Ditemukan 1792 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan menteri agama ri Keputusan menteri kehutanan ri 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis Suwandy vs menteri keuangan ri; 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw Aminudin vs menteri keuangan ri; Menteri ketenagakerjaan ri cq. sekretaris jenderal kementerian ketenagakerjaan ri vs debora tambunan S.pd Santoso hadikoesoemo vs menteri keuangan ri; Tirtayasa Dkk vs 1. menteri dalam negeri ri. 2. menteri agama ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-07-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 PK/Pdt/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — PEMERINTAH RI cq MENTERI NEGARA BUMNRI cq PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX) vs PT BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI
260 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq MENTERI NEGARA BUMNRI cq PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX) vs PT BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI
    PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERIHalaman 1 dari 35 hal. Put.
    Nomor 380 PK/Padt/2019yang sah untuk memperoleh hak atas tanah sengketa, oleh karenanyaperbuatan Tergugat (dalam perkara pokok) yang menghalangi usahaPenggugat (dalam perkara pokok) untuk memperoleh hak atas tanahsengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH RI cq MENTERI NEGARA BUMNRI cq PTPERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT PERKEBUNAN NUSANTARAIX) tersebut
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH RI cq MENTERI NEGARA BUMNRI cq PTPERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT PERKEBUNANNUSANTARA IX), tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-08-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 528/PDT/2014/PT.DKI
Tanggal 22 September 2014 — INDONESIAN HUMAN RIGHT COMITTE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS) >< NEGARA RI CQ PEMERINTAH RI CQ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CS
49 — 30
  • INDONESIAN HUMAN RIGHT COMITTE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS) >< NEGARA RI CQ PEMERINTAH RI CQ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 PK/Pdt/2014
Tanggal 13 April 2015 — VS PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cQ. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;
32 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cQ. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT;
    Nomor 49/PDT.G/2002/PN.MTR. kepada Penggugat;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi obscuur libel(tidak jelas) karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2470K/Pdt/2003 tanggal 17 Mei 2006 yang Para Tergugat Konvensi gugat dalamperkara tersebut adalah Pemerintah
    RI Cq.
    Menteri Dalam Negeri RI Cq.Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, akan tetapi sekarang yangmenggugat sekarang tidak sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 2470 K/Pdt/2003 tanggal 17 Mei 2006 hal ini akan Para TergugatKonvensi buktikan pada saat pembuktian nantinya;Bahwa perkara sekarang ini yaitu perkara perdata Nomor 71/PDT.G/2008/PN.MTR. yang bertindak sebagai Penggugat hanyalah PemerintahPropinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak termasuk Pemerintah RI Cq.Menteri Dalam Negeri RI, maka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-08-2009 — Upload : 23-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843 K/PDT/2009
Tanggal 27 Agustus 2009 — . ; Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri Cq, Gubernur TK.I NTB, Cq Bupati Bima, dkk.
13 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri Cq, Gubernur TK.I NTB, Cq Bupati Bima, dkk.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-02-2017 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 897/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 21 Februari 2017 — MOESAMAH melawan PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA TIMUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR cq. WALIKOTA SURABAYA DKK
59 — 7
  • MOESAMAHmelawan PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA TIMUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR cq. WALIKOTA SURABAYA DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-04-2006 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 934K/PDT/2004
Tanggal 19 April 2006 — RASIMA; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KANTOR GUBERNUR JAWA BARAT Cq. KANTOR KABUPATEN KUNINGAN Cq. KANTOR KECAMATAN CIGUGUR Cq. KEPALA KELURAHAN CIGUGUR; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KANTOR GUBERNUR JAWA BARAT Cq. KANTOR KABUPATEN KUNINGAN Cq. CAMAT; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KANTOR GUBERNUR JAWA BARAT Cq. KANTOR KABUPATEN KUNINGAN Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KUNINGAN
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RASIMA; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. KANTOR GUBERNUR JAWA BARAT Cq. KANTOR KABUPATEN KUNINGAN Cq. KANTOR KECAMATAN CIGUGUR Cq. KEPALA KELURAHAN CIGUGUR; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.KANTOR GUBERNUR JAWA BARAT Cq. KANTORKABUPATEN KUNINGAN Cq. CAMAT; PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.KANTOR GUBERNUR JAWA BARAT Cq. KANTORKABUPATEN KUNINGAN Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KUNINGAN
    PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI q.KANTOR GUBERNUR JAWA BARAT Cq. KANTORKABUPATEN KUNINGAN Cq. KANTOR KECAMATANCIGUGUR = Cq. KEPALA KELURAHAN CIGUGUR,berkedudukan di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur,Kabupaten Kuningan ;6. PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Ca.KANTOR GUBERNUR JAWA BARAT Cq. KANTORKABUPATEN KUNINGAN Cq. CAMAT, berkedudukan diKelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, KabupatenKuningan ;7. PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI Ca.KANTOR GUBERNUR JAWA BARAT Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2904 K/Pdt/2018
Tanggal 2 Desember 2019 — PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI. VS KEPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPOAN di singkat "KPKS BUKIT HARAPAN, dkk. ;
260 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI. VS KEPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPOAN di singkat "KPKS BUKIT HARAPAN, dkk. ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-03-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/Pdt/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — PEMERINTAH RI cq. MENTERI KESEHATAN RI cq. BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG vs dr. NOVERIAL, SP. OT,
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq. MENTERI KESEHATAN RI cq. BADANLAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG vs dr. NOVERIAL, SP. OT,
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 24-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 09-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 141/PDT/2016/PT MND
Tanggal 21 Desember 2016 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROP.SULUT cq WALIKOTA MANADO
Terbanding/Penggugat : RUDY JANSEN TAKALAMINGAN. dkk
20 — 0
  • Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROP.SULUT cq WALIKOTA MANADO
    Terbanding/Penggugat : RUDY JANSEN TAKALAMINGAN. dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-01-2007 — Upload : 09-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866K/PDT/2006
Tanggal 11 Januari 2007 — WANGSA I CHANDRA SAPUTRA ; RAFLES ; PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq. BUPATI BULUNGAN di Tanjung Selor
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WANGSA I CHANDRA SAPUTRA ; RAFLES ; PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq. BUPATI BULUNGAN di Tanjung Selor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-05-2007 — Upload : 08-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2214K/PDT/2006
Tanggal 16 Mei 2007 — DARMIATI (LIE SIOE HONG) ; A N U I ; PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR RIAU, Cq. WALIKOTA DUMAI, dkk.
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DARMIATI (LIE SIOE HONG) ; A N U I ; PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR RIAU, Cq. WALIKOTA DUMAI, dkk.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 21-10-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
ACER INCORPORATED
Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
548 — 313
  • Penggugat:
    ACER INCORPORATED
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 02-09-2009 — Putus : 22-02-2010 — Upload : 04-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 498/PDT/2009/PT DKI
Tanggal 22 Februari 2010 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI
Terbanding/Penggugat : Dr. Mieke Sumira
Turut Terbanding/Tergugat : dr. Ibrahim Ginting, Sp., Jp.
95 — 15
  • Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI
    Terbanding/Penggugat : Dr. Mieke Sumira
    Turut Terbanding/Tergugat : dr. Ibrahim Ginting, Sp., Jp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3165 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — ANDI MUFRIDA FEBRIYANTI BASO LEWA, DKK VS PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN R.I. cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), DKK
74 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANDI MUFRIDA FEBRIYANTI BASO LEWA, DKKVSPEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN R.I. cq.BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), DKK
    PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN Rll. cq.BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), berkedudukan diJalan Pramuka, Nomor 33, Jakarta Timur, diwakili oleh Prof.Mardiasmo, Ak. M.B.A., Ph.D. selaku Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalamHalaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 3165 K/Pdt/2017hal ini memberi kKuasa kepada Triyono Haryanto, S.H., M.H.
    Andi Mulyana,maka dibuatlah Surat Keterangan Satu Nama yang ditanda tangani olehLurah Gusung tertanggal 24 Januari 2012 dengan Nomor surat474/008/KGS/I/2012:Bahwa dilibatkannya Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 11-06-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3096 K/Pdt/2013
Tanggal 11 Juni 2014 — NIKITA RAYA) VS PEMERINTAH RI. CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI. CQ. GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT CQ. BUPATI KAB. SORONG SELATAN
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NIKITA RAYA) VS PEMERINTAH RI. CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI. CQ. GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT CQ. BUPATI KAB. SORONG SELATAN
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Putus : 12-06-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PT MATARAM Nomor 58/PDT/2013/PT.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — Pemerintah RI Cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq Melawan YUSUF BIN MUHAMMAD NUHRA BINTI MUHAMMAD
20 — 12
  • Pemerintah RI Cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat CqMelawanYUSUF BIN MUHAMMADNUHRA BINTI MUHAMMAD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/Pdt/2013
Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI UTARA, DKK VS NY. MARGARETHA BARNETJE SOEMOLANG alias M.W.B. LUMUNON SOEMOLANG, DKK
82 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI, cqGUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI UTARA, DKK VS NY. MARGARETHA BARNETJE SOEMOLANG aliasM.W.B. LUMUNON SOEMOLANG, DKK
    PEMERINTAH RI, cq MENTERI DALAM NEGERI, cqGUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI UTARA,cq BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MINAHASA,berkedudukan di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara;V. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI, cqGUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI UTARA, cqBUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MINAHASA, cqKEPALA KECAMATAN TOMBARIRI, berkedudukan diTombariri. Minahasa, Sulawesi Utara;VI. KELAPA DESA MOKUPA, berkedudukan di Desa Mokupa,Kecamatan Tombariri, Minahasa, Sulawesi Utara;Vil.
    bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduaUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PEMERINTAH
    RI cq MENTERI DALAMNEGERI, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH SULAWESI UTARA dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi , Il, Ill ditolak dan Pemohon Kasasi , Il, Ill ada di pihak yang kalah,maka Pemohon Kasasi , Il, Ill dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt/2012
Tanggal 23 Oktober 2012 — PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Cq. GURBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR vs H. HASAN BASRI, dkk
43 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH Cq. GURBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR vs H. HASAN BASRI, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-11-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2347 K/Pdt/2018
Tanggal 27 Nopember 2018 — PEMERINTAH RI. CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI. CQ. GUBERNUR ACEH VS PT. PUTRA NANGROE ACEH, dkk. (di wakili oleh HENDRA selaku Direktur Utama
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI. CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI. CQ. GUBERNUR ACEH VS PT. PUTRA NANGROE ACEH, dkk. (di wakili oleh HENDRA selaku Direktur Utama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225 PK/PDT/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI PEKERJAAN UMUM RI CQ. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS, dkk.
327 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI CQ. MENTERI PEKERJAAN UMUM RI CQ. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS, dkk.