek Praperadilan;Bahwa Pemohon telah ditetapbkan Tersangka oleh Termohon Illberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.sidik

dalam Laporan Polisi Nomor : LP/45/K/V/2013/SPKT SEKSUNGGAL tanggal 10 Mei 2013 atas nama Pelapor Aiptu SINTONGLUBIS (anggota Sat Brimob Polda Sumut) dan NomorLP/45/K/V/2013/SPKT/SEK SUNGGAL tanggal 21 Mei 2013 atas namapelapor IMELDA ELIA NORA SINAMBELA (istri Briptu MARISIROBERT PARULIAN SILAEN).Bahwa selanjutnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yangdialamikorban Briptu MARIS ROBERT PARULIAN SILAENdilakukanpenyidikan oleh Termohon Il dan Ill berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik

/870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013,Nomor : SP.Sidik/ 870 /V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor :SP.Sidik/80A/I/2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.Alat bukti sebagai dasar Penetapan Pemohon sebagai Tersangkamelakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan sebagaimanadimaksud dalam pasal 365 KUH Pidana adalah :a.

MENANGGAPI DALIL PEMOHONBahwa menanggapi dalil Pemohon tentang surat perintah penyidikan perkaraPemohon tanpa nomor , dalam hal ini dijelaskan bahwa Surat PerintahPenyidikan perkara pidana dugaan pencurian dengan kekerasan yangHal. 25Putusan No. 29/Pra.Pid/2016/PN.Mdndilakukan Pemohon Dkk adalah Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/870/V/2013/Reskrim tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik/ 870/V/2013/Reskrim tanggal 21 Mei 2013 dan Nomor : SP.Sidik/80A//2016/Reskrim tanggal 14 Januari 2016.

T.I,I dan Ill1;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim,tanggal 10 Mei 2013, Nomor : SP.Sidik /870/V/2013/Reskrim, tanggal 21 Mei2013 dan Nomor : SP.Sidik /80A/I/2016/Reskrim, tanggal 14 Januari 2016 .wa nanan nn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ene nc nn ee T.1,I dan Ill2;Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan pencurian dengankekerasan Nomor : K/233/l/2016/Reskrim tanggal 25 Januari 2016.wanna nanan nnn nnn nnn nnn nn

RESKRIM/POLRES MINAHASASELATAN /POLDA SULAWESI UTARA tanggal 14 Juni 2021, SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP.Sidik/113.a/X1/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, bahwaSuratsurat tersebut tidak pernah diberikan tebusannya kepadaPemohon;ANALIS YURIDIS.

Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim, tanggal 25 Juni 2021untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuanUndangundang untuk mencari serta mengumpulkan Barang buktiHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amryang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yangterjadi.9.

Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/113a/X1/2021/Reskrim,tanggal 19 November 2021.15.

Fotokopi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LANJUTAN NOMOR :SP.Sidik/113a/X1/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, sesuai aslidan bermaterai cukup diberi tanda T.6;7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/66/X1/2021/Reskrim tanggal 23 November 2021, sesuai asli danbermaterai cukup diberi tanda T.7;8. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan PersetujuanPenyitaan Nomor : B/140/X1I/2021/Reskrim, tanggal 23 November 2021,sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda T.8;9.

Resor Minahasa Selatanberdasarkan Surat Laporan Kepolisian Nomor: LP/A/215/V1/2021/SPKT/SAT.RESKRIM/POLRES MINAHASA SELATAN /POLDA SULAWESI UTARA tanggal14 Juni 2021, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/113/VI/2021/Reskrim,tanggal 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP.Sidik/113.a/XI/2021/Reskrim, tanggal 19 November 2021, karenabertentangan dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor

Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyldikan Nomor : SP.Sidik/09.a/III/2014/Dit Reskrimsus tertanggal 20 Maret 2014 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/09.b/III/2014/Dit Reskrimsus tetanggal 20 Maret 2014;3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan terkait laporan Pemohon;4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini masih dalam keadaan Nihil.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017;2. Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) No. B/SPDP/33/II/2017/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2017,TERMOHON telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi JawaTengah dengan tembusan kepada :(1) Kapolda Jawa Tengah;(2) Irwasda Polda Jawa Tengah;3.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017,dankemudian telah memberitahukan Penyidikan tersebut hanya kepadaKepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/SPDP/33/II/2017/Ditreskrimsus tanggal22 Februari 2017;18.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus ,tanggal 20 Februari 2017, tidak pernah dibuat Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) dan tidak pernah diberitahukan SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut kepada PEMOHON baiksaat berstatus sebagai SAKSI maupun TERSANGKA.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017 adalahtidak sah dengan segala akibat hukumnya;3. Menyatakansecara hukum bahwaSurat Perintah Penyidikan No. Pol. :SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017 adalahtidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibathukumnya;4. Menyatakan secara hukum bahwa Surat PerintahPenggeledahan No. SP.Geledah/18/III/2017/ Reskrimsus, tanggali5Maret 2017 yang didasarkan kepada SuratPerintah PenyidikanNo.Pol.

:SP.Sidik/148/II/2017/Reskrimsus, tanggal 20 Februari 2017adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segalaakibat hukumnya;5. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perintah Penyitaan No.SP.Sita/52/IV/2017/REskrimsus, tanggal21 April 2017 yang didasarkankepada Surat Perintah Penyidikan No.Pol.:SP.Sidik/ 148/ II/ 2017/Reskrimsus,tanggal20Februari2017adalahtidaksahdantidakmempunyai kekuatan hukum dengan segalaakibathukumnya;6.

Putusan MahkamahKonstitusi No.130/PUU/XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017.Dengan demikian, Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yangdilakukan tanpa didahului penyerahan SPDP kepada Pemohonjelas melanggar hukum dan hakhak Pemohon untuk membelakepentingan hukumnya, sehingga Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka 2 Desember 2020 sebagai produk yangdidasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahMetro Jaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES

Dalam Surat Penetapan Tersangka 2 Desember 2020dicantumkan penyidikan dalam laporan terhadap Pemohondilakukan melalui Surat Perintah Penyidikan No.: SP.Sidik/ 2357/IX/ RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14 September 2020.Sementara berdasarkan dokumen yang sama dicantumkan SPDPHalaman 19 dari 31 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt. Utrditerbitkan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanNo.

Berdasarkan uraianuraian di atas, pelanggaran prosedurdan tahapantahapan penyidikan tindak pidana tersebutmengakibatkan seluruh proses penyidikan yang dilakukan olehPemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: SP.Sidik/2357/ IX/ RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14 September2020 menjadi TIDAK SAH.

Menyatakan tidak sah segala Keputusan atauPenetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon dan TermohonIl yang berkaitan dengan Surat Perintahn Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah MetroJaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES.2.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 14September 2020;Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aquo et bono).Halaman 23 dari 31 Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2021/PN Jkt.

Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON dan TERMOHON II yangberkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Direktur ReserseKriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah MetroJaya Nomor: SP.Sidik/2537/IX/RES.2.6./2020/Ditreskrimsus tanggal14 September 2020;Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono).I. TENTANG JAWABAN TERMOHON A. DALAM EKSEPSI1.

Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan dan menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal 22September 2021 dengan alasan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP,kemudian pada tanggal 25 September 2021 Termohon membuat SuratPanggilan pertama Nomor : Sp.gil/24/IX/2021/ Reskrim (BuktiP2) dan SuratPanggilan kedua Nomor : Sp.gil

Bahwa faktanya berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangkaPemohon Nomor : B/10.a/XI/2021/ Reskrim, proses gelar perkarahasilpenyelidikan tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh Termohon barulahpada tanggal 29 Oktober 2021 proses gelar perkara penetapan tersangkaPemohon dilaksanakan setelah dikeluarkanya Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021 dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/O6/IX/2021/Reskrim tertanggal28 September

Bahwa Termohon mengelurakan surat perintah penyidikan Nomor :SP.Sidik/O6/IX/2021/ Reskrim tertanggal 22 September 2021, selanjutnyaditanggal 28 September mengelurakan surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan dengan nomor : B/O6/IX/2021, setelahnya ditanggal 29 Oktober2021 Termohon melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap perkaraa quo yang seluruhnya diuraikan dalam surat pemberitahuan penetapantersangka Nomor : B/10.a/X1/2021/Reskrim (Bukti P4);22.

Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/O6/IX /2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkanSurat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/XI /2021/Reskrim, Tanggal02 November 2021 tentang penetapan tersangka adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.

Bahwa mendasari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkaraselanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor :Sp.Sidik / 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 22 September 2021 sertamenerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) Nomor :B/ 06 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 28 September 2021 kemudianmenyerahkan tembusan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum KejaksaanNegeri Andolo, kepada Pelapor Anmad Musalim Bin Paikun dan kepadaTermohon selaku Terlapor;h.

Bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas beserta analisis hukumnyaterang dan nyata Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik/176.a/V1/2019/Reskrim tanggal 21 Juni 2020, atas LaporanPolisi Nomor: LP/453/1X/2016/ SPKT/RIAU, tanggal 2 September 2016an.

Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;Halaman 8 dari 36 halaman putusan nomor 18/Pid.Pra/2020/PN Pbr2.5.Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/176.a/VI/2019/ Reskrim tanggal 21Juni 2019 atas Laporan Polisi Nomor: LP/453/ IX/2016/ SPKT/RIAU, tanggal2 September 2016 an. Damsuarni (Pemohon) yang dilakukan TermohonTidak Sah;Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/453/ IX/2016/ SPKT/RIAU,tanggal 2 September 2016 an.

Hukum Praduga TakBersalah (presumption of innocence).Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/453/ IX/ 2016/ SPKT/RIAU, tanggal02 September 2016 diduga telah terjadi tindak Pidana Pemalsuan Suratatau Penggelapan hak atas tanah yang diduga dilakukan olen MISIYEM.Bahwa wajiob hukumnya sesuai dengan kewenangan Termohon (Vide Pasal106 KUHAP) menindaklanjuti laporan tersebut maka sesuai dengan SuratPerintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1179/IX/2016/Reskrim, tanggal 30September 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

Pemohon laporkan kepada Termohon karena telah melakukanPencabutan Laporan Polisi dan telah melakukan perdamaian dalam perkaratersebut, dan Termohon telah melakukan gelar perkara penghentianpenyidikan perkara aquo, sehingga tidak satupun hukum formil yangterlampaui oleh Termohon.Bahwa Termohon telah melakukan penghentian perkara aquo, berdasarkanSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan Nomor:S.Tap/64/V1/2019/Reskrim, tanggal 21 Juni 2019 dan Surat perintahPenghentian Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik

Pemohon telah pulamemberitahukan adanya Penghentian Penyidikan dimaksud seperti dalamSurat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/197.a/V1/2019/Reskrim tanggal 21 Juni 2019 (bukti Surat T27);Menimbang, bahwa selain daripada itu dari dalildalil permohonanpraperadilan dari Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, Hakim jugatelah menemukan yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon denganTermohon adalah : Apakah Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik