keluargaataupunhubungan kerja dengan terdakwa ISHAK SAMUEL AYER AWOM AliasCAKEN; Bahwa berdasarkan satuan kalimatkalimat yang diunggah di AkunFacebook ISHAK SAMUEL AYER AWOMtersebut maka ada terdapat unsurkebencian dan menciptakan sesuatu yang mengancam (bermusuhan)dengan pihak lain yang memiliki kepentingan serta jasa lainnya seperti padakata pada kata : (1). bakar kantor Infokom kah (2). kasi hangus mobil2telkomsel kh itu; Bahwa unggahan satuan kalimatkalimat tersebut secara tidaklangsung menciptakan polemik

keluargaataupunhubungan kerja dengan terdakwa ISHAK SAMUEL AYER AWOM AliasCAKEN; Bahwa berdasarkan satuan kalimatkalimat yang diunggah di AkunFacebook ISHAK SAMUEL AYER AWOM tersebut maka ada terdapat unsurkebencian dan menciptakan sesuatu yang mengancam (bermusuhan)dengan pihak lain yang memiliki kepentingan serta jasa lainnya seperti padakata pada kata : (1). bakar kantor Infokom kah (2). kasi hangus mobil2telkomsel kh itu; Bahwa unggahan satuan kalimatkalimat tersebut secara tidaklangsung menciptakan polemik

Daftar pihakpihak yangdiundang adalah:(i) PT Adaro Indonesia;(ii) PT Arutmin Indonesia;(iii) PT Berau Coal;(iv) PT Indominco Mandiri;(v) PT Kaltim Prima Coal;(vi) PT Kideco Jaya Agung;(vii) PT Multi Harapan Utama; dan(viii) PT Tanito Harum.Bahwa berdasarkan rapat yang diadakan pada tanggal 13 Agustus2019, setelah dilakukan pemaparan tentang polemik PKP2B Generasi diperoleh Notulen Rapat sebagai berikut:() APBIICMA telah memaparkan polemik PKP2B Generasi I;(ii) Para peserta rapat setuju agar APBIICMA

mengirimkan surat keKESDM untuk mengklarifikasi polemik PKP2B Generasi tersebut serta melakukan segala upaya yang dianggap baikuntuk kepentingan anggota.Bahwa dalam rapat Penggugat PT Tanito Harum hadir dengan diwakilioleh Hiu Kirtiadi selaku Direktur berdasarkan Profil Perusahaan PTTanito Harum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Juncto Pasal 12 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar PT TanitoHarum sehingga Hiu Kirtiadi

Kerugian Immateriil, diantaranya sebagai berikut:Yang Dialami oleh Penggugat Antara Lain Berupa:(i)(il)(iii)Menurunnya tingkat kepercayaan para anggota Penggugatkepada Penggugat dikarenakan halhal sebagai berikut:(a) Penggugat dianggap tidak memiliki informasi yang lengkapdan utuh terkait permasalahan yang dihadapi oleh industripertambangan batubara Indonesia; dan ;(b) Penggugat dianggap tidak melakukan tindakan apapunguna meluruskan polemik yang terjadi ;sehingga mengakibatkan menurunnya reputasi

anggota Penggugat maka Penggugat secara internalmenyusun daftar inventaris masalah dan selanjutnya, Penggugatmengundang seluruh pimpinan PKP2B Generasi pada tanggal 13Agustus 2019 sebagaimana038.02Rev/APBIICMA/VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 dan surattercantum dalam surat Nomor:Halaman 30 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUNJKT 49.50.51.52.Nomor: 039.03/APBIICMA/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019.Berdasarkan rapat Penggugat tertanggal 13 Agustus 2019, setelahdilakukan pemaparan tentang polemik

PKP2B Generasi diperolehhasil sebagaimana tercantum dalam notulen rapat yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:(l) APBIICMA telah memaparkan polemik PKP2B Generasi 1;(li) Para peserta rapat setuju agar APBIICMA mengirimkan surat keKESDM untuk mengklarifikasi polemik PKP2B Generasi tersebut serta melakukan segala upaya yang dianggap baikuntuk kepentingan anggota.Bahwa dalam Rapat Penggugat PT Tanito Harum hadir dengandiwakili oleh Hiu Kirtiadi selaku Direktur berdasarkan ProfilPerusahaan PT Tanito

baliho selesai dicetak selanjutnya pada hariSenin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 20.00 WIB dipasang di pertigaanjalan Damai Mudal Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Slemandimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan mudah dilihat olehsetiap orang;Bahwa selanjutnya tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 13.30 WIB, baliho milikterdakwa tersebut dicopot/diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Prajakabupaten Sleman dikarenakan dalam baliho itu terdapat beberapapernyataan yang dapat menimbulkan polemik

kenyataan; dan terdakwa dianggap tidaktepat untuk menafsirkan ayat al Quran;Bahwa terdakwa dianggap tidak tepat untuk menafsirkan ayat al Qurankarena tidak mempunyai kontek hanya membaca saja tanpa mencarisumber sumber ilmu yang lain sehingga menjadi salah arti;Bahwa semua orang boleh mempunyai pemikiran akan tetapi harusmencari Sumber sumber ilmu yang benar tidak diperbolehkan langsungmengambil kesimpulan sendiri tanpa berdiskusi dengan orang yangdianggap lebih tahu sehingga tidak menimbulkan polemik

untukpemasangan 2 (dua) baliho yang draft/file kalimatnya sebagai berikut:Waspadai pembodohan lewat hoaxhoax ini : Adam (dalam Al Quran) adalah seorang nabi;v Adam dan Hawa tercipta tanpa ayah dan ibu;Y Dosa Adam adalah memakan buah Khuldi; Nabi IsaAS tercipta tanpa ayahBahwa pada tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 13.30 wib, baliho milikterdakwa tersebut dicopot / diturunkan oleh petugas Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Sleman dikarenakan dalam baliho itu terdapat beberapapernyataan yang dapat menimbulkan polemik

Dan tentunya kami memohon15VI.kepada majelis hakim sidang pada hari ini tentunya bersikap arif danbijaksana didalam menyikapi suatu persoalan gugatan ini ;Didalam iklim investasi dunia usaha baik usaha perbankan dan lembagakeuangan yang lain, gugatan advokat penggugat sangatlah deskriminatif danakan menimbulkan polemik terhadap perkara ini, iklim usaha di Indonesiayang sudah mulai membaik akan bisa menimbulkan keresahankeresahankarena gugatan yang sangat deskriminatif ini khususnya di bidang lembagapembiayaan

Dan tentunya kami memohonkepada majelis hakim sidang pada hari ini tentunya bersikap arif danbijaksana didalam menyikapi suatu persoalan gugatan ini ;Didalam iklim investasi dunia usaha baik usaha perbankan dan lembagakeuangan yang lain, gugatan advokat penggugat sangatlah deskriminatif danakan menimbulkan polemik terhadap perkara ini, iklim usaha di Indonesia27yang sudah mulai membaik akan bisa menimbulkan keresahankeresahankarena gugatan yang sangat deskriminatif ini khususnya di bidang lembagapembiayaan

Misran bin Tandang hanya untuk tahun 2003)bersamasama dengan Anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinan telahmerencanakan anggaran bagi pos mata anggaran Sekretariat DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersama Tim AsistensiAnggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetapmempertahankan / memaksakan agar rencana anggaran sekretariat DPRDdapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ;e Bahwa anggaran rutin

Tanjung Jabung Timur tahun2003 bersamasama dengan anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinantelah merencanakan Anggaran bagi Pos Mata Anggaran Sekretariat DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, sehingga saat pembahasan Anggaran bersama Tim AsistensiAnggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetapmempertahankan / memaksakan agar rencana anggaran sekretariat DPRDdapat ditetapbkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ;Bahwa di dalam PERDA Kabupaten

Misran bin Tandang Hanya untuk tahun 2003)bersamasama dengan anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinan telahmerencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRDKabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, sehingga saat pembahasan Anggaran bersama Tim AsistensiAnggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetapmempertahankan / memaksakan agar rencana anggaran sekretariat DPRDdapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ;Bahwa anggaran rutin

Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersama Tim AsistensiAnggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetapmempertahankan / memaksakan agar rencana anggaran sekretariat DPRDdapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ;Bahwa di dalam PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01 tahun2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2003 dan PERDA KabupatenTanjung

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP serta ;Bahwa kedua dakwaan itu pada intinya telah menuduh Pemohon PeninjauanKembali/para Terdakwa telah membuat/merencanakan anggaran bagi pos mataanggaran Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersamatim asistensi eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetapmempertahankan/memaksakan agar rencana anggaran Sekretariat DPRD dapattetap menjadi APBN sehingga menimbulkan

rumahtangga mereka telah pecah;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugatdan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehatdari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugatuntuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat; hal itu mengindikasikan bahwa polemik

Hal tersebut telah jelasdiatur pada Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, yang berbunyi:Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarasuami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;Bahwa, Penggugat merasa langkah yang ditempuh dengan mengajukanGugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakankeputusan yang terbaik dan tepat guna untuk menghindari polemik yangberkepanjangan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 34 Ayat

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga denganTergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei 2013, ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat denganTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yangpenyebabnya antara lain;5.1 Tergugat tidak bekerja secara tetap sehingga menjadi kontra produktif, tidakdapat memberikan nafkah secara penuh dan pengasuhan anak yang tidakmaksimal menimbulkan polemik yang terus

dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang padapokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.Bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepadaTermohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkanoleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam Konvensi serta gugatandalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :Dalam Konvensi :Sebelum saya selaku Termohon menjawab alasan atau dalildalil yangdituduhkan oleh Pemohon, lebih dahulu izinkan Termohon untukmenyampaikan sejarah polemik

rumahtangga mereka telah pecah;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugatdan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehatdari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugatuntuk tetap bercerai dengan Tergugat, terlebin pihak keluarga di persidangantelah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugatdan Tergugat; hal itu mengindikasikan bahwa polemik

halhal penghapus pertanggung jawaban pidana padadiri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar .Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa merupakan orang pribadi yangdapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelisberpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;Ad. 2 Tentang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau oranglain.Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan seringkalimenjadi perdebatan dan polemik

Bahwa Penggugat merasa saat ini konflik dalam rumah tangga nya telahterjadi Kembali berulang lagi dan lagi, batin dan jiwa nya sudah tidak sanggupmenghadapi semua polemik dan konflik rumah tangga yang terus terjadiberulang seperti ini;14.

Pada pertimbangan Mejelis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKIJakarta yang mengambil alih semua pertimbangan dalam PutusanMajelis Hakim Pengadian Negeri Jakarta Timur mengenai diterimanyasaksi Hubertus Knoch sebagai saksi ahli, sebagai berikut :Alinea 3 :Menimbang, bahwa perihal polemik antara team Penasehat Hukumdengan Penuntut Umum terkait dengan status Hubertus Knoch (BeriPrima) sebagai ahli dalam persidangan, menurut Pengadilan tidakmenyentuh pada substansi permasalahan karena walaupun keteranganahli

huruf(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga menyetujui dengankeputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikan bahwa polemik

Bahwa dari uraianuraian di atas, Pemohonberkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah satusatunyajalan untuk mengakhiri semua polemik yang terjadi dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon;9.

Bahwa akibat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 101 BandaAceh tersebut akan menimbulkan polemik baru di dalam masyarakat daninstansi TNI khususnya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I01 Banda Aceh tersebut menunjukkan jika kejahatan Narkotika bukanmerupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan berbeda dengankejahatankejahatan yang lainnya sehingga akan terlihat siasia saja segalausaha dan upaya yang dilakukan Negara maupun Instansi TNI dalammemberantas kejahatan

Termohon; Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonrukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga keduanyasudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran antara keduanya; Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon danTermohon dikarenakan Termohon yang kurang melayani Pemohon dalamhal lahir maupun batin; Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon danTermohon, namun saksi sebagai Kepala Desa pernah mendapat laporandari Pemohon terkait polemik

harusmendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR selaku wakil rakyat;bukan ditentukan secara langsung oleh Lembaga Eksekutif yangmengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah (PP);Bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah persamaanrakyat dihadapan hukum (Equality before the law), maka sudahsemestinya dibentuk sistem perundangan dalam hal ini PeraturanPemerintah (PP) yang secara tegas dan merata mengatur batasusia pensiun bagi seluruh Pegawai Negeri, untuk menghindaritumpang tindih kewenangan dan polemik

Dicky, ( akandi lampirkan dalam memori);Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPGBahwa apa yang telah di uraikan di atas,telah terlinat bahwa adanyadisparitas yang sangat nyata dalam penjatuhan Putusan terhadap Perkarayang sama, dan hal tersebut adalah tidak di benarkan oleh karena ituPengadilan Tinggi sebagai Judex Factie dan Judex Juri dalam perkara aquo, harus meluruskan putusan yang tidak bersesuaian ini agar janganmenjadi polemik di tengah masyarakat.Bahwa oleh karena Itu kami selaku

tergugat.Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya adalah sudah benaradanya.Bahwa penggugat tetap konsekwen dengan pendapat semula sebagaimana yangtertuang pada gugatanku tertanggal 21 November 2011 dan mohon dikabulkan sesuaidengan permintaan penggugat.Bahwa penggugat juga, sangat tidak memahami jalan pemikiran tergugat, yang inginkembali rukun kepada penggugat sementara tergugat selalu mencari maslah danbukannya mencari jalan agar aku/penggugat senang sama tergugat tetapi malahmencari polemik