Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 17-01-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 8 Juni 2022 — Penuntut Umum:
Hardiansyah SH MH
Terdakwa:
ABDUL AZIM, Amd Bin ARIFIN Alm
163 — 36
  • Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 bulan Agustus oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  • Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 tanggal 26 September 2020 oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  • Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  • Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 tanggal 21 Nopember 2020 oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  • Satu Bundel Fotocopy Akta Perseroan Komanditer no. 40 tanggal 15 Februari 2001 CV Banjar Negeri oleh Notaris ACENG IRAWAN, S.H.
Pengadilan PA RENGAT Perdata Agama
Register : 13-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA RENGAT Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Rgt
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
  • rupiah);Menimbang, bahwa istri berhak menerima nafkah dengan syarat istri tidaknusyuz atau istri tidak taat kepada suami, dan dalam perkara ini dari dalilpermohonan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Desember2017 dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz kepadaTergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan pendapat ulama figh, dalam kitabAl Muhadzdzab, juz Il, halaman 164, yang menyatakan:aeaiJsl oy be 620
Pengadilan PT AMBON Perdata Tanah
Register : 31-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PT AMBON Nomor 26/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 17 Juli 2018 — 1. Hi. MANTE SAITIAN, DKK Selanjutnya disebut Sebagai PENGGUGAT ATAU PARA PENGGUGAT Sekarang sebagai PEMBANDING. M E L A W A N : 1. HASIM SAITIAN, DKK Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II atau Para Tergugat II sekarang sebagai TERBANDING – II.
110 — 31
  • sengketaTata Usaha Negara dikarenakan Sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat Illdidasarkan pada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifatkonkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau Badan Hukum Perdata maka Pengadilan Negeri Tual tidakberwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara aquo merupakankompetensi (kKewenangan) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonsebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620
Pengadilan PT AMBON Perdata Tanah
Register : 24-09-2019 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 29-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 42/PDT/2018/PT AMB
Tanggal 3 Desember 2018 — Terbanding (Penggugat):
HANOCH TAMTELAHITU,SH
Turut Terbanding (Tergugat II)
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
Pembanding (Tergugat I)
MARGARETHA SULILATU SOPACUA, MARTHEN SOPACUA, WILLY FRENSIA SOPACUA
141 — 64
  • Tahun 2004 tentang, Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat1 dan 2 dan yurisprudensi MA Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari1976 Karena pengeluaran sertifikat itu. sematamata wewenangadministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannyajuga wewenang administrasi, bukan Pengadilan Yoncto Yurisprudensi MANomor 321 K/Sip /1978 tanggal 5 Februari 1981 "Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan olehInstansi lain Joncto Yurisprudensi MA Nomor 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penjualan Barang MewahPPnBM
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 September 2017 — PT INDO CREATIVE MEBEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
235 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM00112/ WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP NomorPEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal4 September 2014 atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajibanmemungut dan menyetor PPnBM tetapi Asosiasi Industri Permebelan &Kerajinan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK;
35 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masingmasingburuh tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah yangditerima oleh masingmasing buruh harian lepas tersebut berada diatas PTKP atau tidak sehingga tidak dapat ditentukan apakah ataspembayaran tersebut terutang PPh Pasal 21 atau tidak;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapatbahwa atas upah bongkar muat barang sebesar Rp274.620.678,00tidak terutang PPh Pasal 21, dengan demikian Majelis berketetapanbahwa koreksi Terbanding atas Warehouse & Freight Exp sebesarRp274. 620
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 17-01-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk
Tanggal 8 Juni 2022 — Penuntut Umum:
Hardiansyah SH MH
Terdakwa:
YASRIL, SST, MT Bin M. YAMIN
193 — 63
  • Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 bulan Agustus oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  • Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 tanggal 26 September 2020 oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  • Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  • Fotocopy Surat Laporan nomor 620/01/PNTK/16-LU/X/2020 tanggal 21 Nopember 2020 oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  • Satu Bundel Fotocopy Akta Perseroan Komanditer no. 40 tanggal 15 Februari 2001 CV Banjar Negeri oleh Notaris ACENG IRAWAN, S.H.
Pengadilan PT PALU Perdata Tanah
Putus : 16-12-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan PT PALU Nomor 56/PDT/2014/PT.PALU
Tanggal 16 Desember 2014 — HASANUDIN LATANGKO DKK VS PEKORE
34 — 6
  • 927590rsid5930831rsid5966457rsid5969727rsid5973216rsid5973 693rsid5974037rsid5978 453 rsid5980235rsid5980242 rsid5982567 rsid5985322 rsid5993908rsid5994950rsid5994951r$id6032325rsid6032879rsid6036169rsid6038938rsid6039100rsid6043041rs1d6045967rsid6050185rsid6055854rsid606078 4rsid6097122rsid6100011rsid6103028 rsid6103311rsid6103759rsid6106139rsid6108769rsid6112231rsid6115213rsid6121227rsid6124733rsid6160544rsid6172644rsid6176665rsid6180470rsid6182341rsid6186132rs1d6186203rsid6186676rsid6225940rsid6238252rsid6239034rsid6242 460rsid62 42 486rsid6252 620
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 09-12-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 153/ PDT.G/2013/PN.Jr
Tanggal 21 April 2014 — • GUNAWAN GANDA WIJAYA M E L A W A N • PT. WARU ABADI • KEMENTRIAN KEUANGAN RI C/Q DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN NEGARA C/Q KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG ( KPKLN). • DARYANTO • HANNY
135 — 49
  • harganya sudahdibayar dan tanah yang diperjual belikan tersebut sudah dikuasai oleh pembeli, sebabhak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pemiliknya apabila dilakukan apayang disebut PENYERAHAN SECARA YURIDIS (Juridische Levering ) , yang16wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta balik nama (pendaftaran) dimuka danoleh kepala kantor pendaftaran tanah ( Kantor Pertahanan Kabupaten Jember ) selakuovershhrijvings ambtenaar.Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1459 Jo Pasal 616 Jo Pasal 620
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 23-05-2012 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 171/Pdt.Plw/2012/PN.Bks.
