., Jabatan Kepala SubBagian Perundang undanganSekretariat Daerah KabupatenKapuas, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal dijalan Pemuda Km 5,5 No. 1 KualaKapuas berdasarkan surat kuasakhusus No. 181/445/HUKUM tanggal30 Maret 2009.

;Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/20173. Purihitajati Widodo, S.H., M.H.;Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan danPerikanan;4. Moh. Hosni Mubarak, S.H.;Kepala Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Tangkap,Pengolahan dan Pemasaran, Biro Hukum dan Organisasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan;5. Mukti Ali, S.H.

., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;5. GABRIEL H. PURBA, S.H., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;6. JON SAIMA DAMANIK, S.H., Jabatan Staf SubBagian Hukum dan Orta Setda Kab. Tapanulitengah, alamat JI. Dr. F. L. Tobing No. 18 Pandan;Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil PemerintahDaerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan;7.

., Jabatan Kepala SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;3) M. LUHULIMA, S.H., Jabatan Staf Sub BagianFasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukumdan HAM Sekretariat Kota Ambon;4) TATY H. RAHARENG, S.H., Jabatan Staf SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;5) M.

., Jabatan Staf SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;7) ALEXANDER F. da COSTA, S.H., Jabatan StafSub Bagian Perundangundangan SekretariatKota Ambon;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada PemerintahKota Ambon, beralamat di Kantor Pemerintah KotaAmbon, Jalan Sultan Hairun No.1 Ambon, ProvinsiMaluku, domisili elektronik: jacko123440@yahoo.com;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,RIFALLY AZHAR, S.E., M.Si.

Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUNJKT.11.LZ.13.adanya Nomor Surat dan tanggal, untuk menerima Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia A quo;Bahwa, mengutip Keputusan Menteri Keuangan A guo, Penggugatdirekomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin karena pada saatmenjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internalsekaligus sebagai Pejabata penandatanganan Surat PerintahMembayar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama PekanbaruSenapelan, karena telah melakukan perbuatan berupa:... telah melanggar

Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003)Penata Tingkat (Golongan III/d) Kepala Kantor Pelayanan,Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri pada KantorPelayanan Pajak Pratama Bengkalis, direkomendasikan untukdijatuhi hukuman disiplin karena pada saat menjabat sebagaiKepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sekaligussebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayarpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelantelah melakukan perbuatan berupa:1) Bersikap tidak jujur, tertib dan cermat

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Objek Sengketa telah menguraikanwaktu terjadinya pelanggaran, yakni pada saat Penggugat menjabatsebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sekaligussebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada KantorPelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan ;5. Lebihlanjut, hubungan antara perbuatan pelanggaran dengan ketentuanyang dilanggar juga telah dijelaskan dalam konsiderans menimbangtersebut.

Sukendar : Kepala Subbagian Bantuan Hukum ;6. Fahresha Muchtar: Kepala Subbagian BantuanHukum II7. Moch. Sapto Setiawan: Kepala Subbidang UsahaEnergi, Logistik Kawasan dan Pariwisata lia1;8. Annisa Siswanti : Analis Hukum;9. Yogi Sayogi P : Analis Hukum;10. Anton H.G.

,Kepala Subbagian SengketaHukum dan HAM pada BiroHukum Setda Provinsi JawaTengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang jHalaman 2 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.SmgNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAGUS CAHYONO,SH:;Kepala Subbagian BantuanHukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9QSEMALANG j=n neeIRA KUSUMA DEWLSH;Staf pada Biro Hukum SetdaProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:"48. (1) Tunduk pada subbagian (6), nilai pabean atas barang adalahnilai transaksi barang jika barang tersebut dijual untuk ekspor ke Kanadakepada seorang pembeli di Kanada dan harga yang dibayarkan atauyang harus dibayar atas barang dapat ditentukan...(4)Nilai transaksi ditentukan dengan memastikan harga yang dibayarkanatau seharusnya dibayar untuk barang tersebut pada saat barang dijualuntuk ekspor ke Kanada dan dengan menyesuaikan (5) Harga yangdibayarkan

atau harus dibayar sesuaidengan subbagian;(5) Harga yang dibayarkan atau harus dibayar dalam penjualan baranguntuk ekspor ke Kanada disesuaikanHalaman 26 dari 38 halaman.

Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan HERI SUSANTO, SH,KepalaSub Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman SIGITPRAMULIANTO,S.Sit.Staf Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Sleman,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret2012 ,Tergugat Vv datang menghadap diwakili kuasanya HERYDWIKURYANTO,SH.M.Hum,Kepala Bagian Hukum Setda ,Kabupaten Sleman, DEDIWIDIANTO,SH,M.Ec.Dev,M.Ec Kepala Subbagian

Bantuan Hukum SetdaKab.Sleman,C.WIBISONO TANGGONO,SH Staf Subbagian Bantuan HukumSetda,Kab.Sleman,ARIS JUNI KURNIAWAN,SH.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;3. GREGORIUS RENRUSUN, S.H., jabatan KepalaSub Bagian Peraturan PerundangUndanganBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;4. T. L. U. KOEDOEBOEN, S.H., M.Kn., Kepala SubBagian Informasi dan Dokumentasi Hukum BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenMaluku Tenggara ; 5.

LAB. 5680/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat danditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra.Fitryana Hawadan Filantari Cahyani, A.Md yang bertindak sebagai pemeriksa pada SubBagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabayadengan nomor barang bukti 11250/2020/NNF yang disita dari dalampenguasaan terdakwa maka diperoleh kesimpulan : 11250/2020/NNF seperti tersebut dalam (lI) adalah benarKristal Matamfetamina terdaftar dalam golongan nomor urut 61Lampiran

dalammenerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampauibatas kewenangan judex facti dalam memeriksa dan memutus perkara,oleh karena itu permohonan Pemohon Kasasi, tidak memenuhi syaratdan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253Ayat (1) KUHAP dan karena itu harus dinyatakan ditolak;Bahwa namun demikian pertimbangan hukum dan putusan judex facti aquo masih perlu diperbaiki karena ternyata Terdakwa Jafaruddin, S.Pd.bin Adam sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Staf pada SubBagian

., perincian penggunaan kas untuk pemeliharaan jalanSalibabuBitunuris, jumlah menurut PA Rp.5.826.800.000, jumlahSPM Rp.1.048.824.000, SPJ BT/PK Rp.1.048.824.000, tertanggalMelonguane 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Verifikasi N.M.P. Awaeh, BckU ;Hal. 10 dari 46 hal. Put.

tertanggal Melonguane 26 Juni 2006 ;Chek List Pengeluaran Kas Melonguane tanpa tanggal yangditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Arie J.Wua, SE ;Pengesahan Belanjia Modal (BM) yang terpakai bulan JuniBadan/Dinas dan Satuan Kerja Kimpraswil TA.2006 Pemegang KasJ.Gagola, SE., perincian penggunaan kas untuk pemeliharaan jalanSalibabuBitunuris, jumlah menurut PA Rp.5.826.800.000, jumlahSPM Rp.1.048.824.000, SPJ BT/PK Rp.1.048.824.000, tertanggalMelonguane 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian

menjadi 16 hari kerja dan 113 menit, sehinggajika ditotalkan jumlah ketidakhadirannya yaitu selama 83 hari kerjadan 113 menit;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terhadap pelanggaran disiplintidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpaalasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja sejak bulan Januarisampai dengan bulan Desember 2016, Penggugat telah dilakukanpemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan dengan surat panggilanKepala Subbagian

Saksi HARWANTI NINA S., kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Delima IV/I/3, Rt. 018/003, KelurahanMalaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, yang memberikan keterangandibawah sumpah menurutagamanya dan menyatakan tidak ada hubungankeluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat, yang pada pokoknyamemberikan kesaksian sebagai berikut:Bahwa Saksi bekerja ditempat yang sama dengan Penggugat maupundengan Saksi Welly Alfian dalam ruangan kerja yang sama pada SubBagian Program pada

Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang menguasai dan mengerjakandaan memelihara tanah sebagaimana posita angka 1 di atas tidakpernah mengajukan permohonan Sertifikat dan ketika Penggugathendak mengajukan permohonan pendaftaran Hak kepada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 9 November 2015alangkah terkejutnya Penggugat setelah mendapat informasi dari salahseorang petugas subbagian pada Kantor Pertanahan KabupatenLombok Timur bernama Arif (nama panggilan) bahwa ternyata di atastanah

dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diutamakan memiliki Kedekatan dengan Anak;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat tertanda P1,P5,P6,P7,P8,P11 dan P12 serta keterangan Para Saksi bahwa diketahuibahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berusia 53(lima puluh tiga) tahun yang sehat secara fisik maupun mental, serta tidakmemiliki catatan melakukan tindakan kriminal, bekerja sebagai seorangPegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Kokar dengan jabatan Kepala SubBagian

NTB), FATIMAH RITAWATI SIREGAR, SH.M.Si(Kabag Bantuan Hukum dan HAM), dan AANG RIZAL ZAMRONI, SH.MH (Kepala SubBagian Sengketa Hukum) beralamat dijalan Pejanggik Nomor 12 Mataram berdasarkanSurat Kuasa Khusus dari Dr.TGH.M.ZAINUL MAJDI, Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor:180/52/KUM Tanggal 27 Januari 2017, dan HENDRIK SELALAU, SH., GEDEGUNAWAN WIBISANA, SH., MANSHUR, SH. KETUT KASNA DEDI, SH.

Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pegawai Staf sampaitahun 2005:Pada Tahun 2006 saya pindah tugas pada Dinas Sosial KabupatenBengkulu Utara sebagai Kasi Rehabilitasi anak nakal, korban, danbekas hukuman sampai dengan tahun 2008 (PPTK RehabilitasiSosial);Pada bulan Januari 2009 saya pindah tugas dari KabupatenBengkulu Utara pindah ke Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaiPegawai Staf pada Sekretariat Pemerintah Daerah KabupatenBengkulu Tengah;Pada bulan Pebruari Tahun 2009 saya dilantik sebagai Kepala SubBagian

., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;Halaman 2 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.7. FINNA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian AdvokasiIVA Kementerian Keuangan;8. SHANTI, S.H., LL.M., Jabatan Pelaksana pada Sub BagianAdvokasi IVA Kementerian Keuangan;9. DWIGHT UM PAKAYA, S.H., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;10.

., Jabatan Pelaksana pada SubBagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;11.

Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp2.000.000,00 ; Rp58.000.000,00Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran

Nomor 2508 K/Pid.Sus/2015 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas kesehatan.Terdapat rincian

Penggunaan Dana an Tidak Dapatg9 vn P Rp58.000.000,00 Dipertanggungjawabkan (12) Bahwa Terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidakpernah membuat dan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun2011 per triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengantembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe,sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentangMekanisme pembayaran kepada fasilitas