cambuk;Bahwa apabila mengacu pada peraturan perundangundangan mengenai sistem peradilan pidana anaksebagaiman disebutkan dalam Pasal 66 Qanun Jinayatmaka ketentuan a quo secara langsung berbenturandengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang berbunyi:(Vide Bukti P9)(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:f. pidana peringatan;g. pidana dengan syarat:4) pembinaan di luar lembaga;5) pelayanan masyarakat; atau6) pengawasan.h. pelatihan kerya;. pembinaan dalam lembaga; danj. penyara.(2) Pidana tambahan terdin

Prima Karsa Niaga Rasa danhal inipun dikuatkan dengan bukti P5 ;Menimbang, bahwa termhadap bantahan berupa bukti yang terdin dari TI5S/d 1133 merupakan bukti surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat yangmasingmasing mempertahankan haknya karena masalah sengketa tanah ini ;Ad. 3.

Lestari yang diberkan kesembilan anaknya yang terdin darPenggugat (Budi Prayogi), Koentomo Boedianto, Harjani Kusuma Dew(Tergugat ll), Budi Prasadja, Ega Andayani, Budhi Prayitno, Ega Rosita(Tergugat IV), budhi Prasetyo dan Aloysua Ega Devita.

dariKelurahan Tangkerang yang merupakan bagian dari Kecamatan Bukit Rayadimekarkan hingga saat ini menjadi bagian dari Kecamatan Marpoyan Damaiberdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan TenayanRaya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, yangmenyatakan:Wilayah Marpoyan Damai yang berasal dari sebagian wilayah KecamatanBukit Raya sebagian wilayah Kecamatan Sukajadi dan sebagian wilayahKecamatan Tampan terdin

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harla yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharla bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Padt.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidakHal. 124 Putusan Nomor 161/Padt.G/2015/PA Mrs.tercantum dalam putusan Nomor

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selamaikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian MNomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 27 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidaktercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sebab obyektersebut tidak

Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. bandingPasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusantersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.Hal. 6 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan dan banding administratif;c. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepadapejabat yang berwenang menghukum;d. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada badan pertimbangan ASN;e.

ayat (3) dan ayat (4)dapat dibentuk Tim Pemeriksa;(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridan Atasan Langsung, Unsur Pengawasan dan UnsurKepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang PedomanPenjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagiPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, telah secarategas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa:(1) Tim Pemeriksa terdin

Memiliki hak penuh dengan Kuasa Jual dariPIHAK KEDUA sebanyak 34 (tiga pulun empat) unit perumahan yang terdin dan :30 (tiga puluh) unit perumahan, dst, 4 (empat) unit perumahan type50 dst..Bahwa demikian pula selanjutnya terkait dengan dalil gugatanPenggugat angka Romawi Ill 10 (Sepuluh) yang menyebutkan darisertifikatsertifikat tersebut di atas sebanyak 22 (dua puluh dua)sertifikat dititipbkan di Notaris Tjahjo Indro Tanajo, SH, yaitu (Tanda Bukti Vill),hal ini adalah juga SAH karena merupakan

PENDAFTARAN MEREK PENTAKOSTA NOMOR IDM000461745BERTENTANGAN DENGAN HUKUM21.22.Bahwa selain pihak Penggugat tidak memiliki hak dan wewenangbertindak untuk dan atas nama Gereja PENTAKOSTA termasuk untukmendaftarkan Merek PENTAKOSTA pada tanggal 19 Oktober 2012,pendaftaran Merek PENTAKOSTA bertentangan dengan Pasal 2 ayat(3) UU Merek yang mengatur sebagai berikut:Merek yang dilindungi terdin atas tanda berupa gambar, logo, nama,kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensidan/atau

No. 857 K/Pid.Sus/2015Menurut Pasal 1756 KUHPerdata misalnya menyebutkan: utang yangteyadi karena peminjaman hanyalah terdin atas jumlah uang yang disebutkandalam persetujuan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa utang sejumlahuang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) sesuai yangdisepakati, dan telah dibayarkan secara keseluruhan sejumlah uang tersebutmelalui Bank Papua Cabang Manokwari, kendati dengan cara menyicil sesuaiperjanjian.

masyarakat yang merasadirugikan terlebin dahulu) mengajukan upaya administrative sebelummengajukan gugatan a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2)dan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi pemerintahan, yaitu :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

upayaadministratif terkait dengan penerbitan dan/atau tindakan yang menjadi ObjekSengketa, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan UndangUndangRI Nomor 30 Tahun 2014;Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan;Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

Pemeriksa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2)PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan argumentasihukum sebagai berikut:Halaman 24 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUNJKTMenurut Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapatdibentuk Tim Pemeriksa; Menurut Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut:Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan;Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang

(dengansengaja).Ditinjau dari sifatnya Kesegajaan terdin dari : Dolus molus yaitu dalam hal seseorangmelakukan sesuatu tindakan (Tindak Pidana) tidak saja menginsyafi bahwa tindakaannya itu dilarangoleh undangundang dan diancam pidana. KLOURLOOS BEGRIP atau kesengajaan yang tidakmempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu findakan (Tindak Pidana) tertentu,cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.

Dalam halPasal 10 Peraturan Daerah (PERDA) 16 Tahun 2011 tentangpengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, isinya : Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah Warga NegaraIndonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelahmendengar perimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.jo.Pasal 12 Peraturan Walikota Bogor (PERWALI Nomor 49 Tahun2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah AirMinum Tira Pakuan Kota Bogor, isinya : (1) Direksi terdin dan 1(satu) orang Direktur

Tan Barakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa di batas sepadan suku Panyalai ada pandam perkuburan sukuPanyalai yang terletak di Guak Ligi Jorong Mudiak Nagari Jaho;Bahwa di dekat pandam perkuburan suku Panyalai ada sawah yang terdin dari3 (tiga) piring yaitu satu sawah besar dan dua sawah kecil;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah yang terletak di dekatpandam perkuburan suku Panyalai tersebut sekarang;Bahwa saksi pemah dimintai tandatangan batas sepadan

dikenal dengan sertifikat hakmilk Nomor 33 Gambar situasi tanggal 12 Maret 1976 No.18/1976 adalahmasih harta pusaka tinggi kaumnya penggugat, dalil gugatan penggugat manaadalah tidak benar dan Tergugat A.1, B dan E membantahnya dengan alasanbahwa objek perkara atau tanah seluas 2.709 M2 tersebut bukan hartapusaka tinggi kaum penggugat (kaum DT.Larai Basa) dan penggugat tidakberhak atas objek perkara tersebut, akan tetapi objek perkara seluas 2.709 M2diatas adalah sah MILIK dari 3 (tiga) orang yang terdin

delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dan Terdakwamelakukan penggelapan bersama Raymond H.D.Silitonga dengan cara padasaat salesmen Saksi yaitu Robby Pardede berada di Samosir disuruh terdakwauntuk mentranfer uang kepada rekening Raymond H.D.Silitonga dan untukmembuktikan uang yang ditransfer Robby Pardede;Bahwa Saksi mengetahui ada uang perusahaan CV Prima ditransfer kerekening Raymond H.D.B.Silitonga adalah berdasarkan buktibukti transfer yangada pada Saksi atlas nama rekening Raymond H.D.Silitonga terdin