Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(Ssepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 8/TIPIKOR/2014/PT.BDG., tanggal 04 Juli 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding, masingmasing dari: BUDHI SANTOSO,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa H.

Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai denganketentuan undangundang;Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Bandung) dalam mengadili perkara ini tidakmempertimbangkan aturan pemberian pidana (straaftuit Luitengleer) yangdianut oleh UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001, khususnya mengenai pidana badan (strafmaat),sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undangundang, denganmengabaikan fakta persidangan

Bahkan akibat perouatan Terdakwa, Pembangunan Masjid RoudlotulJannah menjadi tidak tuntas dan terbengkalai (halaman 77 dari 107putusan Nomor: 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg);Dengan adanya keadaan yang memberatkan dalam tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa H.

No. 682 K/Pid.Sus/2015Bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusanNomor 08/TIPIKOR/2014/PT.Bdg yang mengadopsi pertimbangan padaNomor 166/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang mana putusan tersebutmemiliki cacat hukum, jelas merupakan kekeliruan yang nyata;Bahwa oleh karena telah terjadi penerapan hukum yang salah, makaputusan tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan dari Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukHal. 99 dari 100 hal. Put. No. 682 K/Pid.Sus/2015umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, S.H. Dr.

Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGPyaitu sekitar akhir tahun 2017 dimana saya diperintahkan untuk menghubungitemanteman yang terkena Tipikor untuk datang dan berkumpul di KantorGubernur dikarenakan Pak Gubernur akan memberikan arahan, bahkan waktuitu Saksi mita bantuan Penggugat untuk ikut membantu saksi menghubungibeberapa teman karena saksi tidak punya nomor HP dari sebagain temanyang lain.

Bahwa saksi menerangkan ada koordinasi dengan BKN serta menanyakanprosedur pemberhentian dan menanyakan aturanaturan dasar yangdigunakan dalam proses pemberhentiannya apakah sama dengan prosedurdalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil ataukah tidak, akan tetapi pihak BKN menjawab yang pada intinyadalam Kasus Tipikor ini prosedurnya tidak sama dengan yang ada dalam PPNomor 53 karena dasarnya adalah jika ada Putusan Pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap

Bahwa saksi menjelaskan terhadap PNS setelah terkena Tipikor kemudianmendapatkan SK Hukuman Disiplin tersebut tidak saksi tanyakan, akan tetap!

ada surat dari BKN sekitar bulan Oktober mengenai daftar nama 6 (enam)orang PNS Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harusdiberhentikan karena terkena Tipikor dimana Putusan Pengadilannya sudahberkekuatan hukum tetap, dalam surat tersebut juga dilampirkan contoh atauformat SK PTDH, di mana atas nama Ibu Qaryati ada dalam daftar 6 (enam)nama tersebut.

yaitu Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian Badan Kepegawaian Negara, tapi pada waktu Saya cobabukadata kepegawaian dari Ibu Qaryati ternyata tidak bisa dibuka danhanyaada tulisan "berhenti karena tindak pidana jabatan, sehingga kita crosscek ke dokumen terakhir yang ternyata Golongannya ada di Ill/a.Bahwa saksi menjelaskan semua PNS dapat membuka datakepegawaiannya dengan memasukkan NIP dan NIK seseorang maka kalauyang masih aktif maka secara otomatis bisa terbuka, akan tetapi khusus yangterkena Tipikor

Nomor : 153/KEP/2018Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telahdiputus oleh Pengadilan Tipikor

jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidanaatau Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaerah ; 22222 n nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnnBahwa setiap lembaga negara / pemerintah mempunyai peran,tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnyadengan pengadilan (Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor mempunyai cakupanbidang atau materi wewenang untuk memeriksa dan memutusperkara perdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindakpidana korupsi), tetapi tidak mempunyai cakupan bidang ataumateri wewenang di bidang kepegawaian sehingga tidak mungkinPengadilan memutus perkara di bidang kepegawaian karenamemang bukan kewenangannya, apalagi sampai denganmemutuskan dalam amar Putusannya dengan memerintahkanuntuk memberikan hukuman

membuat suratpernyataan untuk itu ; Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat oprihatin danmemberikan simpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisiyang menimpa Penggugat dan kawankawan, karena sejak awalHalaman 42 dari 76 halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUNKPGsesungguhnya Tergugat tidak ingin untuk mengambil keputusansesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telahmengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yangterkena kasus tipikor

PUTUSANNomor : 22/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama : EDY BROTO MULYONO Bin SADIMANHARDJO PRAYITNO;Tempat Lahir : Wonogiri;Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 03 April 1966;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Brangkulon Rt.01

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak 13 Pebruari 2013 s/d 14Maret 2013 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Nomor sejak 15Maret 2013 s/d 13 Mei 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum AGUS NASRI, SH. dkk,Advokat yang berkantor di JI.

Puspanjolo Selatan No.357 Semarang berdasarkansurat Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal26 Pebruari 2013 Nomor: 22/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi

putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal22 Juni 2020 Nomor : 7/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum,Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II masingmasing padatanggal 6 Juli 2020 ;Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020, dan memori banding dari Penasihat Hukum Iltertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor

No. 29/PID.SUSTPK/2020/PT.DKIKepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13Agustus 2020 dan telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa Terdakwa ;Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa Terdakwa masingmasing tanggal 13 Agustus 2020, dantanggal 14 Agustus 2020 Nomor : W10U1/380/HN.05.VII.2020.03 yang telahmemberi kesempatan baik kepada Jaksa Penuntut Umum

Membebankan perkara kepada Para Terdakwa untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tipikor pada hari Senin tanggal 25 September 2020, olehkami : ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,HARYONO,S.H.,M.H., H.MOHAMMAD LUTHFI, S.H., M.H.,HakimHakimTinggi dan Dr.Hj.RENI HALIDA ILHAM MALIK S.H.,M.H. dan LAFADAKBAR,S.H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 22 September 2020 Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding danputusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 diucapkanHalaman 55 Puts.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Pebruari 20125. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 29 April 20126. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 20127.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ZAINUDIN,SH dan ZAENAL ARIFIN, SH, MH, keduanya adalah Advokat pada KantorADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ZAINUDIN, SH & REKAN berkantor di JI.Jendral Sudirman No. 163 B Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat kuasa Khusustertanggal 2 Pebruari 2012. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTipikor Semarang;Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah...3)" Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Ahli, Keterangan Terdakwa sertaBarang Bukti yang diajukan dipersidangan ;# Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut

MH. dan LAZUARDI LUMBANTOBING, SH masingmasing HakimAd Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota, dibantu oleh IRENE, A PRADATA, SHM.Hum selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SALIMAN, SH sebagai ...126) 126 sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat

Aceh Tamiang pada tahun2008, tahun 2009 dan 2010 dengan nomor surat masingmasing No. 800/9941/2008,No. 800/ 35.1 dan No.800/1430.1, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikanlagi di antara bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dan tempat lain di tahun 2009, bertempat di Rumah SakitUmum Daerah Aceh Tamiang di Kuala Simpang atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang atauPengadilan Tipikor

Pembuatan SK Jamkesmas Rp.100.000,Keperluan PHBS sebesar Rp.1.000.000,Biaya konsultasi foto copy dokumen Rp.400.000,Biaya pengambilan data di banda Aceh Rp.550.000,papan Bunga Rp.150.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.45.000.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.20.000,000,Biaya uang lembur pegawai dan Honor Rp. 3.600.000,Biaya pembayaran ucapan terima kasih kepada inspektorat dalamrangka pemeriksaan tahun 2009 sebesar Rp. 5.000.000,Biaya keperluan kostribusi team TIPIKOR

Jamkesmas Rp.100.000,Keperluan PHBS sebesar Rp.1.000.000,Biaya konsultasi foto copy dokumen Rp.400.000,Biaya pengambilan data di banda Aceh Rp.550.000,papan Bunga Rp.150.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.45.000.000,Biaya perdamaian dengan keluarga Alm.said ismail Rp.20.000,000,Biaya uang lembur pegawai dan Honor Rp. 3.600.000,21 Biaya pembayaran ucapan terima kasih kepada inspektorat dalamrangka pemeriksaan tahun 2009 sebesar Rp. 5.000.000,22 Biaya keperluan kostribusi team TIPIKOR

Put No. 02/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA84e Biaya perdamaian dengan keluarga Alm. said ismail Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah);e Biaya uang lembur pegawai dan Honor Rp. 3.600.000,(tiga juta enam ratus ribu rupiah);e Biaya pembayaran ucapan terima kasih kepadainspektorat dalam rangka pemeriksaan tahun 2009sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);e Biaya keperluan kostribusi team TIPIKOR POLDA yangdatang ke BPKD Tamiang sebesar Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah);3 Rp. 18.000.000, (delapan belas

Hakim Pengadilan Negeri dan SYAIFUL HASARI, SH.Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri masingmasing sebagai Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 04 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MUAMMARMAULIS KADAFI, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MUHAMMADHAYKAL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang danTerdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,d.t.o d.t.oABU HANIFAH, SH.MH.

Tipikor SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : KARYONOTempat lahir : SemarangUmur / tanggal lahir : 60 tahun / 27 Januari 1953Jenis kelamin > LaktlakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Banjarsari No. 47 RT 002/ RW 001 Kelurahan Tembalang,Kota

Jalan PandaTengah No. 8, Palebon, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari2013 ;10.Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :Penyidik, sejak tanggal 4 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012 ;Perpanjangan PU, sejak tanggal 24 September 2012 s/d 2 Nopember 2012 ;Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 3 Nopember 2012 s/d tanggal 2 Desember 2012 ;Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Semarangsejak tanggal 3 Desember 2012 s/d tanggal 1 Januari 2013Penahanan JPU, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaransejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013 ;Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 4 Pebruari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013 ;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Negeri Semarangsejak tanggal 6 Maret 2013 s/d tanggal

4 Mei 2013 ;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 5 Mei 2013 s/d tanggal 3 Jum 2013 ;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 4 Juni 2013s/d tanggal 3 Juli 2013PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang No. 16/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.

Tipikor Smg tertanggal 4 Pebruari 2013 ;tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 16/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg tertanggal : 7 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar saksisaksi dan terdakwa di persidangan ;Telah memperhatikan barang bukti bukti surat yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari

(Sarjana llmu Pemerintahan).3Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.2.Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d05 September 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak Tanggal06 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal03 Nopember 2015 ;Halaman

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kls.IAJayapura sejak Tanggal 04 Nopember 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016 ;7. Perpanjangan KeI oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 03 Januari 2016 s/d tanggal01 Pebruari 2016 ;8. Perpanjangan Kell oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 02 Pebruari 2016 s/d tanggal02 Maret 2016;9.

Permintaan banding tersebut oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang tanggal 13 April 2020, dan memori banding tersebut telahdiserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori bandingNomor 53Pid.SusTPK/2020/PN.Tjk. pada tanggal 15

tanggal 15 April 2020 dan 19 April2020 selama 7 (tujuh) hari;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :3/Pid.SusTpk/2020/PN.Tjk. tanggal 24 Maret 2020, pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memori bandingdari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat bandingmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh PenuntutUmum merupakan pengulangan dari tuntutannya dan tidak ada hal baru yangperlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa mengenai pidana yang

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 19 Oktober 2017;9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap Ilsejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 18 November 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUPRIADI,S.Hi, TAUFIK HIDAYAT, S.H., dan MUHAMMAD ARNIF, S.H., para PenasihatHukum Pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Jl.

., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sebagai Hakim Ketua, H. Amron Sodik, S.H dan H. Muhammad Nur,S.H.

,M.H masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor106/Pen.Pdt/2017/PT BNA tanggal 11 Desember 2017 putusan tersebut padahari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut , Zahri, Sm.Hk Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olen kedua belahpihak yang berperkara;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,H. Amron, Sodik, S.H Asnahwati, S.H.,M.HH.

PUTUSANNomor : 37/ TIPIKOR/ 2013 / PN.BKL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : HERIANSYAH, ST Bin Alm. A.

Print45/N.7.18/Ft.1/06/2013 sejak tanggal18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013.Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas I A Bengkulu tanggal 07 Juli 2013 No. 24/Pen.Pid/Tipikor/VII/2013/PN.Bk sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013.Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas I A Bengkulu tanggal 29 Juli 2013 No. 26/Pen.Pid/Tipikor/VII/2013/PN.Bk sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal

05 September 2013Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulutanggal 16 Agustus 2013 Nomor : 37/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bk1 sejak tanggal 16Agustus 2013 s/d tanggal 14 September 2013.6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KlasI A Bengkulu tanggal 10 September 2013 Nomor : 37/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.Bk1sejak tanggal 15 September 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013.7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan TinggiBengkulu I tanggal 08 Nopember 2013 Nomor : 33/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bk1 sejaktanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013.8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu II tanggal 05 Desember 2013 Nomor : 33/Pen.Pid/Tipikor/2013/PT.Bklsejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2013.Pengadilan Negeri tersebut,Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat di dalam berkasperkara ini.Telah membaca pula

Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 16 Agustus 2013, putusan tersebut diucapkkan pada hari Jumat tanggal 03102Januari 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untukumum dengan didampingi oleh hakimhakim anggota tersebut dan dibantu oleh TUTYHUTABARAT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu dengandihadiri oleh NOPRIDIANSYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang sertadihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM

Way Kanan atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Tanjung karang,yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkanPasal 5 UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi Jo.

Way Kanan atau setidaktidaknya pada suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi (TIPIKOR)pada Pengadilan Negeri Tanjung karang, yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor : 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Tjk.Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksuddengan "secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatanmelawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabila perbuatan

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalan Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karena itumenyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkanmelawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan.

Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbuktimemenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana.Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawanhukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU Tipikor;Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabiladikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangandiperoleh fakta yuridis sebagai berikut : Bahwa benar pada Tahun 2018 , berdasarkan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menerima Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Nomor 1063 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Judex Juris MahkamahAgung RI ini telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde);2.

Putusan Nomor 188 PK/PID.SUS/2016berdasarkan faktafakta sesungguhnya dalam persidangan.Kenyataannya berdasarkan faktafakta dari keterangan saksisaksi, SaksiAde Charge/Mahkota, Saksi Ahli dan buktibukti lain di persidangan,maka Terdakwa bersama Terdakwa lainnya dikualifikasi sebagaipenyalahngunaan wewenang' sebagaimana pertimbangan putusanPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan dan sejalan denganDakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan NegeriMedan,Bahwa fakta sesungguhnya lainnya pada

Kecualihanya fee/keuntungan yang diperoleh 1,5 persen dari Pemilik/PengusahaSPBU Kasuari;Bahkan pertimbangan Judex Facti berupa Putusan Pengadilan TinggiMedan yang menguatkan Majelis Hakim Tipikor dalam pertimbangannyasebagaimana halaman 140 menegaskan bahwa oleh karena KepalaDinas Kebersihan Kota Medan Pardamean Siregar dan para supir adamenerima dana penukaran voucer tunai sesuai keterangan Terdakwa,saksi Adnan dan Saksi Abdul Muthalib, maka kepada Kepala DinasKebersihan Kota Medan Pardamean Siregar

Hal ini sesuai dengan pertimbanganhakim tipikor Pengadilan Negeri Medan sebagaimana halaman 140;Bahwa berdasarkan faktafakta yang meringankan ini kiranya Majelis HakimPeninjauan Kembali (PK) yang memeriksa dan mengadili Tingkat PK inikiranya dapat mempertimbangkan agar hukuman kepada Terdakwa Eddydapat diringankan/lebih diringankan dari Putusan Judex Juns yang telahmenjatuhkan pidana 5 tahun dengan kualifikasi melanggar Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dan sebelumnya Putusan Judex FactiPengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkanPutusan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan hanya menjatuhkanhukuman selama 3 tahun penjara kepada Terdakwa Eddy dengan kualifikasimelanggar Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana,diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari MajelisHakim

Nor Asikin, S.H.Rician Biaya Perkara:e Materai Putusan Rp. 6.000,e Panggilan Juru Sita Rp. 780.000, Administrasi Rp. 50.000,e Pendaftaran Rp. 30.000,e Redaksi Rp. 5.000, +e Jumlah Rp. 871.000,Keterangan : Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dandiberikan kepada Penggugat, atas permintaannya pada tanggal : 20MARET 2017.Panitera Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjungpinang Kelas IAH.TYUS SURYANA, SH MH.NIP.19680131 199403 1 004.

Walikota Ambon mengirimkansurat Nomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian LaporanKeputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara(vide Bukti T5);halaman 7 dari 12 halaman.

PUTUSANNOMOR. 70/PDT/2016/PT.BNA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilkan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa danmemutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN BADANUSAHA MILIK NEGARA Cq. Direktur PT. PLN ( PERSERO )Cq. General Manager PT. PLN (PERSERO) Wilayah Aceh,yang beralamat JL. Tgk. Muhd.

Ali Hasjimi No. 11 PangoRaya Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 15 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding, semula Penggugat;Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut;Setelah membaca berkas perkara Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.Bnadan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Halaman 1 dari hal 70 Perdata Nomor: 70/Pdt/2016/PTBnaTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal24 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Menyatakan Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh berwenangmemeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G /2015/ PN.Bna;3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah pulamenjatuhkan Putusan tanggal 2 Mei 2016 Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.Bna, dengan amar sebagai berikut:MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.

Rp. 150.000 .SULAIMANUntuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM,S.H.MH. Nip.19620616 198503 1 006Halaman 73 dari hal 70 Perdata Nomor: 70/Pdt/2016/PTBna

No. 25/PID.SUSTPK/2020/PT.DKIPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 119/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Psttanggal 6 Mei 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsipada tanggal 14 Mei 2020 ;Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada PengadilanJakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2020, dan memori banding tersebut telahdiserahkan/disampaikan kepada

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli2020;Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2020dan telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa pada 22 Juli 2020;Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Terdakwatanggal 20 Juli 2020 Nomor : W10U1/357/HN.05

Membebankan perkara kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingsebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tipikor pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, olehkami : ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis,NUR HAKIM,S.H.,M.H., SRI ANDINI, S.H., M.H.

., CN HakimHakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masingmasing sebagaiHakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2020Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehKetua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, sertaENGKUS AGUSTINA, S.H.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah salah dalammemahami dan menerapkan hukum dan undangundang, serta telahmengabaikan fakta hukum yang ada.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru hanya mengulangseluruh pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarutanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan faktafakta hukum yangsesungguhnya.3. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud Pasal2 ayat (1) jo.

Surachmin, S.H., M.H.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh paraPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;Hal. 59 dari 59 hal. Put. No.348 K/Pid.Sus/2014HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. ttd/Dr.