Nomor 9 Tahun 2016 tetang PercepatanPeningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran membuka ruang bahwainstasni pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana, dalam hal ini KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat penduduk berdomisilldapat menerbitkan kutipan Akta Kelahiran kedua sebagai penggantikutipan akta kelahiran yang hilang/rusak;Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan perubahan namaadalah berdasarkan pelaporan dari penduduk berdasarkan penetapanpengadilan yang memberi persetujuan perubahan

dapat disampaikan adalah sebagai berikut:1) Apabila lokasi tersebut berada dalam wilayah yang tahappengukuhannya baru sampai penunjukan, makakeberadaan lokasi sengketa dalam Kawasanhutandisebabkan karena belum adanya tandatanda batas dilapangan, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwalokasi tersebut masuk dalam Kawasan hutan2) KLHK telah membuat kebijakan dalam penyelesaianmasalah perkebunan dalam Kawasan hutan3) Persoalan terkait pengurusan dan pengelolaan hutan dilapangan, KLHK telah membentuk UPT

Kesatuan Pengelolaan WHutan (KPH)sebagaimana diatur Pasal 17 Nomor 41 tahun 1999;Bahwa pemanfaatan fungsi hutan bisa dilakukan disemua fungsi hutan,misalnya pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayudan bukan kayu;Bahwa pemungutan hasil tandan buah sawit yang dimaksud dalamperaturan tersebut adalah pemungutan harga patokan untuk Izin HutanTanaman Industri (HTI);Bahwa PERMENLHK Nomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/20adalah turunan dari UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999;Bahwa UPT KPH berperan

Firma Hukum DK Harsono & Partners ke BalaiPemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru perihal KonfirmasiKawasan Hutan tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti T17;Fotokopi Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIXPekanbaru perihal Konfirmasi telaahan tanggal 3 November 2020, diberitanda bukti T18;Fotokopi Surat Firma Hukum DK Harsono & partner ke kepala UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi perihal Konfirmasi KawasanHutan tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T19;Fotokopi Surat UPT

Kecamatan TanahPutin, Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda bukti T21;Fotokopi Surat Firma Hukum DK Harsono & Partners ke Kepala UPTKesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi perihal PermohonanBantuan Tenaga Ahli tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda bukti T22;Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK. 6425/MENLHKKPHP/PKPHP/HPL.O/II/2020 tentang Pengesahan Rencana PengelolaanHutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IllDumai Pada UPT

sebagai Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tasik BesarSerkap sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;Bahwa sebelumnya Saksi Ahli bertugas di Kanwil Kehutanan ProvinsiRiau pada tahun 1996 sampai tahun 2000, kemudian juga pernahbertugas di Dinas Kehutanan Pelalawan sebagai Kepala UPT padatahun 2000 sampai tahun 2016;Bahwa Saksi Ahli pernah mengikuti pendidikan GIS PerencanaanKehutanan, Inventarisasi Hutan dan Tata Guna Hutan, pelatihanPengukuran dan Pengujian Kayu selama 2,5 bulan dan pelatihanPerencanaan

Akibat kelalaian Terdakwa tersebut korban AHMAD ZAENI NAHDIFmeninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et repertum / Suratketerangan pemeriksaan mayat Nomor : 370 / 392/ 2017, yang dibuatoleh dokter Alifa Nasyahta Rosiana. selaku dokter UPT RSUD dr.

dan jalan terdiri dari 1 jalur 2 lajur, jalanhalus corcoran, di sebelah selatan dan utara jalan terdapat bahu jalanberupa trotoar, sebelah utara dan selatan jalan terdapat area pertokoan danrumah penduduk, arus lalu lintas jalan sepi, cuaca cerah, siang hari; Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut korban AHMAD ZAENINAHDIF meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum et repertum / Suratketerangan pemeriksaan mayat Nomor : 370 / 392/ 2017, yang dibuat olehdokter Alifa Nasyahta Rosiana. selaku dokter UPT

Pol : L9926BQ mengalami kerusakan ringsekpada keseluruhan kabin serta pesok pada box belakang;Berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor:884/431.519/7/2020 yangdibuat di UPT RSUD Besuki tanggal 08 Juli 2020 oleh dr. Premi RestiYulianti dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazahumur 42 tahun, kulit Sawo matang bentuk wajah oval, kesan gizi cukup.

Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum JenasahNomor:884/431.519/7/2020 yang dibuat di UPT RSUD Besuki tanggal 08Juli 2020 oleh dr. Premi Resti Yulianti dengan kesimpulan : telah dilakukanpemeriksaan luar pada jenazah umur 42 tahun, kulit sawo matang bentukwajah oval, kesan gizi cukup.

Pol : L9926BQ hingga berhenti dibahu jalan sebelah utara setelahmembentur guard rail/ pagar pengaman jalan ditepi bahu jalan sebelah utara;Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum JenasahNomor:884/431.519/7/2020 yang dibuat di UPT RSUD Besuki tanggal 08 Juli2020 oleh dr. Premi Resti Yulianti dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah umur 42 tahun, kulit sawo matang bentuk wajah oval,kesan gizi cukup.

tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkapPolisi dan dibawa ke Polsek Tembilahan untuk dilakukan pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa setelah Terdakwa dimintai keterangan di kantor polisi kemudianTerdakwa mengakui telah menjual anaknya yang bernama AYU WULANDARItersebut secara tidak layak, dan tidak sesuai dengan ketentuan perauranperundangundangan yang berlaku kepada saksi JAMRI Als IJAM BinMISRAN;Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1771/REG/SKK/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT

dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap Polisi dan dibawake Polsek Tembilahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.e Bahwa setelah Terdakwa dimintai keterangan di kantor polisi kemudian Terdakwamengakui telah menjual anaknya yang bernama AYU WULANDARL tersebutsecara tidak layak, dan tidak sesuai dengan ketentuan perauran perundangundangyang berlalu kepada saksi JAMRI Als IJAM Bin MISRAN.e Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1771/REG/ SKK/2012yang dikeluarkan oleh Kepala UPT

sedangkan yang satu lembar lagi dipegang oleh Saksi JAMRI ALIASIJAM ALIAS IDAM BIN MISRAN dan kemudian Saksi JAMRI ALIAS TAMALIAS IDAM BIN MISRAN menyerahkan uang sebesar Rp.3.200.000,00 (tigajuta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ;Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkandipersidangan ;Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa SuratKeterangan Kelahiran Nomor: 1771/REG/SKK/2012 yang dikeluarkan olehKepala UPT

Marangkup Lumbantobing ; e Bahwa pembayaran tidak sesuai dengan fisik tidak dibenarkan ; e Bahwa terdakwa membenarkan pekerjaan pemeliharaan sarana danprasarana jalan Sibabangun Pulo Pakkat tahun 2006 yang pekerjaan67dilaksanakan oleh CV SAMIGOR, pekerjaan fisiknya telah selesaiseluruhnya dikerjakan ; Bahwa pemeriksaan fisik oleh tim USU semua item pekerjaan sedangkanpemerksaan tim UPT Balai Penguji hanya laporan ; Bahwa pekerjaan Plat Beton sesuai dengan surat Nomor 235/BAP/DJJ&P/ 2006 benar ada

Edi Silitonga selaku Pejabat PembuatKomitmen : Bahwa benar atas proyek tersebut Bupati Tapanuli Tengah telah pulameminta bantuan kepada Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera Utarauntuk menghitung kuantitas dan kualitas sesuai dengan dokumenkontrak dan atas surat tesebut telah ditindak lanjuti oleh UPT.

SAMIGOR sebagaimana tertuang dalam Suratnya tertangggal 01 Mei 2007 sebelumsurat Gubermur tersebut diterima guna menindaklanjuti Surat Pejabat PembuatKomitmen atau Pemimpin Kegiatan tertanggal 23 April 2007 perihal penyempurnaanpekerjaan Proyek Pemeliharaan Prasarana Jalan SibabangunPulo Pakkat gunamenindaklanjuti hasil pemeriksaan fisik oleh BAWASDA Provinsi Sumatera Utaratertanggal 04 April 2007, Hal mana sesuai pula dengan hasil pengujian test pit danketebalan Lapen yang tertuang dalam Surat UPT

Edi Silitongaselaku Pejabat Pembuat Komitmen ; Menimbang, bahwa disamping itu Bupati Tapanuli Tengah telah pula memintabantuan kepada Dinas Jalan dan Jembatan Sumatera Utara untuk menghitung kuantitasdan kualitas sesuai dengan dokumen kontrak dan atas surat tesebut telah ditindak lanjutioleh UPT. Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu pada Dinas Jalan dan JembatanPropinsi Sumatera Utara dari hasil pengujian Test Pit dan Ketebalan Lapen yangdilakukan oleh saksi Ahli Ridwan ST dan M.

Sumatera Utara dan UPT. BalaiPengujian dan Pengendalian Mutu pada Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi SumateraMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa Ir. Eddy Silitonga selakuPimpro atau Pejabat Pembuat Komitmen dan Pada kantor Dinas Jalan, Jembatan danPengairan Kab.

SUTIKNOSLAMET selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora melalui SuratNomor 525.2/101 tanggal 26 Januari 2012, tanpa dilampirinamanama anggota kelompok tani serta luas arealkepemilikan lahannya serta tidak dilakukan verifikasi baikdi tingkat Kabupaten (KabupatenBlora) maupun di tingkatprovinsi kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengahsebelumnya, telah mengusulkan 26 Nama Data CalonPetani/Calon Lahan (CP/CL) berdasarkan data CP/CLdari UPT Dinas Pertanian,

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012.5.

Bukan Lembaga yang berperan dalampengembangan usaha pertanian karena kelompoktani "Sumber Rejeki Desa Ngampon KecamatanJepon Kabupaten Blora yang diketuai olehterdakwa tidak pernah terdaftar dan masuk dalamdata base di UPT Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora diKecamatan Jepon dan Tidak tercantum sebagaikelompok tani yang ditetapkan sebagai penerimabansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan ProvinsiJawa Tengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8Maret 2012..

Tidak ada dalam data base kelompok tani pada UPT DintanbunakikanKecamatan Jepon.Pembentukan kelompok tani tersebut tujuannya untuk mendapatkandana bansos yang akan dipakai untuk mengisi kas DPC APTRIKabupaten Blora yang diketuai oleh Sdr Sunoto.. Tidak tercantum sebagai kelompok tani yang ditetapkan sebagaipenerima bansos sesuai SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor: 411.61/209/2012 tanggal 8 Maret 2012..

SUNOTOBin KARTO KARDI untuk memohon Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (ekstensifikasi) TahunAnggaran 2012 tidak ada dalam data base kelompok tanipada UPT Dintanbunnakikan Kecamatan JeponKabupaten Blora.e Bahwa Kelompok Tani "Sumber Rejeki yang beralamatdi Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang digunakan terdakwa Drs.

19Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.4);5) Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama MUHAMAD TOMI yangdikeluarkan oleh Kantor Desa Banjarimbo Kecamatan Lumbang KabupatenPasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5); Halaman 4 dari 9 halaman,Penetapan Nomor 0476/Pdt.P/2021/PA.PAS.6) Foto copy Sertifikat Layak Kawin atas nama DUWI SETIYAWATI, yangdikeluarkan oleh UPT

tangankanannya sehingga saksi korban anak pingsan, dan selanjutnya ketika saksikorban anak pingsan terdakwa II menyiramkan 3 (tiga) gayung air kewajah saksikorban anak sambil menendang lengan sebelah kanan saksi korban anakdengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali danmenendang pingang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnyapara terdakwa meninggalkan rumah saksi.Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 02/PuskM/IV/2018 tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh UPT

Bahwa berdasarkan HasilPemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika NasionalNo.352K/JW2009/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 23November 2009, menyimpulkan barang bukti berupa 3(satu) bungkus kertas berisikan baban/daun denganberat netto 1,0220 gram~ milik Terdakwa NimrodKurniawan als lIrod adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan INomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam

Sipil Provinsi DKI Jakarta atas namaRaimah tersebut terdapat kesalahan tulis redaksional sepanjang mengenaitanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu tertulis tanggal 1 Juli 1979 yangseharusnya tanggal 2 April 1982;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan DanTata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

pelaksana untuk dicatat pada register aktakelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa benar anak Pemohon merupakan anak dari Ayah nama Edy Burhanisdengan ibu nama Sri Wahyuni sesuai dengan keterangan saksi saksi danpemohon serta bukti Surat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 9 tahun2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahirandisebutkan Instansi Pelaksana atau UPT

Bahwa ternyata, Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut tidak sesuaiatau tidak sama dengan Tahun Lahir anak Para Pemohon SANJAI HIJAYA, lahirdi Bima pada tanggal 6 Juni 2008 anak ketiga, dari ayah bernama MURSALIMDan Ibu ENDANG SULASTRI berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yangdikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kota Bima Nomor 445/26/VI/2008 tanggal 06Juni 2008, atau suratsurat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukanPerbaikan ;5.

Awaluddin Harahap,S.Sos, dan berdasarkan Surat KeteranganKelahiran No. 474.1/UMPK/2021/1769 yang dikeluarkan oleh UPT PuskesmasBagan Batu pada tanggal 21 Juni 2021 ditandatangani oleh Bidan Jubaidah;Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN RapBahwa nama anak Pemohon Melody Achiera Sinaga sesuai dengan SuratKeterangan Kelahiran No: 474.1/UMPK/2021/1769 yang dikeluarkan oleh UPTPuskesmas Bagan Batu pada tanggal 21 Juni 2021 ditandatangani oleh BidanJubaidah;Sedangkan didalam

wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Esti Aisyah, tanggal 29Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Petugas Lab UPT Puskesmas MengantiKabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.11);P1P210P311P412P513P614P715P816P917P1018P1119Kemudian dipanggil masuk kedalam ruang sidang saksi Pemohon yangpertama, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama: Budi Mulyono binKuntiyon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat diRT. 001 RW. 007 Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;Setelah saksi

membelidengan menggunakan uang patungan bersama antara saksiDadan Wahyudi sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)dan uang terdakwa Muhamad Yusuf alias Gono binSaefulloh sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)kepada seseorang yang biasa dipanggil ENTAM ( belumtertangkap) dengan tidak dilengkap surat ijin dari pihakyang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang buktinyadi bawa ke Polres Kota Tangerang guna proses lebih lanjutBerdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorisNomor : 397.D/IV/2011/UPT

KepalaKepolisian Resor Aceh Timur Kasat Intekam, tanggal 27 Januari2012 ( bukti P8 );Surat Pernyataan tidak akan menyianyiakan anak yang telah di adopsi yangbernama Sutan Nugraha Nasution dan Karina Nasution, akan memperlakukanseperti anak kandung, yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 18 Januari2012, (bukti P9);Surat Keterangan Dokter atas nama Rohani nomor 800/043/PKM/PRI/ AT/II/2012, yang dikeluarkan oleh Dokter Poli UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat,Peureulak tertanggal 19 Januari 2012

Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT

Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT