Terdakwa:
JUNCO LARRY MALGABU Alias AKBAR JUNGCO

putusan ini, maka ditunjuk segalahal inwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karenaitu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 junco

sebagaimana diatur Pasal 49Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentanghalaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 6478/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgPeradilan Agama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehatkepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugatbersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanyaketentuan Pasal 130 HIR junco

Nomor 1Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangantanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan AgamaKabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimanaketentuan Pasal 125 HIR junco

rukunnamun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itumemenuhi syarat materiil saksi;Menimbang bahwa oleh karena saksisaksi tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIRjunco Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009junco Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junco

Pasal 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga, karenanya harus segera dihentikan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalildalil perceraian Penggugat telahterbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukandalam Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan junco Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 junco Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

putusan ini, maka ditunjuk segalahal inwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karenaitu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 junco

Penggugat memiliki legalstanding untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehatkepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugatbersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanyaketentuan Pasal 130 HIR junco

Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangantanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan AgamaKabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimanaketentuan Pasal 125 HIR junco

rukunnamun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itumemenuhi syarat materiil saksi;Menimbang bahwa oleh karena saksisaksi tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIRjunco Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009junco Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junco

Pasal 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga, karenanya harus segera dihentikan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalildalil perceraian Penggugat telahterbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukandalam Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan junco Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 junco Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

AdvokadPengacara DOLLY MARPAUNG & REKAN, berkantor di Gemilang PlazaTembilahan Lt. 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tembilahan Kota,Kecamatan TembilahanIndragiri HilirRiau, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 11 Februari 2016 Nomor: 02/KKADV/II/2016/MdR yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan di bawah register Nomor 19/SK/2016/PN.TBH tanggal 22 Februari 2016;PENGADILAN TINGGI Tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbarutanggal 3 Maret 2016 Junco

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkaraini sebesar Rp. 1.000, ( seribu rupiah ) ;Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 4Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2016/PN.Tbh junco No. 270/Pid.Sus/2015/PN.Tbh dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwatanggal 9 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah

PemberitahuanPermintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2016/PN.Toh junco No. 270/Pid.Sus/2015/PN.Tbh yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tembilahan;Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya JaksaPenuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Februari 2016yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 17Februari 2016 ,memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Februari 2016;Menimbang

Tergugatmemohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan Bab XIV tentangpemeliharaan anak terutama dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, olehkarena anakanak Tergugat telah mengetahui dan mengerti kelakuan/tingkahlaku ibu kandungnya sendiri selama ini kurang perhatian dan sehariharinya lebihdekat kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, baik secara psikologis/emosional sampai saat ini;Bahwa Tergugat memohon kepada Maejlis Hakim yang menangani perkara aquo mengenyampingkan Pasall9/PP/No.9/1975 Junco

Tergugatmemohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan Bab XIV tentangpemeliharaan anak terutama dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, olehkarena anakanak Tergugat telah mengetahui dan mengerti kelakuan/tingkahlaku ibu kandungnya sendiri selama ini kurang perhatian dan sehariharinya lebihdekat kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, baik secara psikologis/emosional sampai saat ini;e Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo mengenyampingkan Pasall9/PP/No.9/1975 Junco

Pemohon adalah PNS, sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Junco Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ayat (3) : Apabiladari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajibdiserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialahsetengah dari gajinya, maka Termohon mengajukan haknya untuk memperolehsetengah dari gaji Pemohon hingga Termohon menikah kembali (cf.

Sedangkan untuk rumah tinggal selama Istri di Bogor,Suami meminta agar Istri tinggal di rumah orang tua Suami yang kosong karena orangtua suami akan pindah ke Cinere dan adik adik Suami lebih memilih untuk kos;7) Pemohon adalah PNS, sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Junco Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ayat (3) : Apabila dariperkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan olehPegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah

Keteranganmemberi kuasa Nomor: xxx/xx/VII/2012, tertanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan olehKepala Desa Ciapus, maka berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut gugatanPenggugat Rekonpensi tentang biaya kontrak rumah menurut hukum patut untukditolak; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonpensi mengajukanhaknya untuk memperoleh setengah dari gaji Tergugat Rekonpensi hingga PenggugatRekonpensi menikah kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Junco

Junco Keputusan PengadilanNegeri Indramayu, tanggal 19 Maret 2018, Nomor 48/Pdt.G/ 2017/PNIdm:;MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi untuksebagian;2. Menyatakan bangunan Toko Siska yang terletak di Jalan Raya Eretan,desa Eretan Wetan, RI 01 RW 03, Kecamatan Kandanghaur,Kabupaten Indramayu dan satu unit Mobil Mitsubishi L 300 Nopol E8869 PT atas nama Penggugat Asal (Aan Andreas) adalah HartaBersama Penggugat Asal dan Tergugat Asal;3.

sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak aquo karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat membuktikan bahwa pengajuan banding tidak lewat waktu60 (enam puluh) hari dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 95UndangUndang Kepabeanan junco

keadaandemikian tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalamPasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni untukmembentuk rumah tangga yang kekal, bahagia berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa ternyata Tergugat sudah menjadipecandu minuman khamar yang sudah tidak dapat disembuhkansehingga telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimanaketentuan dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 junco

dengan demikian pengadilan berpendapat bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat berada pada puncakkrisis ketidakharmonisan yang mengarah kepada perpecahansehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapdipertahankan maka akan menambah mudharat yang lebih besarbagi keduanya sehingga dengan demikian gugatan Penggugatmemenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalamPasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 junco

Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal angka (9) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junco Pasal angka (1)Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anakjunco Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, memberi batasan bahwaanak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaankeluarga orang tua / wali yang sah tersebut, ke dalam lingkungan keluargaorang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau

Penetapan No.0635/Pdt.P/2019/PA.BwiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, junco Pasal 39 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskanbahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yangterbaik bagi anak, dan dilakukan menurut adat setempat, serta ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon dan

Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohonsudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karenasudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ; Berdasarkan alasan atau dalildalil diatas, maka permohonan Pemohontelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Junco pasal 19 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena ituPemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Penetapan No.0518/Pdt.P/2018/PA.BwiMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal angka (9) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junco Pasal angka (1)Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anakjunco Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, memberi batasan bahwaanak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaankeluarga orang tua / wali yang sah tersebut, ke dalam lingkungan keluargaorang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan

pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UndangUndangNomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, junco Pasal 39 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskanbahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yangterbaik bagi anak, dan dilakukan menurut adat setempat, serta ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan

Bahwa atas dasar hukum pada poin 9 (sembilan) di atas, dapat disimpulkan11.bahwa tindakan Tergugat, yang tidak menerbitkan objek sengketa Tata UsahaNegara telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (c),Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junco Undang Undang Nomor 51Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa Tata UsahaNegara a quo patut menurut hukum untuk diterbitkan.Bahwa atas dasar uraian Penggugat

Nopember 2016 sampai tanggal 2 Nopember 2020,yaitu sudah 4 (empat) tahun dan sudah sampai pada tahap proses pengumumanpembatalan sertifikat, namun tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat denganmengeluarkan surat keputusan pembatalan sertifikat hak milik, maka mohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, kiranya berkenanmengeluarkan Penetapan pemeriksaan dengan acara cepat, sebagaimanadimaksud oleh ketentuan pasal 98 ayat (1), (2) dan ayat (3) dan pasal 99Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junco

peraturan yang berlaku, maka terlebih dahulupemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan apabiladikaitkan dengan nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat BugisMakassar, dan untuk menghindari mudharat yang besar maka dianjurkanuntuk memilih mudharat yang lebih ringan.Menimbang, bahwa ANAK sebagai calon mempelai pria akanmenikah dengan calon mempelai wanita, FULANA, ternyata tidakterdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud dalam ketentuanpasal 6 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 ayat (2) Junco

kembali masalah sengketa tanah antaraPenggugat dengan Tergugat dengan cara menggugat kembaliTergugat pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkarayang baru, sebagaimana dilakukan Penggugat melalui gugatan ini.Hal 6 dari 17 hal Put.No. 35/PDT/2018/PT.PLKDan adalah sangat salah dan sangat keliru besar dan salahpenafsiran secara hukum bilamana Tergugat menganggap danmenilai secara Hukum bahwa Putusan Pengadilan TinggiPalangkaraya melalui Putusannya Nomor 75/PDT/2015/PT PLKtanggal 14 Desember 2015 Junco

Putusan Mahkamah Agung RINomor 3474 K/Pdt/2016 tertanggal 24 Januari 2017, telahmemenangkan Tergugat dan berhak atas tanah milik Penggugat,mengingat pertimbangan hukum dan amar Putusan PengadilanTinggi Palangkaraya melalui Putusannya Nomor 75/PDT/2015/ PTPLK tanggal 14 Desember 2015 Junco Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 3474 K/Pdt/2016 tertanggal 24 Januari 2017 hanyamenilai menimbang Surat Gugatan atau format gugatanPenggugat saja atau menilai Hukum Formilnya saja danbukan/tidak menilai menimbang

terletakdi Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat,Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, setempat terkenaldengan Jalan Jeruk Nomor 01 tertulis atas nama Agus Anwarberdasarkan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2009/PN Bdg junco Nomor47/Pdt.G/Verzet/2009/PN Bdg juncto Nomor 609/PDT/2012/PT BDGJuncto Nomor 2279/K/PDT/2013;Menyatakan pelaksanaan Sita Jaminan dalam Perkara Nomor190/Pdt/G/2014/PN Bdg sepanjang terhadap sebidang tanahsebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna BangunanNomor

dalam rangka Mendapatkan, Menagih, Memeliharapenghasilan (3M) karena biaya ini memiliki peran yang sangat pentingdalam mempertahankan dan meningkatkan kegiatan usahanya danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan junco

Putusan Nomor 3579/B/PK/Pjk/2020telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor51/PMK.04/2008 jis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011, juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2014 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 229/PMK.04/2017, junco Peraturan Menteri Keuangan Nomor6/PMK.010/2017 juncto Peraturan Menteri Keuangan

Maritim Nusantara merupakan agen dependen dariEng Lee Shipping Company PTE, Ltd (Singapura) dan LKC ShippingLine SDN Bhd (Malaysia) yang didukung dengan dokumen SKD sudahtepat dan benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan junco

Termohon telah pisahrumah Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanyaselama 4 tahun 2 bulan sampai sekarang dan Pemohon sudah berusahamenjemput Termohon namun Termohon tidak mau;4 bahwa karena perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak adaharapan untuk hidup lagi dengan Termohon;5 Bahwa berdasarkan halhal tersebut maka dalil permohonan Pemohon telahberdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal19 huruf ( b) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 junco