No. 843 K/Pid.Sus/2016Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBajawa tanggal 11 November 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa BORGIAS PAU MOA, ST tidak terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atauturut serta melakukan perbuatan secara

Pasal 185 ayat (1), (4) KUHAP juncto Pasal 184ayat (1) huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimanadimaksud Pasal 187 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP serta didukungpula oleh Keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janjisebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (4) juncto Pasal 186 KUHAP makadinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuai Pasal 184ayat (1) huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan oleh PenuntutUmum tersebut ditolak oleh Majelis

diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsuidiair;1.

diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsuidiair;1.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, danHal. 97 dari 104 hal.

Jalan Way Umpu Nomor 18 Lk Pahoman,Bandar Lampung;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 24 Juli2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PRIMAIR: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan

Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Hal. 1 dari 40 Hal.

Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/20181.SUBSIDIAIR: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bandar Lampung tanggal 28 November 2017 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa M.

., M.Sc. alias Dinodibebaskan dalam Dakwaan Primair Turut melakukan Tindak PidanaKorupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair

Diza Noviandi, S.T., M.Sc. alias Dino terbuktisecara sah dan bersalah Turut melakukan Tindak Pidana Korupsimenyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana sebagaimana

V RT. 004, KelurahanPringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu Barat,Kabupaten Pringsewu;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa melakukan tindakpidana yang diatur dan diancam pidana dalam:KesatuPrimairSubsidair: Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun

2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;: Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus

/2018AtauKedua : Pasal 9 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KotaAgung tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin

Sudarman terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imop Sutopo, S.E. bin Sudarmandengan pidana penjara selama 4 (empat

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaHalaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 87 PK/Pid.Sus/2018Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 12/Pid.SusTPK/2014/PT TJK. tanggal 30 Oktober 2014 juncto Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TK. tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap yang amarnya menyatakan Terdakwa Imop

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa LEONARDUS LOKU selaku Sekretaris PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan

Pasal 185 (1), (4) KUHAP juncto Pasal 184 (1) Huruf aKUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksudPasal 187 juncto Pasal 184 (1) Huruf c KUHAP serta didukung pulaoleh keterangan Ahli yang sebelum diperiksa telah mengucapkan janjisebagaimana dimaksud Pasal 160 Ayat (4) juncto Pasal 186 KUHAPmaka dinilai pembuktian Ahli tersebut sebagai Keterangan Ahli sesuaiPasal 184 (1) Huruf b KUHAP, namun alat bukti yang diajukan olehPenuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksadan

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dalam dakwaan Primair dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangHal. 69 dari 89 hal.

Pasal 185 (1), (4) KUHAPjuncto Pasal 184 (1) Huruf a KUHAP, didukung adanya alat bukti suratsebagaimana dimaksud Pasal 187 juncto Pasal 184 (1) Huruf cKUHAP serta didukung pula oleh keterangan Ahli yang sebelumdiperiksa telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud Pasal 160Ayat (4) juncto Pasal 186 KUHAP maka dinilai pembuktian AhliHal. 77 dari 89 hal.

No. 739 K/PID.SUS/2016KELEN, serta keterangan Saksi Maria Yasintha Oktavia Keti, namunketerangan para saksi tersebut yang sebelum memberi keterangantelah mengucapkan janji sehingga nilai pembuktian ke11 orang saksitersebut sebagai keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 160(3) juncto Pasal 185 (1), (4) KUHAP juncto Pasal 184 (1) Huruf aKUHAP, didukung adanya alat bukti surat sebagaimana dimaksudPasal 187 juncto Pasal 184 (1) Huruf c KUHAP serta didukung pulaoleh keterangan Ahli yang sebelum diperiksa

/ 12 Desember 1957;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jurusan Sadan, Kelurahan Tallunglipu,Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten TorajaUtara;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : PNS (Sekretaris Daerah Kabupaten TorajaUtara);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto

Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Hal. 1 dari 11 hal.

No. 233 PK/Pid.Sus/2017SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang KejaksaanNegeri Makale

Lewaran Rantelabi, S.E., M.H. tidakterbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, pada Dakwaan Primair

Sedangkan biaya pelepasan haksebesar 1% dan biaya pertimbangan teknis sebesar 1,75%, yangkeseluruhannya berjumlah Rp101.816.325,00 (seratus satu juta delapanratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) tidak terungkap dipersidangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;Bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3Tahun 2007 juncto Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 junctoPeraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 juncto Peraturan Presiden Nomor36 Tahun 2005 Pasal

Menyatakan Terdakwa MATRUMBI binMATLILI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukantindak pidana tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dandalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindakpidana yang sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat(2) juncto Pasal 132 Ayat (1) syuncto Pasal 144 Ayat (1

Menyatakan Terdakwa MATRUMBI bin MATLILI (Alm), telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitutanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli NarkotikaGolongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gramsebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika:2.

ditingkat Pengadilan TinggiPalangkaraya adalah sudah benar dan tepat menurut hukumbahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untukmelakukan tindak pidana tanpa hak menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman beratnyamelebihi 5 (lima) gram dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunmelakukan pengulangan tindak pidana yang = samasebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) juncto

Terdakwa sebagaimanadalam Putusan judex facti juga telah sesuai dengan perbuatanTerdakwa dan perbuatan Terdakwa membahayakan generasimuda:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagipula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasidari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 114 Ayat (1) juncto

Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP ;ATAU :KEDUA :Bahwa Terdakwa AJIB SHAH selaku Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Periode Tahun 2009 s/d 2014berdasarkan Keputusan

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;ATAU :KETIGA :Bahwa Terdakwa AJIB SHAH selaku Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Periode Tahun 2009

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimanadiuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Kedua ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIB SHAH berupa pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanandan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah

Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIB SHAH berupa pidana penjaraselama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (duaHal. 48 dari 133 hal.

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata ;Dalam pertimbangan Judex Facti di halaman 378 menyebutkan :"Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf b suncto Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto

66 Tahun/ 1 Agustus 1951;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Perumahan PU Kompleks Artha GrahaRT.027/RW.006 Kelurahan Tuak DaunMerah, Kecamatan Oebobo, KotaKupang;Agama : Katholik;Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :PrimairSubsidairPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto

Pasal 18 Ayat (2) danAyat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun = 1999sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP junctoPasal 64 Ayat (1) KUHP;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 15 PK/Pid.Sus

/2018tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMaumere tanggal 3 Mei 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan mereka Terdakwa Ir.

BARTHOL DA CUNHA, M.Eng. telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitumelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (2), Ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5

Menyatakan Terdakwa Wahyudi April Yadi alias Adi Bin Baderut Zamanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPercobaan perkosaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 285 juncto Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan AlternatifKedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi April Yadi Bin BaderutZaman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3.

tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi BandaAceh Nomor 42/PID/2018/PT BNA, tanggal 27 Maret 2018 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 263/Pid.B/2017/PN Jth, tanggal 7Februari 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhnkan kepadaTerdakwa;Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 628 K/PID/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 285 juncto

Putusan Nomor 327 K/Pid/2019karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana junctoPasal 65 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3/79a KUHPidanaJuncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSleman tanggal 2 Oktober

Joko Budiarto alias Joko alias lyus Rusna telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 3/9a KUHPidanajuncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masingmasing Terdakwa selama2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;3.

,juncto Nomor 73/PID/2018/PT.YYK., juncto Nomor 330/Pid.B/2018/PN.Smn.

Sulaiman yang telah mengirim dan menyerahkan molen betonmengalami kerugian Rp47.800.000,00 (empat puluh tujuh juta delapanratus ribu rupiah), saksi Purjoko yang telah mengirim menyerahkangranit mengalami kerugian Rp253.082.000,00 (dua ratus lima puluhtiga juta delapan puluh dua ribu rupiah), saksi Fitra mengirim danmenyerahkan bawang putih mengalami kerugian Rp52.000.000,00(lima puluh dua juta rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II tersebut telah memenuhiunsur delik Pasal 379a KUHPidana juncto

kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiYogyakarta Nomor 73/PID/2018/PT.YYK., tanggal 5 Desember 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 330/Pid.B/2018/PN.Smn., tanggal 11 Oktober 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindakpidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 379a KUHPidana juncto

SekretarisDesa Bukit Damai, Kecamatan Maluk,Kabupaten Sumbawa Barat;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan:Terdakwa diajukan secara in absentia di depan persidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataramkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang

No. 2347 K/PID.SUS/2018tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctopasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/AktaKas/Pid.Tpk/2018/ PN Mtr juncto Nomor 27/Pid.SusTPK/2017/PN Mtrjuncto Nomor 15/PID.SUS/2017/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri

UndangUndang Nomor20 Tahun 2001:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, makaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndangNomor

Terpidana :Nama : RUSDY:Tempat lahir : Rasabou Sila, Bima;Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 15 April 1971;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : RT.O6/RW.03, Desa Rasabou, KecamatanBolo, Kabupaten Bima;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Guru SD);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :Dakwaan Kesatu : Primair Subsidair: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)juncto

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP;: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor

Putusan Nomor 231 PK/PID.SUS/2018Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP;AtauDakwaan Kedua: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP;AtauDakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam

Menyatakan Terdakwa RUSDY terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) junctoPasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair

Terpidana berpendapat dirinya terbuktibersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP. Keberatan permohonan peninjauan kembali tersebut dapatdibenarkan dengan alasan sebagai berikut:a.

kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Plandaan RT/RW 04/01, DesaPlandaan, Kecamatan Plandaan, KabupatenJombang;Agama > Islam;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) juncto

Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Hal. 1 dari 15 hal.

No. 2049 K/PID.SUS/2018tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJombang tanggal 27 November 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SATIMAH FATMIATI, S.Pd. telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Nomor 197/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby juncto Nomor08/ PID.SUSTPK/2018/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2018 Penuntut Umum padaHal. 10 dari 15 hal.

secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidaksependapat dengan judex facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggarPasal 3 juncto

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 64 Ayat (1) JunctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Hal. 1 dari 21 hal.

Putusan Nomor 1671 K/Pid.Sus/2018SUBSIDAIR:Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriParepare tanggal 13 Juli 2017 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

AMRAN AMBAR, M.Pd Bin AMBARDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 Ayat (1) JunctoPasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana;2. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

AMRAN AMBAR, M.Pd Bin AMBARDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam DakwaanSubsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 64Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sesuai dalamDakwaan Kedua Penuntut Umum:3.

Pasal 18 UndangUndang TindakPidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai JudexFacti salah dalam menerapkan hukum dapat dibenarkan.

1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP:SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangHal. 1 dari 37 hal.

No. 48 PK/Pid.Sus/2018Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 ~ tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 suncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP

DIDING ISKANDAR tidak terbukti secarasah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimanadalam Dakwaan Kesatu Primair;Membebaskan Terdakwa Drs. DIDING ISKANDAR dari DakwaanKesatu Primair;Menyatakan Terdakwa Drs.

DIDING ISKANDAR terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor2/PID.SUS.PK/2017/PN.SRG. juncto Nomor 56/Pid.SusTPK/2015/PN.Srgjuncto Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BTN juncto Nomor 2041K/PID.SUS/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa padatanggal 30 Agustus 2017 Terpidana melalui Penasihat Hukumnyaberdasarkan Surat

Piliang, Nagari Limo Kaum, Kecamatan LimaKaum, Kabupaten Tanah Datar;Agama : Islam;Pekerjaan >: Mantan Wali Nagari Limo Kaum (Maret 2009sampai dengan Maret 2015);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:KesatuPrimairSubsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Hal. 1 dari 14 Hal.

Putusan Nomor 181 PK/Pid.Sus/2018Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:Atau:Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 8 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiMahkamah Agung tersebut

Menyatakan Terdakwa Meriyaldi bersalan melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;2.

kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kemballiyang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Jurisdalam hal menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto

Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2017sampai dengan tanggal 12 April 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaDalam Pasal 2 ayat (1) juncto

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncfo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat

(1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJayapura tanggal 24 Maret 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31

Pasal18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2009tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena ituTerdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat alasan yang cukup untukmengabulkan permohonan

TPK/2017/PN.Jap tanggal 6 April 2017 untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHP;Hal. 1 dari 35 hal.

Nomor 771 K/Pid.Sus/2019 Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AfasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Muna tanggal 19 April 2018 sebagai

Terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52UndangUndang Nomor 14 Tahun 1995 Juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,bahwa sesual dengan pendirian Mahkamah Agung yang tertuangdalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar PidanaMahkamah Agung Juncto Putusan Kamar Pidana Mahkamah AgungTahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan

Nomor 771 K/Pid.Sus/2019UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat(1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi JunctoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA bersama dengansaudara La Ode Hafuna dipersalahkan atas perbuatannya terkait belanjabantuan sosial kegiatan pekerjaan

Nomor 771 K/Pid.Sus/2019ketua Majelis berpendapat kasasi penuntut Umum tersebut adalah tidakberalasan hukum sehingga harus ditolak;Mengingat Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31.