, adapun sepadannya adalah sebagai berikut : sebelah Utara : berbatas dengan Laut sebelah Selatan : berbatas dengan Laut sebelah Timur : berbatas dengan Laut sebelah Barat : berbatas dengan Laut.Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPSpertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.

Bahwa sebabnya terjadibeberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkanpengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhirtepatnya tgl 31 oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acara dalamrapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperolehpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai :Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011a. Pengantian Direksi Perseroanb.

Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisatatanggal 31 Oktober 2008 akta NO.39 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, SK Menteri Hukum danHam, RI No. AHU43611 AH. 01022009 tentang persetujuan Aktaperubahan Aanggaran Dasar perseroan yang telah ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2005.

Mentawai SurakWisata diganti menjadi Penggugat (Novi Leni Savitri), penggantiantersebut berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal31 Oktober 2008 dengan akta no. 39 SK Menteri Hukum dan HakAzazi Manusia RI tentang akta perubahan anggaran dasar perseroantanggal 4 September 2009, sedangkan PT.

Mentawai Surak Wisata dikarenakantidak berjalan sebagaimana mestinya yang ditetapkan seorang Direksidengan tugas dan kewajibannya maka berdasarkan Rapat UmumPemegang saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam berita acara(RUPS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatanganioleh Satria Darma, SH Notaris di Padang telah diganti Direksi PT.Mentawai Surak Wisata dari semula Robi Mayersya menjadi Novi LeniSavitri.Bahwa oleh karenanya susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut(PT.

BTN ke PT MCS
CV Karyanta
CV Ike
CV Nelly
Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid
Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab
Covernote No 89 tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad
Akta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab
Akta Pengakuan Hutang No 392
Akta Cessie No 400
Akta SKMHT No 396
Akta Perjanjian Subordinasi No 399
Akta RUPS

No 388
Akta RUPS No 390
Akta Personal Guarentee No 395
Akta Personal Guarantee No 394
Akta Perjanjian Subordinasi No 397
Akta Subordinasi No 398
Salinan Rekening Koran PT.

2013
Copy NPWP Berkah Trimitra
Copy Izin Operasional Berkah Trimitra
Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra
Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
SID-BI an Nelly Apriani
Copy Memo No 464 tanggal 27 Juni 2013 perihal Perubahan Plafond
CV Nelly Apriani
Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013
Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
Copy Notulen RUPS

2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta RUPS

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016
Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016
Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Halaman 86 dari 99 dan Dokumen saat AkadAkta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni2012 Notaris Abdul WahabAkta Pengakuan Hutang No 392Akta Cessie No 400Akta SKMHT No 396Akta Perjanjian Subordinasi No 399Akta RUPS No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

Halaman 90 dari 99 Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH.M.KnAsli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra No 268Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn 20.

tahunan PT BTN Persero tok No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

AGB Mining No.30dan No.35, yang keduanya dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengansurat Keputusan tanggal 12 Juni 2008 dibawah nomorAHU32378.AH.01.01.TH 2008;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Rudhi Prasetya, SH., Menurut Pasal113 Undang Nomor 40 Tahun 2007, besarnya gaji atau honorarium untukKomisaris ditetapkan oleh RUPS. (Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH.

Sehin hal ini dian ik n yang mempunyaikekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang telah disepakatiseluruh pemegang saham untuk dijadikan dasar bagi pemberian gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun untuk Direksi dan Komisaris.

Hal ini diatur dalam Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemegang saham dapatjuga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semuapemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan.10 Pendapat ahli hukum Prof. Dr.

., menurut Pasal 91 UU 40Tahun 2007, RUPS itu tidak usah selalu harus dalam bentuk rapat di suatutempat di mana para pemegang saham berkumpul berhadap muka, tetapi dapatpula melalui pengambilan keputusan diluar RUPS, yaitu dengan secara tertulisoleh direksi diedarkan kepada para pemegang saham yang mengusulkan sesuatuputusan yang diusulkan oleh Direksi, yang kemudian disetujui secara tertulispula oleh sekalian pemegang saham.

Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, sehinggaA.A.Ngurah Pujawan tidak pernah mendapatkan pembagian deviden, makapada tanggal 20 Juni 2002, dia menjual 30% sahamnya kepada:e Soedjianto = 20%e Sigit Priyono = 5%e Budi Purnomo = 5%Sesuai akta no 45, tanggal 20 Juni 2002, tentang RUPS luar biasa4. Bahwa setelah 30% saham A.A.

Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, padahal RUPS tersebutsesuai pasal 18 akta notaris Made Puryanma, SH wajib dilakukan setiaptahun, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan di tutup, jugamelanggar ketentuan pasal 78 (1); (2) UU No. 40/2007 tentang PerseroanTerbatas.9.

Bahwa selain Termohon tidak pernah melaksanakan RUPS, juga tidak pernahmembagi keuntungan/deviden kepada Pemohon sehingga Pemohon patutmenduga ada rekayasa pembukuan atau penggelapan deviden/keuntungandalam mengoperasionalkan PT.

AlfaAriantour.10.Bahwa Pemohon sudah sejak Bulan Februari 2014 berusaha untukmenyelesaikan perkara ini dengan musyawarah mufakat, dengan caramengirim surat untuk melakukan RUPS dan menjual 10% saham Pemohonkepada Termohon, tetapi dijawab oleh saudara Termohon bahwa tidak bolehdilakukan pemeriksaan RUPS dan hanya mau memberikan kompensasikepada Budi Pornomo Rp 100.000.000 dan kepada Sigit Priyono Rp60.000.000, sesuai suratnya nomor 01/W/N/2014 tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh kuasa hukum Soedjianto

Alfa Arian Tour, saksi tidak tahuapakah pernah dilakukan RUPS ataukah tidak ;Bahwa, memang ada aliran dana dari Prancis masuk ke PT. Alfa ArianTour, karena PT. Alfa Arian Tour punya agen di Prancis, dimana danatersebut digunakan untuk mensuport dan menghendel tamu dari luarnegeri ;Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada uang dari PT.

Unicomindo Perdana berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli 2005 makaTerbantah sebagai Pemegang saham baru tidak mempunyai kompetensiuntuk membatalkan akta yang dibuat dan ditandantangani oleh PTUnicomindo Perdana pada tahun 1995 atau 11 (sebelas) tahun yanglalu. Kalaupun ada pemegang saham yang keberatan dengan aktaaktatersebut tentunya sangat masuk akal bila diajukan oleh PemegangSaham pada saat dibuat dan ditandatanganinya aktaakta tersebut;c.

Unicomindo Perdana (vide P6);Bahwa sangatlah tidak berdasar hukum alasan Terbantah dalam suratgugatannya yang menyatakan baru mengetahui adanya permasalahanaktaakta berdasarkan hasil laporan direksi pada RUPS tanggal 29 Juli2005 karena apabila benar quod non sesuai ketentuan Pasal 56Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang kewajiban membuat laporantahunan, maka sudah barang tentu segala perkembangan masalahperusahan telah dilaporkan oleh Direksi paling tidak dalam 10 (sepuluh)kali Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) Perseroan karena aktaakta tersebut dibuat pada tahun 1995 atau 11 (Sebelas) tahun yang lalu;Bahwa kalaupun benar quod non Terbantah sebagai Pemegang Sahamberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 Juli2005, sedangkan gugatan pembatalan aktaakta diajukan olehTerbantah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2005.tentu menjadi pertanyaan bagi Pembantah kerugian seperti apa yangdialami Terbantah yang baru 8 hari sebagai Pemegang saham PT.Unicomindo Perdana?

,LLM halaman 10);Bahwa kalaupun quod non Terbantah membeli 1200 lembar sahammilik Terbantah Il berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli 2005 maka berartisebelum adanya pengalihan saham kepada Terbantah , kepemilikan sahamTerbantah II di PT. Unicomindo Perdana adalah sebanyak 1900 lembar saham(95 %) dengan 100 lembar saham (5 %) dimiliki oleh Sdr. Soekardi sehinggadapat dikatakan Terbantah Il adalah pemegang saham pengendali yangmempunyai kekuasaan mutlak terhadap PT. Unicomindo Perdana.

Unicomindo berdasarkan RUPS tanggal 29 Juli2005.

Randugarut Plastic Indonesia didasarkan padahasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (DalamPailit) sebagaimana dimaksud dalam:risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarangperihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan; danrisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

MM, Notaris di Semarang, perihalPernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan ;Kedua RUPS tersebut dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro,SH. MH. MM, Notaris di Semarang dan masingmasing RUPSberagendakan rapat pembahasan dan keputusan mengenai penjualanasset PT.

RANDUGARUT PLASTICINDONESIA telah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)yang masingmasing beragendakan Rapat pembahasan dan keputusanmengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan telahdisetujui oleh seluruh pemegang saham PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit)yang di dalamnya juga termasuk Penggugat, sebagaimana dimaksuddalam : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) dengan PT.RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA telah dilakukan secara sah danberdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimanaPenggugat, yang pada saat itu masih berkedudukan sebagai salah satuDirektur PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit), sebenarnya mengetahui,Halaman 28. Putusan Nomor 272/Pdt/2019/PT SMG.18.19.20.menyetujui, serta mendatangani hasil keputusan RUPS untuk menjualsebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang notabenemengetahui, menyetujui serta menandatangani perihal putusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjual sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUT PLASTICINDONESIA. Namun, Penggugatjustru tidak melaksanakan kewajibannyasebagai penjual karena telah menghalangi pengalihan hak atas objek jualbeli yang telah sah dibeli oleh PT.

G/2007/PN.SMG tanggal 22 Oktober 2007 hal. 28 yang memberikan pertimbanganhukum sebagai berikut "dan selama aktaakta yang dimaksud belumdibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), makaTergugat (LIU FU) dan Tergugat Il (NUR ANDAYANI) yang berhakmewakili kepentingan hukum PT. Golden Hui".

(videbukti P1) dalam lembar ke 5 Bab Direksi Pasal 10 ayat (2), yangberbunyi "Para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), masingmasing untuk jangka waktu 3 tahun";. Bahwa dengan telah berakhirnya jabatan direksi dari Penggugat Il dantidak diperpanjangnya jabatan tersebut melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), maka jabatan Penggugat Il secara yuridis berakhir padatanggal 03 Agustus 2001;.

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut,maka dibuatlah surat kuasa dari pemegang saham yaitu LIU, FANGJUNG dan LIU, CHINHUl/Penggugat yang diberikan kepada LIU FUl/Tergugat dengan disaksikan di kantor Notaris Publik CHEN CHICHANG di Taiwan tertanggal 16 Oktober 2002. Surat Kuasa tersebutmemberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus dan menjalankankegiatan usaha PT.

Golden Hui (tidak termasuk melaksanakan RUPS untuk mengubahsusunan pengurus dan/atau oper alih saham perusahaan), maka denganadanya RUPS yang dilakukan oleh para Tergugat/para Termohon Kasasiuntuk mengubah susunan pengurus dan oper alih saham perusahaantanopa sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi seharusnya tindakan para Tergugat/paraTermohon Kasasi tersebut adalah termasuk dan dapat dikategorikansebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUNM, yaitu telah melampaui bataskewenangan

Golden Huidapat dipergunakan untuk melakukan semua perbuatan hukum tanpaada batasan hingga RUPS yang dilakukan oleh Tergugat I/TermohonKasasi tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan paraPenggugat/para Pemohon Kasasi dianggap sah, sehingga majelis Hakimtingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi mengharuskan surat kuasayang dimaksudkan oleh Tergugat /Termohon Kasasi tersebut jugaharus dituntut pembatalannya berkenaan dengan keabsahan dan statushukum pemberian kuasa tersebut;.

Notaris di Balikpapan ;Bahwa pembelian 950 saham tersebut dituangkan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. PASIR PRIMA COALINDONESIA No.71 tanggal 15 Februari 2005, dengan perincian sebagai berikut :1 NY. NONNY OENTORO ( Pemohon) = 550 saham.3 NY. UCKY OENTORO (Adik Pemohon) = = 50 saham.Bahwa selanjutnya susunan Direksi PT.

Pemohon tersebut saat ini mereka masih sekolahdi SMA Patra Dharma Balikpapan mereka tinggal bersama Pemohon ; Benar semasa hidupnya suami Pemohon tersebut (almarhumah HANDI JAYAAWIE) dan Pemohon ada mempunyai 950 saham pada Perseroan Terbatas PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA, yaitu suatu perusahaan yang bergerakdibidang tambang batu bara, berkedudukan di Balikpapan ; Bahwa benar kepemilikan 950 saham almarhum suami Pemohon dan Pemohontersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

PASIR PRIMA COAL INDONESIA belumditindak lanjuti dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di depan Notaris,karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia ; Bahwa untuk mempertanggung jawabkan penjualan 950 saham PT.

keterlambatan pembayaran dari waktuyang telah disepakati dikarenakan kondisi perusahaan yang sedangmengalami kerugian yang sangat mempengaruhi kemampuan ekonomiPemohon sebagai Debitor PKPU untuk memenuhi seluruhkewajibannya sesuai dengan kesepakatan ;Bahwa mengingat Pemohon sebagai Debitor PKPU adalah PerseroanTerbatas, maka sesuai Penjelasan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitandan PKPU, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON sebagaiDebitor PKPU harus mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

).Penjelasan ketentuan Pasal 224Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.Dalam halDebitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaankewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapatdiajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangHal.3 Putusan Nomor: 20/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Sby11.2.13.saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan samadengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan

pailit.Telah Mendapat Persetujuan RUPS dan Permohonan PKPUDiajukan Melalui Pengadilan Daerah Tempat Kedudukan HukumDEBITOR.Bahwa sebelum Permohonan PEMOHON PKPU ini diajukan, Pemohonsebagai Debitor PKPU telah mendapat persetujuan RUPS sebagaimanatertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

debitor atas prakarsanya sendiri , maka selain harus memenuhiketentuan pasal 224 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana yangditentukan dalam penjelasan pasal 224 UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan : Dalam hal Debitor adalahperseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembataranutang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

(5) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar ;"Menimbang, bahwa selanjutnya mengaju pada ketentuan Pasal 94 ayat (1), (4), (6),dan (7) jo Pasal 105 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Direksi sebagai OrganPerseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) ;1011Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, halamam 18, alinea ke 18 :"Menimbang, bahwa mengingat kedudukan Penggugat (Termohon Kasasi)sebagai Direktur Utama (Direksi) perseroan maka pemberhentian Penggugatsebagai Anggota Direksi Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tidak perlu penetapan dari Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan industrialsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demikian pula Penggugat dalamkedudukannya

PPAT Go Public tersebut, terlampir);Bahwa ternyata Judex Facti dalam diktum putusannya butir 3 (tiga), yangberbunyi "Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat (Termohon Kasasi), terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2010" ;Bahwa putusan Judex Facti tersebut didasarkan dari Pengangkatan TermohonKasasi, selaku Anggota Direksi dari Pemohon Kasasi, hal mana terbukti TermohonKasasi berdasarkan Akta No. 41, tanggal 30 Maret 2009, telah diangkat menjadiDirektur Utama (Direksi) oleh RUPS

Perseroan, sedangkan dalam RUPS Perseroan,tanggal 30 Oktober 2010, Tergugat sekarang Termohon Kasasi tetap selaku DirekturUtama (Direksi) dari Perseroan Pemohon Kasasi tersebut ;Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah keliru dan tidak sesuai denganposita dari gugatan Penggugat (Termohon Kasasi), seharusnya diktum putusan JudexFacti berbunyi : "Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat (TermohonKasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) terhitung sejak tanggal 30 Maret 2009",maka Judex

No. 555 K/Pdt.Sus/201214Bahwa Termohon adalah Direksi yang diangkat oleh RUPS sehingga dengandemikian hubungan Pemohon dan Termohon diakui oleh UndangUndang Nomor 10Tahun 2007, sedang UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013tidak termasuk dari bagianyang mengatur perselisihan antara Termohon dan Pemohon Kasasi dan jelas dalamUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Direksi adalah bagian dariPengusaha oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenangmengadilinya, sehingga gugatan tidak

RatubadisAdhiperkasa dalam Pasal 17 point 1b dan Bab VI tentang Rapat UmumPemegang Saham, mempunyai wewenang dan pengaruh terhadap keputusankeputusan yang dibuat melalui RUPS. yang dituangkan dalam Berita AcaraRapat oleh Para Pemegang Saham PT.

RATUBADISADHIPERKASA;ii Bahwa Pengugat yang mengaku sebagai pemegang saham 30 % pernahmemohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untukiilivvlVilmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA; Bahwa berdasarkan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU joPutusan Kasasi Nomor : 07 K/PDT.PEN/2009, permohonan Penggugat untukmengadakan RUPS Luar Biasa telah ditolak.

RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 9 tanggal 22 Desember 2008yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH, Notaris di Jakarta.Dalam gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat telah dirugikankarena RUPS Luar Biasa tersebut menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiWakil Komisaris Utama PT.

Bahwa yang telahmenghilangkan dan mengesampingkan Penggugat sebagai Wakil KomisarisUtama dan Pemegang Saham adalah RUPS Luar Biasa PT.RATUBADIS ADHIPERKASA pada Tanggal 5 Desember 2008 dan 6 Desember2008 yang tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Putusan Mahkamah Agung RI No.07K/PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakanMenolak Permohonan Penggugat untuk menyelenggarakan RUPS Luar BiasaPT.

No. 20 tanggal 14 Mei 2002.Bahwa berdasarkan point 4 diatas, maka Tergugat yang semula sebagaiDirektur PT.PATA diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. PATA dan diangkat sebagai anggota Komisaris PT.

PATA dansekaligus Tergugat diangkat sebagai Representatif Yayasan Korpri di PT.PATA, hal tersebut berdasarkan Keputusan Penggugat Nomor : 19VIIVKEP/YK/2002, tertanggal 16 Mei 2002 yang berlaku pada tanggal 16Mei 2002.Bahwa sejak Tergugat diangkat sebagai Direktur pada tahun 1998 sampaidengan Tergugat diberhentikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

PATA diberhentikan olehRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PATA dan diangkatsebagai Anggota Komisaris PT. PATA dan sekaligus Tergugat diangkatsebagai Representatif Yayasan Korpri di PT. PATA, hal tersebutberdasarkan keputusan Penggugat No. 19VIIVKEP/YK/2002, tertanggal16 Mei 2002, yang berlaku pada tanggal 16 Mei 2002. Tampak jelasdalam posita 5 di satu sisi Tergugat diberhentikan sebagai Direktur PT.Pondok Adi Wisata Nusantara (PT. PATA) berdasarkan RUPS PT.Pondok Adi Wisata Nusantara (PT.

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak cermat, hal dapat dilihat padaposita 6 kami kutip Sejak Tergugat diangkat sebagai Direktur padatahun 1998 sampai dengan Tergugat diberhentikan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. PATA pada tahun 2002 yakni selama 4tahun Tergugat harus bertanggungjawab terhadap tugastugas yangdiberikan oleh Penggugat, namun kenyataannya malahan TergugatHal. 7 dari 15 hal. Put.

Mencermatiposita tersebut tampak tidak cermat, kalau pertanggung jawabankeuangan yang dipertanyakan Penggugat maka pertanggungjawabannya harus dilakukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Pondok Adi Wisata Nusantara (PT.

Aneka tidak dapat melakukan pembelian item barang baru, namunoleh terdakwa khusus terhadap toko Mitra Aneka diberikan kemudahan untukHalaman 10 Putusan No.1324/Pid.B/2020/PN.Sby.tetap melakukan pembelian barang walaupun terhadap item barangsebelumnya, belum dilakukan pelunasan dan hal tersebut tidak diketahui olehsaksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang jugamerupakan pemegang saham karena terdakwa tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

yang dilakukan melebihi waktu tersebuttoko Mitra Aneka tidak dapat melakukan pembelian item barang baru, namunoleh terdakwa khusus terhadap toko Mitra Aneka diberikan kemudahan untuktetap melakukan pembelian barang walaupun terhadap item barangsebelumnya, belum dilakukan pelunasan dan hal tersebut tidak diketahui olehsaksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang jugamerupakan pemegang saham karena terdakwa tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

rupiah) tersebut dibayar oleh saksi FETTY SUSANApada Tanggal 1 Pebruari 2017 dan berdasarkan perhitungan sementarayang telah diketahui oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwamenyatakan telah terjadi klopklopan diantara PT INDOCON SUKSESABADI dengan toko Mitra Aneka yang mana toko Mitra Aneka tidak lagimemiliki uang yang belum terbayar kepada PT INDOCON SUKSES ABADI,adapun saksi SOENDORO SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGOyang mengetahui terdakwa tidak pernah mengadakan pelaporan keuanganmelalui RUPS

Aneka tidak dapat melakukanpembelian item barang baru, namun oleh terdakwa khusus terhadap tokoMitra Aneka diberikan kemudahan untuk tetap melakukan pembelianbarang walaupun terhadap item barang sebelumnya, belum dilakukanpelunasan dan hal tersebut tidak diketahui oleh saksi SOENDOROHalaman 30 Putusan No.1324/Pid.B/2020/PN.Sby.SOETANTO dan saksi WINARTO PRAYOGO yang juga merupakanpemegang saham karena terdakwa tidak pernahn mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (selanjutnya dalam dakwaan disebut RUPS

Dan apabilasecara normative dierktur dilarang membuka atau tidak diberi kunci untukmembuka tapi tetap membuka, hal ini dikatakan melanggar norma yangada dalam RUPS diatur untuk pembukaan blokir, dan di RUPS diaturuntuk pembukaan blokir apabila ada pelunasan akan tetapi direktur tetapmembuka blokir tersebut ?RUPS ini kebenarannya Ahli tidak tahu. Terkait dengan keputusannyatertuju kepada direksi atau setiap orang yang memiliki jabatan dalamsystem itu.

Penggugat secara Lisan tanpa alasan yang jelas dansewenangwenang sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama (Tergugat);Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT SatriaMaju Bersama tersebut di mana atas bertentangan dengan Pasal 105 dan106 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdan pasal 11 ayat (7) antara Pendirian PT Satria Maju Bersama Nomor 1tanggal 7 Oktober 2008, maka pada tanggal 9 September 2011 Penggugatmengirim Surat Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

)kepada Komisaris Utama Tergugat, agar diadakan RUPS mengenaipemberhentian Penggugat selaku Direktur PT Satria Maju Bersama(Tergugat), Surat Permohonan Penggugat diterima oleh Tergugat tanggal 9September 2011;Bahwa setelah surat Penggugat tersebut diterima Tergugat, kKemudian padatanggal 14 September 2011 Penggugat menerima surat Tergugat (diantarlangsung oleh karyawan Tergugat).

Nomor 2583 K/Pdt/2016Sesuai Keputusan RUPS PT Satria Maju Bersama, Akta Notaris HemWarsito, S.H.

tersebut di atas,terdapat kejanggalankejanggalan yaitu: Surat Tergugat tersebut dikirim kepada Penggugat pada tanggal 14September 2011, setelah Penggugat mengirim Surat PermohonanRUPS kepada Tergugat tanggal 9 September 2011; Penggugat masih terus bekerja sebagai Direktur PT Satria MajuBersama (Tergugat) sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011, kenapatidak diserahkan Surat Tergugat tertanggal 16 Agustus 2011 kepadaPenggugat sewaktu Penggugat masih bekerja; Penggugat tidak pernah diberitahu tentang RUPS

pemberhentianPenggugat dan Penggugat tidak diundang pada RUPS tersebut,sehingga Penggugat tidak bisa membela diri (tidak diberi kesempatanuntuk membela diri); Surat Tergugat tersebut tidak ditembuskan kepada para pemegangsaham Tergugat;Bahwa terbukti surat Tergugat tersebut di atas terdapat kejanggalankejanggalan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberhentian Penggugatsebagai Direktur Tergugat merupakan rekayasa dari Dewan KomisarisTergugat untuk memberhentikan dan menyingkirkan Penggugat dariTergugat

PT Sadhana Graha Adhika sesuai data dari Pemerintah RI cqKemenkum HAM RI tidak tercatat dalam database Kemenkum HAMRI (linat bukti P Int 12 halaman 1).Berhubung PT Sadana Graha Adhika (pemegang saham mayoritasPT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tidak tercatat sebagai BadanHukum Perseroan dalam database Kemenkum HAM RI (lihat pada P Int 12 halaman 1), maka PT Sarana Griya Kedamaian Abadi tidakdimungkinkan untuk dapat mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sehingga membawa akibat PT Sarana Griya KedamaianAbadi

tak dapat mengadakan RUPS (tak dapat mencapai quorum)demikian berlanjut membawa akibat PT Surabaya Lingkar Mas juga takdapat mengadakan RUPS berhubung pemegang saham mayoritasnya(PT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tak dapat mengadakan RUPS.Sejalan dengan hal tersebut, maka bukti Termohon Kasasi yang berupaAkta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015yang dibuat di hadapan Notaris Susy Sandrawati, S.H., M.Kn. dapatdiketahui dibuat atas dasar adanya RUPS pengangkatan kembalianggota

menyampaikanpemberitahuan dalam jangka waktu 60 hari dari tanggal aktapernyataan Notaris tentang perubahan data perseroan(pengangkatan kembali anggota Komisaris dan Direksi), makaanalog dengan ketentuan Pasal 6 ayat 5 PERMEN Nomor M01 HT0110/2007, maka: akta pernyataan Notaris tentang data perseroan tentangpengangkatan kembali anggota Komisaris dan dewan Direksi sertaperubahan alamat perseroan adalah batal sejak lewatnya waktutersebut ; dan data perseroan kembali kepada keadaan sebelum ada aktakeputusan RUPS

Put Nomor 93 K/Pdt/2016Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, menetapkan:Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi dan Komisaris;Sejalan dengan memori banding Pemohon Kasasi angka 2, 3 di atas jo.data dari Pemerintah RI cq.

Kemenkum HAM RI (bukti P Int12 halaman 2)RUPS terakhir PT Surabaya Lingkar Mas tanggal 08082008 Nomor8 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Sidoarjo Agus Wieyono, S.H,dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 (Undang Undang Perseroan Terbatas) diperoleh fakta hukumTermohon Kasasi PT Surabaya Lingkar Mas saat ini tidak memiliki organperseroan lagi (tidak terdapat anggota Direksi, anggota Komisaris dan tidakmemungkinkan untuk mengadakan RUPS) atau dapat dikatakan tidakeksis

Perlu diketahui bahwa salah satu kepentingan perlindunganpemegang saham minoritas, sehingga sesuai pasal 75 (3) UUNomor.40/2007 diatur setiap RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadirdan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara 44.

Bahwa setelah diberhentikan untuk sementara maka sesuai dengan pasal 106 UUNo40/2007, Komisaris Perseroan telah'mengirimkan undangan kepadaPENGGUGAT dan istri PENGGUGAT dalam kapasitas sebagaBDirektur Utamadan Direktur yang diberhentikan sementara untuki melakukan pembelaan diri didepan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Selain ituKomisaris: juga telah menyampaikan undangan RUPS LB kepada PENGGUGATdan istri PENGGUGAT karena atas nama Press Tour (PT.

ataupun RUPS LB dan membuahkanaktaakta notaris yaitu..

All9a dan 9b)agar mereka datang pada RUPS LB yang akan diselenggarakan tanggal 3Nopember 2011, dengan agenda mendengarkan Pembelaan diri dari'v.. pereka yang diberhentikan sementara (Penggugat dan istrinya yaitu Ny. %, e Djuliana ganda masingmasing sebagai Direktur Utama dan DirekturSatral ./S Perseroan Primaa Wisatama berdasarkan Akte No. 4 Tanggal 18 Oktober Tahun 2011 ;Menimbang, bahwa RUPS LB Tanggal 3 Nopember 2011 tersebut dihadiri1.

Tuan Rudi Sutanto selaku Komisaris Ketua RUPS LBdan pemegang 600 saham atau 60% saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan hingga2. Ny. Efi Supriati sebagai Undangan ; 3. Tuan Harinudin sebagai undangan ;4. Tuan Rendy Maulana, karyawan perseroan sedangkan RimbaSimanjuntak sebagai Direktur Utama dan Ny. Djuliana Suganda sebagaiDirektur tidak hadir dalam RUPS LB ; Menimbang, bahwa dalam rapat tanggal 3 Nopember 2011 tersebut pihakRimba Simanjuntak dan Ny.

Bahwa perbuatan dimaksud untuk mewakili Kedua anak tersebutuntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYA ENERGY yang akandilaksanakan dalam waktu dekat;7.

Menetapkan menunjuk Para Pemohon (SUKA ADHISATYABin H.SUKAWI S, SH dan HAYFA Binti MUHAMAD AHMAD) untukmewakili anakanak PARA PEMOHON yang masih dibawah umur dalammelakukan Perbuatan Hukum, menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYAENERGY;4.

tahun dan Shyabelita AishyamalkiaAdhisatya, perempuan berumur 6 (enam) tahun, anakanak tersebut berada dibawah pengasuhan para Pemohon dan oleh karena anakanak tersebut masihdibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka paraPemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalianatas anakanak tersebut, knususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengan kepemilikansaham dan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tersebut berada di bawahpengasuhan serta tinggal bersama dengan para Pemohon; Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebutdalam kondisi sehat dan terawat dengan baik; Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebutselama dalam pengasuhan para Pemohon; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan perwalianadalah untuk khususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengankepemilikan saham dan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Bahwa pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut di atas, adalahjelas merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan salah bahkankontradiktif/saling bertentangan (in contradiction) dengan pertimbanganJudex Facti sendiri pada halaman 21 sampai dengan halaman 22putusan, sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan NomorKep.105/KOM/PPT/O4 (vide bukti T1), diketahui Penggugat diangkatsebagai Direktur Komersial pada perusahaan Tergugat terhitung tanggal2 Mei 2004 adalah bukan melalui RUPS

bukti apapun terkait kerugian tersebut, apalagi bukti yangmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, 67, 68, danPasal 69 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai dasar hukumlaporan keuangan/laporan tahunan perseroan terbatas, yang tata carapembuktiannya dapat dijelaskan dengan kutipan langsung sebagaiberikut:Pasal 66 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS

tahun buku yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yangwajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 67 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggotaDewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yangbersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggalpanggilan RUPS

Diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS;(3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi;(4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelahmendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) suratkabar;(5) Pengumuman neraca

dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapatpengesahan RUPS;(6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah;Pasal 69 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;(1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS;(2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan

pemilik saham (Tergugat), dan Tergugat sama sekali tidakmenerima materi apapun yang berkaitan dengan RUPS tersebut.

DalamSurat tersebut hanya disebutkan agenda acara Pembahasan terkaitkegiatan umum, strategi dan perencanaan di masa depan danmanagement perseroan;Pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Desember 2018,Tergugat baru melihat ada materi rapat yang baru ditunjukan olehPenggugat Il kepada Tergugat, terkait Kode Etik Perusahaan yang samasekali tidak disebutkan dalam Surat Panggilan RUPS LB, dan belakangandiketahui bahwa RUPS LB tersebut ternyata mengagendakan halhalsebagai berikut:1) Perubahan

Artinya rapat ini dilaksanakan beberapa saat setelahTergugat walkout dari RUPS dan meninggalkan kantor. Sebelummeninggalkan ruang kerja Tergugat menanyakan kunci mobil Pajerokepada Sdr. Suharto (staff personalia) namun yang bersangkutan tidakmengetahui keberadaan kunci mobil tersebut.

RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat, keputusan atas mata acara rapat yangditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. (Frans SatrioWicaksono, Janggungjawab Pemegang Saham, Direksi, danKomisaris, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009, him. 69);IV.

selaku Pemegang SahamMinoritas (6.07 %) Perseroan kepada PERSEROAN yang dianggap tidak adildan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari kKeputusan RUPS (SetiapPemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri jika dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, olehkarenan cukup relevan bila hal yang demikian sekaligus diajukan dalamGugatan Rekonvensi a quo oleh karena terdapatnya hubungan yang eratdengan

Asia Pasific Mining Resources jarangmengadakan RUPS Tahunan atfaupun RUPS Luar Biasa,sehingga Penggugat secara tidak langsung tidak mengetahuiperkembangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukanoleh PT. Citra Lampia Mandiri;e PT. Citra Lampia Mandiri setelah didirikan yang mayoritassahamnya oleh PT.

Permohonan Perpanjangan Terhadap Objek Sengketa AquoBertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:halaman 23 dari 75 Putusan Perkara Nomor : 82/G/2018/PTUN.MKS1.Bahwa sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkanPasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT.Citra Lampia Mandiri memiliki kewajiban menyelenggarakan RUPSTahunan dan RUPS Lainnya (Luar Biasa) ;Pasal 78 UU No. 40/2007 :1. Ayat (1): RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya;2.

Ayat (2): RUPS Tahunan wajib diadakan dalam wakut palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;3. Ayat (3): Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2) ;4.

Ayat (4): RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Bahwa RUPS Lainnya (Luar Biasa) walaupun tidak memiliki jangkawaktu kapan harus dilaksanakan, akan tetapi menurut Pasal 78 ayat(4) UU No. 40 Tahun 2007, penyelenggaraannya tetap harusdilaksanakan apabila perseroan akan melakukan tindakanhukum yang berkaitan dengan kebutuhan untuk kepentinganperseroan.Bahwa pengajuan permohonan' perpanjangan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel (objek sengketa

Citra Lampia Mandiri yang menurut UU No. 40 Tahun 2007 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..."; Bahwa dalildalil Penggugat di atas yang bermuatan tuduhan Penggugatatas tindakan Perseroan (PT.