putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 7 Januari 2021harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukanoleh Pembanding semula Tergugat ditolak dan putusan Majelis Hakim TingkatPertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dinyatakansebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1)Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot RegelingVan Het Rechtswezen In De Gewesten

/S.1927227) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, sedangkan di tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amarputusan di bawah;Memperhatikan ketentuanketentuan yang diatur di dalam Hukum AcaraUntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Jawa En Madura (RBg./S.1927227)serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;2.

.)/ Pasal 191 ayat (1), (2)Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) Majelis Hakim berpedoman padaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279K/Sip/1976serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 yang kaidah hukumya menyatakantuntutan Provisi adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untukmemperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama prosespersidangan gugatan sedang berlangsung.

/Pasal 160 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)maupun secara Relatif sebagaimana ketentuan Pasal 133 HerzieneIndonesische Reglement (H.I.R.)/Pasal 159 Rechtsreglement Buiten Gewesten(R.Bg.) juncto Pasal 118 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/Pasal 142Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) /uncto Pasal 123 ayat (1) HerzieneIndonesische Reglement (H.I.R.)

/Pasal 147 Rechtsreglement Buiten Gewesten(R.Bg.) juncto Pasal 8 ayat (1), (2), dan (8) Reglement op de BurgerlijkRechtsvordering (RV);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka, suratgugatan yang diajukan ke pengadilan setidaktidaknya harus memenuhiketentuan sebagai berikut:1.

.) / Pasal 142 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) yaitu Tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam;Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Slw.

/Pasal 159 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) junctoHalaman 44 dari 47 Putusan Nomor 45/Padt.G/2019/PN Slw.Pasal 118 ayat (4) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R) serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:DALAM PROVISI Menolak tuntutan Provisi para Penggugat;DALAM EKSEPSI Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Oleh karenanya,berdasarkan Pasal 142 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) jo Pasal 20 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untukmenerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materipokok gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan denganperbaikan redaksional seperlunya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkanternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yangsah, maka berdasarkan Pasal 149 Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

Buiten Java En Madura (R.Bg) Tergugatdinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugatadalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan sebagiantanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya dengan verstek, maka sesuai Pasal 192 Reglement Tot RegelingVan Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg), kepadaTergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalamamar

putusan ini;Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 Reglement TotRegeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura(R.Bg), UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, danUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Pasal 272 Rv dan ketentuanketentuandalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) serta peraturanperaturanperundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kemballigugatannya yang didaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 21Maret 2019 dengan Nomor Perkara: 7/Pdt.G.S/2019/PN.Kbu ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mencoretGugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN.Kbu tersebut dalam buku registerperkara;3.

karena permohonan pencabutan perkaraperdata gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfakharuslah diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Ffktersebut dari daftar register perkara perdata;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Reglement op de BurgerlijkeRectsvordering (Rv), pasalpasal dalam KUHPerdata, pasalpasal dalamRechtsreglement Buiten gewesten

Pengadilan TinggiSamarinda sebagai pengadilan tingkat banding, kepada kedua pihak yangberperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkaranya sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkaraHal. 14 dari 18 hal.Pts.139/PDT/2016/PT.SMR(inzage) kepada Penggugat / Pembanding tertanggal : 2 September 2016, sedangkepada para Tergugat / para Terbanding tertanggal : 5 Septermber 2016 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;Menimbang bahwa pasal 199 (1) RBg (Rechtsreglement Buiten gewesten

/Pembanding pada tanggal : 21 Januari 2016 ; Hal ini berarti pengajuan permohonanbanding tersebut masih dalam batas tengang waktu 14 hari sesudah putusandijatunkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 (1) RBg (RechtsreglementBuiten gewesten) tersebut ;Menimbang bahwa demikian juga, dari suratsurat relaas yang ada terlampirdalam berkas perkara, terlihat telah saling diberitahukan kepada kedua belah pihakyang berperkara tentang keadaaan perkaranya, hal ini berarti telah memenuhipersyaratan sesuai

NegeriBalikpapan Tanggal : 07 Januari 2016 Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bpp tersebut,masih dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding sehingga oleh karenaitu huruslah dikuatkan ;Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding adalahsebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalamtingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar semua biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;Mengingat ketentuan dalam Rechtsreglement Buiten gewesten

Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quoharus dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri MarisaNomor 3/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 18 November 2019 harus dipertahankandan dikuatkan, maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat harusditolak;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugatditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen HukumAcara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

maksud dan tujuan dari gugatan Pnggugatsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikangugatan Penggugat mengenai gugatan pembagian harta warisan.Menimbang, bahwa objek harta yang disengketakan berada dalam wilayahyuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh hal ini sesuai dengan Pasal 142 angka(5) RBG (Reglemen Buiten Gewesten

Dan berdasarkan Pasal148 RBG (Reglemen Buiten Gewesten) gugatan Penggugat harus dinyatakangugur,Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yangdikalahkan, maka sesuai Pasal 192 angka (1) RBG, Penggugat dibebankan untukmembayar biaya perkara:Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitandengan perkara ini.ME N GADILI1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur:2.

kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjukdiperintahkan untuk mencoret Perkara No 3/Pdt.G.S/2021/PN Sbs tersebut daridaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur baik dalamPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 junctoPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangTata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maupun dalam Reglemen AcaraHukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

gugatan ini, makapihak Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Mengingat UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 danHalaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2017/PN KlaUndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata untukDaerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezenin de Gewesten

karena permohonan pencabutan perkara perdatagugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak haruslahdiperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Ffk tersebut daridaftar register perkara perdata;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, makabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Reglement op de BurgerlijkeRectsvordering (Rv), pasalpasal dalam KUHPerdata, pasalpasal dalamRechtsreglement Buiten gewesten

telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober Bahwa saksisaksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karenaPemohon bertekad untuk menceraikan Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali; Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut saling bersesuaianantara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini serta diakuijuga oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 Reglement totRegeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten

mengetahuisecara mendalam tentang Tergugat memberikan atau tidak memberikan nafkah kepadaPenggugat, namun saksi hanya menerangkan bahwa Tergugat memiliki sebidang kebunyang produktif yang penghasilannya kedua saksi tidak mengetahui secara pasti namunsetiap bulannya tetap bisa menghasilkan hasil kebun; Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti,berdasarkan pasal 19231928 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata)juncto pasal 311 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten

namunmeskipun demikian perlu dipertimbangkan juga berdasarkan pada kebutuhanminimum, kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup adilbila Tergugat dibebankan sesuai dengan kemampuan Tergugat untuk membayarnafkah madhiyah (nafkah lampau) selama 6 (enam) bulan kepada Penggugatsejumlah uang sebesar Rp.600.000, (Enam Ratus Ribu Rupiah) saat sidang penyaksianikrar talak;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement tot Regeling VanHet Rechtswezen in de Gewesten

Pasal 272 Rv dan ketentuanketentuandalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) serta peraturanperaturanperundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagunguntuk mencoret perkara perdata No. 48/Pdt.G.S/2021/PN.KAG. dariBuku Register Induk Perkara;3.

Pasal 272 Rv dan ketentuanketentuandalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) serta peraturanperaturanperundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembaligugatannya yang didaftar di Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 31 Juli2019 dengan Nomor Perkara : 26/Pdt.G.S/2019/PN.Bls;2.

permohonan pencabutan perkara perdatagugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui haruslahdiperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 20/Pen/Pdt.G/2017/PN.Sru.tersebut dari daftar register perkara perdata;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, makabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Reglement op de BurgerlijkeRectsvordering (Rv), pasalpasal dalam KUHPerdata, pasalpasal dalamRechtsreglement Buiten gewesten

ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa terhadap pencabutan gugatantersebut tidak mensyaratkan harus ada persetujuan dari pihak lawan (Tergugat)dan dalam persidangan pihak Para Tergugat sudah menyetujui Pencabutanyang diajukan oleh pihak Penggugat maka permohonan pencabutan gugatantersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkanmaka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuanketentuan dalamRechtsreglement Buiten gewesten

dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfakharuslah diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Ffktersebut dari daftar register perkara perdata;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Reglement op de BurgerlijkeRectsvordering (Rv), pasalpasal dalam KUHPerdata, pasalpasal dalamHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2018/PNFfkRechtsreglement Buiten gewesten

bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatandikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriSungguminasa untuk mencoret perkara Nomor: 78/Pdt.G/2018/PN Sgm daridaftar register perkara Perdata;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabutperkaranya, maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan telahdikeluarkan, dibebankan sepenuhnya kepada pihak Penggugat yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam Rechtsleglement Buiten Gewesten

sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskanperkara a quo, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri SamarindaNomor 65/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 22 Februari 2021 harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan olehPembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkeverklaard), maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Reglemen Hukum AcaraUntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten

/S.1927227) harusdihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkandi tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan di bawah;Memperhatikan ketentuanketentuan yang diatur di Reglemen Acara HukumUntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Jawa En Madura (RBg.

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Pelawansebagaimana diuraikan di atas;Putusan Perkara Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Clg 9Menimbang, bahwa dari surat gugatan Para Pelawan, dapat disimpulkanbahwa pokok sengketa antara Para Pelawan dan Para Terlawan adalahgugatan perlawanan eksekusi;Menimbang bahwa pemanggilan kepada Para Pelawan dan ParaTerlawan telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 RBG(Reglemen Buiten Gewesten

Ag, MH, yang ditetapkan olehMajelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan adalah pihak yangberkepentingan, sedangkan Para Pelawan tidak pernah datang lagi menghadapdipersidangan pada tanggal 04 Mei 2021 dan 07 Mei 2021, meskipun telahdipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat, ParaPelawan dalam hal ini dinyatakan tidak bersungguhsungguh dalam berperkara.Dan berdasarkan Pasal 148 RBG (Reglemen Buiten Gewesten) gugatan ParaPelawan