CAK MIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;3.

CAK MIP terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratankeamanan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuaidakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAHUL HUDA Als.

Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatanterdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa MIFTAHUL HUDA Als CAK MIP telah meniual pil LL kepadaAHMAD WARDANI

JombangDANI membeli pil LL sebanyak 100 butir seharga Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah),bahwa kemudian berhasil diamankan terdakwa serta barang bukti antara lain : 1(satu) buah plastic klip brisi 4 (empat) butr pil LL, uang tunai Rp 10.000, (Sepuluhribu rupiah) dan (satu) buah HP merk ASIAFONE, bahwa terdakwa adalahseseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian atau ilmukesehatan dan bukan pula seorang tenaga kesehatan sehingga terdakwa tidakberhak untuk mengedarkan sediaan farmasi

Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah danperedarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengandokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanyadapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UU R.I.

CAK MIP telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu;2. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;3.

SURYANTO,S.Si,Apt,MM dan NIRYASTI, Ssi,Msi selaku pemeriksa Laboratorium forensicCabang Palembang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdahtar dalamgolongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter padarumah sakit / puskesmas / balai pengobatan atau pedagang besar farmasi, ataupengelola sarana penyimpanan sediaan

farmasi Pemerintah atau setidak tidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkanuntuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan berupa sabusabu yang mengandungmetamfetamin.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Narkotika :ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa Anton Bin Tarzanudin Als Tarzan, pada hariRabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukuk 08.00 Wib, atau

farmasi Pemerintah atau setidak tidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkanuntuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan berupa sabusabu yang mengandungmetamfetamin.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Narkotika :ATAUKETIGA :Bahwa ia terdakwa Anton Bin Tarzanudin Als Tarzan, pada hariRabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukuk 08.00 Wib, atau

Menyatakan terdakwa ROCHMAD bin TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA IJIN EDAR MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di atas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.3.

Menyatakan Terdakwa : ROCHMAD Bin THAMRIN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa ijin edar mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : ROCHMAD Bin THAMRIN dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan.Denda sebesar Rp. 500.000, subsidair 4 (empat) bulan penjara.3.

Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu adalah menggerakan sediaan farmasi yaitu obat, obat tradisonal,dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan tidak memilikiijin edar adalah sediaan farmasi tersebut belum didaftarkan untuk memiliki ijinedar/ nomor registrasi Badan POM.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alaskesehatan yang ti.dak izin edar.Ad.1.

yang terdakwa CAapatkar, dengan menjual menjualtablet jenis HEXYMER warna kuning dan tablet jenis TRIHEXYPHENIDYL per1000 butir yaitu Rp. 200.000, (due rates ribu rupiah).o Bahwa. benar kegiatan Terdakwa tidak ada ijin sama sekali dari dinarkesehatan atau balai POM jawa tengah, Terdakwa menjual obat tersebuttanpa ijin dari pihak berwenang.Menimbang bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut terdakwa telahsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin edarmengedarkan sediaan farmasi

Menyatakan Anak iS telah terbuktsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaansebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa Anak iS pada hari Senintanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 wita atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaktidaknya masih dalamtahun 2015 bertempat di Jalan kebun randi desa Bakau Rt.07 KecamatanPamukan utara Kabupaten kotabaru atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

tanggal 14 Maret 2016 yangdiajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusanPengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 1/Pid.SusANAK/2016/PN Ktb., tanggal 26Pebruari 2016, dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidanaterhadap Terdakwa;Bahwa dalam memutus Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidakmemperhatikan dalam fakta persidangan bahwa Anak MUHAMMAD YUSNIbin ABDUL HASAN sudah sering melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsurunsur tindak pidana yang didakwakan,dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusanPengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.SusANAK/2016/PN Ktb., tanggal 26Pebruari 2016, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraiandan

unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada Anak, karena dipandang sudah tepatdan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbanganHalaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUSANAK/2016/PT.BJMHakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dan PengadilanTinggi berpendapat yang sama dengan Pengadilan tingkat pertama;Menimbang, bahwa dengan demikian Anak telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi

TINENG Bin BASUKI pada hari rabutanggal 21 September 2011 sekira jam 10.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain di bulan September 2011, bertempat di Desa Kedungmaling Kec.Sooko,kab.Mojokerto atau setidaktidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Mojokerto dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatanmana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada awalnya terdakwa OKTATINO

ROHANDI ISA : menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi Ratno Wijayanto telah menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal21 September 2011 sekira jam 10.00 Wib a bertempat di Desa KedungmalingKec.Sooko, kab.Mojokerto karena telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

terdakwa membenarkan.Menimbang, bahwa selain saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telahmengajukan barang bukti berupa : 2 botol putih tempat pil doubel L, buah Hp Nokia 1600, buah HP Nokia 1600, buah HP merk vodstar.Yang dikenal dan dibenarkan oleh terdakwa.Menimbang, bahwaterdakwa di persidangan telah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Polres MojokertoKota karena kedapatan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi

TINENG Bin BASUKIbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTATINO GRAHA als.

TINENG BinBASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana 'Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi .2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda kepada terdakwa sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatidak dibayar diganti pidana1 (satu) bulan kurungan.3.

Menyatakan terdakwa MISBAHUL LUTFI bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISBAHUL LUTFI berupa pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;4.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhiijin edar;Menimbang, bahwa unsur ke2 ini tiap elemen dari unsur ini adalah satukesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan sehingga harus dibuktikanseluruh elemen unsur ke2 tersebut secara kumulatif ;Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 398/Pid.B/2015/PN.JmrMenimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentangpengertian

sengaja (opzet atau dolus) makasemua unsur yang terdapat dibelakang frasa sengaja juga diliputi olen opzet ataudolus atau sengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsurlain yang terdapat dibelakang frasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi ijin edar;Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi syaratsyarat yangditentukan pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan menyebutkan :e Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan~ dilarang = mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat.e Ayat(3) : Ketentuan mengenai

pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 22 September 2014 jam 12.00 WIBsaksi Vivin Mujianto bersama saksi Tri Pomo menangkap Terdakwa dirumahnya diDusun Curah Bamban RT 04 RW 05 Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggulbutir yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan

Menyatakan terdakwa MISBAHUL LUTFI bersalah melakukantindakpidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISBAHUL LUTFI berupa pidanapenjara selama :5 (lima) bulan;3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah), apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan;4.

Sidoarjoatau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) yaitu (tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolahmempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat)dengan caracara

Sidoarjoatau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) (sediaan farmasi danalat kesehatan hanya diedarkan setelah mendapat izin edar) dengan caracarasebagai berikut:Terdakwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekitar jam22.00 WIB sewaktu berada di rumah koskosan didatangi

Mak telah melakukan tindak pidanaTanpa hak mengedarkan obat keras (Ssediaan farmasi) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuryati Al. Mak selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalamtahanan sementara;3. Membayar denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 5 (lima)bulan kurungan;4.

Mak dengan identitas seperti tersebutdi atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan, sebagaimana dalamdakwaan Primair;2. Memidana Terdakwa Nuryati Al.

MAK dengan identitas sepertitersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan, sebagaimana dalamdakwaan Primair;2. Memidana Terdakwa NURYATI AL.

Menyatakan Terdakwa Aom Siswanto Bin Bendot tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2.

Lumajang;Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Lurnajang karenakedapatan menyimpan sediaan farmasi untuk diedarkan/dijual kepada oranglain tanopa keahlian dan kewenangan, berupa obat/pil warna putih logo Ydan pil warna kuning logo "DMP".Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Pasiriandiketemukan baring bukti berupa 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pillogo "Y" (Trihexiphenidyl), 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna Kuninglogo "DMP", dan uang tunai hasil

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;(2). Alat kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yangtidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa,Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Lmjmenyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit sertamemulihnkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur danmemperbaiki fungsi tubuh;(3).

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluranatau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;(5). Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalamrangka memindahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari satu tempatke tempat lain, dengan cara atau moda atau sarana angkutan apapundalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan sediaan farmasidan alat kesehatan;(6).

Kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah bahan yangdigunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus sediaan farmasi danalat kesehatan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal Pasal 98 ayat (2)dinyatakan Setiap orang yang tidak memiliki Keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa, dihubungkan

Menyatakan Terdakwa Aom Siswanto Bin Bendot tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarpersyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalamdakwaan alternatif kedua;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlahRp.500.000.000.00.

Menyatakan terdakwa DANI MULYONO Bin PAIMANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulanDAN denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Jombang atau setidaktidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJombang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 sekirajam 19.00 Wib yang mana terdakwa saat itu berada dirumahnya di Dsn.Sukoharjo, Ds. Pengaron, Kec. Mojowarno, Kab.

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi danalat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Terdakwa mengerti mengkonsumsimaupun mengedarkan pil double L dilarang Pemerintah dan melanggar hukum.Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang farmasi. Terdakwadalam membeli, mengkonsumsi, dan mengedarkan pil double L tersebut tidakmemakai resep Dokter.

yang tidak memenuhistandart dan mutu telah terbukti dan terpenuhi ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhimaka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa DANI MULYONO BinPAIMANitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart dan mutu, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakanbersalah dan dihukum ;Menimbang, bahwa

Menyatakan terdakwa DANI MULYONO Bin PAIMANtelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDART DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 11 (sebelas) bulanDAN denda sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Dengan sengaja tanpa kewenangan dan keahlian menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan

Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106Ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanwonnnn == Bahwa ia terdakwa MAIDI RAHMAN als CANDUL bin BAHRAN padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI

sehingga tidak terjadi adanya Error in persona danterdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupunrohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabansegala perbuatannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur Setiap orang" ini telahterbukti dan terpenuhi menurut hukum;Ad. 2 Tentang unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa mengatakan bahwa terdakwatidak menjual dan hanya memperoleh upah dari Sdr Ratu dan sdr Ratu yang akan menjualobatobatan tersebut, bahwa dalam keterangannya setelah terdakwa membeli obatobatantersebut kemudian terdakwa menyimpannya dalam celana dalam terdakwa di bagian depandengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;Menimbang, bahwa penyimpanan

obatobatan tersebut dalam jumlah yang relatifbesar sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatanharuslah oleh orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian dalam hal ini keahliandalam bidang farmasi;Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan bebas terbatas jenis dexitab dan obatkeras jenis carnophen terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwatidak mempunyai apotek maupun toko obat berijin dan terdakwa mengetahui penjualan danpenggunaannya

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DARWIS terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanamenyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: pabrikobat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasiPemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang UndangNomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.2.

dan sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :e Bahwa awalnya, terdakwa dengan diantar saksiDanang Wibowo, pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2018 sekitar jam 08.00Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.sus/2018/PN KinWib membeli 2 papan (20) butir pil/obat Alprazolam 1 dan pil/obat Atarax 05sebanyak 2 papan (20 butir) di Apotik Sukoharjo, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Sleman.

Obat pembeliandari terdakwa tersebut kemudian diminum oleh saksi Muhammad SyaifulMujab, saksi Febrian Nur Adi Rahmanto dan saksi Danang Wibowo ;e Bahwa tindakan terdakwa menjual pil/obatAlprazolam diatas merupakan perbuatan yang bersifat pribadi karenaterdakwa bukan mewakili pabrik obat, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki Kewenangan untukmenyalurkan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika

, apotek, Sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, rumah sakit dan Lembaga penelitian dan/atauLembaga Pendidikan, pedagang besar farmasi kepada pedagang besarfarmasi lainnya, Apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,rumah sakit dan Lembaga penelitian dan/atau Lembaga Pendidikan ;sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakitpemerintah, Puskesmas dan balai pengobatan pemerintah ;(Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor

pedagang besar farmasi lainnya, Apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah, rumah sakit dan Lembaga penelitian dan/atau LembagaPendidikan ; sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumahsakit pemerintah, Puskesmas dan balai pengobatan pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arie YunantoChristiyatmoko dan saksi Bintoro Iswahyudi serta keterangan terdakwadipersidangan menerangkan pil Alprazolam 1 dan Atarax 0,5 diperoleh terdakwadengan cara membeli di Apotik

Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintan wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.

Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.

Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahhalaman 14 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdwsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika

Menyatakan Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar;2.

Menyatakan Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadiatur dalam Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Primair kami diatas.2.

Kalimantan Selatan atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batulicin, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1).

Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memiliki izin Edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.

Menyatakan Terdakwa SURATMIA Binti SURATMAN tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar;2.

dalam masyarakat, khususnyamasyarakat Indonesia;Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan erat dengan unsur Ad.4yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwamemenuhi unsur ini, maka perlu mMempertimbangkan aturan hukum yang terkaitdengan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diketahui bahwa Narkotika hanyadapat disalurkan oleh Industri Farmasi

, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalamUndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan,Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasimenyatakan bahwa penyaluran Narkotika Golongan hanya dapat dilakukanoleh perusahaan Perusahaan Besar Farmasi milik Negara yang memiliki IzinKhusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan

Kemudian dalam Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut mengaturbahwa penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanyadapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Pihak yang dapat menyerahkanNarkotika dalam bentuk obat jadi tersebut adalah Apotek, Puskesmas, InstalasiRumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan dokter.

Apotek hanya hanya dapatmenyerahkan Narkotika dalam bentuk obat jadi kepada Apotek lainnya,Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dokter,dan pasien.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, Pada ayat (1) dinyatakan bahwapenyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan olehApotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinikdan Dokter.

Pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, Apotek hanyadapat menyerahkan Narkotika dan/atau Psikotropika kepada Apotek lainnya,Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan Dokter.Pihak yang dapat diserahkan atau menerima Narkotika telah diatur secaralimitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, Terdakwa dan saksi Zainul Hasan bukanlah seorang Apotekeratau seorang

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwiki Bagus Firmanto alias Bagus bin Imam Harianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila

alias Bagus bin Imam HariantoPada Hari Kamis tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas(7022019) sekitar Jam 20.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamBulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat Di depan sebuahMusholah SPBU yang terletak di Dusun Kemantren, Desa Mortopuro,Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriBangil, telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an/ ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN BilMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Ad. 1.

Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal ini harus dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakniantara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ ataupersyaratan keamanan, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar khasiat atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur

Menyatakan Terdakwa Dwiki Bagus Firmanto alias Bagus bin ImamHarianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUTOYO Als TOYO Bin SA'IM(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan

Bahwa Pasal 41 Narkotika golongan 1 hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahua tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yangberwenang dalam megedarkan Narkotika Golongan 1 sesuai UURI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pasal 41 Narkotika golongan 1 hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahua tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yangberwenang dalam memiliki maupun menyimpan Narkotika Golongan 1 sesuaiUURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niatuntuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidakselesainya pelaksanaan itu bukan sematamata dikarenakan atas kehendaknyasendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memilki Izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Menyatakan terdakwa SUTOYO Als TOYO Bin (Alm) SAIM telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10(Sepuluh) dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.