Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg.
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 16-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bsk
Tanggal 22 Oktober 2020 — Terdakwa
113 — 15
  • Tanah Datar;Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2020/PN Bsk Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah AnakES 620 4: eesedangkan Pgl.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-07-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat: HENDRO PRAYITNO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
119 — 68
  • Foto copy sesuai Asli Pekerjaan Jalan Reformasi, Jalan Bung Karno, JalanRondorundu dan Jalan Perjuangan Nomor : 620/75.D/PUB/BM/I/2007tanggal 22 Februari 2007 diberi tanda bukti P.8;9. Foto copy sesuai Asli Kesepakatan bersama antara MUHAMMADHIDAYATULLAH dengan Pemerintah Kota Bontang Cq.
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-01-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PA JOMBANG Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Jbg
Tanggal 18 September 2017 — Para Penggugat , Tergugat , Turut Tergugat , dan Penggugat Intervensi
102 — 35
  • Jbg.Yurisoprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tangqgal 29Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengaailan negen"Bahwa dengan demikian berdasarkan konstatasi kewenangan absolutperadilan tersebut diatas sudah sepantasnya dan berdasar hukum
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-08-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 52/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
MADJIDO BIN BORA alias MADJIDO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
PERSEROAN TERBATAS JAYA GRAHA
230 — 149
  • (Fotokopi sesuaidengan asii);Surat Pengantar Nomor : KIMA.620/DU/XII/2006,Halaman 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.MKS10.11.12.13.14.15.Bukti T.II.Int5Bukti T.II.Int6Bukti T.II.Int7Bukti T.II.Int8Bukti T.II.Int9Bukti T.II.Int10Bukti T.II.Int11Bukti T.II.Int12Bukti T.II.Int13Bukti T.II.Int14Bukti T.II.Int15tanggal 26 Desember 2006 dari Direksi PT. KIMA.
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 63/Pdt.G/2016/ PN Pkl
Tanggal 5 Januari 2017 — H. MIRZA HASBULLAH (PENGGUGAT) MELAWAN PT. BANK VICTORIA SYARIAH CABANG CIREBON (TERGUGAT), 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (TERGUGAT II), FAUZAN (TERGUGAT III)
104 — 25
  • sepakat kedua belah pihakatau karena alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untukitu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.Bahwa dalam perkembangannya ternyata PENGGUGAT tidakmematuhi isi perjanjian kredit yang telah ditandatangani dandisepakati untuk dijalankan dengan baik tersebut, sehinggaTergugat mengeluarkan Surat Peringatan Nomor: S192/BVIS/CRB/IV/2015 tanggal 02 April 2015, SuratPeringatan Il Nomor: S218/BVIS/CRB/IV/2015 tanggal 17 April2015, dan Surat Peringatan Ill Nomor: S283/620
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI
Register : 04-06-2015 — Putus : 31-08-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1840/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr
Tanggal 31 Agustus 2015 —
15 — 0
  • 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 432.00 Tm/F12 1 TE53) 25015) 145) 15015) 145) 15) 15142) 225) 2=620
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 16-07-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 98/B/2012/PT.TUN.MDN
Tanggal 30 Agustus 2012 — Penggugat : Ujang Asril DKK Tergugat : Bupati Tulang Bawang
218 — 164
  • Pembangunan Pasar Unit IIKecamatan Banjar Agung yang dalam proses penyediaan barang dan jasa dimulaisetelah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan perundangundangan, hingga akhirmmya dapat ditentukan siapa pemenang lelang yang atas dasarPenetapan Pemenang Lelang tersebut kemudian oleh Sekretaris Daerah KabupatenTulang Bawang Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang telahHalaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 98/B/2012/PT.TUNMDNmengeluarkan Surat Nomor : 620
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-10-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda
Tanggal 26 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : SIHAR MANULANG, BA Diwakili Oleh : Arjunawan, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : PURNOMO, S.H,.M.H
72 — 43
  • KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
    KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/DCK/HI/2003..........APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL
Tanggal 8 Mei 2017 — MURMAN EFENDI, SH, MH BIN ISMAIL
147 — 109
  • Seluma Nomor 620/158/B.4/IV2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.2(dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
    Seluma Nomor 620/158/B.4/I/2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
    Seluma Nomor 620/158/B.4/l/2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.49.2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
Pengadilan PN BANGKO Perdata
Register : 04-07-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PN BANGKO Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bko
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
Yendri
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Tbk KCP Sarolangun
2.KPKNL Jambi
3.Heri Kuswanto
68 — 7
  • Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut: bila yang digugatadalah badan atau pejabat tata usaha negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.321k/Sip/1978, menyatakan sebagai
Pengadilan PN BONTANG Perdata Khusus
Register : 21-12-2016 — Putus : 21-07-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 21 Juli 2017 — - M. JERI MAULANA lawan - Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
152 — 37
  • C DPRD/ BTG/V/ 2006 Perihal : Rekomendasi Percepatan Pembangunan KotaBontang Tahun Anggaran 2006;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24September 2009 Nomor : 600/ 1107. 1/ PU Perihal : UsulanTindak Lanjut Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan SemarangRt. 29 Gunung Telihan Bontang Barat;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22Pebruari 2007 Nomor : 620/ 75.
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PA TALIWANG Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Tlg
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 9
  • nafkah bagi seorang istritidak dapat dinilai dengan uang apalagi dikalkulasikan dengan jumlah hari,bulan maupun tahun, karena peran istri merupakan peran yang sangat agungdan mulia, namun karena hukum menganut asas kepastian, maka majelismenilai apa yang dipertimbangkan tersebut diatas diharapkan mampumemenuhi rasa keadilan diantara kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam kitab Muhadzab Juz IIhalaman 175 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkanbahwa:wy ylo 620
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-07-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 334/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 23 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : TEDI SETIADI
Terbanding/Tergugat : PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA
79 — 35
  • ROYAL ABADI SEJAHTERA;15.Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat Telah ditetapkanseseorang sebagai Tersangka berdasarkan Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka dengan nomor B/620/IX/2020/Reskrim Tanggal 01September 2020;16.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana perjanjian No. 003/MRK/Royal/IX/2018 Tanggal 15 Agustus2018 pasal 11 Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian iniakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 21-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 324/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 27 September 2018 — Pembanding/Penggugat : H. ABD. RAZAK
Terbanding/Tergugat I : Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq. Menteri BUMN RI Cq. PT. TASPEN Persero
Terbanding/Tergugat II : PT. Pos Indonesia Persero Bandung cq. PT. Pos Indonesia Persero Mks. PT. Pos Indonesia Persero Bulukumba
33 — 48
  • Bahwa apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan objek gugatannya menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Badan atau Pejabat tersebut, oleh karenaTERGGUGAT di kategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negarasehingga gugatan perkara a quo seharusnya tidak diajukan kePengadilan Negeri Bulukumba dan Peradilan yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanNo.620 K/Pdt/1999).Bahwa
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 357/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Penggugat : Aris Diwakili Oleh : Silvia D. Soembarto
Terbanding/Tergugat : Hadi Muchtar alias Imron
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Klapagading
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
93 — 48
  • Bahwa pada tanggal 06 April 2015 Suharjo telah meninggal Dunia dalamkeadaan Islam; sebagaimana Surat Keterangan Kematian No473.3/620/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh KepalaDesa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1976 Iswen anak dari Alm.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 26-09-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 326/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 26 September 2018 — Marwiyah, dkk lawan Mochamad Ali Rosidi dkk
64 — 34
  • Pasal1 angka 10 Undang Undang Nomor 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara.......... oBahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 620
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 23-07-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 109/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : THOFILUS TAUMBOY
Pembanding/Penggugat II : ELIMELEK TAUMBOY
Terbanding/Tergugat I : YAHYA ISKOBO
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
64 — 35
  • Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 620 KIPdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 menegaskanbahwa yang digugat adalah Badan atau Peiabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang tersebut,maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraHalaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2019/PTKPGtersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan NegeriOelamasi.5.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 438/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : Ir. Gembira Purba
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Gubernur Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Direktur Perusahaan Daerah Hiburan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atau disebut dengan nama lain Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat III : PT. Makmur Propertindo Jaya cq Direktur PT. Makmur Propertido Jaya
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabanjahe dahulu dikenal dan disebut Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo
51 — 30
  • mengajukangugatan yang ditujukan kepada para Tergugat di atas adalah berkaitandengan terbitnya surat keputusan yang diperbuat dalam jabatanmasingmasing selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bukanmerupakan perbuatan hukum perdata melainkan tindakan administrasiNegara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka lembagaperadilan yang berwenang memeriksa mengadili dan memutusperkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilanumum sebagaimana gugatan aquo, (bandingkan dengan YurisprudensiMARI Nomor 620
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 01-08-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 10-01-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 174/Pdt.G/2017/PN Smn
Tanggal 4 Januari 2018 — Penggugat:
YOSAFAT KURNIAWAN SIRAIT
Tergugat:
PT. Bank Papua cabang Yogyakarta
92 — 29
  • ROGER PURWANTO PURBA, SH. berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 69/SKBPD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang telahdidaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan nomorregister No 620/HK/VIII/SK/Pdt/2017.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-02-2019 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 57/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : YATI SURYATI
Terbanding/Penggugat : JUARIAH, DKK
Turut Terbanding/Tergugat II : SUKANAH
Turut Terbanding/Tergugat III : JUJU JUARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : WIDANINGSIH
Turut Terbanding/Tergugat V : ENTIN SUPRIATIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : SAEFULLOH
Turut Terbanding/Tergugat VII : RUDI KOSWANDI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : VINI OKTAVIANI SRI KOSTINI
Turut Terbanding/Tergugat IX : PT. Karya Abadi Samarga
Turut Terbanding/Tergugat X : KELURAHAN CIPAGANTI
Turut Terbanding/Tergugat XI : KECAMATAN COBLONG
Turut Terbanding/Tergugat XII : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jelly Nasseri, SH
127 — 67
  • perundangundangan yangberlaku yang dimana Jual Bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIIl serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampaiTergugat VIII kepada Tergugat IX yaitu berupa proses pembalikan namadari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIII menjadi milik TergugatIX dalam Sertifikat yang ada di Badan Pertanahan Nasional KotaBandung sebagaimana yang tersyaratkan dalam Pasal 616 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan 620