Tanggal 31 Oktober 2012 — Drs SATOTO MOEHANDONO sebagai Pelawan Melawan TUTI SUMARNI SH sebagai Terlawan I PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. sebagai Terlawan II KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI sebagai Terlawan III YULIUS HERMANUS. SE sebagai Terlawan IV Kantor Petanahan Kota Bekasi. sebagai Turut Terlawan
115 — 18
  • Dengan demikian unsur"menimbulkan akibat hukum" terpenuhi.Oleh karena itu, Objek Perkara terbukti merupakan Keputusan TataUsaha Negara yang secara jelas dan terang merupakankewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, danbukan kewenangan Pengadilan Negeri.Kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadili Objek Perkara ini juga sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K I Pdt I 1999, Tanggal 29Desember 1999 yang menyatakan"Bila yang digugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 734/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. FREEPORT INDONESIA
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Minimum Maksimum Tembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton (60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 80 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kg Bi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Pemohon PeninjauanKembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2005 berupa penyerahan yang PPNnya dipungut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 588 B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Minimum Maksimum Tembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton 60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kg Bi sekitar 26 mg/kg Ti sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi negatif PemohonPeninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2005 berupa penyerahan yang PPNnyadipungut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Pemohon PeninjauanKembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2005 berupa penyerahan yang PPNnya dipungut sendiriatas penjualan ke PT Smelting sebesar Rp10.590.739.470,00;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan dua invoice ataspenyerahan konsentrat kepada pembeli, yaitu (1) invoice
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Register : 10-08-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 842/Pdt.G/2016/PA.SKH
Tanggal 27 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 3
  • Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang menikah padatanggal 11 Oktober 2009 yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sesuaikutipan Akta Nikah Nomor 620/95/X/2009 tertanggal 11 Oktober 2009;2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri(Bada dukhul) namun belum dikarunia anak (keturunan);3.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 19-05-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 42/ PDT/2011/PT.PLG
Tanggal 19 Mei 2011 — 1. KATAMSI: dkk vs TM. MEHDI MD
28 — 13
  • seluas 179.775M2, dengan Sertifikat Hak Milik :e Nomor : 6538 surat ukur Nomor : 608/1997 tanggal 10September 1997, luas 19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor ; 6545 surat ukur Nomor :615/1997 tanggal 10 September 1997, luas 19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6544 = surat ukurNomor :614/1997 tanggal 10 September 1997, luas19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6549 surat ukurNomor :619/1997 tanggal 10 September 1997, luas19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6550 surat ukurNomor :620
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor - 34/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — - SUHEIMI Lawan - Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum
138 — 58
  • /2006 Perihal :Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran2006, selanjutnya diberi tanda bukti P 6;Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24September 2009 Nomor : 600/1107.1/PU Perihal : Usulan Tindak lanjutHalaman 14 dari 47 Putusan Nomor 34/Padt.G/2016/PN Bon10.11.Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Semarang Rt. 29 Gunung TelihanBotang Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P7;Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22 Pebruari2007 Nomor : 620
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-08-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 383/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 3 Oktober 2016 — Pembanding/Tergugat II : AJA MIHARJA Diwakili Oleh : AJA MIHARJA
Terbanding/Penggugat : PT. MALIGI INDUTRIAL ESTATE
Turut Terbanding/Tergugat I : AGUS HIDAYAT
60 — 20
  • Maligi Permata Industrial Estate)merupakan Obyek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri jo KeputusanMenteri Perindustrian RI Nomor: 466/MTND/Kep/8/2014 tentang perubahanatas keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/MIND/Kep/12/2012 tentangObyek Vital Nasional Sektor Industri.10.
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 17-05-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1919/Pdt.G/2019/PA.Sda
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 38
  • tersebut;Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebutmembuat resah Penggugat, karena Tergugat mengatakan jika hartatersebut adalah milik (Alm) SUTISNI (sebagai ahli waris tunggal dariAlm SOLO SUTRISNO BIN KARSO), dan Tergugat adalah ahli waris dariSUTISNI sehingga Tergugat lebih berhak atas harta peninggalan (Alm)SOLO SUTRISNO BIN KARSO dan (alm) SUTISNI, dan jika dibagimenurut hukum Islam, maka bagian SUTISNI adalah 155 M2 (1/4) dari totalharta peninggalan SOLO SUTRISNO BIN KARSO 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-08-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pid/2012
Tanggal 25 Agustus 2014 — San Smith, S.H.
294 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya dengan novum (bukti PPKIV) dimanaSertifikat HGB Nomor 1328 oleh Kantor Pertanahan KotaMedan telah dikeluarkan luasnya seluas 47 m2 sesuaidengan Surat Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan KotaMedan selaku penanggung jawab proyek pembebasantanah Nomor 620/3797 tanggal 05 Juni 2011 (tercatatdalam Sertifikat);Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1428, terdaftar atasnama PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 413/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 4 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : WILLY GUI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGATbk
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
72 — 247
  • Bali Sesuai dengan SertifikatHak Milik No. 1499/Ubung dengan luas tanah 620 M2 dan luas bangunan400 M2 yang tercatat an.