Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut:Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.SusTPK2017/PN Bnatanggal 23 Agustus 2017 yang

., M.HPanitera Penggantid.t.oNur Afifah, S.HUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULIHalaman 14 Putusan Nomor 284/PID/2020/PT BNA

HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/ Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H. ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.Mttd/ M.S.

PengadilanTinggi DKI Jakarta;Halaman 7 dari 13 hal Putusan No.989/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim5 Surat dari Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 2007 dengan nomor : MA /BP / 10 /IX/2007 yang di tujukan kepada Lisnur Fauziah, Panitera PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Pusat;6 Surat dari Mahkamah Agung RI No : 342/PAN/VITII/2008 tanggal 19 Agustus 2008yang ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Timur perihal pemberian izinpemeriksaan Lisnur Fauziah;7 Surat dari Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / Ham/ Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 18Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H.,dan Abdul Aziz, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 203/Pen.

Bahwa proses persidangan termasuk didalamnya pembuktian telahdilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sesuai denganketentuan KUHAP sehingga proses persidangan sampai dengan putusanMajelis Hakim tidak terdapat cacat yuridis.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis HakimPengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh yang memeriksa danmengadili perkara ini menolak permohonan banding dari terdakwa danmenyatakan bahwa :1.

PUTUSANNomor : 1327 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : IMRAN Bin ABD.

Tetapi apabila mencermatisurat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menunjukan bahwa JaksaPenuntut Umum telah berpendapat bahwa TERBANDING telah terbuktimelakukan tindak pidana sebagai diatur dalam pasal 2 UU RI No.31Halaman 103 dari 129 halaman Putusan Nomor : 28/PID.SUSTPK/2020/PT KPG1:2:1.3.Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUH Pidana;Bahwa penerapan pasal 2 UU Tipikor tersebut, menunjukan bahwaJaksa

THERIK sertamelakukan pencairan dan pembayaran 100% terhadap pekerjaan yangbelum selesai 100% merupakan tindakan yang harus diartikan sebagaiPerbuatan Penyalagunaan Kewenangan dalam Jabatan TERBANDINGsebagai Penjabat Kepala Desa;Bahwa hal ini disebakan karena meskipun secara teoritis, PerbuatanPenyalahgunaan Kewenangan merupakan bagian dari perbuatanmelawan hukum, tetapi sangat TIDAK TEPAT apabila Terdakwaditerapkan Pasal 2 UU Tipikor.

Bahwa sesuai pasal 4 UUD Tipikor mengatakan bahwa pengembaliankerugia keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapusdipidananya pelaku pidana sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan pasal3 Akan tetapi dalam penjelasan atas UUD Tipikor Pasal 4 mengatakanbahwa Dalam hal pelaku tindak pidan korupsi sebagai manadimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsurunsurpasal dimaksud,maka pengembalian kerugian keuangan negara atauperekonomian negara tidak menghapuskan pidan terhadap pelakutindak

Hal ini sangat berbeda dengan 4 (empat) putusanPengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Terdakwa memberikan tanggapansebagai berikut :> Bahwa penerapan pasal 2 UU Tipikor tersebut, menunjukan bahwa JaksaPenuntut Umum telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap perbuatanTERBANDING.

Tingkat Pertama telah tepat dan berdasarkan pada faktafaktahukum sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutusperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Primair, dengan demikian dakwaan Subsidair tidakperlu dipertimbangkan lagIi;Menimbang, bahwa mengenai aspek pemidanaan, terkait apakah tepatpidana penjara yang dijatunkan menurut Pengadilan Tipikor

(lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru No.33 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.PBR tanggal tanggal 11 November2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 35 dari 65 hal. Put. No.541 K/Pid.Sus/201436.

TENGKU ZULKARNAIN (Gol IID) ASLI;Dikembalikan kepada Pemilik yaitu Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda danOlah Raga Kabupaten Siak;7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru No.31 / TIPIKOR / 2013 / PT.R tanggal 24 Januari 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Pensihat Hukum Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ; Memperbaiki putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Tanggal 11 November 2013 No. 33 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2013 /PN.PBR. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana tambahan, sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut :1.

HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta) HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu) oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. ttd./ttd./ Sophian Martabaya, S.H. Timur P.

wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakanfrasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadapputusan bebas;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Pengadilan Tipikor

CAPAH dapat diajukan Kasasi.Berdasarkan uraian pertimbangan hukum judex facti di atas, jikadihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor346K/KT/1980 tanggal 26 Januari 1984, maka unsur esensial dalamdakwaan telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP,seharusnya putusan judex facti adalah putusan lepas dari segala tuntutanhukum (ontslag van rechtvervolging), bukan bebas dari semua dakwaan(vrijspraak).Dengan demikian, Oleh karena putusan bebas yang dijatuhkan olehPengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Medan adalah putusan bebastidak murni, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 244 KUHAP, terhadapputusan a quo dapat dimohonkan kasasi.Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 10 November 2016 tidak berdasarkan musyawarahmufakat yang bulat melainkan adanya Dissenting Opinion.Bahwa Dissenting Opinion dapat dianggap sebagai salah satuparameter kualitas suatu putusan pengadilan dalam memenuhi rasakeadilan masyarakat karena dengan

Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Humttd./ M.S.

Sanggahan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama dalam menguji terpenuhinya unsurunsur Pasal 3.4.1 MajelisHakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsurSetiap orang Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Tipikor secara tegas menyatakan definisidan pengertian dari kata Setiap Orang adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi.

Bahwa pada UU Tipikor, pengertian unsur melawan hukum meliputi melawanhukum formil dan melawan hukum materiil. Penyalahgunaan kewenanganmerupakan salah satu bentuk onrechtmatigedaad.

Bahwa delik inti dari Pasal 3 UU Tipikor adalah menyalahgunakankewenangan. Suatu) dakwaan tindak pidana yang dikaitkan denganunsur/elemen kewenangan atau jabatan atau kedudukan, maka dalammempertimbangkannya tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasinegara yang memberlakukan prinsip pertanggungjawaban jabatan (/iabilityjabatan), yang harus dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban pribadi(liability pribadi) dalam hukum pidana.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakanimplikasi dari:1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UU Tipikor dan2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUTipikor.

Oleh karenadipraktikkan secara berbedabeda menurut Mahkamah pencantuman katadapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkanketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminanbahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancamanketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 8Agustus 2015 s/d 6 Oktober 2015;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 7Oktober 2015 s/d 5 Nopember 2015;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung II sejak tanggal 6Nopember 2015 s/d 5 Desember 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya EDY SYAPRAN, SH.

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal19 Oktober 2015 pada pokoknya agar Majelis Hakim Tipikor Bandung yangmemeriksa dan mengadili pewrkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Maadduddin BinSawira;2.

Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengancara saksama oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang masingmasing kepada Penasihat HukumTerdakwa tanggal 19 Juni 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 JuniMenimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutPenasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima diHalaman 64 dari79 Putusan Nomor:03/Pid.SUS/TPK/2014/PT.TJK.65kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 10

nn nae nae nee nee nee ene ne neMenimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.13/Pid.TPK/2014/PN.TK dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding padaPengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding,Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan saksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, keterangan Terdakwa, tuntutan Pidana Penuntut Umum, PembelaanPenasihat Hukum Terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor.13/Pid.Tpk/2014/PN.TKtanggal 11 Juni 2014 alasan/pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusanHalaman 66 dari 79 Putusan Nomor:03/Pid.SUS/TPK/2014/PT.TJK.67pengadilan Tipikor

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan kata setiap orang dalam Pasal2 UndangUndang Pemberantasan Tipikor memang kerap ditafsirkan (interpretasi)secara restriktif (sempit) tidak mencakup pejabat negara atau pegawai negeri sipil.Pejabat negara atau pegawai negeri oleh Majelis hakim biasanya dimasukkandalam unsur setiap orang dalam Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap masalah tersebut, MahkamahAgung RI telah memberikan solusi dengan mengeluarkan Surat

Diperpanjang Tahap oleh Ketua Pengadilan Negeri FakFak berdasarkanPenetapan Nomor 225/Pen.Pid/2018/PN.Ffk. tanggal 4 September 2018terhitung sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11Oktober 2018;Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 8/PID.SusTPK/2019/PT JAP10.Diperpanjang Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri FakFak berdasarkanPenetapan Nomor 262/Pen.Pid/2018/PN.Ffk. tanggal 2 Oktober 2018terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengantanggal 10November 2018;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari terhitung sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengantanggal 30 Januari 2019;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi Jayapura Tahap terhitung sejak tanggal 31 Januari 2019 sampaidengan tanggal 1 Maret 2019;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi Jayapura Tahap II terhitung sejak tanggal 2 Maret 2019 sampaidengan tanggal 31 Maret 2019;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal29 Maret 2019 s/d 27 April 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 28 April 2019 s/d 26 Juni 2019;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah memperhatikan :1.Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT JAP tanggal 23 Mei 2019 tentang : Susunan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT JAPtanggal 24 Mei 2019 tentang

Josner Simanjuntak, SH, M.H, Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingHalaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 8/PID.SusTPK/2019/PT JAPsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelistersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hasan, S.H,.sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;Hakim Anggota Hakim Ketua1. Sukadi, S.H., M.H. Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.2. Dr.

terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat PenunjangMedik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp5.000.000.000,00(lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010,pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo diJalan Landbouw, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

secaraterpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medikpada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah) yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, padabulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo diJalan Landbouw, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

Tipikor / 2013 /PN.Tte tanggal 19 Juni 2013 ;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalanai Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5.

Yang ada adalah antara lain :Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga,Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tipikor, PengadilanMiliter;Bahwa tidak tepat dan keliru amar Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 7 alinea 1, yaituMenimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsiTergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut telah terbukti secarasah dan meyakinkan, karena mana haruslah dikabulkan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan

., M.H.Panitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehWakil PaniteraDrs. EF EN DI, S.HNIP. 196612261990031003halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2018/PN Bna

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 15 (lima belas) lembar kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera,JOKO SUTRISNO, SH,.MHNIP. 19620210 199103 1 006 Halaman 15 dari Halaman 15Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Bgl

Husin.Untuksalinan yang samabunyinyaoleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 201/PID/2019/PT BNA

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (Ssepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 18 November2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama dan berlanjut;2. Menghukum Terdakwa dr.

Iskandar, M.Kes sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru No. 33/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 26 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 17/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR tanggal 18 November 2013;Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota;Membebankan biaya perkara

menurutketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNo.8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa namun dengan demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor

Hoc Tipikor padaMahkamah Agung/Prof. Dr.