Ditemukan 19088 data
178 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti nomor 1 (satu) sampaidengan nomor 45 (empat puluh lima) selengkapnya sebagaimana dalamTuntutan Penuntut Umum:Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR
36 — 3
Permohonan perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014;Pengadilan Negeri Tersebut,Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 30 Juni 2014 No.70/Pid.Sus/2014/PNMbo tentang = penunjukan = Majelis Hakim yangmenyidangkan dan mengadili perkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 30 Juni 2014,No.70/Pid.Sus/2014/PNMbo tentang penetapan hari sidang;3.
54 — 37
M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm, tanggal 9 September 2011 yang dimintakan banding tersebut tetapi dengan memperbaiki mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan bunyi selengkapnya sebagai berikut
Salinan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 05/PidSus/Tipikor/2011/ PN.Bjm, tanggaltanggal 9 September 2011,sebagai berikut : Halaman 2 dari 72 halamanPutusan Nomor : 13/PID.TPK/2011/PT.BJMMenyatakan terdakwa SYARIPUDDIN,AMd.
124 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikTerpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula daribarang yang menggantikan barangbarang tersebut";Bahwa jelaslah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun2001, yaitu barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperolehdari tindak pidana korupsi yang mana barangbarang tersebut menjadibukti bahwa Terdakwa Tipikor
97 — 12
SoppengAgama : IslamPekerjaan : PNS (Kasi Keperawatan RSUDAjjappannge Kabupaten Soppeng)Pendidikan : S.1 Terdakwa ditahan oleh :Penyidik Kejaksaan Negeri Soppenge Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 23 Nopember 2012Sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;Penuntut Umume Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 17 Desember 2012Sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makasare Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 Januari 2013Sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;e
58 — 8
Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN litanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN Idi tanggal 28 April2016 tentang penetapan hari sidang;Halaman 17 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN Idi Berkas perkara dan suratsurat lain
117 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tegal Barat;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PT SMG tanggal 19Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 78/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 5 Desember2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar
71 — 34
NIP.TOPOS DOOFON 1 OT paneer reese eeePEMBANDINGKasus Tipikor yang dialami oleh Penggugat, juga dialami oleh PegawaiNegeri Sipil yang lain di Kabupaten lain, dimana mereka juga terkenaUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi. Mereka dihukum penjara, bebas dari penjara dan diaktifkankembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, antara lain1.
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Ketua Majelis,Ttd/ MS. Lumme, SH. Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH.Hal. 13 dari 13 hal. Put.
24 — 14
pengfgugatuntuk membayar biuayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkatbandingditetapkan sebesar Rp 150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017oleh kami Ardy Djohan, SH. sebagai Hakim Ketua, Martua Rambe, SH MH danMasrimal, SH masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Acehsebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor
110 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tipikor/2013/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwapada tanggal 17 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasingmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2014 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
dan juga berdasarkan dokumen berita acarapemeriksaan lapangan No : 620/077/BAPPLBN.LMLB LS.KRY/DPU/XII/2006/DPU/ X/2005 TANGGAL 4 DESEMBER 2006MENYATAKAN PROYEK PEKERJAAN TELAH MEMENUHITARGET PELAKSANAAN 100%, dalam hal ini tidak ada bukti yangmembuktikan negara dirugikan, melainkan adanya bukti bahwa benarproyek tersebut tidak ditemukan kejanggalan sebagaimana hasil AuditBAWAS Provinsi Kalimantan Timur maupun Audit PEMDA Nunukan;Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 14/TIPIKOR
Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 15 April 2014;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa Drs. H.
10 — 1
tanggal lahir 27 April 1991, anak kedua; bernamaAnak Il, tanggal lahir 07 Agustus 1994 dan anak ketiga bernama Anak Ill,tanggal lahir 04 juli 2000; .Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah saksimengetahui Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugatselingkuh dengan wanita lain orang Bali (menurut pengakuan Tergugat sendiridalam persidangan tipikor
261 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 31Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunitut Umum pada KejaksaanNegeri Batang;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 14 November2017, yang dimintakan banding tersebut, dan:Mengadili sendiri:Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 2523 K/Pid.Sus/20181. Menyatakan bahwa Terdakwa NURUDIN bin H.
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh Didik Tri Sulistya, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olehPemohon kasasi/T erdakwa dan Penuntut Umum;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. ttd./ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Timur P. Manurung, S.H.,MM.Panitera Pengganti :ttd.
64 — 31
manatelah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 16 April 2015;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 24 April 2015 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 April 2015, kontra memori bandingmana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 28 April 2015;1011Menimbang, bahwa baik kepada Penasehat HukumTerdakwa maupunJaksa Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwapada tanggal 12 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin di Banjarbaru tersebut;
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : R. BAYU FERDIAN, S.H.,M.H
64 — 17
TARMULI,Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNAH. SAID SALEM, S.H.M.H.NIP. 19620616 198503 1 006Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNASalinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR.BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SH.Nip.19611231 198503 0129Halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 301/PID/2019/PTBNA
DADAM DAMHURI SH
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
145 — 116
001RW 014, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Agama Islam ;Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; Bahwa saksi bertugas di Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan DanPelatihan (BKPPN) menjabat Kabid evaluasi kinerja disiplin dan kesejahteraanpegawai; Bahwa BKPP pernah mengeluarkan surat pemberhentian sementara ketikaPenggugat di tahan dalam kasus operasi tangkap tangan oleh PolrestabesBandung; Bahwa saksi pernah meminta salinan putusan ke Pengadilan Tipikor
atasperkara Penggugat; 7 Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukumbanding ; Bahwa saksi beserta team melakukan rapat dan hasil rapat dituangkandalam nota dinas; Bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah pertimbangan dari BPPKkarena Penggugat telah di vonis pada Pengadilan Tipikor;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 15Agustus 2019 telah menyerahkan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampirdalam Berita Acara Persidangan ; Halaman 19 dari 31 halaman Perkara Nomor.
119 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera Muda Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli2012 ;Membaca suratsurat yang
HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.
330 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimHakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr.KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H., Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungdan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai HakimHakimAnggota, dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr.