Ditemukan 11261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama
Register : 05-11-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PA PACITAN Nomor 127/Pdt.P/2015/PA Pct.
Tanggal 18 Nopember 2015 — PEMOHON
18 — 1
  • 2353031) 23531) 22) 13625)3637)31) 227) 12) 11722NO NMNN DN NY25) 23531) 220) 137) 23531) 233) 22) 14131) 233) 2((((((((((((((31(((((((((((((42) 2(2) 1(34) 2(25) 2(3532) 1(31) 2(3037) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 446.00 715.00 Tm/F12 1 TE(51) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 126.00 693.00 Tm/E1lZ 2 DE(2) 182) 180.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 144.00 693.00 Tm/F12 1 TE(2) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 147.00 693.00 Tm/E1lZ 2 DE(620
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 29-06-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mad
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ISMIARTI
2.ISMARIANI
3.ISMARIANA, S.Pd,
4.RINOSA JUNIARDI
5.ARI WIDAYAT
6.TRI ARINI WIDAYATI,
Tergugat:
SOEMARMAN, SH
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
134 — 19
  • perjanjian jual beli terjadi atas kesepakatankeduabelah pihak, Pasal 1459 hak milik atas barang yang dijual tidaklahberpindah kepada sipembeli, selama penyerahannya belum dilakukanmenurut pasal 612, 613 dan 616, jadi dalam BW peralihan kepemilikanharus dengan levering;Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pat.G/2020/PN MadPasal 616 penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerakdilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengancara seperti ditentukan dalam pasal 620
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
1.INAQ HAJAR
2.HAJAR
3.SUMARNI
4.JUMAHIR
5.MUHAMAD NURJANI
6.SUHARNI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2.DIREKTUR PT ESA SWARDHARNA THANI
105 — 71
  • Bahwa putusan MA No. 3838 K/Sip/1971 tertanggal 3111971 (Bukti TII 4), memberikan kaidah sebagai berikut:menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansiagraria secara sah, tidak termasuk wewenang pengadilan tetapi sematamata termasuk wewenang administrasi pembatalan surat bukti hak harusdiminta oleh pihak yang menang di pengadilan kepada instansi Agrariaberdasarkan putusan yang diperolehnya.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999tertanggal 29 Desember
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 257/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 —
176 — 111
  • No. 620 K/Pdt/1999 tel.29121999, yang menegaskan : Bila yang digugat adalah Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,bukan wewenang Pengadilan Negeri.
    berdasarkan atas hukum, peraturan danperundangundangan yang berlaku ; Sesuai ketentuan Pasal ayat (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) serta pasal 53ayat (1), Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No. 9Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, juncto Putusan MARI No. 3199 K/Pdt/1992 tgl.27 Oktober 1994, Putusan MARI No. 2480 K/Pdt/1997 tgl. 30 Oktober 1997,No. 3838 K/Sip/1971 tanggal 3111971, No. 716 K/Sip/1973 tanggal591973, No. 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-04-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 888 K/PDT/2012
Tanggal 30 April 2013 — TJUNG KHUN LIM VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, BERALAMAT DI JALAN PEMBANGUNAN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT, DKK
79 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 13 Desember 2000 yang menyatakan bahwa segalaKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka menimbulkanperjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyiperjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan antara kedua belah pihak,haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanyamerupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf aUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;27Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 07-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 4/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : HERI INDRA SIREGAR,ST.MT
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG MEDAN
Terbanding/Tergugat II : PT. AMARTA JAYA PUTRA
134 — 72
  • lambat 14 (empat belas)hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairansecara tertulis dari penerima jaminan berdasarkan Keputusan PenerimaJaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Terjamin cidera janji;Bahwa terhadap ketentuan pencairan Jaminan Pelaksanaan dan JaminanUang Muka tersebut kesemuanya telah dipenuhi oleh Penggugat dan telahmenyampaikan tuntutan pencairan Jaminan baik Jaminan Uang Mukamaupun Jaminan Pelaksanaan kepada Tergugat antara lain melalui SuratNomor : 620
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 03-05-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Skh
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
ASRI HARTINI, SH
Tergugat:
1.Joko Amunanto
2.Aris Pramono
81 — 221
  • Penggugat tersebut kabur;Menimbang, bahwa mengenai kapan bangunan yang ada di atas objeksengketa tersebut dibangun oleh Para Tergugat, menurut Majelis Hakim pihakPenggugat tidak harus dibebani atau tidak memiliki Kewajiban untuk mengetahuikapan bangunan tersebut dibangun, oleh siapa dan berapa lama bangunantersebut dikerjakan, karena pada hakekatnya penyerahan atau penunjukan akankebendaan tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yangbersangkutan dengan cara seperti dicantumkan dalam Pasal 620
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-05-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 295/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 26 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Emma Mariaamina Hutagaol
Terbanding/Pembanding/Penggugat : BAPAK RONALD MARK A. SITOMPUL,
125 — 39
  • Fachrudi Raya No. 5 JakartaPusat, sebagaimana dalam Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksidengan Nomor 620/223.2/SPPJK/RBJPSBC/BPJJ/DBT/X1I/2014;Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Pengerjaan Proyek Nomor 01 tertanggal07 Oktober 2014 tersebut TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah samasamasebagai Pihak Kedua, sementara Sdr. ISHAK SYAH adalah Pihak Pertama;Bahwa pada Perjanjian Kerjasama Pengerjaan Proyek Nomor 01 tertanggal07 Oktober 2014 Sdr.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 25-02-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
H.SABRAH
Tergugat:
DIAN RESTU RINI
Turut Tergugat:
1.BPN KOTA PALANGKA RAYA
2.BPN KOTA PALANGKA RAAYA
260 — 102
  • Bahwa mengacu juga pada Yurisprudensi Mahkamah AgungPutusan No.620 K/ Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yangberbunyi: Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat TataUsaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri.g.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-03-2012 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 621/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Barat.
Tanggal 26 Maret 2012 — PT. ALFA GOLDLAND REALTY; Lawan; 1. EDDY TRIO TJAN; 2. PT. HIJAU PUNDINUSA; 3. NINY, SH.; 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
130 — 59
  • Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 :Bila yang digugat adalah pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri.5 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Surat Keputusan Pemberian Hak yaituSHGB No. 02534/Pakulonan dan SHBG No. 01060/Pakulonan yangditerbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Propinsi
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 50/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat:
ANTONIUS LUAN PELO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
117 — 40
  • Artinya Penggugat selaku Penjual dan DRSMICHAEL MIGE belum melakukan jual beli tanah seluas 2.400Halaman 13 dari 61 Halaman Putusan No. 50/G/2019/PTUNKPGM* secara sah sebagaimana amanat Pasal 1459 KUHPerdata,jo Pasal 616 KUHP Perdata, jo Pasal 620 KUHPerdata;. Bahwa Tergugat telah salah dalam proses penetapan objeksengketa karena tidak memperhatikan alas hak kepemilikanDRS MICAHEL MIGE atas bidang tanah seluas 4.800 M?
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 30-03-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 55/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 9 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Fatimah Haking
Terbanding/Tergugat I : Budiman Utomo Diwakili Oleh : Satur Siringoringo, S.H.,Daniel Liando H. Sihombing,S.H.,Johanes Maria Vianney G., S.H., Haratua Silitonga, S.H.
Terbanding/Tergugat II : Umar Ilias Husen
Terbanding/Tergugat III : Kepala Desa Gorontalo
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kelurahan Labuan Bajo
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Kecamatan Komodo
59 — 35
  • Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negaralainnya.Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermati pengertiankepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pasal 1angka (3) mengatur bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yangdisebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
Ny. Bahniar
Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Kembangan selaku PPAT
2.Kepala Kelurahan pada Kantor Kelurahan Joglo
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
4.Ny. Keben Pr. Bin Tontjil dan atau ahli warisnya ibu Nimah dan Sani
5.EKA DJAJA
6.PT Budi Mulya Nusantara
Turut Tergugat:
Notaris Ny. H. Asmin Arifin A.Latief S.H
164 — 83
  • Brt.B.Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa terhadap hal tersebut pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi,yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt./1999tanggal 29 Desember 1999 yang
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN ATAMBUA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Atb
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 83
  • mengajukan bukti berupa foto copy sertipikatHak milik Nomor 316 atas nama Yoseph letto yang diberi tanda P.8 sebagaibukti kepemilikan atas objek sengketa oleh penggugat, dimana dalam buktitersebut penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, dari bukti tersebut pulaada kekurangan lembar ketiga berupa bagian pendaftaran peralinan hak,pembebanan dan pencatatan lainnya tidak diajukan pula sehingga terhadapsilsilah dari tanah tersebut tidak jelas akan tetapi pada bagian surat ukur tertulisluas lahan seluas 5. 620
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 20-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PT MANADO Nomor 116/PDT/2019/PT MND
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat : ROCKY ROGAGA
Terbanding/Penggugat : KATIMAN HERLAMBANG
69 — 240
  • No.51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka hal yang menjadi Keputusan TUN (Pasal 1 angka 10UU PTUN) diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri , hal ini sesuai dengan Yuruprudensi Putusan MARINo.620 K/PDT/1999 yang menyatakan Bila objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tatausaha negara, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata UsahaNegara buka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-07-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/Pdt/2015
Tanggal 27 Juli 2015 —
107 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dua miliar sembilan ratussembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratussembilan puluh empat rupiah) (vide bukti P12);Bahwa jumlah tersebut adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut: NoKeterangan Hutang (Rp) Penalti (Rp) Total (Rp) Total hutang selama tahun 2007) 15.428.784.320 2.221.837.617 17.650.621.937 2 Total hutang selama tahun 2008 206.211.700 4.532.854.004 4.326.642.3043 Total hutang s/d bulan Maret 1020 921 153 1.020.921.153Total hutang + Penalty 15.222.572 620
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 10 September 2018 — Penuntut Umum:
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
Drs.H. MUKHIDIN bin WAHID
89 — 18
  • Pengadilan Agama Blora atas Tanah yang terletak di Desa Seso, Kec.Jepon Kab.Blora seluas 5002 M2 tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);
    1. Surat Tugas Nomor: W.11-A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan Agama Blora Kelas I-B tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);
    1. Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 00-053-178-0-507-000 atas nama WP Ida
      tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telahdilegalisir);68) Surat Tugas Nomor: W.11A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan AgamaBlora Kelas IB tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);69) Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 000531780507000 atas nama WP IdaNursanti, SH (fotocopy yang telah dilegalisir);Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg570) Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RItanggal 10 September 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);71)
      tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);Surat Tugas Nomor: W.11A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan AgamaBlora Kelas IB tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 000531780507000 atas nama WP IdaNursanti, SH (fotocopy yang telah dilegalisir);Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RItanggal 10 September 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);Surat Permohonan Berkas Penawaran Pengadaan Tanah PA Blora tanggal 20Pebruari
      tanggal 16 Juni 2008 (fotocopy yang telahdilegalisir);68) Surat Tugas Nomor: W.11A32/620/Ks.01.1/VII/2008 dari Pengadilan AgamaBlora Kelas IB tanggal 14 Juli 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);69) Surat Setoran Pajak (SPP) NPWP 000531780507000 atas nama WP IdaNursanti, SH (fotocopy yang telah dilegalisir);70) Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RItanggal 10 September 2008 (fotocopy yang telah dilegalisir);71) Surat Permohonan Berkas Penawaran Pengadaan Tanah PA Blora
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 25 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 16 Desember 2015 — I WAYAN PAGEH, SE,MM.
87 — 51
  • PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.k) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
    PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASAselaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku KasiHTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKIDenpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal suratketerangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
    PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA,SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah,h NYOMAN SUKAHARTINIYASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selakuKasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKIDenpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal suratketerangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 96 /Pid.B/2014/PN.SBB
Tanggal 12 Juni 2014 — ARIFIN Alias ARIF Bin ZAINUDDIN
77 — 17
  • peristiwa yang menggambarkan bahwaTerdakwa dengan saksi bekerja samasama dengan sadar dan erat untukmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyaBahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepadaterdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindakpidana ;Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usahmemenuhi segala unsur yang oleh Undangundang dirumuskan untuk tindakpidana itu.Berdasarkan Hoge raad tanggal 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 620
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 24-09-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pol
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 35
  • Sulfa Nur(Penggugat) atas obyek sengketa adalah tidak sah pula;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selebinnya MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P11 berupapermohonan fiat roya atas SHM No. 620/Matakali dan SHM No. 649/Matakalikeduanya atas nama pemegang hak Abdul Hakim, oleh karena bukti surattersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa maka Majelis Hakimberpendapat bukti surat tersebut harus dikesampingkan;Menimbang