Ditemukan 929 data
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
HART NATALIS,A.md Bin ELLYENCON
163 — 209
dakwaanSubsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001Halaman 10 dari 322 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN PIktentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana (vrijspraak) Sesuai dengan pasal 191 ayat (1)KUHAP atau setidaktidaknya melepaskan terdakwa, dari semuatuntutan hukum (onslaag
53 — 16
menerangkan bahwa ia tidak pernah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mohonuntuk :Halaman 9 dari 565 Putusan Nomor : 192/Pid.Sus/2014/PN.Sby101 Menyatakan Terdakwa SRI ANJAYANI, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan primermaupun subsider;2 Membebaskan terdakwaSRI ANJAYANI, SE, dari segala dakwaan (vrijspraak) atausetidaktidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslaag
50 — 10
Pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa, yang pada pokoknya agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa DITA SURYATI HASANAH, S.Paud tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum baikdakwaan primer maupun subsider;2 Membebaskan terdakwa DITA SURYATI HASANAH, S.Paud dari segala dakwaan(vrijspraak) atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum(onslaag
DEASY DIAH SURYONO
Terdakwa:
GOUTAM SHAMDEPCHAND M
192 — 152
Membebaskan Terdakwa Goutam Shamdepchand M dari segenap Dakwaan(Vrijspraak) sesuai dengan atau berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atausetidaktidaknya melepaskan Terdakwa Goutam Shamdepchand M dari semuatuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat(2) KUHAP;Membebaskan Terdakwa Goutam Shamdepchand M dari tahanan ;Mengembalikan nama baik Terdakwa Goutam Shamdepchand M di masyarakatsesuai harkat dan martabatnya ;5.
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
517 — 392
., bin MuhamadHakim dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuaidengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.3. Mengembalikan nama baik Terdakwa IRYANTO, ST., M.Si., bin Muhamad Hakimdi masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agarmengiklankan di beberapa harian (media massa)4.
178 — 50
Menyatakan Hendri Kartika Andri dilepaskan dari segala tuntutan hukum(onslaag van alle Rechtvervolging);3. Memerintahkan agar terdakwa Hendri Kartika Andri dikeluarkan daritahanan segera setelah putusan ini diucapkan;4. Merehabilitasi terdakwa Hendri Kartika Andri guna mendapatkanpemulihan hak, harkat dan martabatnya;5.
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
146 — 34
tertulis pada tanggal 10Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan:1.Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Suwandi, A.Ks Bin AtetMuhamad;Menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Primair, Subsidairmaupun atau dakwaan kedua tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa darisegala dakwaan dan tuntutan hukum (vriespraak) sebagaimanaketentuan pasal 19 ayat (1) Kuhap atau setidaktidaknya melepaskanTerdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag
122 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Si Bin (Almarhum)Pratisno dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaktidaknyamelepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (Onslaag Van AlleRechtvervolging) ;3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah TahananNegara ;4. Memulihnkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, harkat, danmartabatnya semula ;5. Memerintahkan supaya barang bukti dalam perkara ini dikembalikankepada pihak yang berhak ;6.
129 — 21
UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1)KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum.Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum olehkarena perbuatan tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintahatasan langsung yang berwenang maka perbuatan terdakwa bukanmerupakan perbuatan pidana (onslaag