Ditemukan 12592 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umum ulum unus unmum unu unun unam unuk ukum
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 05-02-2018
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 10/G/2017/PTUN.BKL
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat:
YUDI IRAWAN, S.T., M.ENG.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
118 — 30
  • Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa pemberhentianPegawai Negeri Sipil menggunakan aturan khusus yang berkenaandengan kepegawaian yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur sipil Negara sehingga UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 dapat dikesampingkan karena berlaku asas LexSpecialis Derogate Lex Genaralis yang berarti ketentuan peraturanperundangundangan yang bersifat knhusus mengesampingkanketentuan yang bersifat unum.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 484/Pid.Sus/2018/PN Bna
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.MAULIJAR, S.HI, S.H
2.AFRIMAYANTI SH
Terdakwa:
NAUFAL ALI TB Bin Alm M ALI TB
49 — 8
  • ALI TB tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan atau) menerima Narkotika Golongan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut unum dalam Pasal 114 ayat(1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana, membebaskan Terdakwa dari dakwaanprimairpenuntut umum tersebut.2. Menyatakan Terdakwa NAUFAL ALI TB Bin (Alm) M.
Pengadilan PN BINJAI Perdata Khusus Arbitrase
Register : 05-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN Bnj
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. Bank Mandiri Persero Tbk, lawan Lie Lie Mei Als Daiyana
267 — 66
  • Pelaku Usaha berkewajibanmelindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barangdan/atau jasa dari kegiatan usahanya.Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiaporang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, makaPelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diaturdalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undangundang nomor ; 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa secara unum
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 18-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 8 Februari 2021 — Pemohon:
SUYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAMBI CQ. DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
46 — 14
  • memberipetunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan daripenyidik;Pasal 110 KUHAP(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukanpenyidikan, penyidik wajidb Ssegera menyerahkan berkasperkara itu kepada penuntut umum.(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwahasilpenyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntutHalaman 12 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jmbumum segera mengembalikan berkas perkara itu kepadapenyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.(3) Dalam hal penuntut unum
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum Perjudian
Register : 03-11-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 219/PID.SUS/2014/PN.SKW
Tanggal 28 Januari 2015 — I. TJIA TJEN FA ALIAS ALEX II. TJONG THUNG THIN Als ATUNG Anak Dari CHUNG CHIN FO (Alm) III. BONG KIM SUN Als FUNG CHI IV. LIE CHON FUI V. IVAN SATYA Als AFEN VI. HERI MURYADI, SH Bin ANWAR EFFENDI (Alm) VII. THEN KUI FONG Als AFONG
39 — 11
  • pidanayang setimpal ;Menimbang, bahwa oleh karena TerdakwaTerdakwa harus dijatuhi pidanamaka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing ataustafttoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yangkirakira sepadan untuk dijatunkan kepada TerdakwaTerdakwa sesuai dengan tindakpidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat pengenaanpidana tetap harus diletakkan dalam konteks prevensi, baik prevensi unum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 06-03-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2013
Tanggal 6 Maret 2014 — MAULANA HERRY VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG., II. KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA
184 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bidang Pertanahan, instansi publik sebagaimana ditaur dalamUndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang harusmelayani atau menjawab surat yang masuk yaitu surat Penggugat tertanggal28 Janurai 2012 dan tanggal 16 Pebruari 2012 perihal PermohonanPembuatan Sertipikat atas Tanah yang terletak di Jalan Sukaluyu KelurahanSukagain Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tidak termasuk SuratKeputusan Tata Usaha Negara dengan alasan surat obyek gugatan tersebutmerupakan pengaturan yang bersifat unum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-08-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649 B/PK/PJK/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
52 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena Dupoer Finance BV bukan Beneficial Owner, makaDupoer Finance BV tidak dapat menikmati ketentuan terkait yang diaturdalam P3B antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda, dengandemikian Majelis berpendapat atas bunga yang dibayarkan PemohonBanding sebesar Rp1.041.972.118,00 Pemerintah Indonesia berhakmengenakan pajak (PPh Pasal 26) dengan tarif unum sebesar 20%;Bahwa Yurisprudensi sebagai sumber lain tempat hakim mencari danmenemukan hukum yang hendak diterapbkan dalam penyelesaian
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 26-03-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 45/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
Ngurah Wahyu Resta, SH.M.Kn.
Terdakwa:
Gusti Ngurah Saputra alias Samson
53 — 15
  • barangbarangsebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke3 (ketiga),adanya akibat yaitu kerugian yang diderita oleh saksi MADE KITA dan adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan Terdakwa tersebutdengan akibat yang ditimbulkan pada saksi MADE KITA;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas telah terbuktimelanggar hak orang lain dan merupakan perbuatan yang melawan hukumserta azasazas yang bersifat unum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2011
Tanggal 25 April 2011 — IMAM GOZALI HARAHAP vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN TK. II KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
41 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyimpanan daftar unum dan dokumen ;Bahwa selain ketentuan di atas, ketentuan yuridis yang juga tidak dipenuhiTergugat dalam penerbitan sertipikat a quo adalah tidak dilakukannyaverifikasi yuridis pembuktian hak meliputi pembuktian hak lama dan hakbaru (vide Pasal 23,24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dst) ;Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1918 K/Pdt/2017
Tanggal 12 September 2017 — H. ISKANDAR VS H. ARIFIN DKK
44 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1918 K/Pdt/2017Pinoh didalam Rimba Lawai tersebut:Bahwa tentang permohonan Kasasi ini adalah tentang tidak tepatnyamenerapkan hukum terhadap penerbitan sertifikat tanah objek sengketadinyatakan tidak terbukti melanggar hukum atau tidak terjadi perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.Menurut hukum ketentuan perbuatan melawan hukum yang dimuat dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut bersifat unum.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 10-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN Tpg
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.GILANG GEMILANG, SH., MH
2.INDRA JAYA, SH
Terdakwa:
Dang Bao Quoc
211 — 21
  • Ahli saatini juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap di DinasPerikanan Kota BatamMenimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut, terdakwa tidak adatanggapan.Menimbang bahwa, selanjutnya saksi ahli Pelayaran dipersidangan tidak dapat hadir karena cuti, kendatipun demikian sudahdipanggil dengan patut, oleh karenannya dapat dipertimbangkan danatas persetujuan terdakwa penuntut unum membacakan pendapat ahlidipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 24 Putusan Nomor.7/ Pid.SusPRK/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 29-03-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK VS I. GUBERNUR JAWA BARAT., II. UNIT KERJA SERIKAT KIMIA ENERGY DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK SP SPSI) PT. ASIA PACIFIC FIBERS, TBK;
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mencermati kesimpulan ceramah sebagaimana diuraikantersebut di atas, maka Judex Facti dalam perkara a quo semestinyadapat mengindividualisasikan Keputusan Tata Usaha Negara yangditafsirkan bersifat unum, oleh karenanya Keputusan Gubernur JawaBarat a quo secara jelas dan tegas telah menimbulkan akibat hukumbagi perusahaan yang berada dalam katagori Industri PengolahanKode 2030 Industri Serat Buatan, artinya perusahaaanperusahaanyang termasuk dalam kategori Industri Pengolahan Kode 2030Industri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 21-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — Plt. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT, SUMATERA UTARA I
110 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 297 K/TUN/2013Negara tersebut merupakan pengaturan yang bersifat unum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf b UndangUndang Tentang Peradilan TataUsaha Negara tersebut;Bahwa dengan demikian tidak ada kaitan dan hubungan hukum atasterbitnya objek gugatan dengan kepentingan Penggugat sebagai syaratmutlak mengajukan gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan olehkarenanya jelaslah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dengan segala
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-04-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 19/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2017 — Penggugat:
CAHYADI GUY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
LISIA
163 — 65
  • Penyimpanan daftar unum dan dokumen;Bahwa melihat uraian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1, ayat 2huruf a dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, oleh karenanya surat keputusan objek sengketa aquo yangditerbitkan Tergugat adalah cacat hukum, sehingga dinyatakan tidak sahdan Tergugat harus diwajibkan untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 03278 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, KecamatanSungai Pinang dengan luas 650 M?
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-01-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 1892/PID.B/2010/PN.SBY
Tanggal 17 Januari 2011 —
37 — 13
  • Rizal Rahim, SH.Para Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor pada LAW FIRM & LEGALCONSULTANT BAMBANG SOETJIPTO, SH.MHum & ASSOCIATES berkantor di Kompleks Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1 Jin.K.H.Mukmin No. 11 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli2010 ;Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Unum tersebut diatasbaik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya samasama menyatakan mengajukaneksepsi dan Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya sehubungan denganeksepsi
Pengadilan PN BATANG Pidana Umum
Register : 08-04-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BATANG Nomor 65/Pid.B/2021/PN Btg
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
2.DEDI RIYANTO, SH
Terdakwa:
SUSINOWATI Als SUSI Als WATI Binti SAHURI
101 — 19
  • menggunakan sarana berupa : nama palsu, martabat palsu (Sifat palsu), memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian katakata bohong;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud perikatan hutang dalam hal ini tidak hanya mencakup pengertian perikatan menurut hukum perdata akan tetapi juga perikatan dalam arti unum
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 02-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 554/PDT/2019/PT SBY
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : H. SUJONO ditulis juga Haji SUJONO ditulis juga MUJONO Diwakili Oleh : H. SUJONO ditulis juga Haji SUJONO ditulis juga MUJONO
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SIDOARJO
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. KANTOR CABANG SURABAYA KALIASIN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
68 — 33
  • Penetapan jadwal lelang oleh Tergugat II setelah penjual(dalam hal ini Tergugat 1) memenuhi kelengkapan dokumenpersyaratan lelang yang bersifat unum maupun khusus dantelah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UndangUndang Lelangjo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT. BANGKA GADING VICTORY vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA, DKK
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyimpanan daftar unum dan dokumen."Lebih lanjut lagi pengertian Data Fisik diatur dalam Pasal 1 ayat 6dan PP No. 12/1997 yang mengatur sebagai berikut : Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas danluas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,termasuk keterangan mengenai adanya bangunan ataubagian bangunan diatasnya."
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-06-2020 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN KEPANJEN Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn
Tanggal 9 Oktober 2019 — Perdata Suliani, Dkk lawan Rostiin, Dkk
129 — 84
  • sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhimya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat , Tergugat Ildan Tergugat Ill telan mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat telah terjadierr in persona karena masih kurang pihak (p/unum
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 290/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 22 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : SUMIYATI. Dkk Diwakili Oleh : ANIK UTAMININGSIH, S.H dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Perkreditan Rakyat Sinar Mitra Sejahtera
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional BPN Ungaran, Kabupaten Semarang
44 — 27
  • maka sebelum mengikatkan diridalam suatu Perjanjian, Nasabah/Debitur sudah harus mendapatkaninformasi akan produk perbankan, apalagi Perjanjian (tertulis) haruslahHalaman 7 Putusan Nomor 290/PDT/2020/PT.SMG.23.24.25.26.27.28.juga diberikan sebagai suatu bentuk Transparansi tanpa diminta olehNasabah (Debitur), apalagi hal ini sangat diperlukan apabila Nasabah(Debitur) memerlukan Alat Bukti Surat Perjanjian Kredit, untuk digunakansebagai Alat Bukti bila ada sengketa hukum nantinya ;Bahwa harga jual unum