743 K/Pdt.Sus-BPSK/2022

78/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan Pelaku/Usaha;
Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK) Kota Medan Nomor 054/Arbitrase/2018/BPSK-MDN, tanggal 5 Juli 2018;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 054/Arbitrase/2018/BPSK-MDN, tanggal 5 Juli 2018;
Menghukum Termohon Keberatan (semula

432/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

237 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

keberatan terhadap putusan Majelis BPSK tersebut diatas;A.

Bukan kewenangan BPSK mengadili sengketa:1.

BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini;2. Putusan BPSK Kota Bekasi Nomor 004/A/BPSKBEKASI/VI/2015dinyatakan batal demi hukum;3. Prosedur BPSK Kota Bekasi dalam perkara ini tidak sah;4. Panggilan BPSK Kota Bekasi salah prosedur dan kadaluarsa serta tidakpatut;5.

MENGADILI

• Menerima permohonan dari Pemohon Keberatan;
• Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor : 26.PSK/BPSK-Llg/VII/2018, tanggal 31 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi dari Termohon Keberatan ;

DALAM POKOK PERKARA

• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota lubuklinggau

39/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang Mengadili dan MemutusPerkara a quoBahwa dalam perkara a quo yang telah diputus olen Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) melalui Putusan BPSK Kota LubuklinggauNomor Nomor : 26.PSK/BPSKLIg/VII/2018 Tanggal 31 Agustus 2018bukanlah kompetensi BPSK untuk memeriksa dan memutusnya karena haltersebut sudah melanggar ketentuan Kompetensi Absolut (ExceptioDeclinatoir), dimana yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkaraa quo adalah kewenangan Pengadilan Negeri

Bahwa dalam menanggapi undangan / panggilan pra sidang dalamperkara Putusan a quo dari BPSK kota Lubuklinggau melalui suratNomor :005/100/BPSK/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan surat nomor :005/109/BPSK/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Undangan /Panggilan Pra Sidang tentang objek sengketa PermintaanSertipikat Rumah an.

Putusan Arbitrase BPSK telah melampaui kewenangan (abuse ofPower/ Misbruik van recht) dan bertentangan dengan UndangUndang.Bahwa dalam putusan BPSK a quo telah disebutkan dalam pertimbangnyaputusannya tersebut berjudul Persidangan Arbitrase. Hal demikian nyatanyata telah melampaui batas kewenangan BPSK dan nyata nyata telahsalah dalam menerapkan Hukumnya, dalam hal ini PEMBANTAHmengemukakan dalildalil sebagai berikut :Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus.BPSK/2018/PN LIga.

oleh BPSK Lubuklinggau dan tidak ditafsirkan secarautuh.Bahwa atas penafsiran pertimbangan hukumnya yang sebagiansebagiantersebut oleh BPSK Lubuklinggau cenderung untuk merugikan Pembantah.Dimana pada pertimbangan hukumnya BPSK Lubuklinggau atas Pasal 11ayat (5) Tentang Agunan Kredit dan Pengikatannya tidak memliki kepastianhukum kepada Penggugat.Bahwa telah jelas dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan disepakatiPembantah dan Terbantah bahwa sepanjang bukti pemilikan rumah telahHalaman 11 dari 42

Putusan Arbritrase BPSK telah melampaui kKewenangan (abuse ofPower/Misbruik van recht) dan bertentangan dengan undangundang)Dalam hal ini, pihak BPSK telah memilih jalan perdamaian, terbukti setelahmembaca laporan tertulis berikut memperhatikan keterangan secara lisan dariPELAPOR, disertai dengan lampiranlampiran dokumen terkait peristiwadimaksud, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau secara seksama telahmempelajari laporan dan menyatakan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tasikmalaya Kota Tasik Malaya tangal 16 Agustus 2013 Nomor : 02/A/BPSK-Kota.Tsm/VIII/2013;------------------MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai Undang-Undang yang harus ditaati Perjanjian No. 61 tanggal 01 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Deviyanti Rosita, SH. Beserta segala akibat hukumnya;----------------------------------------------------------------------------------------------2.

PUTUSANNomor: 17/Pdt.G/Sus/2013/PN.Bbs.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Brebes mengadili perkaraperkara perdata Gugatan Keberatan, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Gutatan Keberatan terhadap Putusan BPSK, dalam perkara:PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.

dahulu selaku Teradu;LAWANAHMAD ZAELANI, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Desa Cipelem Rt. 03/ Rw. 03Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;Tergugat Keberatan, dahulunya selaku Pengadu Asal;Pengadilan Negeri tersebut:Telah membaca Berkas dan SuratSurat pemeriksaan perkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa dari suratsurat berkas perkara ternyata bahwa sekarang Tergugat/Terlawanyang dahulu sebagai Pengadu asli telah telah mengadukan Penggugat/Pengaju Keberatan yang dahulusebagai Teradu kepada BPSK

kepada Teradu untuk mengembalikan objek jaminan hak tanggungan berupasebidang tanah berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri diatasnya terletak di DesaCipelem Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tersebut beserta Sertifikat Hak Milik No.00145 atas nama Akhmad Zaelani, untuk dikembalikan secara utuh kepada Pengadu;d Membebankan kepada Pengadu untuk mengembalikan uang tunai yang pernah diterimanyasebesar setelah dikurangi angsuran yang telah dilaksnakan:Menimbang, bahwa putusan dari BPSK

SKHKM446, sedangkan pihak Tergugat yangdahulu selaku Pengadu hadir ianya sendiri;Menimbang, bahwa adapun alasanalasan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalamkeberatannya adalah:A KEBERATAN PERTAMA.Bahwa Penggugat/Pemohon keberatan (Teradu asal)/Kreditur tidak sependapat denganpertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota TasikmalayaNo. 02/A/BPSKKota.Tsm/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013, yang mempertimbangkan dalampasal 4 perjanjian kredit No. 009/PKDSP.STGL/0508

Keberatan/Pengadu asal/Debitur untuk menjual objek jaminan sendiri padahal objekjaminan tersebut nilainya kurang lebih Rp. 518.000.000 sebagaimana Pertimbangan hukum BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya pada Halaman 5 dan halaman 61 Bahwa Pengadu tidak diberikan kesempatan untuk menjual sendiri objek hak tanggunganpadahal dimungkinkan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, hal ini bisadibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Harga Tanah dan Bangunan

19/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

156/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

450 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) tempat berdomisili konsumen atau pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usahaadalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai konsumen danHalaman 15 dari 56 hal.Put.

Batu Bara secara hukum tidakberwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki kKewenangantersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbuktimelampaui kewenangannya dan melanggar ketentuanketentuanperaturan tersebut sehingga menyebabkan putusan BPSK BatuBara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacatformil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, danmenyebabkan batal demi hukum;selanjutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu Bara

BatuBara dan gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batu Baramerupakan alasanalasan yang tidak berdasar hukum dan dibuatbuat.

Haltersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3KepMenPerindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2011 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memiliharbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara;e.

936 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa domisili Erizaldi selaku Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Bengkalis, yang mana hinggasaat ini di Kabupaten Bengkalis masih belum terbentuk BPSK, sehinggasecara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/TermohonKeberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (sekarangPenggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya, yaitudalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK Batu Bara;3.

Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 1149/Arbitrase/BPSK/BB/VIII /2016 tanggal 12 Januari2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan;Keberatan Keenam:Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1149/Arbitrase/BPSK/ BB/VIII/2016tanggal 12 Januari 2017 tidak sah dan batal demi hukum karena BPSKKabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yangdidasarkan pada hubungan hukum ingkar janji (wanprestasi) atas pelaksanaanperjanjian kredit antara Penggugat

diatas, maka Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 1149/Arbitrase/BPSK/BB/VIII/2016 tanggal 12 Januari2017 a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena BPSK BatuBara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Pokok Perkara:1.Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang mengadili perkara

Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor1149/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tanggal 12 Januari 2017;Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 1149/Arbitrase/BPSK/BB/ VIII/2016 Tanggal12 Januari 2016 dan segala akibat hukumnya;Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/ Konsumen)untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;Mengadili Sendiri:1.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal(2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukangugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada BdanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d. Bahwa surat penyataan Termohon Keberatan tentang memilin Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara;e.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara Tidak Memiliki Kewenangan Mengadili Perkara Yang Diajukan Oleh Termohon Keberatan atas nama Mulyono;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1016/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 11 Nopember 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

BPSK menilai langkahhukum lelang yang diajukan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNLMedand.Bahwa BPSK seperti telah salah kaprah dan salah langkah dalam memutusperkara.e.Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh pertimbanganhukum yang dibuat oleh BPSK mulai halaman 24 sampai dengan halaman40 putusannya.f.

Hal tersebutdapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3KepMenPerindag No.350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaan tugasdan wewenang BPSK. Bahwa tampak disini BPSK tidak mengerti mengenaiketentuan hukum yang telah jelas tercantum didalam UU Hak TanggunganNo. 4 Tahun 1996.. Terkait Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Putusan perkara perdata No.176/Pdt.SusBPSK/2016/Pn.Rap.

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Memiliki KewenanganMengadili Perkara Yang Diajukan Oleh Termohon Keberatan.3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No.1016/Arbitrase/BPSKBB/X/2016, tanggal 11 November 2016 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e.

Page 26Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berwenang mutlak menangani perkara ini;C.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No. 356/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 02 Agustus 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

/BPSK/BB/II/2016TANGGAL 2 AGUSTUS 20161.Bahwa, PEMOHON KEBERATAN telah menerima Surat Panggilandari BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor: 124/PG/BPSK/BB/I/2016tertanggal 26 Januari 2016 yang isinya memanggil PEMOHONKEBERATAN untuk menghadiri Pra Sidang yang akan dilaksanakanpada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016, namun dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No.356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 tersebutsama sekali tidak disinggungnya.

Dengan demikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebutdiatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriRantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara No. 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016;J) PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KABUPATEN BATU BARADALAM PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARANOMOR 356/ARBITRASE/BPSK/BB/II/2016 TANGGAL 2 AGUSTUS2016 TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN

2016.Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 MelebihiWewenang Yang Diperbolehkan Hukum (Ultra Vires)1.

Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No.356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 telah mengadilidan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (Ultravires).

KONSUMEN (BPSK) PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARANOMOR: 356/ARBITRASE/BPSK/BB/II/2016 TANGGAL 2 AGUSTUS 2016.MENGADILI SENDIRIDALAM POKOK PERKARA :PRIMAIRa.

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

• Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara :

• Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
• Menyatakan Pemohon Keberatan sebagai Pemohon yang beritikad baik;
• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara

nomor 72/PEN/VII/2017/BPSK-MDN tanggal 14 September 2017;

771/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn

- Mengabulkan Gugatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat Keberatan PT Artha Asia Finance tersebut untuk sebagian;- Membatalkan Putusan Arbitrase dan BPSK Tasikmalaya No.002/A/I/2014/BPSK KT TSM. Tanggal 10 Januari 2014;- Menghukum Tergugat keberatan untuk melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan ;Fiducia yang telah disepakati oleh Penggugat keberatan dan Tergugat Keberatan..

11/PDT.Sus-BPSK/2014/PN.TSM

menolakpermohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila : b. permohonan gugatan bukanmerupakan kewenangan BPSK;5 Bahwa, tuntutan yang diajukan oleh Tergugat Keberatan kepada BPSK KotaTasikmalaya yaitu:1.

PILIHAN METODE PENYELESAIAN SENGKETA (KONSLIASI,MEDIASI ATAU ARBITRASE) KEPADA PARA PIHAK, dan SECARA SEPIHAKMAJELIS BPSK KOTA TASIKMALAYA TELAH MENETAPKAN PUTUSANNYADALAM BENTUK PUTUSAN ARBITRASE BPSK KOTA TASIKMALAYA; (BuktiP5)Bahwa, bukti Surat Pernyataan SaksiSaksi Transaksi tertanggal 19 Mei 2012 (tidakdiberikan kepada Penggugat Keberatan oleh BPSK Kota Tasikmalaya, hanyadiperlihatkan saja) yang dilampirkan oleh Termohon Keberatan dalam pengaduannyakepada BPSK Kota Tasikmalaya adalah merupakan

mana telah disampaikan kepada Majelis BPSK Kota Tasikmalaya pada12tanggal 20 Desemebr 2013 sesuai dengan panggilan sidang dari BPSK KotaTasikmalaya kepada Penggugat Keberatan;e Bahwa, secara tegas Sdr.

PENGADUAN KE BPSK KOTATASIKMALAYA;e Surat edaran dari kabareskrim, No.

anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggotaMajelis.

945 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

RINomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas danWewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yangHalaman 7 dari 44 hal Put.

Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 28 Oktober 2016 yang lalu sehinggawaktu yang digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara yaitu 157 Hari Kerja telah melampaui 21 (duapuluh satu) hari kerja;Keberatan KetigaC.

Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen Tugas dan wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) meliputi:1.

Dengandemikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensiabsolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.

lingkunganperadilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanya memutuskan danmenetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen";Disamping itu, Dr.

Dengan demikian BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketaatas perjanjian tersebut";b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebutdibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan Mahkamah Agung R.Nomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusanyang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidak berwenangmenyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (perusahaanHalaman 10 dari 36 hal. Put.

Nomor 1117 K/Pdt.SusBPSk/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat";d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memiliharbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e. Bahwa dalam Undangundang Nomor 30 tahun 1999 TentangArbitrase.

lingkungan peradilanumum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

MENGADILI

• Menerima permohonan keberatan dari Penggugat/Pemohon keberatan PT SUMMIT OTO FINANCE;
• Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor: 56.LPK/BPSK-Llg/XII/2017 tanggal 26 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI

• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
• Menghukum Tergugat/Termohon

8/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1517/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 22 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pihak Pemohon Keberatan tidak pernah mendapat Surat Panggilanuntuk menghadiri sidang yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu bara.6.

Menyatakan putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNomor: 1517/PTS.ARB/BPSKBB/X/2016, tanggal 22 November 2016batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;c.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat".d. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;e.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 1517/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 22 Nopember 2016;3.

dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menurutKeputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 pada Pasal (2) menyatakanSetiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat PelakuUsaha melalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau BPSK yangterdekat, menurut Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase, Keputusan mencantumkan irahirah Demi keadilan berdasarkanketuhanan yang maha Esa, sehingga Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;Menimbang

506/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn

105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Tentang Syarat Formal Permohonan Penyelesaian Melalui BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)1.

Nomor 105 K/Padt.SusBPSK/2016Dengan demikian Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151dengan pertimbangan yang demikian adalah keputusan yang tidak sahatau dinyatakan batal;Ill. Tentang Amar Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151;1.

Bahwa karena Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terikat padaUndang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah danPenggugat tidak pernah menyepakati/menyetujui penyelesaian konsumenmelalui BPSK, sehingga beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk tidakbersedia menghadiri Penyelesaian melalui BPSK Pemkab Batu Bara;Dan terbukti BPSK Pemkab Batu Bara dalam membuat Keputusan BPSKPemkab Batu Bara Nomor 151 ternyata tidak memenuhi syarat formaltentang adanya pilihan secara sukarela dan persetujuan

Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kesalahan dalampenerapan hukum dari BPSK Pemkab Batu Bara:Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 105 K/Padt.SusBPSK/20161. Bahwa pertimbangan BPSK Pemkab Batu Bara pada point enam barislima keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 151, yang menyatakan,"Pelaku Usaha telah sangat jelas melanggar Pasal 7 huruf a UndangUndang Perlindungan Konsumen Tahun 1999";2.

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK sebagai pihak tetapiberisi norma bahwa jika BPSK tidak ditarik sebagai pihak maka permohonankeberatan secara formal adalah sah, karena itu pertimbangan Judex Factibahwa ditariknya BPSK dalam perkara ini menyebabkan permohonankeberatan menjadi salah pihak adalah pertimbangan yang salah;b.