Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subagiani subbagpam sabagian subagia subagan
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 25-11-2008 — Putus : 16-09-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 140/Pdt.G/2008/PN.BWI.
Tanggal 16 September 2009 — SUPRIYADI, SE. Melawan PT.BNI, dkk.
108 — 20
  • :Kepala SubBagian Bantuan Hukum I.A pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan. 5. LIMAR MARPAUNG, S.H.Kepala Sub Bagian BantuanHukum I.B pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan, 6.RIZAL ALPIANI, S.H. :Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.C padaBiro Bantuan Hukum Departemen Keuangan, 7.KURNIAWAN CATUR A,S.H. :Kepala Seksi Hukum dan =Informasi Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 8. HASYA ILMAADHANA, S.H.:Penangan Perkara Tk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1762 K/Pdt/2016
Tanggal 6 September 2016 — PT NINDYA KARYA (Persero) VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq SATUAN KERJA POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG selaku KUASA ANGGARAN cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA POLITEKNIK KESEHATAN PANGKALPINANG DAN PT DWI ELTIS KONSULTAN
203 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan, masingmasing selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi,Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum danOrganisasi, Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Humas padaSekretariat Badan PPSDM Kes, Kepala Sub Bagian PertimbanganHukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Kepala SubBagian Penyusunan Perjanjian pada Biro Hukum dan Organisasi,Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Badan PPSDM Kes,dan Para Perancang Peraturan Perundangundangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 15 Mei 2013 — IWAN IRAWAN LAISOUW, S. Kom, bin ABDUl KARIM LAISOUW;
57 — 11
  • pangan dan saksi menerima uang Rp. 5.000.000,00 dari PakGinajar karena pada waktu itu Pak Ginanjar yang meminta kepadaterdakwa tetapi terdakwa tidak melihat penyerahan uangnya;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut diatasdipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa ;29Menimbang, bahwa terdawa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pkoknya sebagai berikut :KETERANGAN TERDAKWA IWAN IRAWAN LAISOUW bin ABDUL KARIMLAISOUW :e Bahwa terdakwasebagai pegawai negeri sipil pada staf di SubBagian
    unsur Menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyaisuatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukumbahwa terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom adalah Staf Sub BagianPertanian dan Ketahanan Pangan Bagian Ekonomi Setda KotaTasikmalaya bersama dengan saksi Taryan Ginanjar selaku Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-10-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
Hendroe Goenawan
Tergugat:
Kepala Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk - Kabupaten Bogor
430 — 316
  • OCKTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H. sebagai Kepala SubBagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten Bogor;3. VITA PUSPITASARI, S.H., M.A. sebagai Pelaksana SubBagian Litigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten Bogor;4. RIZKI UMI KULSUM, S.H. sebagai Pelaksana Sub BagianLitigasi pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor;5.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 14 Februari 2017 — AJRISA WINDRA, S.T., M.M. Vs. KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
400 — 257
  • tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Ajrisa Windra (Kepala UPTD UPCA)(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Berita) Acara Permintaan Keterangan Nomor 31/BAPK/LKKOJA/04/2016 tanggal 16 April 2016 tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Ajrisa Windra (Kepala UPTD UPCA)(Fotokopi sesuai dengan aslinya); Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 46/BAPK/LKKOJA/04/2016 tanggal 21 April 2016 tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Muhammad Ayub (Kepala Subbagian
    TataUsaha UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 52/BAPK/LKKOJA/04/2016 tanggal 25 April 2016 tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Muhammad Ayub (Kepala Subbagian TataUsaha UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Halaman 60 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.T 18.3T19T20.1T 20.2T21.1T21.2T21.3T214T21.5T21.6Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 53/BAPK/LKKOJA/04/2016 tanggal
    25 April 2016 tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Muhammad Ayub (Kepala Subbagian TataUsaha UPTD UPCA) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 44/BAPK/LKKOJA/04/2016 tanggal 20 April 2016 tentang permintaan keterangan olehTim Pemeriksa BPK kepada Sdri.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-09-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 21/P/FP/2018/PTUN.SBY
Tanggal 15 Oktober 2018 — Pemohon:
Drs. MISBACHUL MUNIR
Termohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
78 — 52
  • M.Fil.1Kepala Subbagian Ortala dan Kepegawaian padaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah KementerianAgama. Provinsi Jawa Timur;3. MARKUS, S.Pd. MMPd;Kepala Subbagian Informasi Dan Humas pada BagianTata Usaha Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur;4. Drs.
    MOH.EFSAT, MHI;Kepala Subbagian Hukum dan KUB pada Bagian TataUsaha Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJawa Timur;Kesemuanya memilin kedudukan pada KantorWilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Jl.Raya Bandara Juanda No 26 Sidoarjo, selanjutnyadisebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 21/PENMH/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 September 2018tentang Penunjukan Majelis Hakim;2.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-12-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 158/Pdt.G/2012/PN.PBR
Tanggal 5 September 2013 — B A H R I N M E L A W A N PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI RIAU TERGUGAT I ; 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARU ; UNIVERSITAS RIAU
63 — 20
  • (Staf SubBagian Bantuan Hukum), 5. YULIA SAFITRI, SH. (Staf Sub BagianBantuan Hukum), berdasarkan surat kuasa khusus No. 82/SKA/I/2013,tanggal 25 Januari 2013, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. 104/SK/2013/PN.PBR,tanggal 27 Februari 2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT I;. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU Cq.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-08-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 63/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
H. ABD. RAHMAN MAPPAGILING
Tergugat:
WALIKOTA PAREPARE
105 — 50
  • Bahwa ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawassetelah rapat ; Bahwa setelah diperlihatkan bukti P3 dan P4, saksi tahu dan diakuiserta dibenarkan oleh saksi ; Bahwa saksi tidak pernah dengar keluhan Penggugat untukdiberhentikan ;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan kesimpulannyadipersidangan masing pada tanggal 14 November 2017, sedangkan pihakTergugat mengajukan kesimpulan melalui subbagian umum tanggal 16November 2017;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakantidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — YOHANNA DE MEYYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
153 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;4. CHOLIK HIDAYAT, S.H., M.PSDM., jabatan Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Timur;5. Dr. MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H., jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada BagianHalaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Bantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Timur;6.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
1.SABENIH, S.H
2.ARMADI
Tergugat:
1.HALIMI, SIP. MA
2.SEKRETARIS PANITIA Up. NISIN AZWAR
3.ANGGOTA PANITIA Up. SUPARMAN
4.ANGGOTA PANITIA Up. SUNARYA
5.ANGGOTA PANITIA Up. EFENDI alias PETRIK
6.SABENI, SE
Turut Tergugat:
1.Dra HANY WAHYUNI
2.CAMAT KECAMATAN KALIDERES
62 — 14
  • AdministrasiJakarta BaratBahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 311 Tahun 2019 tentangPengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Dan DariLuar Jabatan Pengawas (Eselon IV) Pegawai negeri Sipil KotaAdministrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Atas Nama Marwan Saari, SH dan KawanKawansebanyak 107 (Seratus Tujuh) orang tanggal 22 Februari 2019, joSurat Pernyataan Pelantikan tertanggal 27 Februari 2019 TurutTergugat diangkat dalam Jabatan kepala Subbagian
    Sosial,Pemuda dan Olahraga Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Baratdan telah dilantik olen Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal25 Februari 2019.Bahwa Turut Tergugat menerima relaas panggilan sidangperkara Nomor 136/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tertanggal 26 Februari2019 yang notabene pada tanggal tersebut sudah tidak lagimenjabat sebagai Lurah Semanan Kota Administrasi Jakarta Baratkarena sudah menempati jabatan barn kepala Subbagian Sosial,Pemuda dan Olahraga Sekretariat Kota Administrasi JakartaBarat.Bahwa
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 186/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
MARTYUS HALAWA, SPd
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
166 — 83
  • Jabatan : Kepala SubBagian Fasilitasih. Produk Hukum Daerah ;I. NIP: 19851006 201403 1001Kesemuanya Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat diSoekarnoHatta Nomor 1 Lahomi, KabupatenNias Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor : 180/367/Hk/2019, tertanggalHalaman 2PutusanPerkara Nomor : 186/G/2019/PTUNMDN2 JULI 2019, untuk selanjutnya disebut sebagaiee ee ee eee TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;Telah membaca :i.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-10-2011 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 6 Maret 2012 — Yudi Hermawan;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
90 — 97
  • Pegawai Negeri Sipil, maka dengan demikiancukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugatuntuk sebagian dan terhadap objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal, sertacukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketaa quo dan mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama YudiHermawan NIP: 040062909 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tk I (II/d) Staf SubBagian
Pengadilan PN Koba Pidana Khusus
Register : 11-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN Koba Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Kba
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DASMER NEHEMIA SARAGIH, S.H., M.H.
Terdakwa:
M NUR SODIK Bin SOBARI
280 — 64
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli saat ini bekerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral danBatubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan menjabarsebagai Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum yang bertugas untukmelakukan persiapan bahan pemberian pertimbangan hukum;Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah UsahaPertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayahdan investasi terbatas;Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 07-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 9/G/2017/PTUN-DPS
Tanggal 13 Juli 2017 — PENGGUGAT: -I KETUT YASA, S.T TERGUGAT: -GUBERNUR BALI
202 — 88
  • Selanjutnya dari tahun 2008sampai Tahun 2012 ditempatkan di Setda Provinsi Bali sebagai Kepala Subbagian pelayanan Publik, kemudian di Tahun 2012 di pindahkan ke BiroHalaman 26 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPSPemerintahan provinsi Bali sebagai Kepala Sub bagian Kepala Daerah.Kemudian Tahun 2014 dipindahkan ke Badan Kepegawaian Provinsi Balisebagai Kepala Sub Bidang Kepegawaian sampai Tahun 2017 dan padatanggal 3 Januari 2017 diangkat sebagai Kepala Sub Bidang di BKD sampaidengan Sekarand
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-09-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 170/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 4 Maret 2013 — Dr. lr. Julius Pontoh, MSc;1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H.,M.H
109 — 60
  • ., Jabatan Kepala Subbagian Bantuanhukum II, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikandan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;Mulyanto, S.H., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan HukumI, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; Dyah Kisworini, S.H., Jabatan Staf pada Bagian BantuanHukum
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 07-03-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 2
  • mengajukangugatan rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut padabagian Rekonvensi, di bawah ini;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi didalam gugatan rekonvensinya mengajukan agar TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddahselama Termohon Konvensi menjalani masa iddah, yakni 3 bulan atau 90(sembilan puluh) hari, dan juga mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi ,sebagai mana telah tersebut dalam bagian duduk perkara di atas dalam subbagian
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-06-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 120/Pid.B/2014/PN Kln
Tanggal 11 Agustus 2014 — A. NUGROHO ARIPAHLEVIANTO
107 — 21
  • Klatensejak tanggal 1 Oktober 1987 atas dasar SK BKN Nomor lupa tahun 19987,dan penempatan berdasarkan SK Bupati Klaten No. lupa, tahun 1987 di Subbagian kependudukan bagian pemerintahan .e Bahwa sekarang jabatan Terdakwa sebagai staf pendaftaran penduduk, adapuntugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah :1.Pendaftaran bidang administrasi kependudukan.2.Evaluasi dan monitoring kelahiran, kematian, pindah penduduk danpenduduk datang. 3.Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — ABD SAMAD
87 — 34
  • Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial;b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial;c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;Halaman 20 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial;g.
    Melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan kegiatan SubBagian bantuan Sosial;i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaannorma,standar,oedoman,dan petunjuk operasional koordinasi dibidang pelayanan bantuan social;j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatanSubbagian Bantuan Sosial; dank.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 10-12-2014 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 37/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 7 April 2015 — THESMAN BUDI, Sebagai Penggugat Melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU, Sebagai Tergugat dan ABDUL RAZAK NAMSA, Sebagai Tergugat II Intervensi
87 — 43
  • Bukti T2021.Bukti T2122.Bukti T2223.Bukti T23dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional dan Kantor Pertanahan ; Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Nomor : 5 Tahun 2008 tentang UraianTugas Subbagian dan Seksi pada Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusandan Subseksi pada Kantor Pertanahan ;Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Nomor:58/81.07/V1/2013, Perihal: Undangan, tanggal 9 Juli2013 ; Fotokopi sesuai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JAWA TENGAH VS NY. PUANAH, DKK., DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG;
58 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Jawa Tengah;Agus Cahyono, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian SengketaHukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;Kabul Sutriyono, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian HAMpada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;Ilham Pribadi, S.H., jabatan Staf Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Jawa Tengah;Bana Bayu Wibowo, S.H., M.Kn., jabatan Staf Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;Ali