Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 23-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2207 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — ARINI WIJI UTAMI, DK VS Hj. SUPARTI, DKK
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mudjaid,oleh Penggugat berupaya untuk dijadikan tanah wakaf demi kepentingansosial dan pendidikan sesuai keinginan orang tua Penggugat yang dahulumenjadi citaciatanya sebagai guru mengabdi pada bangsa dan Negara;Bahwa terkait adanya putusan Pengadilan untuk dibagibagikan kepadaahli waris ini bertentangan dengan hukum, karena semua hartapeninggalan dari orang tua angkat Penggugat berasal dari yoso/usahanyasendiri dan bukan dari pemberian orang tua alamarhum Bp.
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama
Register : 23-01-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 26-10-2019
Putusan PA GARUT Nomor 220/Pdt.G/2017/PA.Grt
Tanggal 18 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 15
  • Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Pasal 49 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shodagoh dan Ekonomi Syariah.Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan 0220/Pdt.G/2017/PA.GrtPasal 50 (1) : Dalam hal
    Pengadilan Tata UsahaNegaralah yang berwenang untuk membatalkannya, sehingga perkaranyaharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang direvisi dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 revisi keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskandan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT PALU Nomor 80/PDT/2019/PT PAL
Tanggal 7 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : SULVIANINGSIH WANTOGIA Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat II : IMRAN SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat III : RUSLI LAPANANDA Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat IV : JUMARIA SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat V : HARPAN SUAIB Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Pembanding/Tergugat VI : RUKMIN Diwakili Oleh : ABDUL MANAN ABAS, SH
Terbanding/Penggugat : SUNARTI U. DJAELANI
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOJO UNA UNA
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Desa Wakai
138 — 88
  • dengan:1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hakyang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian haktersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hakmilik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai :a. hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;c. tanah wakaf
    dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan;Menimbang, bahwa dalam sistim hukum adat yang kemudian diakui olehYurisprudensi, peralihan hak atas tanah adalah sah apabila dilakukan secaraterang dan tunai, artinya dilakukan dihadapan Kepala Desa diikuti denganpembayaran secara tunai oleh pembeli dan penyerahan tanah oleh penjual,yang mana bukti adanya jual beli atau
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 19-08-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PN SITUBONDO Nomor 37/PDT.G/2014/PN-Sit
Tanggal 23 Oktober 2014 — Perdata - SUMIYATI sebagai penggugat - 1. PT. TELKOMSEL, dkk sebagai tergugat
103 — 21
  • Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.7.
    Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.76.Bahwa karena telah terbukti bahwa gugatan mengenai sengketaterhadap objek waris B AMSU MISARI (almarhumah) adalah merupakankewenangan absolute Pengadilan Agama, maka kiranya terdapat alasanhukum
    dari Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri Situbondo ataukah peradilan Agama dalam mengadili perkara ini,berdasarkan ketentuan yang ada, Peradilan Umum berwenang untuk mengadiliperkara pidana dan perkaraperkara yang didalamnya ada hubungan keperdataan,sedangkan Peradilan Agama berwenang untuk mengadili perkara perdata tertentudikalangan rakyat golongan tertentu, yaitu orangorang nyang beragama islam.Kekuasaan absolute pengadilan agama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris,wasiat, hibah wakaf
    Kekuasaan absolute pengadilanagama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan ekonomi syariah.Menimbang, bahwa berdasar petimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa pokok sengketa yang harus diungkap kebenarannya adalahtentang hak kewarisan dari penggugat dan tergugat V serta turut tergugat, yaituapakah benar penggugat, tergugat V dan turut tergugat ini merupakan ahli waris dariB Amsu Misari yang nota bene merupakan kewenangan dari pengadilan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2896/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SRI YANTI LESTARI PANJAITAN, SH
Terdakwa:
1.Rudi Harianto Als Rudi
2.Muhammad Salim Siregar Als Salim
26 — 3
  • Wakaf Kel. Sei Agul Kec. MedanBarat;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2896/Pid.Sus/2020/PN MdnAgama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei2020;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal O07 Mei2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;3. Penyidik Perpanjang Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni2020 sampai dengan 15 Juli 2020;4.
    Wakaf Kel. Karang Berombak Kec. MedanBarat sesampainya Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa bertemu denganterdakwa II lalu duduk sambil mengobrol hingga pukul 01.30 Wib pada hariSabtu tanggal 11 April 2020, kemudian terdakwa II mengatakan ini ada Rp.30.000, (tiga puluh ribu) maksudnya untuk membeli shabushabu, laluTerdakwa memiliki uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), lalu kamipergi ke Jalan KL. Yosudarso Lorong 14 Kel. Glugur Kota Kec.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 27/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : MELKIAS MAUGURU
Terbanding/Tergugat I : Anderias Leo Paitiba
Terbanding/Tergugat II : Yunike Leo Paitiba
70 — 25
  • sebagaimana diuraikan di atas,perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang ingin menguasai dan telahmenempati serta berkeinginan mengalihkan kepemilikan hak atastanah Penggugat yang keseluruhannya seluas kurang lebih 13.073M2, yang terletak di Kelurahan Penkase Oeleta RT 07/RW 03 seluasHalaman 6 dari 20, Putusan Nonor 27/PDT/2021/PT KPG26.27.kurang lebin 2.524 M2 dengan batasbatasnya sebagai sebagaiberikut:e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik NicodemusRensine;e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wakaf
    ;e Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wakaf;e Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sangkar Mas;Serta tanan Penggugat yang terletak di kelurahan Namosain seluas10.549 M2 berada dalam wilayah RT.21/RW.01 dengan batasbatasnya sebagai berikut :e Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik NicodemusRensine.e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Philipus Basi;e Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Sangkar Mas;e Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad Badu;Bahwa berdasarkan
Pengadilan PN NEGARA Perdata Waris
Register : 21-10-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan PN NEGARA Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Nga
Tanggal 15 Juni 2016 — - SITI SARAH : Penggugat. - Dra.MARHAMAH : Tergugat I - LAILA AMINI : tergugat II
102 — 42
  • hal.Putusan Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.NgaMenimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan II serta jawaban TurutTergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat dan Il sertaTurut Tergugat telah mengajukan duplik masingmasing tertanggal 17 Februari2016 ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil dalam gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa suratsurat yaitu dari P1 s/dP6, yaitu :1) Foto copy Surat Keberatan Ikrar Wakaf
    Usman karena untukpesantren ;e Bahwa ketika Haji Usman mewakafkan tanah yang ada di sebelah rumahpanggung anakanaknya Haji Usman tidak ada yang keberatan ;e Bahwa saksi pernah keberatan atas ikrar wakaf di Kantor Agama, yaitusekitar tahun 2009 karena tanah pesantren mau di wakafkan ke TaklimMasjid oleh Asmah yang nantinya mengelola tanah pesantren kalau diberikan ;e Bahwa setahu saksi iobu Sarah tidak bisa baca tulis ;e Bahwa setahu saksi iobu Sarah tidak bisa tanda tangan tetapi cap jempole Bahwa
Pengadilan PN JEPARA Perdata Tanah
Putus : 29-09-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN JEPARA Nomor 30 /Pdt.G/2015/PN Jpa.
Tanggal 29 September 2015 —
76 — 9
  • Peradilan Agama, yang berwenang mengadili perkara bagi orang orangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah;3. Peradilan Militer, yang berwenang mengadili perkara pidana yangTerdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu;4.
    Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang untuk mengadili perkarayang menyangkut sengketa Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 49Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragamaIslam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 11-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PA TUBAN Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Tbn
Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
12 — 3
  • alih pendapat Ahlihukum Islam yang tercantum : Dalam Kitab Ushulul Figh karya Abdul Wahab Khollaf halaman 930 yang berbunyiArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka (dihukumi/dipersaksikan) masih tetap adanyahubungan suami isteri, selama tidak ada buktibukti yang membuktikanlain (putusnya nikah): Dalam Kitab Panatut Tholibin Juz TV halaman 300 yang berbunyi :( ) ( )Artinya : Seseorang dapat menjadi saksi tentang: (Nasab, pembebbasan budak,wakaf
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 544/Pdt.G/2013/PA.Amt
Tanggal 21 Januari 2014 — Penggugat

Tergugat
21 — 3

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 06-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Sit
Tanggal 26 Oktober 2017 — - ASMIYATI - SAMIN
54 — 6
  • Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama:Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :Pasal 49: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Pengadilan PN WATANSOPENG Perdata
Register : 27-01-2011 — Putus : 30-05-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN WATANSOPENG Nomor 02 / Pdt.G / 2011 / PN. Wsp
Tanggal 30 Mei 2011 — H. ABDUL RAHIM Bin LAUPE Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumiharjo lorong 1 No. 25/33, Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakukkang, Kota Makassar ; Dalam hal ini diwakili oleh ABDUL RASYID, SH, dan HASSE TANGSI, SH, Advokat/Pengacara dari kantor Law Office Abdul Rasyid, SH & Rekan yang beralamat BTN Lalabata Indah Blok A No. 1 Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2009, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. W22-U8/05/HK.02.Pdt/Surat Kuasa/V/2011/ PN. Wsp tanggal 02 Desember 2010 dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N I. Hj. RAMBEGA Binti Laupe Pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; II. Hj. NURE / H. SOLO Bertempat tinggal di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ; Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh J. AKBAR R, SH Advokat /Pengacara pada LBH Laskar Keadilan yang beralamat di Jalan Pelita Raya No. 22 Kota MAKASSAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. W22-U8/02/HK.02.Pdt/S.Kuasa /II/2011/PN. Wsp tanggal 24 Februari 2011 ; Pengadilan Negeri tersebut;
107 — 23
  • kepemilikan hak atas tanah dari obyek yang disengketakandalam perkara ini, hal mana akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya nanti ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,menyebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. harta;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN BATANG Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Btg
Tanggal 28 Desember 2020 — Pemohon:
Anita Turisina
130 — 26
  • Kabnupaten Batang, Telah meninggal dunia pada tanggal 04November 2005, dan dimakamkan di Pemakaman Desa Sawangan,Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;Bahwa kematian Aminuddin oleh Pemohon selaku anaknya belum pernahdilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dan karena belumpernah dilaporkan lebih dari lebih dari 10 (Sepuluh) tahun, maka untukmencatatkan kemudian membuat Akta Kematianya Pemohon membutuhkanPenetapan dari Pengadilan Negri Batang;Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus wakaf
Pengadilan PA LABUAN BAJO Perdata Agama Perceraian
Register : 27-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 11_Pdt.G_2017_PA Lbj
Tanggal 4 Mei 2017 — Pemohon vs Termohon
57 — 31
  • Kecamatan Jampea, KabupatenSelayar;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkanperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumyang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut :Artinya : Imam syafit membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 07-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 28 Juni 2018 — Pemohon:
1.Irvan bin Damuir
2.Elmelia binti M. Tabib
18 — 1
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 09-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Dum
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 4
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 22-04-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tgrs
Tanggal 8 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
  • sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 39/Pdt.P/2014/PA.Ktbm
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
19 — 3
  • hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 01-12-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2147/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 9 Desember 2021 — Pemohon melawan Termohon
15 — 10
  • HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 15-12-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0320/Pdt.P/2016/PA.Pdg
Tanggal 28 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 7
  • yang dimaksud dengan Pengadilan tersebut di atasadalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yangdikehendaki Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaiamana telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, danhibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf