Ditemukan 8600 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Menghina negara Wilayah negara Kerugian negara Arsip negara Piutang negara Keuangan negara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-03-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 28 Juni 2012 — URI BAJURI SPD alias BAJURI bin SANADJI
72 — 14
  • harus dibebaskan dari Dakwaan Primair , dan Majelistidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya , dan majelis akanmembuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidiair , diancampidana berdasarkan pasal 12 b (BUKAN 12 Bhuruf besar)UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kelKUHPidana.Yang unsurunsurnya sebagai berikut :1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara ;2) Menerima hadiah ;3) Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telahmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya ;4) Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telahmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya ;Menimbang bahwa unbsur yang paling esensial dalam pasal 12 huruf b ini adalahunsur*Menerima hadiah.Menimbang bahwa yang dimaksud
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
176 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bilamanaissu politik itu benar jelas merupakan kejahatan politik luar biasa dandapat dikualifikasikan memenuhi unsur tindak pidana korupsi karenauang tersebut diterima oleh penyelenggara negara dan atau tindakpidana pencucian uang, semoga issu itu tidak benar adanya. Akan tetapiapabila tidak ada bantuan pihak luar partai yang mendanai yangmempunyai interes politik atas Muktamar Surabaya dari mana biayaMuktamar Surabaya itu diperoleh, apakah didapat dari sumber yanghalal?
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 1 Januari 1970 — HADIAH Binti HARUN.
126 — 5
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2757 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Mei 2016 — HARDI UDA’A, S.E., M.M,
100 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Banggai, saksi YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai, serta saksi ISMAN IDULFITRIANSYAH selaku Kepala Pos Pelabuhan Rakyat Luwuk (ketiganyamerupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), padawaktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KEDUA,telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, PegawaiNegeri atau Penyelenggara
    Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri, perouatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 1985/1985dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan BupatiBanggai Nomor: 821.2/934/BKD tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-01-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1486 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP bin H. MAHESTA
81 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terbukti Judex Facti tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkanhukum karena berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugiankeuangan Negara sebesar Rp2.117.387.500,00 karena Terdakwabersamasama dengan saksi/Terdakwa lainnya (Rachmadi Fauzi Arief)berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidakmelakukan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara negara/daerahsebagaimana dimaksud dalam undangundang dan peraturanperaturanyang berlaku tentang pembebasan lahan untuk kepentingan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2019 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum: 1.GAMA PALIAS, SH 2.ACHMAD FAUZI, SH 3.GALIH MARTINO DWI C, SH 4.FITRIAN YURISTYAWAN. SH Terdakwa: APRILIA JOHIKE DECHRISY
267 — 130
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PT PALU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 10 Juni 2015 — ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T VS JAKSA
77 — 41
  • dalam kapasitasnya selakuKepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakanTerdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dantempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KEDUA, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeriatau Penyelenggara
    Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Plg
Tanggal 22 Maret 2017 — Muhammad Nasir, SE bin M.Yasin;
148 — 186
  • Putusan MahkamahAgung RI ini diikuti pula oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebuari tahun2007 nomor : 103 K/Pid/2007;Menimbang bahwa dengan demikian rumusan setiap orang dalam butir 1pasal 3 undang undang no.31 tahun 1999 tersebut menurut majelis ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukansuatu tindak pidana korupsi baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupunbukan pegawai negeri;Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap didepan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1675 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Desember 2013 — OLAP SUWARSO, S.Pd.SD. Bin KAYADI
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2012 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu yang lain dalam tahun2012, masingmasing bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tambakrejo RT.04, RW. 05 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, di Rumah MakanPermata di depan SPBU Randudongkal Kabupaten Pemalang dan di KantorUnit Pengelola Pendidikan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang,Provinsi Jawa Tengah atau setidaktidaknya di tempat lain dimana PengadilanTindak Pidana Korupsi Wilayah Jawa Tengah di Semarang berwenangmengadilinya, pegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan pemotongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Republik Indonesia melaluiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Program NasionalRehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 13/PID.TPK/2019/PT SMG
Tanggal 29 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NURUL ANWAR, SH, MHum
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMIRIN bin DULAH KASPAR
239 — 179
  • PurworejoPropinsi Jawa Tengah,, atau setidaktidaknya bertempat di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiSemarang di Semarang, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yangpada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolaholah sesuai dengan peraturanperundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahaldiketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan,
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-04-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 13/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 24 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RIDWAN Bin SARTO WIRJO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BOBI HARYANTO, SH. MH.
99 — 41
  • PropinsiJawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 :Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang meliputi daerahn hukum Propinsi Jawa Tengah yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeriatau Penyelenggara
    Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang memberikansesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan caracara antara sebagai berikut : Bahwa bermula pada tahun 2016 PT.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT MANADO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : EKO NURLIANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H. Diwakili Oleh : HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
97 — 50
  • Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepadaOrang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupunpartikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan halyang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkanTerdakwa bernama HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
182 — 87
  • Yang dimaksud dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasanHalaman 142 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.MksUndangUndang Peratun adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertibpenyelenggaran negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme;Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 23 Mei 2019 — Nama : EVANS REYNOLD ALFONS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Batu Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KA.ML/SKK-TUN.G/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) MOURITS LATUMETEN, S.H.; 2) LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.; 3) JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.02/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3946/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasa kepada: 1) DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3) RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : HENDRIK FERDINANDUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-DL/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3) Nama : Ir. JUNE PATTIKAWA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4) Nama : JOHANIS SAHETAPY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; 5) Nama : JANSJE LATUMAHINA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4; 6) Nama : MANSON SITIO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5; 7) Nama : VONNY NUKE LAURA SEMBOR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
458 — 63
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;Halaman 130 dari 139 Halaman Putusan Nomor:21/G/2018/PTUN.ABNBerdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;Bersifat final dalam arti luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;~~ 29 QAKeputusan yang berlaku bagi masyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek sengketa merupakankeputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuanketentuan tersebutdi
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 27 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HAYIN SUHIKTO, S.H., M.H. Diwakili Oleh : BANGUN SINAGA,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ELIKSANDER SIAGIAN, SH
368 — 345
  • Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri Sendiri atau orang lain;3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;5.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-05-2011 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 118/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 24 Mei 2011 —
56 — 9
  • Keuangan dan Institusi Negara yang terkait denganupaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindakpidana korupsi ;Pasal 6 huruf a dan penjelasan pasal 6 UU no. 30 th 2002 tentang KPK, KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas Melakukan koordinasi dengan instansi yangberwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; Yang dimaksud denganinstansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara,inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen; Nota Kesepahaman Kejagung, POLRI, dan BPKP tanggal 28 September 2007 NomorKEP 109/A/JA/09/2007, NO.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte
Tanggal 12 Agustus 2014 — ISBAR ARAFAT, S.PI
116 — 35
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;b.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Mei 2015 — ARJONI,BE Bin JAMARAN
60 — 19
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi,karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baiksecara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Mei 2015 — Drs.Yan Hepta, MM Bin Zainal Abidin Agus
89 — 29
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi,karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baiksecara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — M. RIZA KURNIAWAN, S.E bin SUTIKNO
105 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • harusdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harusdipidana sesuai dengan amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana Korupsi;e Perbuatan Terdakwa merusak citra aparatur penyelenggara
    negara dalam upayamewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme;e Dana bantuan sosial yang diselewengkan Terdakwa adalah Dana Bantuan SosialKeagamaan, yang seharusnya lebih diutamakan karena berkaitan dengan masalahreligius;e Terdakwa berbelitbelit selama pemeriksaan sehingga mempersulit persidangan;e Terdakwa sudah pernah dihukum;Halhal yang meringankan :e Bahwa terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara ini, Terdakwa telahmengembalikan sejumlah Rp1.025.000.000,00