Putusan Nomor 92/B/PK/Pjk/2021royalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubunganistimewa perlu dilakukan pengujian: willing to pay test (par 6.14),economic benefit test (par 6.15), product lifecycle consideration (par1.50), identify contractual and arrangement for transfer of IP (par 6.166.19).

Dengan kata lain OECD Transfer Pricing Guidelines dimanadalam pengujian eksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangibleantara pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14);b) Economic benefit test (Par 6.15);Ccd))) Product life cycle consideration (Par 1.50);) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19):Bahwa berdasarkan OECD Guidelines a quo, terdapat lima faktorkesebandingan dalam upaya mendapatkan pembanding yang andal

Dalam OECDTransfer Pricing Guidelines yang menyatakan bahwa untuk mengujieksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangible antara pihakyang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian willing topay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15), product lifecycleconsideration (par 1.50), identify contractual and arrangement for transferof IP (par 6.166.19).

Dengan kata lain OECD Transfer PricingGuidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksi pembayaranroyalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewaharus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14);b) Economic benefit test (Par 6.15);c) Product life cycle consideration (Par 1.50);d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa berdasarkan OECD Guidelines a quo, terdapat lima faktorkesebandingan dalam upaya mendapatkan pembanding yang andal,

gudangmilik saksi tanpa seizin saksi dan Reza Kurniawan Surbakti Als Blekmembantu untuk menjualkan barang tersebut kepada orang lain;e Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan karyawan saksi yang lainyaitu Ruli Astuti als Tutik;e Bahwa barangbarang yang hilang dari gudang adalah: lemari pakaian 3 pintu type aster; Bufet TV perkasa; Bufet TV WK 3288; Bufet TV WK Pro 1680; Bufet TVVory TB 01; Meja tulis % biro; Meja rias Evori; Lemari pakaian 3 pintu solusi;Lemari 3 pintu Astro Box; Meja rias benefit

saksi tanpa seizin ayah saksi dan Reza Kurniawan Surbakti Als Blekmembantu untuk menjualkan barang tersebut kepada orang lain;e Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan karyawan ayah saksiyang lain yaitu Ruli Astuti als Tutik;Bahwa barangbarang yang hilang dari gudang adalah : lemari pakaian 3 pintu type aster; Bufet TV perkasa; Bufet TV WK 3288; Bufet TV WK Pro 1680; Bufet TVVory TB 01; Meja tulis /% biro; Meja rias Evori; Lemari pakaian 3 pintu solusi;Lemari 3 pintu Astro Box; Meja rias benefit

bekerjasama untukmengambil barangbarang dari gudang milik toko Amin perabot dengancara para terdakwa bersama Dedi Gunawan Als Dedi (DPO) yangmengambi barang tersebut sedangkan Reza Kurniawan Surbakti Als Blekyang menjualkannya;Bahwa barangbarang yang diambil oleh para terdakwa adalah ;lemari pakaian 3 pintu type aster;Bufet TV perkasa;Bufet TV WK 3288; Bufet TV WK Pro 1680; Bufet TVVory TB 01; Meja tulis 2 biro; Meja rias Evori; Lemari pakaian 3 pintu solusi; Lemari 3 pintu Astro Box; Meja rias benefit

Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of oneparty only);= Benarbenar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatupermasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izindari pengadilan untuk melakukan tindak tertentu;= Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahan pemohon, tidakbersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;2.

keberatan atas mutasi tersebut, namunPenggugat meminta kejelasan tentang sewa rumah untuk keluarga, biayapengangkutan barangbarang rumah tangga, biaya perjalanan keluarga,biaya pindah sekolah anak dan kendaraan operasional di lokasi yang baru(vide bukti P10);Menimbang, bahwa sebagaimana vide bukti P11 yang identikdengan T5, Tergugat memberikan tunjangan kost Rp 1.500.000, / bulandan bantuan kepindahan Rp 1.000.000, pada Penggugat;Menimbang, bahwa sebagaimana vide bukti P12, Penggugatkeberatan atas benefit

jabatannya yang disebut dalam pasal 1ayat (1) diatas dengan ketentuan dapat dipindahtugaskan / mutasi ke bagianatau perusahaan lain dalam lingkup Ristra Group sesuai kebutuhan kerjayang ada, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat mutasiterhadap Penggugat oleh Tergugat adalah hak mutlak Tergugat, karenamerupakan bagian dari Perjanjian Kerja;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam mutasi ini baikPenggugat dan Tergugat telah beritikad baik, dimana Penggugat telahmenyampaikan permintaan benefit

