PA.Skgmembuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawanhukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluakan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugatsebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi sebagaimana telah terurai padaduduk perkaranya;Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut bersifat partai

Tindakan Penggugatmemasukkan Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini bertentanganHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT TJKdengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Olehkarena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima;DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;2.

beralasan, yaitu sertifikattanah yang akan dibebani sita jaminan sejak semula jelas tercatat atas namaorang lain Hak Milik No. 493 atas nama pemegang hak Ilda Bagus Ambara Putra,Hal 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.Bth/2016/PN Dps21dan bangunan Toko Quick Silver yang dibebani sita jaminan, jelas terbukti bahwaruang dan bangunan lantai satu sejak lama adalah hak sewa milik pelawan,sehingga perolehan barang tersebut oleh pelawan pihak ketiga adalah sahmenurut hukum ;.Bahwa prinsip kontrak partai

yang Terdakwa dengar jamu tawon Sakti, Afrika Black Antdan As Salam memang tidak boleh beredar, untuk Pi Kang Shung Terdakwamasih ragu boleh atau tidak beredar, sedangkan Untuk Jamu As Salam anAfrika Black Ant Terdakwa tidak menjualnya lagi dan mau Terdakwakembalikan kedistributornya;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

Bahwa Terdakwa membuka toko obat Tantowi tahun2006, dan menjadi Apotek Tantowi sampai Juli 2016 dan sekarang menjaditoko obat Tantowi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihakyang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obattradisional atau jamu tersebut;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

macam obat tradisionaltanpa izin edar di toko obat Tantowi dan di gudang di belakang toko obat Tantowiyaitu Kios Nomor 22;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihak yangberwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obat tradisionalatau jamu tersebut, dan Terdakwa masih menjual obat tradisional karena banyakdicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan dari menjual TawonSakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika Terdakwa menjualnya dalam jumlahbanyak / partai

Terhadap pihak Ketiga Akta Oetntik mempunyaiKEKUATAN BUKTI BEBAS, artinya penilainnya diserahkan kepada kebijaksanaanhakim (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macan, yaitu AKTAAMBTELIJK dan AKTA PARTAI. Akta Ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat108 yang diberi wewenang untuk itu, dengan nama pejabat menerangkan apa yang dilihatdan dilakukannya.

Akta Partai yaitu Akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan namapejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihakpihak yangberkepentingan mengakui keteranganketerangan dalam akta itu dengan membubuhkantanda tangannya (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis AbdulkadirMuhammad, S.H. Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Pada tiaptiap Akta Otentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaituKEKUATAN BUKTI LAHIR, KEKUATAN BUKTI FORMIL dan KEKUATANBUKTI MATERIEL.

Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Kekuatan bukti materiel, di sini menyangkut kebenaran isi akta oetntik itu.Artinya apakah benar bahwa yang tercantum dalam akta otentik itu seperti menurutkenyataan (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiel dan merupakan alatbukti sempurna.

Sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukanoleh pihakpihak dan diakui oleh pihakpihak dan pejabat menerangkan seperti apa yangdilihat, diketahuinya dari pihakpihak itu. Tetapi pada akta ambtelijk tidak selaluterdapat kekuatan bukti materiel artinya setiap orang dpat menyangkal kebenaran isiakta otentik itu, asal dapat membuktikannya.

hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dariDistributor yang menunjuknya sesuai masingmasing jenis pupukbersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai

Perbuatan hukum yang dilakukanoleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasanmemperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawabpengurus secara tanggung renteng;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Anggaran Rumah TanggaYayasan Perguruan Wahidin yang mengatur tentang Fungsidan Tugas Pembina, yang dapat dijadikan sebagai alasanyang sah bagi Pembina untuk memberhentikan organyayasan diatur pada Pasal 6 ayat (4) dan (5) yang berbunyi:Ayat (4) : Memberhentikan para organ yayasan yang turutterlibat dalam Partai

Bahwa tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihaktereksekusi/ PELAWAN, pada hakekatnya untuk menunda ataumembatalkan eksekusi dengan jalan memohon putusan penundaan ataupembatalan esksekusi yang telah dilaksanakan;Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihaktereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG harusdisesuaikan dengan "asas kasuistik" dan "asas eksepsional".

Bentuk kompensasi Tergugat atas kasuskasustermaksud adalah (bukti P4); Tidak memprovokasi melalui mass media atau organisasi partai politik; Turut membantu menyelesaikan pembuatan suratsurat ijin/sejenisnya; Tidak dibenarkan dikerjasamakan LSM atau organisasi sejenisnya;Bahwa permintaanpermintaan dari Tergugat termaksud tentu saja tidakdapat diterima dan tidak disetujui oleh pihak Penggugat.

Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat telah bertentangan denganprinsip partai kontrak sebagai diatur dalam Pasal 1340KUHPerdata(BW )Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antarapihak yang membuatnya , dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugattelah keliru,dan perjanjian tersebut adalah dibawah tangan dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. (Niet OntvankelijkeVerklaard);B.

dari temanteman terdakwa tidak melakukanpengrusakan tetapi sampai saat ini juga tidak ada informasi pelakupengrusakan yang sebenarnya;Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG pernah mendengar adaperselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kuranglebih dua setengah bulan yang lalu yang pada waktu itu ada kader PDI Pdianiaya oleh segerombolan orang kemudian permasalahan di Jogjatroniktersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnanmengenai penganiayaan tersebut;dari Partai

SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugat untukmewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuat akta tanah)yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas atas tanah, yangditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit (PK) dan akta pemberianhak tanggungan (APHT), karena tidak ada SKMHT, olehnya tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadapobyek aquo dalam mengalihkan hak;Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai

minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izindari pihak KPUD Dairi;e Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi; Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;e Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang;e Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

Bahwa pemilik kantor Firma Hukum Victoria selainberprofessi sebagai Advokat / Kuasa Hukum Penggugat dariRekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Orang yang sangat sibuk sebagaiKetua Umum Partai PDRIS, sehingga dengan adanya gugatan ini, danharus dibela oleh Pariban / Kerabat Penggugat Rekonpensi / Tergugat IIKonvensi dari Jakarta, maka semakin besarlah nilai kerugian materil &Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konvensi;11.

Fotokopi Akta Pendirian Partai Demokrasi Rakyat IndonesiaSejahtera Nomor 3 tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T211;12. Fotokopi Sampel Rapid Antigen atas nama KamarudinSimanjuntak, selanjutnya diberi tanda T212;13.

membuat keputusan yang menguntungkandiri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadapwarga dan/atau golongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,menerima uang, barang, dan/atau jasa daripihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai

Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatHalaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana;8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur, PNSdiberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana;9. Bahwa selain itu dalam penerbitan Objek Gugatan, Penggugatmemuat dasar hukum ketentuan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan;10.

Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

berencana;Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Penyitaan sejumlah barang bukti sebagaimana diurai dan termaktubdalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 06Agustus 2014.Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai tersangkaoleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lainberupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan dirisebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak dapatmencalonkan diri pada berbagai jabatanjabatan politik dan publik lainnya.Juga telah terjadi pemblokiran rekening

Bahwadengan bukti dan fakta tersebut di atas membuktikan bahwa berkatkerjasama antara PDAM Kota Makassar dengan PT.Traya tidakhanya telah memberikan keuntungan yang besar tetapi juga telahmemperoleh sejumlah penghargaan seperti tersebut di atas.Bahwa sebagai akibat adanya penetapan Pemohon sebagai Tersangkaoleh Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, antara lainberupa hilangnya hak politik Pemohon karena harus mengundurkan dirisebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan tidak

yang menyatakanbahwa proses penyitaan tidak sah adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.TIDAK ADA KAUSALITAS HUKUM YANG NYATA ANTARA KERUGIANYANG DIALAMI PEMOHON DENGAN TINDAKAN PENYIDIKAN DANPENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHONTERHADAP DIRI PEMOHON.47.Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 78angka 8Surat Permohonan yang pada pokoknya menyatakan penetapanPemohon sebagai tersangka telah menimbulkan kerugian bagi Pemohonyaitu hilangnya hak politik Pemohon sebagai Ketua DPD Partai

Faktanya, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikansurat yang berisikan perintah, anjuran, atau usulan agar Pemohondiberhentikan dalam kedudukannya pada jabatan tertentu termasuksebagai Ketua DPD Partai Demokrat ataupun jabatanjabatan politiklainnya;49.Bahwa mengenai pemblokiran rekening Pemohon, Termohonmelaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkanPasal 12 ayat (1) huruf (UU KPKyang menyatakan:Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutansebagaimana

Bahwa penetapantersangka yang terlalulama sejak ditetapkansebagai tersangka tanggal7 Mei 2014 dan sampaisekarang belum dilakukanpemeriksaan, merupakanhak tersangka mendapatpemeriksaan segeramenimbulkan kerugianbagi Pemohone Bahwa ditetapbkannya Pemohon sebagai tersangka olehTermohon, Pemohon kehilangan hak politik Pemohon yang harusmengundurkan diri dari sebagai Keta DPP partai DemokratSulawesi Selatan, dan tidak dapat mencalonkan diri dalamberbagai jabatan jabatan politik.Menimbang bahwa Pemohon

JERO JANGOL yang sebagai anggotaDPRD Propinsi Bali dari partai Gerindra dan juga ketua umum OrmasBaladika Bali, yang juga tinggal di komplek areal lokasi penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, yang mana pada saat penangkapanterdakwa RAHMAN dan SUMIATI, ketika Terdakwa dan teammenggeledah rumah dan kamar JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, SH Als.JERO JANGOL jendela kamarnya terbuka dan diperkirakan JRO GEDEKOMANG SWASTIKA, SH Als.

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai