Ditemukan 11261 data
113 — 15
Tanah Datar;Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2020/PN Bsk Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah AnakES 620 4: eesedangkan Pgl.
119 — 68
Foto copy sesuai Asli Pekerjaan Jalan Reformasi, Jalan Bung Karno, JalanRondorundu dan Jalan Perjuangan Nomor : 620/75.D/PUB/BM/I/2007tanggal 22 Februari 2007 diberi tanda bukti P.8;9. Foto copy sesuai Asli Kesepakatan bersama antara MUHAMMADHIDAYATULLAH dengan Pemerintah Kota Bontang Cq.
102 — 35
Jbg.Yurisoprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tangqgal 29Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengaailan negen"Bahwa dengan demikian berdasarkan konstatasi kewenangan absolutperadilan tersebut diatas sudah sepantasnya dan berdasar hukum
MADJIDO BIN BORA alias MADJIDO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
PERSEROAN TERBATAS JAYA GRAHA
230 — 149
(Fotokopi sesuaidengan asii);Surat Pengantar Nomor : KIMA.620/DU/XII/2006,Halaman 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.MKS10.11.12.13.14.15.Bukti T.II.Int5Bukti T.II.Int6Bukti T.II.Int7Bukti T.II.Int8Bukti T.II.Int9Bukti T.II.Int10Bukti T.II.Int11Bukti T.II.Int12Bukti T.II.Int13Bukti T.II.Int14Bukti T.II.Int15tanggal 26 Desember 2006 dari Direksi PT. KIMA.
104 — 25
sepakat kedua belah pihakatau karena alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untukitu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.Bahwa dalam perkembangannya ternyata PENGGUGAT tidakmematuhi isi perjanjian kredit yang telah ditandatangani dandisepakati untuk dijalankan dengan baik tersebut, sehinggaTergugat mengeluarkan Surat Peringatan Nomor: S192/BVIS/CRB/IV/2015 tanggal 02 April 2015, SuratPeringatan Il Nomor: S218/BVIS/CRB/IV/2015 tanggal 17 April2015, dan Surat Peringatan Ill Nomor: S283/620
15 — 0
0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 432.00 Tm/F12 1 TE53) 25015) 145) 15015) 145) 15) 15142) 225) 2=
620
218 — 164
Pembangunan Pasar Unit IIKecamatan Banjar Agung yang dalam proses penyediaan barang dan jasa dimulaisetelah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan perundangundangan, hingga akhirmmya dapat ditentukan siapa pemenang lelang yang atas dasarPenetapan Pemenang Lelang tersebut kemudian oleh Sekretaris Daerah KabupatenTulang Bawang Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang telahHalaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 98/B/2012/PT.TUNMDNmengeluarkan Surat Nomor : 620
Terbanding/Jaksa Penuntut : PURNOMO, S.H,.M.H
72 — 43
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/DCK/HI/2003..........APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
147 — 109
Seluma Nomor 620/158/B.4/IV2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.2(dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
Seluma Nomor 620/158/B.4/I/2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
Seluma Nomor 620/158/B.4/l/2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.49.2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
Yendri
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Tbk KCP Sarolangun
2.KPKNL Jambi
3.Heri Kuswanto
68 — 7
Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut: bila yang digugatadalah badan atau pejabat tata usaha negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.321k/Sip/1978, menyatakan sebagai
152 — 37
C DPRD/ BTG/V/ 2006 Perihal : Rekomendasi Percepatan Pembangunan KotaBontang Tahun Anggaran 2006;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24September 2009 Nomor : 600/ 1107. 1/ PU Perihal : UsulanTindak Lanjut Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan SemarangRt. 29 Gunung Telihan Bontang Barat;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22Pebruari 2007 Nomor : 620/ 75.
29 — 9
nafkah bagi seorang istritidak dapat dinilai dengan uang apalagi dikalkulasikan dengan jumlah hari,bulan maupun tahun, karena peran istri merupakan peran yang sangat agungdan mulia, namun karena hukum menganut asas kepastian, maka majelismenilai apa yang dipertimbangkan tersebut diatas diharapkan mampumemenuhi rasa keadilan diantara kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam kitab Muhadzab Juz IIhalaman 175 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkanbahwa:wy ylo 620
Terbanding/Tergugat : PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA
79 — 35
ROYAL ABADI SEJAHTERA;15.Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat Telah ditetapkanseseorang sebagai Tersangka berdasarkan Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka dengan nomor B/620/IX/2020/Reskrim Tanggal 01September 2020;16.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana perjanjian No. 003/MRK/Royal/IX/2018 Tanggal 15 Agustus2018 pasal 11 Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian iniakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila
Terbanding/Tergugat I : Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq. Menteri BUMN RI Cq. PT. TASPEN Persero
Terbanding/Tergugat II : PT. Pos Indonesia Persero Bandung cq. PT. Pos Indonesia Persero Mks. PT. Pos Indonesia Persero Bulukumba
33 — 48
Bahwa apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan objek gugatannya menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Badan atau Pejabat tersebut, oleh karenaTERGGUGAT di kategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negarasehingga gugatan perkara a quo seharusnya tidak diajukan kePengadilan Negeri Bulukumba dan Peradilan yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanNo.620 K/Pdt/1999).Bahwa
Terbanding/Tergugat : Hadi Muchtar alias Imron
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Klapagading
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
93 — 48
Bahwa pada tanggal 06 April 2015 Suharjo telah meninggal Dunia dalamkeadaan Islam; sebagaimana Surat Keterangan Kematian No473.3/620/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh KepalaDesa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1976 Iswen anak dari Alm.
64 — 34
Pasal1 angka 10 Undang Undang Nomor 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara.......... oBahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 620
Pembanding/Penggugat II : ELIMELEK TAUMBOY
Terbanding/Tergugat I : YAHYA ISKOBO
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
64 — 35
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 620 KIPdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 menegaskanbahwa yang digugat adalah Badan atau Peiabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang tersebut,maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraHalaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2019/PTKPGtersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan NegeriOelamasi.5.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Gubernur Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Direktur Perusahaan Daerah Hiburan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atau disebut dengan nama lain Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat III : PT. Makmur Propertindo Jaya cq Direktur PT. Makmur Propertido Jaya
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabanjahe dahulu dikenal dan disebut Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo
51 — 30
mengajukangugatan yang ditujukan kepada para Tergugat di atas adalah berkaitandengan terbitnya surat keputusan yang diperbuat dalam jabatanmasingmasing selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bukanmerupakan perbuatan hukum perdata melainkan tindakan administrasiNegara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka lembagaperadilan yang berwenang memeriksa mengadili dan memutusperkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilanumum sebagaimana gugatan aquo, (bandingkan dengan YurisprudensiMARI Nomor 620
YOSAFAT KURNIAWAN SIRAIT
Tergugat:
PT. Bank Papua cabang Yogyakarta
92 — 29
ROGER PURWANTO PURBA, SH. berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 69/SKBPD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang telahdidaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomorregister No 620/HK/VIII/SK/Pdt/2017.
Terbanding/Penggugat : JUARIAH, DKK
Turut Terbanding/Tergugat II : SUKANAH
Turut Terbanding/Tergugat III : JUJU JUARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : WIDANINGSIH
Turut Terbanding/Tergugat V : ENTIN SUPRIATIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : SAEFULLOH
Turut Terbanding/Tergugat VII : RUDI KOSWANDI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : VINI OKTAVIANI SRI KOSTINI
Turut Terbanding/Tergugat IX : PT. Karya Abadi Samarga
Turut Terbanding/Tergugat X : KELURAHAN CIPAGANTI
Turut Terbanding/Tergugat XI : KECAMATAN COBLONG
Turut Terbanding/Tergugat XII : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jelly Nasseri, SH
127 — 67
perundangundangan yangberlaku yang dimana Jual Bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIIl serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampaiTergugat VIII kepada Tergugat IX yaitu berupa proses pembalikan namadari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIII menjadi milik TergugatIX dalam Sertifikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional KotaBandung sebagaimana yang tersyaratkan dalam Pasal 616 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan 620