yang didapat di tempat baru dengan carakekeluargaan melalui surat (vide bukti P10) dan Tergugatpun telahmemberikan benefit ditempat baru (vide bukti P11 yang identik dengan T5),namun demikian belum ada titik temunya, sehingga masing masing pihaktetap pada pendiriannya, dimana Tergugat merasa Penggugat harus sudahada di tempat baru, sedangkan Penggugat belum ke tempat baru karenamerasa benefit yang ada belum memenuhi kebutuhan Penggugat di tempatbaru;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, alangkah

walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktikperadilan;Menimbang, bahwa ciri knas suatu permohonan (voluntairn), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit

Putusan Nomor 130/B/PK/Pjk/2021yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian : willingto pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15), product lifecycleconsideration (par 1.50), identify contractual and arrangement fortransfer of IP (par 6.166.19).

Dengan kata lain OECD Transfer PricingGuidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksi pembayaranroyalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubunganistimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa berdasarkan OECD Guidelines a quo, terdapat lima faktorkesebandingan dalam upaya mendapatkan pembanding yang andal,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) maka permohonanint bersifat voluntair.

Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of oneparty only);= Benarbenar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatupermasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izindari pengadilan untuk melakukan tindak tertentu;= Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahan pemohon, tidakbersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;2.

koreksi atas biaya Technical Assistant Fee (Tenaga ahli)sebesar Rp.10.389.896.140,00 karena biaya yang dikeluarkan adalah Instruction fee sertabiaya akomodasi (Hotel dan tiket pesawat) tenaga ahli dan berdasarkan FAR analisys jasayang diberikan Hino Motors Ltd. masih ditujukan untuk kepentingan kelompok usahaPemohon Banding, serta jasa diberikan karena sematamata Pemohon Banding adalahanggota dari suatu kelompok usaha dan jasa yang diterima merupakan manfaat yang tidakdirencanakan (incindental benefit

3)Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 Terbanding melakukankoreksi;bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa koreksi Terbanding bertentangan denganarticle 9 dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda IndonesiaJepang, Pasal 18 ayat(3) Undangundang Pajak Penghasilan, OECD TP Guidelines dan prinsip arms lengthprinciple;bahwa Pemohon Banding menyatakan berdasarkan paragraf 7.12 OECD TP Guidelines,incidental benefit

dari sisi badan usaha (legal entitas), antara PT Satria Multi Sukses(SMS) dengan PT Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK) memang berbeda,namun semua karyawan baik karyawan dari PT Satria Multi Sukses (SMS)maupun PT Musthika Abadi Khatulistiwa (MAK), termasuk PT Surya AlamPermai (SAP) atau karyawan Perseroan Terbatas lainnya di lingkungankelompok usaha Charoen Pokphand Group sudah sangat paham bahwakapanpun dibutuhkan mereka siap dialihtugaskan kemanapun di seluruhIndonesia sepanjang kompensasi dan benefit

di bawahkelompok usaha Charoen Pokphand Group juga mengalami ALIH TUGASANTAR PERSEROAN TERBATAS; dan tidak ada satu pun yang melakukanpenolakan, sepanjang kompensasi yang diterima dan hakhakkepersonaliaan lainnya sama (termasuk hak cuti) tidak hilang namunstatusnya dicatatkan kepada perseroan terbatas yang baru, namun di sisilain membiarkan apalagi membenarkan penolakan ALIH TUGAS antarapersersoan terbatas yang dilakukan oleh PENGGUGAT, walaupun tugas dantanggungjawab sama, serta kompensasi dan benefit

Terhadap kompensasi dan benefit yang diterima sama sekali tidakdikurangi, baik tercatat sebagai karyawan di PT Satria Multi Suksesmaupun di PT Surya Alam Permai; kepada si Karyawan (PENGGUGAT)sama sekali tidak dikurangi hakhak atas upah dan kompensasi sertabenefit lainnya;b. Terkait dengan tugas dan tanggungjawab, juga demikian, dalamalin tugas yang dilakukan tidak juga ada ada perubahan tugas dantanggungjawab, sebagaimana tugastugas yang dilakukan sebelumnya,Halaman 21 dari 62 hal.

Lainlain samasekalltidak ada yang berganti sama persis berikut semua hakhak kekaryawananlainnya.Bahwa tidak ada pengurangan kompensasi dan benefit yang diterimapekerja, dan tidak pula ada perubahan tugas dan tanggung jawab yangdilakukan PENGGUGATBahwa sebagai bukti tentang fakta bahwa mutasi ke perseroan terbatasberbeda adalah adil, berikut adalah namanama karyawan yang mutasi baikantara perseroan terbatas saja (Seperti dari PT Satria Multi Sukses ke PTMusthika Abadi Khatulistiwa (MAK), dan sebaliknya

diberi tanda bukti T1.1;3 Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu; diberi tanda bukti T2;4 Foto Copy Lampiran Kompensasi Benefit; diberi tanda bukti T2.1;Foto Copy Surat Permohonan Cuti tanggal 09 Desember 2016; diberi tandabukti T3;6 Foto Copy Surat Permohonan Cuti tanggal 17 September 2016 diberi tandabukti T3.1;7 Foto Copy Surat Permohonan Cuti tanggal 20 Juli 2016 diberi tanda bukti T3.2;8 Copy Surat Permohonan Cuti tanggal 15 Desember 2015; diberi tanda buktiT3.3;9 Foto Copy Form

Oleh karena tempat tinggalPemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Limboto,dan perkara yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata (forthe benefit of one party only), sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., makasecara relatif Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan permohonan Pemohon dimaksud.Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon suatu hak atau dalam hal iniuntuk ditetapbkan sebagai wali, berdasarkan Pasal 283 R.Bg.

a contrario ketentuanPasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa apabila anak telahmencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinanatau anak telah dewasa dan mandiri, maka hak perwalian Pemohon terhadap anaktersebut menurut hukum telah berakhir.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbanganpertimbangan diatas, maka petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingan sepihaksemata (for the benefit

Indonesia (Persero) Nomor :201/DIRUT/1999, tanggal 13 September 1999 tentang ProsedurTetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain, yaitu : Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan (Pasal1 Ayat (5); Tidak melalui bagian hukum (Pasal 1 ayat (6)) ; dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang(Pasal 10) ;e Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE DireksiNomor : 698 / Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006,tentang Bisnis Transportasi SBU Total Logistik, karena : Tidak dibuat Cost Benefit

201 /DIRUT / 1999, tanggal 13 September 1999 tentang Prosedur TetapPerjanjian Kerja Sama Dengan Pihak Lain, yaitu: Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan(melanggar Pasal 1 Ayat (5) ; Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 Ayat (6)) ; dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang(melanggar Pasal 10) ;e Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor 69B /Dirbiskom / 0806 tanggal 25 Agustus 2006 tentang BisnisTransportasi SBU Total Logistik, karena : Tidak dibuat Cost Benefit

DIRUT / 1999 tanggal 13 September 1999 tentangProsedur Tetap Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak lain, yaitu : Tidak dikoordinasikan kepada Sekretaris Perusahaan(melanggar Pasal 1 Ayat (5) ; Tidak melalui bagian hukum (melanggar Pasal 1 ayat (6)) ; dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang(melanggar Pasal 10) ;e Mekanisme pembuatan PKS bertentangan dengan SE Nomor:69B / Dirbiskom / 0806, tanggal 25 Agustus 2006, tentang BisnisTransportasi SBU Total Logistik, karena : Tidak dibuat Cost Benefit

Tidak dibuat Cost Benefit Analisis (CBA) ;2. Pemilinan Mitra tidak dilaksanakan dengan benar sehinggabanyak Mitra yang tidak bonafid ;3. Tidak dibuat SOP (Standar Operasi & Prosedur) untukbisnis Batubara sehingga terjadi penyimpangan di lapanganyang seharusnya bisnis transportasi disimpangkan menjadiHal. 56 dari 166 hal. Put.

No. 13 PK/Pid.Sus/2012extrinsic to the issues in litigation. such as certain governmentalfunctions, the provision of confidential legal, medical, or personaladvice, or the productive use of private or commercial information.In this instance, the rule of exclusion explicitly recognizes atradeoff between the accuracy of litigation factfinding and aperceived external benefit, or in some instances an offsettinginternal benefit, such as improving the quality of legalrepresentation.

Olehkarena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Limboto, dan perkara yang diajukan oleh Pemohon bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), sesuaiketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatif Pengadilan AgamaLimboto berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonanPemohon dimaksud.Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya

atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohoncukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa PemohonHal. 11 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2020/PA.Lbtsebagai wali dari anak yang bernama Mohamad Al Fikran Thaib bin YasinThaib (Laki laki), lahir 20 Juli 2006;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbanganpertimbangandi atas, maka petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingansepihak semata (for the benefit

selisih yangbelum dilaporkan sesuai perhitungan ekualisasi biaya pada SPT Tahunan PPhBadan Tahun Pajak 2006 dan Jumlah Penghasilan Bruto cfm SPT TahunanPPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006 dengan perincian sebagai berikut:Objek PPh Pasal 21 menurut Pemohon PK (Terbanding): KeteranganUpah langsung 211.545.041.867 Dibebankan di PPh BadanIndirect labor 7.338.371.724 Dibebankan di PPh BadanSalaries & wages 1.198.978.241 Dibebankan di PPh BadanSalaries & wages 11.869.351.722 Dibebankan di PPh BadanEmployee's benefit

Putusan Nomor 237/B/PK/PJK/20138.Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) memperlihatkan buktiobukti antara lain:9.e Detail Ledger Transportation Exp;e Kas Keluar Giro Transportation Exp;e Kontrak/Surat Perjanjian Pelayanan antar jemput karyawan;e Audit report Tahun 2006;e Detail Ledger Employee Benefit;e Kas Keluar Giro Employee Benefit (Penggantian ke Dokteratau Rumah Sakit);Bahwa terkait dengan Koreksi DPP PPh Pasal 21 yaitu CadanganPensiun (sesuai Audit KAP

Melalui Surat No 55/LOE&A/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus2009 dari Law Office Edison & Associates yang intinya menjelaskan :a.bahwa karena PT Global Asistensi bukan perusahaan asuransi oleh sebab itu manfaatpembayaran yang dilakukan oleh PT Global Asistensi tidaklah sama manfaatnyadengan benefit asuransi. pembayaran tersebut adalah merupakan jaminankesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan ditempat mans penggugat bekerjaapabila karyawan ataupun keluarganya mengalami kecelakaan, sakit dan lain

Seluruh pembayaranyang dilakukan oleh PT Global Asistensi tidak dapat diperhitungkan oleh Tergugatsebagai pembayaran benefit asuransi dan akibatnya seluruh pembayaran yang telahdilakukan oleh PT Global Asistensi harus tidak diperhitungkan atau dinilai nihil.Dengan demikian Tergugat wajib membayar total klaim yang diajukan kepadanya.Bahwa karena isi peraturan poin 5 dan 9.1.1 perihal Koordinasi Manfaat dan SyaratPengajuan Klaim yang dimaksudkan oleh Tergugat tidak dapat diterapkan dalam kasusini maka

SebaliknyaPengugat sudah mengajukan kuitansi yang dilegalisir sehingga seyogianya dapatmenjadi acuan Tergugat untuk menyetujui klaim dari Penggugat.10.Seperti keterangan sebelumnya Penggugat telah menolak menjadi nasabah Tergugatsebagai pihak yang menawarkan asuransi kepada Penggugat; dengan alasan sebagaikaryawan di perusahaannya bekerja maka Penggugat beserta keluarga dijamin 100 %jaminan kesehatan dan lain lainnya; sehingga tidak bermaksud untuk menjadinasabah asuransi karena benefit yang ditawarkan

Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak diatur bahwa, PENGGUGATselaku Pihak Pertama harus menyelesaikan pembangunan condoteltersebut dan melakukan serah terima selambatlambatnya pada 30 Juni2015, dan berkewajiban menyerahkan PPJB atau PPSRS kepadaTERGUGAT selaku Pihak Kedua atas unit yang telah dibeli setelahTERGUGAT melakukanPENGGUGAT.PENGGUGAT selaku Pihak Pertama juga tidak terlibat dan tidakbertanggung jawab atas segala paket promosi dan benefit knusus yangditawarkan TERGUGAT (Pihak Kedua) kepada

Bahwa TERGUGAT bermaksud membeli secara kolektif 150(seratus lima puluh) unittipe Superior The Kalyana Condotel, BuahBatu, Bandung, milik PENGGUGAT selaku pengembang untukselanjutnya akan dijual kembali kepada PIHAK KETIGA denganprogram dan benefit knusus dari TERGUGAT;19. Bahwa berdasarkan premis dalam PPJB Kolektif di atas, jelas danterang bahwa PENGGUGAT telah mengetahui dan mengerti, bahwaHalaman 19 dari 166 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pat.G/2014/PN.

