Ditemukan 11261 data
11 — 1
Advokat /Konsultan Hukum dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)beralamat di Jalan Pahlawan I No. 2 Sidoarjo, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 September 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan Agama Sidoarjo, Nomor : 620/Adv/2012, tanggal 10September 2012, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.MelawanTERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di DesaKecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikankuasa kepada Aris Munadi,
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDSHIELD 0 ,7 .000,45 Glass R WSHLD 1. 427.000, 427.. 0 000,46 Lock Assy Hood 1. 130.000, 130.. 0 000,47 Wire Assy Hood 1. 39.000 39. 0 ,7 .000,48 Cap Whell Center 1. 45.000 45. 0 ,7 .000,49 Lock assy trunk 1. 65.000 65. 0 ,7 .000,50 Cylinder trunk 1. 169.000, 169.. 0 000, 51Garn assy RRT 99 1. 468.000, 468.. 0 000, 52 Outlet Assy RR Air 1. 104.000, 104.. 0 000, 53 Emblem FR center 96 1. 62.000 620 sa .000,54 Emblem RR, City 1. 35.00 35.. 0 0, 000, 55 Emblem RR VTEC 1. 61.00 61.. 0 0, 000, 56 Nozzie
63 — 12
Tanah yang terlatak dijalan Jendral Ahmad yani Nomor 874dan 876seluas 620 m2 sebagaimana tercantum dalam Kikitir 537.c. Tanah yang terlatak dijalan Jendral Ahmad yani Nomor 874dan 876seluas 270 m2 sebagaimana tercantum dalam Kikitir 538.d.
93 — 45
PELABUHAN INDONESIA Ill (Persero)CABANG TANJUNG PERAK, Tempat kedudukan di :Jalan Tanjung Perak Timur No. 620 Surabaya ;Hal. 1 dari 78 hal. Putusan No. 49/G/201 5/PTUN. SBY.Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : KP.0503/49.1/P.1II2015 tanggal20 Maret 2015 to sss2pnnenqssese nen sees nneneenennee neem nennemeenen nnn1. Nama : AGUNG P.GURITNO ;Jabatan : Kepala Biro Hukum PT. Pelabuhan Indonesia Ill(PST ST Vpn nnn nm nee crm2.
79 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimana dalam hal terjadi sengketa kewenangan untukmemeriksa, mengadili dan memutus sengketa berada dibawah kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Objek Sengketa dalam perkara aquo jelas telah memenuhi syarat untuk dikualifikasi sebagai KeputusanPejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,dalam hal ini tentu adalah Pemohon, hal mana selanjutnya dikuatkan denganYurisprudensi Mahkamah Agung No. 620
221 — 65
Nias Selatan yang pada pokoknya mendukung CV.Putri Selatan untuk mengikuti paket pekerjaan pengadaan bahan/bibittanaman TA. 2014, selanjutnya diberi tanda.....................05 Bukti (T30);31.Fotocopy Surat Keterangan Mutu Benih Hasil Uji Laboratorium Nomor :692/LB.620/E8/Karet/XI/2013. tanggal 11 November 2013 yangdikeluarkan oleh Balai Besar Pembenihan dan Proteksi TanamanPerkebunan (BBP2TP) Medan, selanjutnya diberi tanda.......Bukti (T31);32.Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Nomor : 252/LAB/KRT
64 — 43
Bahkan, Pasal1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli sudah dianggap terjadi ketikapenjual dan pembeli sudan mencapai kesepakatan mengenai barang danharganya, meskipun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar.Namun, khusus untuk barang tidak bergerak seperti tanah, pengalihankepemilikan atas barang tersebut harus dilakukan dengan akta otentiksebagaimana diatur dalam Pasal 616 dan 620 KUHPerdata.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, CQ, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Sambas
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Bengkayang
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Walikota Singkawang
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Terbanding/Turut Tergugat II : Ketua Karang Taruna CEMPAKA PUTIH
50 — 35
1992dengan luas 230 M2, adalah mengandung cacat Yuridis Diketahui bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 91/Roban dengan Gambar Situasitanggal 1 Agustus 1992 No. 369/1992 dengan luas 230 M2 adalah produkhukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I selaku Pejabat Tata UsahaNegara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,individual dan final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
50 — 8
PELABUHAN INDONESIA Ill(persero) CABANG TANJUNG PERAK,berkedudukan di Jalan Tanjung Perak Nomor 620 Surabaya, dalamHalaman 1 dari39 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2012/PN.Sbypersidangan.;hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama AGUS HERMAWAN,BUDI SISWANTO, HERIBERTUS HPALEMBONAN, YULIANISHINTA PP, SORA RISAKO, ARIF NUR ADITYANTO, PegawaiPada PT.
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
As; Barat dengan tanah kawan ini juga yang telah dijual kepada Anna; Timur dengan tanah kawan ini juga yang akan dijadikan rencana jalansebagaimana Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh BPN RI KotaPadang Nomor 620/Peng/2012 tertanggal 6 Desember 2014;Selanjutnya disebut objek perkara III;.
Terbanding/Penuntut Umum : DUSTOM HUTABARAT, SH
94 — 0
Mufti Nokhman, SH;
- 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) Nomor: 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra.
ACHMADIN, ST;
- 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
- 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
- 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
- 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built
Seluma;
- 1 (satu) lembar asli surat nomor: 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 600/228/DPU/B.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab.
Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
- 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra.
EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
- 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
HELMI Bin M. YUSUF
82 — 16
Maerad, S.Pd.Fotocopy 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor144/BKD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang mutasi pegawai negerisipil dalam dan dari jabatan structural eselon IV di lingkunganpemerintah Kubu Raya;Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor094/116.A/Dikbud.C2016 atas nama RIVA, SE dan ISHAK,SE.MM,SE;Fotocopy 1 (satu) lembar format analisa laporan awal SMA Negeri 2Rasau Jaya;Fotocopy 10 (sepuluh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu RayaNomor 620/BPKAD/2015 tanggal
Kubu Raya berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 620/BPKAD/ 2015 tanggal 31Desember 2015 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna BarangSKPD di Lingkungan Pemerintah Kab.
PtkSurat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 620/BPKAD/ 2015 tanggal 31Desember 2015 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna BarangSKPD di Lingkungan Pemerintah Kab.
(tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor094/116.A/Dikbud.C2016 atas nama RIVA), SE dan ISHAK,SE.MM, SE;Fotocopy 1 (satu) lembar format analisa laporan awal SMA Negeri 2 RasauJaya;Halaman 102 dari 168 Putusan Perkara Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN.Ptk76.ree78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.Fotocopy 10 (sepuluh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu RayaNomor 620/BPKAD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang PejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah
PN.Ptk13.74.75.76.TT.78.79.80.81.82.83.84.Fotocopy 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor144/BKD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang mutasi pegawai negerisipil dalam dan dari jabatan structural eselon IV di lingkunganpemerintah Kubu Raya;Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor094/116.A/Dikbud.C2016 atas nama RIVAI, SE dan ISHAK,SE.MM,SE;Fotocopy 1 (satu) lembar format analisa laporan awal SMA Negeri 2Rasau Jaya;Fotocopy 10 (sepuluh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu RayaNomor 620
19 — 10
iY ade Le) pyr 620)!"
77 — 14
Lalu Sudarmadi (PENGGUGAT) yang merupakan bagiandari penyerahan (levering) obyek sengketa sebagaimana diatur di dalam ketentuandalam Pasal 616 dan 620 KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960;bahwa ternyata istri Drs. Lalu Sudarmadi, yakni R. Lia Rosmayati (Julia Rossie) telahmerubah peruntukan rumah di JIn.
120 — 19
Sintang Raya.e Benar saksi menjelaskan bahwa kesepakatan tanggal27 juli 2010 seperti tertuang dalam surat CamatKubu No.620/239/Ekbang tanggal 23 Agustus 2010yang berbunyi: 1. Membuka Akses Jalan antara Desasebagai fasilitas umum dapat segera dilaksanakansesuai dengan program dan ketentuan yang berlakudi Kabupaten Kubu Raya.e Benar saksi menjelaskan bahwa PT. Sintang Rayatelah mendapatkan atau ditetapkan sebagai kebunKelas C (sedang) sesuai sertifikat yang dikeluakanoleh Dinas perkebunan Prop.
70 — 35
Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri.Oleh Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabila PengadilanNegeri dalam putusan menyatakan Gugatan
212 — 96
WijayaKusuma, diberi tanda P 39;Fotokopi Surat Walikota Surabaya No.620/3188/436.7.3/2017, diberi tanda P 40;Fotokopi Surat Penyediaan dana oleh Pengeloa statuter bidang Investasi dankeuangan.
Pembanding/Tergugat II : PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Samarinda
Terbanding/Penggugat I : ARTHUR TONAPA
Terbanding/Penggugat II : ERVAN H. TONAPA
98 — 23
di kantor ParaTergugat, karena dalam Surat Kuasa tersebut sama sekali tidak menjelaskankedudukan Arthur Tonapa dalam hubungan hukumnya dengan Para Tergugat,sehingga sudah sepatutnya Surat Kuasa tersebut dianggap cacat karenatidak memenuhi syaratsyarat pembuatan Suarat Kuasa Khusus.Bahwa somasi yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya dalamPosita Angka 6 (enam) dalam Gugatannya, dengan ini Para Tergugatsampaikan bahwa somasi tersebut telah dibalas olen Para Tergugat denganSurat Nomor 620
Terbanding/Tergugat I : SAMMY LIM
Terbanding/Tergugat II : VILYANNAKUSUMA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
72 — 35
Pengadilan NegeriJakarta Pusat selaku badan peradilan umum tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Bahwa dalildalil TERGUGAT II di atas, juga dikuatkan oleh ketentuanPasal 25 UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, pada pokoknya telah membagi kompetensi absolut badanPeradilan menjadi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militerdan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa senada dengan dalildalil TERGUGAT II di atas, yurisprudensiMahkamah Agung Nomor: 620
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";Bahwa KANTOR Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru/Tergugat IV dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPekanbaru/Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah merupakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, sehinggasudah sepantasnya dan seharusnya apabila perkara ini diadili olehPeradilan Tata Usaha Negara;Putusan Mahkamah Agung Nomor 620