04Kelurahan Ngadirejo Kota KediriAGING. secre narscnes mansonAgama : IslamPekerjaan : Dosen Uniska KediriPendidikan : 82TerdakwaTerdakwa dalam perkara ini ditahan oleh JPU dengan jenisPenahanan Rutan sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan sekarang ;Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya ORONG SABONHENDRIKUS, S.H. dan kawankawan, Para Advokat yang berkantor di jalan jedongNo. 35 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2012 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan tipikor

,S.Ag, M.H. dan kawankawan, yang berkantor di jalan Perum Permata Hijau Blok O11 Jalan Kapten Tendean Kediri; berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tertanggal 18 september 2012 Nomor : 1054/HK/IX/2012.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nonor : 18PID.SUS/2012/PN.

Putusan Sela Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 81/Pid.Sus/2012PN. Sby, tanggal 12 Oktober 2012 ;Telah mendengarkan keterangan saksisaksi dan ahli yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;Telah membaca dan mempelajari buktibukti surat dalam perkara ini ;Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa I Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO, M.P,Terdakwa IIDrs ABDULLAH .................Drs.

NARDIMAN JonaatTinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim incwa maycus,KAREL TUPPU,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi MedanDR.

MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pe SAZILLSH.MHmasingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Miicinsa van miciyaumperkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMedan tanggal 11 September 2013 Nomor : 45 /Pid.Sus.K/2013/PTMdn,putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :Selasa tanggal 01 Oktober 2013, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu

Khusus untuk Penggugat dikaitkan jugaputusan Pidana dari Pengadilan Tipikor dimana amar putusan Pidana dariPenggugat tidak ada pencabutan hakhak Penggugat sebagai PNS ; Bahwa menurut Ahli Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, diatur tata carapemberhetian dan tata cara pemberian hukuman disiplin kepada PNS.Dalam hal pemberian hukuman disiplin maka pemerintah harus membentukbadan pertimbangan jabatan atau majelis pemberian hukuman disiplin, untuktingkat daerah ketua majelis tersebut adalah Sekda; Bahwa menurut

Bukti T3 : Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengedilan NegeriGorontalo, Nomor : 08/PID.SUSTPK/2014/PN.GTLO,tanggal 15 Agustus 2014;(Fotokopi sesuai dengansalinannya);Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.4. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910.

TindaklanjutKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANdan RB, dan Kepala BKN; (Fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : F.IV.2630/V.125/56, Tanggal 29 Januari 2019, Perihal : Tindak Lanjut PNSyang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan;(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Tanggal18 April 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/TIPIKOR

Sehingga ParaTergugat merasa ada keanehan dan kejanggalan, padahal apabiladipahami didalam posita gugatan tercermin perbuatan saudara FernandoMahalim lah yang membawa Penggugat sebagai pihak pesakitan dalamperkara Pidana Tipikor Nomor : 5/Pid. SusTpk/2019/PN. Pgp.

;Tetapi faktanya Penggugat tidak menarik saudara Fernando Mahalimdalam perkara ini, sebaliknya Penggugat justru menarik Tergugat Il(saudara Liebig Sulijanto) yang sama sekali tidak ada hubungannya dantidak mengetahui perbuatanperbuatan Pidana Tipikor yang dilakukan olehPenggugat dengan oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut ;Bahwa selain itu seharusnya apabila Penggugat menerima barang yangtidak sesuai dengan spesifikasi, maka seharusnya Penggugat segeramenyampaikan komplain (keluhan) kepada

UtrDan selain itu Penggugat Rekonpensi (Saudara Liebig Sulijanto, MSM)menderita kerugian immateriil akibat hilangnya waktu untuk bekerja karenaharus pulang pergi Pangkal Pinang akibat adanya panggilan saksi atasPerkara Pidana Tipikor yang dilakukanTergugat Rekonpensi dan selain itusebagaimana point 7 diatas, dengan adanya keterangan tidak benarTergugat Rekonpensi di dalam Bloggernya mengenai PenggugatRekonpensi (Saudara Liebig Sulijanto, MSM) dan juga PenggugatRekonpensi (PT.

RUSTAM SUPENDY, M.Si bin H.BEDDU membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 02/Pid/Tipikor/2011/ PN.Kdi tanggal 24 Februari 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Ir.

BEDDUdibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 04/ Tipikor/2012/PT.Sultra tanggal31 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari;3.

Tahap Pertama sebanyak Rp20.000.000,00 diterimapada bulan September 2009 dan 2.Tahap kedua sebanyakRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima pada bulan Oktober2009.Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam menilai dana anggaranpengeluaran 10 program pokok PKK sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) sebagaimana dalam pertimbangan judex facti yangmengemukakan bahwa ... menimbang terhadap deskripsi sanggahanberkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan 10 program pokokPKK.Hakim Banding Tipikor

judex juris yang mengadili perkara a quo padatingkat kasasi ini bahwa saksi Sudin bin Mariba telah ditahan olehKepolisian Ri atas pemberian keterangan palsu dalam perkara ini.Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam menilai penegeluarandana senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk operasionalrumah jabatan sebagaimana dalam pertimbangan judex facti yangmengemukakan bahwa menimbang terhadap deskripsi sanggahanberkaitan dengan pengeluaran dana untuk operasional Rujabo,HakimBanding Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang,S.H.,M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr.Mohammad Askin,S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLMttd/M.S. Lumme,S.H.Panitera Pengganti,ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.

PUTUSANNo. 35/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara TindakPidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara :1.

Hakim Tipikor tanggal 14 Maret2013 Nomor : 08/ PNH/TI/2013/P.Tpikor. Yk sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April2013 ;7.

Hakim Tipikor tanggal 14 Maret2013 Nomor : 09/ PNH/TI/2013/P.Tpikor. Yk sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April2013 ;7. Perpanjangan ............0067 .

Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Januari 2013 sampaidengan tanggal 19 Februari 2013 ;4.Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 20 Februari 2013 sampaidengan tanggal 21 Maret 2013 ;5.Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan 26 Maret 20136.Hakim Tipikor sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12April 2013 ;7.nn Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 13April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;8.Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No:35/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tanggal25 Juli 2013, Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.;3. SURAT DAKWAN No.

., dalamperkara a quo, didakwa oleh Penuntut dengan dakwaanSubsidairitas, yang terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaanSubsidair:2) Bahwa dalam dakwaan Primair, Pasal yang didakwakanadalah Pasal 2 UndangUndang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sementara dalam dakwaan Subsidair, Pasal yangdidakwakan adalah Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo.

Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP;3) Bahwa antara Pasal 2 UndangUndang Tipikor danPasal 3 UndangUndang Tipikor, masingmasing memilikiunsur pidanayang berbeda, dimana perbedaan yang mendasar dari keduaPasal tersebut (Pasal 2 dan Pasal 3) adalah terletak pada adatidaknya jabatan/kewenangan/kedudukan yang disalahgunakanoleh/bagi Terdakwa;4) Bahwa amar putusan Mahkamah Agung sebagaimanatersebut di atas secara nyata menjadi khilaf dan keliru karenatidak mencantumkan Pasal berapa dan dakwaan mana yangdianggap

No. 93 PK/Pid.Sus/2017kekurangan volume daribeberapaitem pekerjaan pembangunanGedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan PariwisataProvinsi Sulawesi Tengah, dimana hasil perhitungan dimaksudHASIL PERHITUNGAN TIM AHLI UNTAD / TIPIKOR PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DANPARIWISATA SULAWESI TENGAHLOKASI : KOTAPALUTH.ANGGARAN : TAHUN 20112012KONTRAKAWAL AMANDEMEN (CCO) TIM AHLIUNTAD/TIPIKORHARGAN URAI AN SAToO JUMLAH HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH HARGAVOL VOL

SULTENG, TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR,TIM AHLI UNTAD 2017,AHLI JUNAIDI.ST & HASIL PERSIDANGAN SETEMPATPEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESITENGAHLOKASI 7 KOTA PALUTH.ANGGARAN : TAHUN 20112012KONTRAK AWAL AMANDEMEN(CCO) KONSULTAN PENGAWAS TIMAHLI PROP.SULTENG TIMAHLIUNTAD/ HASIL PERSIDANGANSETEMPATsat HARGASAT.

undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan' kasasi yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa pada pokoknyaadalah sebagai berikut:Bahwa Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa V/Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbanganhukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupun Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

No. 591 K/PID.SUS/2016mengajukan dan menyatakan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kias IA Medantanggal 08 Januari 2016, hal ini sejalan dengan Akte Permohonan KasasiNomor : 02/Akta.Kasasi/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn tanggal 08 Januari 2016;Bahwa Pernyataan dan Permohonan Kasasi yang diajukan dan dilakukan olehPenasihat Hukumnya untuk dan atas nama serta kepentingan hukum ParaTerdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa V/Para Pemohon Kasasi masihdiperkenankan

Judex Facti tidak menerapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa Vsangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amarPutusan Judex Facti baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupunPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Kias A Medan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2015/PNMdn tanggal28 Juli 2015 dan

Jaksa Penuntut Umum keliru menetapkan Terdakwa Il, Ill, IV danTerdakwa V sebagai terdakwa dalam kasus korupsi ini Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa Il, Ill, IV dan Terdakwa Vsangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amarPutusan Judex Facti baik Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :27/Pid.SusTPK/2015/PTMDN tanggal 11 Desember 2015 maupunPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Kias A Medan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2015/PNMdn tanggal 28Juli

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Penuntut Umum.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd./Arman Surya Putra, S.H.

PUTUSANNomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara:Nama lengkap : MASSUS Bin HARIS.Tempat lahir : Bangkalan.Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Juni 1969.Jenis kelamin : Laki laki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Desa Tenggun Barat

Yuridis kami tim Penasehat hukum tidak perlumengulas kembali, Akan tetapi jika terdakwa harus dinyatakan terbuktisebagai bentuk keadilan sejatinya yang dibuktikan adalah dakwaanSUBSIDER, dengan alasan Kerugian Negara berdasarkan TuntutanJaksa Penuntut Umum tidak lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus JutaRupiah), sedangkan Dugaan Korupsi di atas 1 (Satu Miliyar ) saja dituntut 4Tahun PenjaraMenimbang, bahwa Terdakwa MASSUS Bin Haris. diajukankepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

dalampasal 7 Permendagri No. 113 Tahun 2014, telah memperkaya diriTerdakwa MASSUS Bin Haris sebesar Rp. 446. 387.000,(empat ratusempat Puluh enam juta tiga ratus delapan Puluh tujuh ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlan tersebut sebagaimana PenghitunganKerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa TimurNomor : SR991/PW13/5/2018 tanggal 03 Desember 2018.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor

karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, serta Terdakwa telah menjalani tahanan, maka masa penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2020 ( PERMA NO 1 TAHUN 2020 )Tentang pedoman PemidanaanPasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi makaMajelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa adalah lebih mengarah padapasal 2 Undang Undang Tipikor

PaniteraPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri BANGKALAN = danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Ketua Majelis HakimKorupsi sebagai anggota ,Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H. Tongani, SH.,MH.Hakim Adhoc Tindak PidanaKorupsi sebagai anggota II,Kusdarwanto,SH., SE., MH.Panitera Pengganti,H. Usman, SH., M.Hum.Halaman ke 80 Putusan Perkara No. : 28/Pid.SusTPK/2021/PN.SBY

Pst.terlibat secara Medeplegen melakukan tindak pidana korupsi yangdidakwakan;Bahwa pada prinsipnya pembayaran pidana tambahan uang penggantisecara sukarela, dapat diperhitungkan "Sebagai Pengganti" dari asetasetyang disita pada tahap proses penyidikan maupun sita eksekusi yangdilakukan Jaksa setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor, Penyitaan atas hartabenda Terdakwa/Terpidana dalam rangka memenuhi pidana tambahanuang pengganti, maka tujuan penyitaan tersebut

adalah untuk menutupiuang pengganti tersebut;Bahwa apabila Terpidana membayar secara sukarela uang pengganii,maka harta bendanya "Tidak Perlu Dilelang" dan apa yang dibayarkannyaharus diperhitungkan sebesar nilai harga barang yang disita untukdikembalikan kepada Terpidana;Bahwa menurut Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor maksud dan tujuan penyitaanyang dilanjutkan dengan pelelangan harta benda Terpidana adalah untukmenutupi uang pengganti yang tidak dibayar Terpidana;Bahwa tidak ada batasan waktu untuk melakukan

pembayaran pidanatambahan uang pengganii;Bahwa pembatasan jangka waktu paling lama 1 bulan dalam pasal 18ayat 2 UU Tipikor adalah batas waktu "Timbulnya Kewenangan Jaksa"untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda Terpidana untukmenutupi pembayaran uang pengganti dimaksud;Bahwa Pasal 18 ayat 2 UU Tipikor, Sama dan Senada dengan ketentuanpasal 10 ayat 2 Perma No. 5/2014 yang menyatakan: Terpidana tetapdapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesaimenjalankan Pidana Penjara Pokok

Pasal 10 ayat 1 Perma No. 5/2014 UU Tipikor,Terpidana "Tidak Dijatuhi Pidana/Penjara Pengganti"; Harta yang disitadalam rangka pemenuhan pidana tambahan uang pengganti "Harusdikembalikan kepada Terpidana;2. JUNAEDI, S.H., M.

,M.HPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Bna

., M.HPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.HNIP. 19701207 199203 10013/Pid.B/2019/PN Bna

,MH.Hal 12 dari 11 hal puusan perkara pidana No.416/PID.SUS/2020/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Hal 13 dari 11 hal Putusan Perkara Pidana No.416/PID.SUS/2020/PT MKS.,Hal 14 dari 11 hal puusan perkara pidana No.416/PID.SUS/2020/PT MKS

PENGESAHAN :Salinan Dinas sesuai aslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.Panitera,Panitera Muda Tindak Pidana Tipikor, Hal 17 dari Hal 17 Put. No.576/Pid.Sus/2018/PT MKS.H.SYAHRIR DAHLAN,SH.,MH.NIP :19651120 198903 1004 Hal 18 dari Hal 17 Put. No.576/Pid.Sus/2018/PT MKS.

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor132/Akta.Pid/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI Jurusita padaPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, bahwa pada tanggal 19 Agustus2020, permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada AFRIMAYANTI,S.H.,Dk.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;3.

,Dk PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh , sebagaimana relaaspenyerahan Memori Banding tanggal 1 September 2020 Nomor132/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor :W1U14/1355/HK.O1/VIII/2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR,S.H.,M.H.

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini,serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, tanggal 18 Desember 2012 Nomor:18/Pid.TPK/ 2012/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas, yang diktumnya berbunyisebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Sarjono Bin Syahril tersebut tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair;2.

Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, SLAMETHARYADI,SH.MH. dan SUDIRMAN SITEPU,SH.M.Hum. Hakim Ad HocTIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana37Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Maret 2013Nomor:02/Pen.Pid.

Alamat TERGUGAT saat ini adalah di Jalan Mayor Ruslan, Lorong Tunggal,Nomor 2407 A, RT 035, RW 009, Kelurahan 20 llir Dl, Kecamatan llir Timur, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.Kalaupun TERGUGAT hadir dalam pemeriksaan perkara ini dikarenakanadanya surat yang menggunakan amplop dengan kop PENGADILANNEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR KELAS 1.A PALEMBANGyang ditujukan ke alamat kantor TERGUGAT (PT BANK CENTRAL ASIAPRABUMULIH).Dari kondisi tersebut, nampak jelas bahwaadanyakekeliruan/kesalahanalamat

Bukti T.2.A ;Sampul (amplop) menggunakan Kop PENGADILAN NEGERVHUBUNGANINDUSTRIAL/ TIPIKOR KLAS ILA. PALEMBANG yang digunakan untukmengirimkan Relas Panggilan Sidang No. 55/PDT.G/2015/PN.PLG., ditujukanke alamat Kantor PT Bank Central Asia Cabang Prabumulih.. Bukti T.2.B ;Salinan/Kutipan Risalah Lelang No. 84/2006 tanggal 03 Mei 2006. (asliadapada Kantor BPN Kota Palembang sebagai kelengkapan/syarat proses pendaftaran peralihan hak atau balik nama menjadi atas nama GUNAWANKASLIM).

Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM.PHI/TIPIKOR SurabayaNomor : W.4.UI/6329/Pdt/IX/2011 tertanggal 29 September 2011 kepada Yth. BapakKetua Mahkamah Agung R.I perihal : Laporan permohonan Kasasi yang tidak memenuhisyarat formal perkara Nomor. 312/Pdt.G/2010 PN.Sby Jo 321/Pdt/2011/PT.Sby, buktitertanda T.1.9 ;10.

Fotocopy Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMS ) Nomor.13/TMS.Pdt.Kasasi ...........13/TMS.Pdt.Kasasi/2011/PN.Sby Jo Nomor : 312/Pdt.G/2010 PN.Sby Jo 321/Pdt/2011/PT.Sby, dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM.PHI/TIPIKOR Surabaya tertanggal 28September 2011, bukti tertanda T.1.10 ;1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 312/Pdt.G/2010/PN.Sby tertanggal 10 Agustus 2011, bukti tertanda T.I.11 ;2.

;Halaman 36 dari40 hal Perkara Nomor : 057/G/2016/PT UNSMGMenimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat menyatakanbahwa Tergugat dalam pertimbangan diktum Keputusan objek sengketa Tergugatyang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNomor : 140/PID.SUSTPK/2014/PN.SMG tanggal 23 Februari 2015 (vide buktiT1=P12), tidak memenuhi syarat minimal hukuman untuk memberhentikantidak dengan hormat terhadap Penggugat dan bertentangan dengan ketentuanPasal 87 ayat (4) huruf d UndangUndang Nomor

: 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara. ; ~ 229 222 nnn nn on on nnnMenimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam amar angka 3 Putusan Pengadilan Tipikor SemarangNomor : 140/PID.SUSTPK/2014/PN.SMG tanggal 23 Februari 2015 (vide buktiT1=P12), "Menyatakan terdakwa MASUD,ST.MM.

Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor6/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.BJM tanggal 9 September2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi, SP bin Aspan terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanapasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 12/Pid.Sus/2011/PT.BJMtanggal 17 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyaserta Penuntut Umum ;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 9 September 2011, Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanadan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, S.H..M.Hum. ttd/Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd./Dulhusin, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n.