Bahwa dalam perjanjian disebutkan Penggugat tidak terlibat/tidakbertanggung jawab atas segala paket promosi dan benefit knusus yangditawarkan Tergugat kepada Pihak Ketiga selaku pembeli/pemesan;. Bahwa Tergugat dapat langsung melakukan aktifitas pemasaran danpenjualan terhadap 150 (seratus lima puluh) unit setelah Penggugatmenerima pembayaran BF (Booking Fee) dari Tergugat;. Bahwa Tergugat baru membayar BF (Booking Fee) sebesar 1.5 Mdan DPsebesar 3 M;.

Bag.47.48.49.selanjutnya akan dijual kembalikepada PARA PENGGUGATINTERVENSI dengan program dan benefit khusus dariTERGUGAT INTERVENSI Il.Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) kewenangan yangdidistribusikan TERGUGAT INTERVENSI kepada TERGUGATINTERVENSI II yaitu :a. Mengelola proyek investasi 150 (seratus lima puluh) unit TheKalyana Condotel, Buah Batu Bandung yang beralamat di JalanTerusan Buah Batu, No. 5 RT. 02, RW. 04, Kel.

Bandung Kidul, Bandungberdasarkan SertifikatHak Guna BangunanNo. 1714, kepada PARA PENGGUGATINTERVENSI dengan program dan benefit khusus dariTERGUGAT INTERVENSI Il.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Margahayuland No :113/MRLAND/XI/2013 Tertanggal 14 November 2013yangditandatangani oleh Anti Gantira, SE selaku Direktur Margahayulanddan pada pokoknya menerangkan : Bahwa PT. Gracia Griya Kencanamerupakan bagian dari salah satu perusahaan di bawahMargahayuland Group(Bukti PIntervensi 14).

Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines yang menyatakanbahwa untuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalty atasintangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perludilakukan pengujian : willing to pay test (par 6.14), economic benefit test(par 6.15), product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractualand arrangement for transfer of IP (par 6.166.19).

Economic benefit test (Par 6.15),c. Product life cycle consideration (Par 1.50),d.

Oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebuttermasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Limboto, dan perkara yang diajukanoleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), makasecara relatif Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan permohonan Pemohon a quo.Kedudukan Hukum (Legal Standing) PemohonMenimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwaPemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan

Dengan demikian, petitum ketiga permohonanPemohon haruslah dikesampingkan.Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon, oleh karenaperkara ini termasuk dalam jenis voluntair yang sifatnya kepentingan Pemohon sendiri dantanpa ada pihak lawan (for the benefit of one party only), maka seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.KonklusiMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan

Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud membeli secara kolektif sebanyak 39 (tigapuluh Sembilan) unit kondotel Swiss bellHotel KutaBali milik PIHAKPERTAMA selaku pengembang, untuk selanjutnya akan dijual kemballikepada PIHAK KETIGA dengan program dan benefit khusus dari PIHAKKEDUA."

PIHAK PERTAMA tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas segalapaket promosi dan benefit khusus yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUAkepada PIHAK KETIGA selaku calon pembeli/oemesan" ;Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, ayat 2, dan ayat 5 yang dikutip yaitu :"2. PIHAK KEDUA bertanggung javab atas seluruh transaksi penjualan unitkepada pihak ketiga selaku pembeli/oemesan sesuai metode dan skemapembayaran dan benefit yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud membeli secara kolektif sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) unit kondotel Swss bellHotel KutaBali milik PIHAKPERTAMA selaku pengembang, untuk selanjutnya akan dijual kemballikepada PIHAK KETIGA dengan program dan benefit khusus dari PIHAKKEDUA";Bahwa Kata "bermaksud membeli" artinya belum terjadi jual beli secara sah,dikarenakan PIHAK KEDUA (Tergugat ) harus terlebih dahulu melunasi hargaatas 39 (tiga puluh Sembilan) unit kondotel Swss bellHotel KutaBali milik PIHAKPERTAMA

Untuk selanjutnya akan dijual kembali kepada PIHAK KETIGA denganprogram dan benefit khusus dari Tergugat sendiri. Tergugat menandatanganiSurat Pesanan (SP) untuk 39 unit dan di karenakan unit tersebut akan dijualkembali. Oleh karenanya dibuatlah Perjanjian Kerjasama Pembelian CondotelSecara Kolektif, tertanggal 24 September 2012 yang dilegalisasi oleh NotarisMonika Antonputri, SH., Mkn., Nomor : 037A/Leg.