Aceh TenggaraAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;Terdakwa

Syiah Kuala Kota Banda Aceh7 Agama : Islam8Pekerjaan : Pelajar SMUTerdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08

2013, saat Penggugat sedangmenjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)Pemalang atas vonis pidana penjara 1 tahun karena terbukti melanggarPasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, ada sosialisasi dariTergugat di Lapas Pemalang tentang Pileg 2014 di hadapan + ratusanorang saksi termasuk para narapidana di Lapas Pemalang;Bahwa Penggugat pada saat itu menanyakan kepada Tergugat perihaldirinya dengan status tahanan, apakah Penggugat yang terkenaancaman hukuman Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Tergugatdinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaranadministrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi,verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasiyang secara detail telan memeriksa dan meneliti kKebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yangberstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindakpidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Tipikor

PUTUSANNo.165 K/Pid.Sus/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS ;Tempat lahir : Kapuas ;Umur/Tanggal lahir =: 50 Tahun/12 Desember 1960 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan KH.

dalam pertimbangannya, terutama mengenai Pembuktian unsurunsurnya, khususnya unsur unsur subyek sebagaimana tersebut dalam Pasal yangterdapat dalam Dakwaan Subsidair, selain itu tindakan Terdakwa juga telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekoniam Negara, sesuai Pasal 3 joPasal 18 Undangundang No.31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR

Kelopok Tani tersebutsejumlah Rp14.160,00/batang, sehingga pembagian tersebut tidak sesuai denganperuntukannya, karena sisa batang yang tidak di serahkan tersebut di serahkan kepadayang tidak berhak ;Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian sebesarRp135.437.280,00 sebagai harga dari sejumlah 18.160 batang bibit ;Bahwa karenanya kepada Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No.31/1999 tentangpemberantasan TIPIKOR

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat :Bahwa pertimbangan Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang pendistribusian bibit karet kepada pegawai oleh karenadakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terjadi error in persona oleh karena pihak yangseharusnya diajukan sebagai Terdakwa adalah Ir.

(untuk dipergunakan dalam perkara lain); 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(ima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor : 03 / Pid.Sus / Tipikor / 2011 PN.MKW. tanggal 02April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :301 Menyatakan Terdakwa Sabarudin Patiran tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa

Menghukum Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 12 Tipikor.Banding / 2012 / PT.JPRtanggal 08 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari tanggal 02 April 2012 No. 03 / Pid.Sus / Tipikor

Mahkamah Agung RI berkenanmengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa Judex Facti PengadilanNegeri Fakfak tidak melakukan halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1)huruf a KUHAP, yaitu Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara telahmelampaui batas wewenangnya.Berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dengan mengingat bahwa Terdakwa tidak dalam status tahanan / ditahan karenaperpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehNy. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.40ttd./ M.S.

Kemudian adalaporan masyarakat kepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian dankejaksaan masuk untuk melakukan penyelidikan, jadi BPK dan Inpektorattidak bisa apaapa, yang semestinya kepolisian dan kejaksaan harusmenghargai institusi Negara ini;Bahwa saksi menyatakan benar perkara ini disidangkan di PengadilanTindak Pidana Tipikor di Pengadilan Negeri Manokwari pada tahun 2015;Bahwa saksi menyatakan Terhadap perkara ini, ada 4 (empat) orang yangdijadikan terdakwa;Bahwa saksi menyatakan ada 2 (

dua) orang yang dilakukan pemecatanyaitu saksi dengan Penggugat danvonis hukuman 1 tahun 3 bulan;Bahwa saksi menyatakan tidak ada perintah kepada Penggugat untukmelakukan pengembalian uang kepada negara;Bahwa saksi bersamasama Penggugat ini menerima SK PTDH padatanggal 1 Nopember 2019 dan gaji mereka sudah dihentikan;Bahwasaksi tahu pada tahun 2015sudah ada Putusan Tipikor;Bahwa saksi menyatakan selama dalam Penahanan Penggugat masihmenerima gaji;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih menerima

Bahwa Saksi tahu poinpoin dari SK PTDH berdasarkan Putusan Tipikor; Bahwa saksi tahu penggugat ditahan selamal (Satu) tahun tiga bulan; Bahwa Saksi menyatakan SK pemberhentian terhadap Penggugat padabulan Oktober 2019; Bahwa saksi menyatakan pada waktu kasus Penggugat diproses diPengadilan ada kuasa hukumnya.

. 28/Pid.SusTPK/2014/PN Mnk, tanggal 12Februari 2015, Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sostelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersama sama, menghukum terdakwa oleh karena itu) dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, dan putusanpengadilan tipikor

PUTUSANNO. 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal LahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanBAMBANG HARIYONOSidoarjo54 Tahun / 10 Mei 1965Laki lakiIndonesiaDusun Trompo Wetan

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;Terdakwa dipersidangandidampingioleh Penasehat Hukum YULIANAHERIYANTININGSIH., .S.H., M.H., LUSI RUSTANTI, S.H., ANDIJ FERRIJANTORO,S.H., para Advokat dan konsultan hukum, pada kantor hukum YULIANA & REKANberalamatkan di Jalan LEGUNDI NO.31 SURABAYA, berdasarkan Surat PenetapanKetua Majelis Hakim tertanggal 14 Agustus 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor

yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 09 / Sidoa / Ft.1 / 07 /2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agarterdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYONO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Putusan tersebut dibacakan pada sidangterobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2019 dengan dibantuoleh Sjahrizal, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengan didampingi oleh PenasehatHukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Hakim Ketua MajelisKorupsi sebagai anggota Tid. Ttd.John Dista, S.H., Cokorda Gede Arthana, SH., M.H.

penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari2014 sampai dengan 14 Februari 2014;3 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejaktanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;4 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejaktanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;5 Penuntut Umum pada penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2014 sampaidengan tanggal 5 Mei 2014;6 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTernate sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;7 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ternate sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus2014;9 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utaramasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengandidampingi Hakimhakim anggota, NAHRA HUSEN, SH sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAttd ttdMAMAN M AMBARI, SH, MH. ZAID UMAR BOBSAID, SH.MHttdDr.

H.ANSORI, SH, MHPANITERA PENGGANTIttdNAHRA HUSEN, SH.SALINAN RESMIINI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADAPENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAPANITERA,AGUNG RUMEKSO .SH.M. Hum.NIP.19580819 198103 1004.

DEDI SUNARDI, MBA;Foto copy Surat Penetapan Tersangka Nomor: 06/Q.3.12/Fd.1/11/2018tanggal 23 Nopember 2018 atas nama SUKIRNO PRASETYO;Foto copy Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), untuk kasusdugaan Tipikor Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat SukorameDesa Tegalrejo di Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru TA. 2017atas nama SUKIRNO PRASETYO tanggal 8 Mei 2019;Foto copy Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), untuk kasusdengan Nomor Penetapan Tersangka: 05/Q.3.12/Fd.1/11/2018 tanggalHalaman

.5.000,00(lima ribu Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Penuntut Umum menyatakanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2020 dan permintaanbanding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan dengan seksama kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 April 2020 sebagaimana ternyatadari akta pemberitahuan Pernyataan banding Nomor:2/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Pengadilan Tindak pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 April 2020, memoribanding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 6 April 2020;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telahdiberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umumdan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat PaniteraPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasintanggal 3 April 2020 Nomor: W15.U1/1015/Pid/Tipikor

/IV/2020 dan Nomor:W15.U1/1016/Pid/Tipikor/IV/2020 Perihal : Mempelajari Berkas PerkaraHalaman 38 dari 50 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT BJM(inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat HukumTerdakwa ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukanUndangundang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapatditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca danmemperhatikan

No. 1864 K/Pid.Sus/20145Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:401Menyatakan Terdakwa TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanPrimair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan

negara dan dilelang, yang selanjutnya akan diperhitungkan sebagaipembayaran uang pengganti;9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu No. 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 20 Agustus 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:44e Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat PertamaNo. 51/Pid.B/Tipikor

TITI SUMANTI,berlokasi di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara;65 Sebidang tanah seluas 43.684 m2, terletak di Desa Pasar Kerkap, KecamatanAir Napal Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Sertipikat Hak Milik No.00366, tanggal 26 November 2012, atas nama TITI SUMANTI;Dikembalikan kepada Terdakwa TITI SUMANTI;9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatbanding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/ Tipikor

Tipikor/2013/PN.Bk1 tanggal 30 April 2014, menurut hemat Majelis HakimTingkat Banding adalah terlalu berat, karena yang berperan paling aktif dansebagai penentu kebijakan sejak diadakannya pembentukan Panitia LelangPengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 adalah saksi M.ZAIRIN, SE., MM., Bin H.

No. 1864 K/Pid.Sus/2014Bengkulu No. 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 20 Agustus 2014 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkandan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana

cee cee aeeeeeenee Rp. 100.000,00PNBP.......... 0c. cee cce eee cee cee cee ceeeseneneeees Rp. 5.000,00Me@teral oo. cee cece cece cece ec eeceeeeeeaeeenaes Rp. 6.000,00ROEGAKS) rpc ress tummies 126 ini eerie ca Rp. 5.000,00Jumlah Rp. 196.000,00Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bna(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ Ill /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Muslem AR (Pemohon).Banda Aceh, Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Hal 9 dari 8 hal No 68/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001. Hal 10 dari 8 hal No 68/PID SUS/2020/PT MKS

MUZAKIR H, S H.MH.Perincian Biaya : Biaya Pendaftaran =Rp. 30.000,00 Biaya ATK/Pemberkasan = Rp. 50.000,00 Panggilan = Rp.100.000,00PNBP =Rp. 5.000,00 Redaksi =Rp. 5.000,00 Materai =Rp. 6.000,00Jumlah = Rp.196.000,00(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor: W1.U1/ /HK.02/ XI /2018.Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Imam Hidayat (Pemohon).Banda Aceh, 13 November 2018.PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAPBrestaBivyENDIcsH94/Pct.p/2018/PN Bna, Hal

Mamuju atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak PidanaKorupsi SulSel Bar yang berkedudukan dimakassar berdasarkan UU RI.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan berdasarkanKeputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Makassaryang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenang memeriksadan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi

No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan17berdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor Pada PengadilanMakassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atauorang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatanUmum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengajamemalsu bukubuku atau

No.46 Tahun 2009 Tentang PengadilanNegeri Tipikor dan berdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan TipikorPada Pengadilan Makassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Baratyang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsitelah turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatanpercobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukanTindak Pidana Korupsi , Perobuatan tersebut dilakukan oleh

Oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdari tanggal 12 Juli 2013 s/d. tanggal 10 Agustus 2013;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang dari tanggal 11 Agustus 2013 s/d. tanggal 9 Oktober 2013;5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang dari tanggal 10 Oktober 2013 s/d. tanggal 8 Nopember 2013;6.

Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 9 Nopember 2013 s/d. tanggal 7 Desember 2013.Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG: 1Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.

LuisBalun, S.H dari POS BAKUM KOTA KUPANG berdasarkan Penetapan Hakim KetuaMajelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juni 2013 Nomor 05/Pen.PH/PID/2013/PN.KPG;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;Setelah membaca: Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Juli 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim; Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TindakPidana

ZULHAM SALIM, SH, para Advokat berkantor padaKantor Advokat & Konsultan Hukum RHAFAMOUS beralamat kantor di JalanSukarno Hatta Nomor 42 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggaltertanggal 25 Januari 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 Januari 2012, dengan Nomor : 28/SK/PID/201 2 5 722222 n2 nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nce nnn nnn nnn nnnePengadilan Tipikor tersebut ;Telah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.01/Pid.sus/2012/PNPBR, tanggal, 20 Januari 2012 tentang penunjukanHalaman dari 154 halaman Putusan No. 01/Pid.Sus/2012/PN. PBRMajelis Hakim untuk memeriksa perkara.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerinomor 01/Pid.sus/2012/PNPBR, tanggal 25 Januari 2012 tentang PenetapanhariSurat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPekanbaru tanggal 19 Januari 2012 Nomor : B01/N.4.10/Ft.1/01/2012,meliputi berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya ;Dakwaan Penuntut Umum, Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, PendapatPenuntut Umum serta Putusan Sela dalam perkaraTelah mendengar keterangan Saksisaksi dan

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 29 September 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umumtersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., tanggal19 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut:Hal

No. 329 K/Pid.Sus/2017(lima puluh juta rupiah) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyakarena telah menjatuhkan pidana denda di bawah minimal yaitu sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 29September 2016 yang membatalkan

48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jikabeberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau) kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara jika beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan

Halmahera Utara atau setidaktidaknya tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau orang selainpegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umumsecara terusmenerus atau untuk sementara waktu dengan sengajamenggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannyaatau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

PUTUSANNo. 34/TIPIKOR/2013/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : UTAMI DEWL, S.T.Tempat lahir : SlemanUmur/Tgl.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No: 34/ TIPIKOR/2013/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini ;2s Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 19 Agustus 2013, Nomor No. 17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk3. Surat Dakwaan Penuntut Umum ~WNo. Reg.

Putusan No. 1740 K/PID.SUS/2016melakukan audit untuk menentukan adanya besar kerugian negara terhadapsuatu tindak pidana korupsi akan tetapi Penyidik pada Kejaksaan NegeriSoasio Tidore dalam perkara a quo telah menghitung adanya dugaan besarkerugian negara dalam perkara tersebut ini hanya bersandar pada hitungantata los Penyidik Kejaksaan Soasio Tidore sendiri, padahal kejaksaan dalamperkara Tipikor Jaksa dapat sebagai Penyidik dan juga sebagai PenuntutUmum, namun Jaksa tidak diberi kewenangan sebagai

lembaga atau badanauditor untuk menghitung adanya kerugian negara dalam perkara tipikor;3.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan hal manasudah secara resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melaluiInspektorat Kabupaten Halmahera Timur dengan surat telah memberitahukan/melaporkan kepada BPK Republik Indonesia Perwakilan MalukuUtara dengan segala tembusannya, dengan demikian jelas terlihat bahwaPemohon/Terdakwa dalam perbuatannya tidak mempunyai niat sama sekaliuntuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itupertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) BagiMasyarakat dalam Kabupaten Aceh Utara, bersamasama dengan saksi Ratna MurtiniBendahara pada Puskesmas Langkahan (Terdakwa dalam berkas terpisah) di antarawaktuwaktu di dalam bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011,atau setidaktidaknya pada suatu waktuwaktu pada tahun 2011, bertempat diPuskesmas Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tipikor

No. 2125 K/Pid.Sus/2014Puskesmas Langkahan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tipikor Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor : 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27Oktober 2011 Nomor : W1U/1479/HK.01/X/2011 tentang pemeriksaan perkara TindakPidana Korupsi yang berwenang