. : W6487JS, miliksaksi korban NAZARUDIN ARIF, yang kurang lebih sehargarp.13.000.000, ( tiga belas juta rupiah) atau setidaktidaknya lebih dariRp.250, (dua ratus lima puluh rupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 363 (1) ke5 KUHP Joncto pasal 53 KUHP ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksidibawah sumpah masing masing bernama :l.

berhasilmenghidupkan mesin sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya terdakwaditangkap oleh warga ; Bahwa benar mengambil sepeda motor YAMAHA MIO tersebut sebelumnyatidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi NAZARUDIN ARIF ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi koroan NAZARUDIN ARIFmengalami kerugian kurang lebih Rp.13,000.000 ( tiga belas juta rupiah ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut jikadihubungkan dengan unsur unsur dari pasal yang didakwakan yaitu pasal363ayat (1) ke5 KUHP, Joncto

;HALHAL YANG MERINGANKAN : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalanyapersidangan ;Terdakwa .......14 Terdakwa belum menikmati hasilnya ;Mengingat pasal 363 ayat (1) ke,5 KUHP, Joncto pasal 53 KUHP sertaketentuan ketentuan lainnya dari Undang Undang Hukum Acara Pidana yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILIL:Menyatakan bahwa, terdakwa JAKFAR J telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PERCOBAANMELAKUKAN PENCURIAN

dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 12 Januari 2017 dan 13Februari 2017, Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Bjm melalui Radio Gram Banjarmasin,selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidakternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatu halanganyang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)RBg. joncto

Semua keterangan kedua saksiPemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalilpermohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176RBg. joncto Pasal 308309 RBg.

sehinggasulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuatdari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggadan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, olehkarena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama joncto

denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karenarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown),sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 joncto

tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidakdapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan joncto

5 dan Pasal11 UndangUndang Anti Monopoli;Unsurunsur Pasal 5 dari UndangUndang Anti Monopoli tidak terbuktisecara kumulatif;10.Unsurunsur Pasal 11 UndangUndang Anti Monopoli tidak terbukti secara1)3)kumulatif, kemudian memohon putusan sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan MemoriPeninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor221/K/Pdt.SusKPPU/2016 tanggal 14 Juni 2016 joncto

Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Juli2015 joncto Putusan KPPU Nomor 08/KPPUI/2014 tanggal 7 Januari 2015.MENGADILI SENDIRIMenyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak teroukti secara sahmelanggar Pasal 5 UU 5/1999;Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak teroukti secara sahmelanggar Pasal 11 UU 5/1999; danMembebankan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima

Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali danMemori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK/Surindo;Membatalkan seluruh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 221K/Pdt.SusKPPU/2016 tanggal 14 Juni 2016 joncto Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli2015 joncto Putusan Termohon PK/KPPU dalam Perkara Nomor 08/KPPU1/2014 tanggal 7 Januari 2015.MENGADILI SENDIRI.

sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilataukuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdengan relass panggilan tanggal 26 Agustus 2013 dan tanggal 05 September 2013,Nomor 286/Pdt.G/2013/PA.Tjg selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkaneksepsinya secara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebutdidasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat 1 joncto

sehingga sulit didamaikan, indikasi manadiperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikanTermohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinansudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

MbII Igo 56 WlArtinya Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

terpisah sejak tahun 2010 karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dari rumah kediaman bersama dan keduanya sudah tidak salingmempedulikan dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, haltersebut telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagimampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danwarahmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkantujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

No. 332/Pdt.G/2015/PA Mrs.sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapatdinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam olehkarenanya petitum gugatan Penggugat dapat

dikabulkan dengan talak satubain shugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

telahmengajukan bukti tertulis (P) dan saksiaksi di persidangan;Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (P) telahdicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti tertulis tersebutdapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) sertaketerangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugatdengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat sependapat dan mengambilalih pendapat dari Kitab Iqna Juz I halaman 133 yang berbunyi:Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang

Pasal 65 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 joncto Pasal 154 R.Bg jo.

dan menyuruhagar Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, pertengkaran terakhirterjadi pada akhir bulan Januari 2013, dimana Tergugat marahmarah ketikaPenggugat melarang Tergugat pergi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebutlebih kurang pada awal bulan Februari 2013, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri selama lebih dari 3 bulanhingga sekarang;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto

besarterhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan membuat mudlaratsangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yangdiriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah :jlpo Va jo VArtinya : Tidak boleh membuat mudlarat dan tidak boleh salingmemudlaratkan; Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto

mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:iL,Menyatakan terdakwa SEVIN DANIEL TELAUMBANUA Alias SEVIN, bersalahmelakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, sebagaimana diatur dalamPasal 81 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor 23 tahun 2002tentang perlindungan anak menjadi undangundang Joncto

SIM ROMI, SpOG selaku dokter pada RSUD Gunungsitoll;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak menjadi undangundang Joncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan

SIM ROMI, SpOG selaku dokter pada RSUD Gunungsitoll;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal82 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak menjadi undangundang Joncto Pasal 76E UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undangundangNomor 23 tahun 2002 tentang

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif pertamasebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undangundang Joncto

tersebut dan hal tersebut telahdiselesaikan secara kekeluargaan dimana Terdakwa dengan anak korban telahbertunangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undangundang Joncto

Dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.SusPHI/2015/PN.MTR. tertanggal 17Juni 2015 Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum, dengan tidakmengindahkan/melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dianulir dengan PutusanMahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012/PUU1/2003 tanggal 26Oktober 2004 joncto Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor SE. 13 Maret/SE/MEN/SJHK/1/2005, yangmenyatakan pada kalimat pertama dalam Pasal 158 Undang

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 2/Pdt.SusPHI/2015/PN.MTR. sebagaimana tersebut di atas telah bertentangandengan maksud dan tujuan atas uji materi yang diajukan ke MahkamahKonstitusi RI yang dengan telah tegas membatalkan dan/atau merevisiketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 denganPutusan Nomor 012/PUU1/2003 tanggal 26 Oktober 2004 joncto SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE. 13 Maret/SE/MEN/SJHK/1/2005, yang menyatakan pada kalimat

MTR tersebut bertentangan dengan PutusanMahkamah Konstitusi RI joncto Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor SE. 13 Maret/SE/MEN/SJHK/1/2005, maka sudahtepat dan beralasan hukum apabila Hakim Kasasi membatalkan PutusanNomor 2/Pdt.SusPHI/2015/PN.

Semuaketerangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan danrelevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal 308 309R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangansaksi Pemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkandengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, MajelisHakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai

sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnyatekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto

WhIl loo 56 ulyArtinya :Uika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

panggilan tersebut Pemohon hadir in person,sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan yang dibacakan didepansidang, dan Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) RBg. joncto

Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Bjmmateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan telah berpisah tempattinggal sejak Maret 2017 sampai sekarang sudah 8 bulan dan selama itu ridakada hubungan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon;Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto

Wh loo 55 Wl 5Artinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan yang dibacakan didepanHal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2017/PA.Bjmsidang, dan Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) RBg. joncto

Adapun secaramateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan telah berpisah tempattinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang sudah 7 bulan Termohontidak kembali.Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto Pasal 308309RBg.

9 Wh loo 55 lgArtinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Atau :(Ex aequo ex bono) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, keduabelah pihak berperkara telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan dankepada keduanya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan sesuai dengan ketentuanpasal 130 HIR joncto pasal 82 UU Nomor 7Tahun 1989, bahkan telah menunjuk seorangHakim mediator

Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat secaraformil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, keduabelah pihak berperkara telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan MajelisHakim telah berusaha mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR joncto

sehaluan dalam satuvisi dan misi ;Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulumelakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan danpertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telahpisah rumah sejak tahun 2007yang lalu, Majelis Hakim berpendapat bahwa halhal tersebuttelah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka sehingga sulit untuk mewujudkan tujuanperkawinan sebagaimana dikehendaki AlQuran Surah ARRUM ayat 21 joncto

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan majelishakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan ceraiPenggugat / Terbanding haruslah' dikuatkan dan pertimbanganpertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih sebagai bahanpertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karenaperkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 joncto

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkarapada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding ;Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 joncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturanperundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILIMenerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding ;Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1428H., nomor : 904/Pdt.G/2007/PA.Lmg

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat agar tidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara diri Penggugat dengan Tergugatsudah berpisah selama 13 (tiga belas) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkanentah kamana dan tidak ada kabar beritanya hingga sekarang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakimberpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

atas;Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan Penggugat yangselalu hadir dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabardan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telahdipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 7 Desember2020 bertemu namun tidak bersedia menandatangani relaas tersebutmakaupaya perdamaian baik dipersidangan maupun dengan Proses mediasisebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.g joncto

pasal 82 ayat 1 dan 4Halaman 5 dari 12 PutusanNo 10/Pdt.G.2021/PA.BikUndang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor3 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama joncto pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinanketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapatdilaksanakan;Menimbang bahwa oleh

dan Tergugat tidak harmonis lagikarena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugatmengenai penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan yang setiap minggucuma diberikan Rp.300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) dan memberi nafkahkepada Penggugat dan puncaknya pertengkarannya pada bulan Februari2020 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya joncto

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, olehkarena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama joncto

denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karenarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown),sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 joncto

tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidakdapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Tergugat susah dihubungi karena tidak diketahuikeberadaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugattidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harusdinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada,Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Pasal116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) harimengirimkan satu helai salinan putusan yang telah

sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanyauntuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relasspanggilan tanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 31 Oktober 2013, Nomor 369/Pdt.G/2013/PA.Tjg selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secaratetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)joncto

Semua keterangan kedua saksi Pemohontersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonanPemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal 308 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksiPemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan denganbukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telahmenemukan fakta yang pokoknya sebagai

sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagidengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehPasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto