Takaras Inti Lestari Nomor : AHU19974.40.22.2014 yangditerbitkan pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Dirjen Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, sesuai Akta RUPS PT.Takaras Inti Lestari tanggal 14 Juli Nomor 15 yang dibuat oleh Notaris IrwanJunaidi, SH, di Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P9;10.

Akta notaris yangdibuat saat itu adalah pembagian saham PT Takaras Inti Lestari sebesar55% untuk PT Cakra Mineral Tbk;Bahwa permasalahan antara PT Cakra Mineral Tok dengan PT TakarasInti Lestari setelah RUPS tersebut yang saksi ketahui dalam akta notarisperubahan tersebut susunan PT Takaras Inti Lestari adalah Dexter SjarifPutra selaku direktur dan Argo Trinandityo selaku komisaris, RudyNarang selaku direktur.

tersebut;Bahwa yang saksi dengar dari hasil RUPS tersebut dalam akta notarisantara lain: peningkatan modal dan perubahan direksi;Bahwa setelah RUPS, saksi mengistilahkan PT Takaras Inti Lestari adadua yaitu PT Takaras Inti Lestari Jakarta dan PT Takaras Inti LestariPalangka Raya.

Takaras Inti Lestari, sehinggadalam RUPS tersebut disepakati tentang halhal sebagai berikut :Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp.500.000.000., ( lima ratusjutarupiah ) menjadi Rp. 33.000.000.000., ( tiga puluh tiga milyar rupiah).Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham sebagaiberikut :PT. Cakra Mineral Tokmemiliki 55 % saham;BudyantoKarwelomemiliki 30 % sahamHarunAbidinmemiliki 10 % sahamGustin Ruddy Narangmemiliki 5% saham;Perubahan Pengurus Perseroan PT .

Takaras Inti Lestari, sehingga dalam RUPS tersebutdisepakati tentang halhal sebagai berikut :1. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp.500.000.000., ( lima ratusjuta rupiah ) menjadi Rp. 33.000.000.000., ( tiga puluh tiga milyar rupiah).2. Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham sebagai berikut : PT. Cakra Mineral Tbk memiliki 55 % saham; Budyanto Karwelo memiliki 30 % saham Harun Abidin memiliki 10 % saham Gustin Ruddy Narang memiliki 5% saham3. Perubahan Pengurus Perseroan PT .

Dokumen Pengembangan DIY Panel ; 44.Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RUPS LB PT.Anindya Mitra Internasional Tahun 2008; 45.Foto copy Rekening koran PT. Anindya Mitra Internasional pada BankNiaga, Nomor Rekening : 0810100337000, periode bulan Desember2005 s/d Desember 2006;46.Foto copy Surat Deposito Berjangka pada Bank Mandiri atas nama PT.Anindya Mitra International No. Seri : AA854926; No.

AMI yang berasaldari luar, yaitu perguruan tinggi) dan dibawa dalam Rapat UmumPemegang saham (RUPS) yang dihadiri oleh Direksi dan parapemegang saham (Gubernur sebagai wakil dari Pemprov) setelahRKAP disahkan maka Gubernur mengusulkan kepada DRPD,setelah dibahas melalui alat kelengkapan Dewan yaitu Komisi Cdan disetujui maka usulan tersebut masuk dalam APBD Tahun2005.Adapun syarat yang direkomendasikan oleh Komisi C agardana tersebut cair adalah perubahan bentuk badan usaha dariPerusahaan Daerah

Pembayaran pensiun dini karyawan sebesar Rp.1.500.000.000,; Bahwa pengajuan penambahan modal oleh PT AMI harus denganpersetujuaan DPR, dan DPR memberikan saran agar badan usahaPD diubah menjadi PT, karena badan usaha PT lebih bisa dikenaldi dunia Internasional 5 Bahwa uang penambahan modal diberikan sekaligus ; Bahwa setelah mendengar pendapat Dewan peruntukan diaturNo 197 2005penggunaan uang harus masuk dalam RKAP (Rencana Kerjadalam Keputusan Gubernur tahun untukAnggaran Perusahaan)RUPS; Bahwa

, jadi pernyataan dalam BAPNo 16 tidak benar; Bahwa pada waktu PD Anindya berubah menjadi PT AMI, makasaat itu asset langsung dipisahkan dan semua menjadi asset PTAMI, kewenangan dan pengawasan ada pada RUPS;Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;2.

;Putusan Nomor :10/Pid.SusTPK/2016/PN Yykhalaman 32 dari 253Bahwa payung hukum yang digunakan oleh PD Anindya menjadi PTAMI adalah dengan Akta Notaris;Bahwa yang menjadi pengurus dalam PT AMI adalah jajaran Direksidan jajaran Komisaris ;Bahwa mekanisme kerja PT AMI adalah Direksi mempunyai rencanakerja kemudian disampaikan ke Komisaris kemudian dalamoperasional dibantu Komisaris;Bahwa ada tanggungjawab dari Direksi PT AMI untuk membuatlaporan untuk kegiatannya;Bahwa hasil RUPS harus diberitahukan

G/2007/PN.SMG tanggal 22 Oktober 2007 hal. 28 yang memberikan pertimbanganhukum sebagai berikut "dan selama aktaakta yang dimaksud belumdibatalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), makaTergugat (LIU FU) dan Tergugat Il (NUR ANDAYANI) yang berhakmewakili kepentingan hukum PT. Golden Hui".

(videbukti P1) dalam lembar ke 5 Bab Direksi Pasal 10 ayat (2), yangberbunyi "Para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), masingmasing untuk jangka waktu 3 tahun";. Bahwa dengan telah berakhirnya jabatan direksi dari Penggugat Il dantidak diperpanjangnya jabatan tersebut melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), maka jabatan Penggugat Il secara yuridis berakhir padatanggal 03 Agustus 2001;.

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut,maka dibuatlah surat kuasa dari pemegang saham yaitu LIU, FANGJUNG dan LIU, CHINHUl/Penggugat yang diberikan kepada LIU FUl/Tergugat dengan disaksikan di kantor Notaris Publik CHEN CHICHANG di Taiwan tertanggal 16 Oktober 2002. Surat Kuasa tersebutmemberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus dan menjalankankegiatan usaha PT.

Golden Hui (tidak termasuk melaksanakan RUPS untuk mengubahsusunan pengurus dan/atau oper alih saham perusahaan), maka denganadanya RUPS yang dilakukan oleh para Tergugat/para Termohon Kasasiuntuk mengubah susunan pengurus dan oper alih saham perusahaantanopa sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi seharusnya tindakan para Tergugat/paraTermohon Kasasi tersebut adalah termasuk dan dapat dikategorikansebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUNM, yaitu telah melampaui bataskewenangan

Golden Huidapat dipergunakan untuk melakukan semua perbuatan hukum tanpaada batasan hingga RUPS yang dilakukan oleh Tergugat I/TermohonKasasi tanpa sepengetahuan dan mendapat persetujuan paraPenggugat/para Pemohon Kasasi dianggap sah, sehingga majelis Hakimtingkat pertama dan majelis Hakim Tinggi mengharuskan surat kuasayang dimaksudkan oleh Tergugat /Termohon Kasasi tersebut jugaharus dituntut pembatalannya berkenaan dengan keabsahan dan statushukum pemberian kuasa tersebut;.

(5) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar ;"Menimbang, bahwa selanjutnya mengaju pada ketentuan Pasal 94 ayat (1), (4), (6),dan (7) jo Pasal 105 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Direksi sebagai OrganPerseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) ;1011Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, halamam 18, alinea ke 18 :"Menimbang, bahwa mengingat kedudukan Penggugat (Termohon Kasasi)sebagai Direktur Utama (Direksi) perseroan maka pemberhentian Penggugatsebagai Anggota Direksi Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tidak perlu penetapan dari Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan industrialsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demikian pula Penggugat dalamkedudukannya

PPAT Go Public tersebut, terlampir);Bahwa ternyata Judex Facti dalam diktum putusannya butir 3 (tiga), yangberbunyi "Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat (Termohon Kasasi), terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2010" ;Bahwa putusan Judex Facti tersebut didasarkan dari Pengangkatan TermohonKasasi, selaku Anggota Direksi dari Pemohon Kasasi, hal mana terbukti TermohonKasasi berdasarkan Akta No. 41, tanggal 30 Maret 2009, telah diangkat menjadiDirektur Utama (Direksi) oleh RUPS

Perseroan, sedangkan dalam RUPS Perseroan,tanggal 30 Oktober 2010, Tergugat sekarang Termohon Kasasi tetap selaku DirekturUtama (Direksi) dari Perseroan Pemohon Kasasi tersebut ;Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah keliru dan tidak sesuai denganposita dari gugatan Penggugat (Termohon Kasasi), seharusnya diktum putusan JudexFacti berbunyi : "Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat (TermohonKasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) terhitung sejak tanggal 30 Maret 2009",maka Judex

No. 555 K/Pdt.Sus/201214Bahwa Termohon adalah Direksi yang diangkat oleh RUPS sehingga dengandemikian hubungan Pemohon dan Termohon diakui oleh UndangUndang Nomor 10Tahun 2007, sedang UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013tidak termasuk dari bagianyang mengatur perselisihan antara Termohon dan Pemohon Kasasi dan jelas dalamUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Direksi adalah bagian dariPengusaha oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenangmengadilinya, sehingga gugatan tidak

No. 20 tanggal 14 Mei 2002.Bahwa berdasarkan point 4 diatas, maka Tergugat yang semula sebagaiDirektur PT.PATA diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. PATA dan diangkat sebagai anggota Komisaris PT.

PATA dansekaligus Tergugat diangkat sebagai Representatif Yayasan Korpri di PT.PATA, hal tersebut berdasarkan Keputusan Penggugat Nomor : 19VIIVKEP/YK/2002, tertanggal 16 Mei 2002 yang berlaku pada tanggal 16Mei 2002.Bahwa sejak Tergugat diangkat sebagai Direktur pada tahun 1998 sampaidengan Tergugat diberhentikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

PATA diberhentikan olehRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PATA dan diangkatsebagai Anggota Komisaris PT. PATA dan sekaligus Tergugat diangkatsebagai Representatif Yayasan Korpri di PT. PATA, hal tersebutberdasarkan keputusan Penggugat No. 19VIIVKEP/YK/2002, tertanggal16 Mei 2002, yang berlaku pada tanggal 16 Mei 2002. Tampak jelasdalam posita 5 di satu sisi Tergugat diberhentikan sebagai Direktur PT.Pondok Adi Wisata Nusantara (PT. PATA) berdasarkan RUPS PT.Pondok Adi Wisata Nusantara (PT.

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak cermat, hal dapat dilihat padaposita 6 kami kutip Sejak Tergugat diangkat sebagai Direktur padatahun 1998 sampai dengan Tergugat diberhentikan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. PATA pada tahun 2002 yakni selama 4tahun Tergugat harus bertanggungjawab terhadap tugastugas yangdiberikan oleh Penggugat, namun kenyataannya malahan TergugatHal. 7 dari 15 hal. Put.

Mencermatiposita tersebut tampak tidak cermat, kalau pertanggung jawabankeuangan yang dipertanyakan Penggugat maka pertanggungjawabannya harus dilakukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Pondok Adi Wisata Nusantara (PT.

Thamrin No.5 Jakarta Pusat dalam rangkaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta,Terdakwa selaku Direktur PT. Bursa Berjangka Jakarta mengatakan : PT.Graha Finesa itu BANDIT yang selanjutnya Terdakwa mengartikan kataBANDIT adalah singkatan dari Bandit yang dilindungi Ibu TIT? PT. GrahaFinesa adalah salah satu pemegang saham di PT. Bursa Berjangka Jakarta;Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 888 K/Pid/2009 Bahwa ucapan atau katakata Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMO yangmengatakan PT.

Graha Finesa Bandit diucapkan di hadapan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta, sehingga parapemegang saham mendengar dan mengetahui bahwa saksi TiflHENDRAWATI, SH. melindungi perusahaan pialang yaitu PT.

GrahaFinesa, bahwa setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)saksi korban menjadi omongan peserta rapat; Bahwa akibat perobuatan Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMOmenyebarkan perkataanperkataan tersebut di atas di hadapan RUPSmerasa nama baik saksi yaitu TIT HENDRAWATI, SH. dicemarkan olehTerdakwa sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut di atas. Kemudiankuasa hukum saksi TITI yaitu saksi UNG RAYES.

Penggugat secara Lisan tanpa alasan yang jelas dansewenangwenang sebagai Direktur PT Satria Maju Bersama (Tergugat);Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT SatriaMaju Bersama tersebut di mana atas bertentangan dengan Pasal 105 dan106 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdan pasal 11 ayat (7) antara Pendirian PT Satria Maju Bersama Nomor 1tanggal 7 Oktober 2008, maka pada tanggal 9 September 2011 Penggugatmengirim Surat Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

)kepada Komisaris Utama Tergugat, agar diadakan RUPS mengenaipemberhentian Penggugat selaku Direktur PT Satria Maju Bersama(Tergugat), Surat Permohonan Penggugat diterima oleh Tergugat tanggal 9September 2011;Bahwa setelah surat Penggugat tersebut diterima Tergugat, kKemudian padatanggal 14 September 2011 Penggugat menerima surat Tergugat (diantarlangsung oleh karyawan Tergugat).

Nomor 2583 K/Pdt/2016Sesuai Keputusan RUPS PT Satria Maju Bersama, Akta Notaris HemWarsito, S.H.

tersebut di atas,terdapat kejanggalankejanggalan yaitu: Surat Tergugat tersebut dikirim kepada Penggugat pada tanggal 14September 2011, setelah Penggugat mengirim Surat PermohonanRUPS kepada Tergugat tanggal 9 September 2011; Penggugat masih terus bekerja sebagai Direktur PT Satria MajuBersama (Tergugat) sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011, kenapatidak diserahkan Surat Tergugat tertanggal 16 Agustus 2011 kepadaPenggugat sewaktu Penggugat masih bekerja; Penggugat tidak pernah diberitahu tentang RUPS

pemberhentianPenggugat dan Penggugat tidak diundang pada RUPS tersebut,sehingga Penggugat tidak bisa membela diri (tidak diberi kesempatanuntuk membela diri); Surat Tergugat tersebut tidak ditembuskan kepada para pemegangsaham Tergugat;Bahwa terbukti surat Tergugat tersebut di atas terdapat kejanggalankejanggalan sehingga dapat dikatakan bahwa pemberhentian Penggugatsebagai Direktur Tergugat merupakan rekayasa dari Dewan KomisarisTergugat untuk memberhentikan dan menyingkirkan Penggugat dariTergugat

PT Sadhana Graha Adhika sesuai data dari Pemerintah RI cqKemenkum HAM RI tidak tercatat dalam database Kemenkum HAMRI (linat bukti P Int 12 halaman 1).Berhubung PT Sadana Graha Adhika (pemegang saham mayoritasPT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tidak tercatat sebagai BadanHukum Perseroan dalam database Kemenkum HAM RI (lihat pada P Int 12 halaman 1), maka PT Sarana Griya Kedamaian Abadi tidakdimungkinkan untuk dapat mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sehingga membawa akibat PT Sarana Griya KedamaianAbadi

tak dapat mengadakan RUPS (tak dapat mencapai quorum)demikian berlanjut membawa akibat PT Surabaya Lingkar Mas juga takdapat mengadakan RUPS berhubung pemegang saham mayoritasnya(PT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tak dapat mengadakan RUPS.Sejalan dengan hal tersebut, maka bukti Termohon Kasasi yang berupaAkta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015yang dibuat di hadapan Notaris Susy Sandrawati, S.H., M.Kn. dapatdiketahui dibuat atas dasar adanya RUPS pengangkatan kembalianggota

menyampaikanpemberitahuan dalam jangka waktu 60 hari dari tanggal aktapernyataan Notaris tentang perubahan data perseroan(pengangkatan kembali anggota Komisaris dan Direksi), makaanalog dengan ketentuan Pasal 6 ayat 5 PERMEN Nomor M01 HT0110/2007, maka: akta pernyataan Notaris tentang data perseroan tentangpengangkatan kembali anggota Komisaris dan dewan Direksi sertaperubahan alamat perseroan adalah batal sejak lewatnya waktutersebut ; dan data perseroan kembali kepada keadaan sebelum ada aktakeputusan RUPS

Put Nomor 93 K/Pdt/2016Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, menetapkan:Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi dan Komisaris;Sejalan dengan memori banding Pemohon Kasasi angka 2, 3 di atas jo.data dari Pemerintah RI cq.

Kemenkum HAM RI (bukti P Int12 halaman 2)RUPS terakhir PT Surabaya Lingkar Mas tanggal 08082008 Nomor8 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Sidoarjo Agus Wieyono, S.H,dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 (Undang Undang Perseroan Terbatas) diperoleh fakta hukumTermohon Kasasi PT Surabaya Lingkar Mas saat ini tidak memiliki organperseroan lagi (tidak terdapat anggota Direksi, anggota Komisaris dan tidakmemungkinkan untuk mengadakan RUPS) atau dapat dikatakan tidakeksis

PangeranMangkubumi No.52 Yogyakarta diadakan RUPS yang dihadiri oleh : saksiSUGENG NUGROHO, saksi SLAMET SETIABUDI, saksi ALEX HARTONOGUNAWAN, saksi VINA AJENG PUSPA DEWI, saksi Teo A.

Chandra, saksiMETA RAMA dan Terdakwa dalam rangka penggunaan uang sejumlahRp.11.650.782.607, (Sebelas milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah) yang ada di Rekening BankCapital Cabang Permata Hijau Jakarta Selatan yang telah digunakanTerdakwa tanpa jin.Pada saat RUPS tersebut Terdakwa beralasan dana yang ada direkeningatas nama PT.

pemilik saham (Tergugat), dan Tergugat sama sekali tidakmenerima materi apapun yang berkaitan dengan RUPS tersebut.

DalamSurat tersebut hanya disebutkan agenda acara Pembahasan terkaitkegiatan umum, strategi dan perencanaan di masa depan danmanagement perseroan;Pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Desember 2018,Tergugat baru melihat ada materi rapat yang baru ditunjukan olehPenggugat Il kepada Tergugat, terkait Kode Etik Perusahaan yang samasekali tidak disebutkan dalam Surat Panggilan RUPS LB, dan belakangandiketahui bahwa RUPS LB tersebut ternyata mengagendakan halhalsebagai berikut:1) Perubahan

Artinya rapat ini dilaksanakan beberapa saat setelahTergugat walkout dari RUPS dan meninggalkan kantor. Sebelummeninggalkan ruang kerja Tergugat menanyakan kunci mobil Pajerokepada Sdr. Suharto (staff personalia) namun yang bersangkutan tidakmengetahui keberadaan kunci mobil tersebut.

RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat, keputusan atas mata acara rapat yangditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. (Frans SatrioWicaksono, Janggungjawab Pemegang Saham, Direksi, danKomisaris, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009, him. 69);IV.

selaku Pemegang SahamMinoritas (6.07 %) Perseroan kepada PERSEROAN yang dianggap tidak adildan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari kKeputusan RUPS (SetiapPemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri jika dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, olehkarenan cukup relevan bila hal yang demikian sekaligus diajukan dalamGugatan Rekonvensi a quo oleh karena terdapatnya hubungan yang eratdengan

PEMOHON PKPU telah mendapatkan persetujuan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk mengajukan PKPU Sukarela(Volunteer).Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yangmempunyai lebih dari 1 (Satu) Kreditor atau oleh Kreditor.Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapatmelanjutkan membayar utangutangnya yang sudah

jumlahpiutang dan Utang Debitor beserta Surat Bukti secukupnya.Hal. 2 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyPenjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPKPU, menyatakan:Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanyadapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

INJAPLAST TELAH MENDAPATKANPERSETUJUAN RUPS GUNA MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPUSECARA SUKARELA (VOLUNTEER)3. Bahwa PEMOHON PKPU/PT. INJAPLAST, merupakan suatu badanhukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukumyang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidangindustri karung plastik4.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena PEMOHON PKPU berbentukbadan hukum Perseroan Terbatas, maka Permohonan PKPU secaraSukarela (Volunteer) atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukansetelah mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Hal. 3 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyBahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT.

,Notaris di Kabupaten Gresik (Bukti P5); maka PEMOHON PKPU terbuktitelah mendapatkan persetujuaan RUPS guna mengajukan PermohonanPKPU Sukarela a quo.Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PerseroanTerbatas PT. Injaplast No. 14, tanggal 21 September 2020 (Vide BuktiP5), menyatakan:Rapat dengan suara bulat menyetujui pengajuan Permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara sukarela (volunteer) atauatas prakarsa PT.

(Tergugat V);Pada tanggal 28 oktober 2000 sebagaimana telah dibuat dan di terbitkanAkta Berita Acara Rapat tertanggal 30 oktober 2000 telah berdasar hukumdan sah secara hukum;Penggugat dalam positanya Nomer 22 juga menyatakan bahwa RUPS dilakukan di hadapan Notaris bilamana RUPS hasil dalam berita acara rapattidak terdapat Nomor aktanya maka bertentangan dengan undangundangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tertulis;pahwa awal akta atau kepala akta atau kepala akta harus memuat NomorAKA

Bahwa kemudian, terjadinya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmenegaskan terjadinya perubahan direksi dari Haji Teuku Hardy Syahmenjadi Termohon Kasasi 1 dan menegaskan pula bahwa TermohonKasasi 1 merupakan pemilik saham sebanyak 450 (empat ratus lima puluh)saham adalah RUPS yang fiktif dan didasarkan atas perbuatan yang tidakdibenarkan secara hukum, hal ini dikarenakan RUPS yang dilaksanakantelah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) AD/ART PTBalilysta Karyauthama yang menegaskan bahwa

RUPS sah apabiladihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkan olehPerseroan.

Dengan demikian, acara rapat PI BalilystaKaryauthama tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.Dengan demikian RUPS yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi 1merupakan RUPS yang cacat hukum dan bertentangan denganAD/ART sehingga secara hukum RUPS tersebut adalah batal demihukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa perbuatan Termohon Kasasi 5 yang mengesahkan acara rapatPT Balilysta Karyauthama tertanggal 13 Januari 2001 padahal telahmengetahui atau setidaktidaknya memahami bahwa

RUPS tersebutbaru dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 60% (enam puluhpersen) pemegang saham, namun atas dasar bertentangan dengansumpah jabatan dan bertentangan hukum Termohon Kasasi 5 telahmengesahkan RUPS yang cacat hukum tersebut;Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi 5 telahbertentangan dengan kewajiban hukum Termohon Kasasi 5 danmencederai hak subjektif yang mengakibatkan kerugian kepada PemohonKasasi, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawanhukum

Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012;Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yangditandatangani oleh Triyono;Buku tabungan dengan Nomor Rek : 111094492 atas namaTriyono;Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK Nomor66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantorNotaris Yasman, S.H., M.kn., yang dilegalisir;Fotokopi Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH.

Abdul Gafur tertanggal 26 Desember 2012; Laporan keuangan tertanggal 22 Agustus 2011 yangditandatangani oleh Triyono; Buku tabungan dengan Nomor Rek : 111094492 atasnama Triyono;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 693 K/Pid/2019 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. ATK Nomor66 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan dari kantorNotaris Yasman, S.H., M.kn., yang dilegalisir: Fotokopi Akta Kuasa Direksi Nomor 10 tanggal 02 Oktober2014 yang dikeluarkan dari kantor Notaris Yasman, SH.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Pemohon untuk memanggil sendiri dan atau menyeleranggarakan RUPS LB atas PT.

INDOKING ANEKA AGAR AGAR INDUSTRI dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sebagai berikut :

Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya diKantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegangsaham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;3.

UCI,merubah susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisarisserta pemegang saham perseroan tersebut; bahwa Taufik Surya Darma tidak pernah memperlihatkan ataumemberikan akta tersebut kepada saya, namun saya ketahui adalahakta berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT.KPB nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan NotarisKhairu Subhan, S.H., di Samarinda tersebut ; bahwa saksi tidak hadir dalam RUPS PT.

., MBA Notaris di Jakarta ; bahwa saya tidak tahu siapa saja yang hadirdalam RUPS tersebut ;hal25 dari 51 hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr bahwa saya tidak tahu siapa yang meminta diadakannya RUPS PT.KPB; bahwa saya tidak hadir dalam RUPS PT. KPB, dengan demikiansaya tidak mengetahui siapa yang menyerahkan akta no.15 tanggal10 Januari 2011 ; bahwa saya tidak tahu apakah sdr.

Taufik Surya Darma danArdiansyah Muchsin hadir dalam RUPS, karena saya tidak hadirsaat RUPS tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan ;10. KRITIPAL SINGH RAHEJA BIN BALBIR SINGH ; bahwa pemegang saham PT. KPB adalah OORJA (Batua) Pte Ltdmemiliki saham sebanyak 2.500 lembar saham setara dengan 50 %dari susunan kepemilikan saham, PT. UCI memiliki saham sebanyak2.000 lembar saham setara dengan 40 % dari susunan kepemilikansaham dan sdr.

PMA tersebut mengacu pada ketentuan pasal 51UU PT. dimana jika pemegang sahamnya hendak menjual hendakmenjual sahamnya dalam PT. tersebut harus menawarkan padapemegang saham lainya, karyawan dan sebagainya tanpadibutuhkan persetujuan RUPS, tentunya disyaratkan untukmemperoleh persetujuan untuk jual beli saham tersebut, tentunyadisyaratkan untuk memperoleh persetujuan BKPM, sedangkanBKPM mensyaratkan dilampirkan risalah RUPS yang menyetujui jualbeli saham tersebut,'korum RUPS yang ditentukan adalah

Asia Pasific Mining Resources jarangmengadakan RUPS Tahunan atfaupun RUPS Luar Biasa,sehingga Penggugat secara tidak langsung tidak mengetahuiperkembangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukanoleh PT. Citra Lampia Mandiri;e PT. Citra Lampia Mandiri setelah didirikan yang mayoritassahamnya oleh PT.

Permohonan Perpanjangan Terhadap Objek Sengketa AquoBertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:halaman 23 dari 75 Putusan Perkara Nomor : 82/G/2018/PTUN.MKS1.Bahwa sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkanPasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT.Citra Lampia Mandiri memiliki kewajiban menyelenggarakan RUPSTahunan dan RUPS Lainnya (Luar Biasa) ;Pasal 78 UU No. 40/2007 :1. Ayat (1): RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya;2.

Ayat (2): RUPS Tahunan wajib diadakan dalam wakut palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;3. Ayat (3): Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2) ;4.

Ayat (4): RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Bahwa RUPS Lainnya (Luar Biasa) walaupun tidak memiliki jangkawaktu kapan harus dilaksanakan, akan tetapi menurut Pasal 78 ayat(4) UU No. 40 Tahun 2007, penyelenggaraannya tetap harusdilaksanakan apabila perseroan akan melakukan tindakanhukum yang berkaitan dengan kebutuhan untuk kepentinganperseroan.Bahwa pengajuan permohonan' perpanjangan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel (objek sengketa

Citra Lampia Mandiri yang menurut UU No. 40 Tahun 2007 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..."; Bahwa dalildalil Penggugat di atas yang bermuatan tuduhan Penggugatatas tindakan Perseroan (PT.

(RUPS) oleh Penggugat;13. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmenyerahkan kepada Penggugat seluruh dokumen yang diperlukanguna pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai maksud AktaPerseroan Terbatas PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 November1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. S.S. Abdoel Sjoekoer, S.H.,berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4 Q, Jakarta dan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;14.

di Jakarta yang berkedudukan di Ambondan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas;Menetapkan hak Penggugatberupa pemilikan 42 (empat pulunh dua) lembar saham senilaiRp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan Pasal 4huruf b Akta Pendirian PT Astrina Mutia Nomor 22 tanggal 23 Nopember1983 adalah sah menurut hukum:Memerintahkan kepadaPenggugat, Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemilik saham agarmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dantaat pada isi putusan ini, kemudian melarang Tergugat , Tergugat II danTergugat III untuk menghalanghalangi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) oleh Penggugat;13.

yang dikalahkan, harus dihukummembayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Provisi:e Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahankomposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan putusan inimemiliki kekuatan hukum

Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggididalam perseroan.

Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggi59didalam perseroan.

Turut Termohon Kasasi dankeseluruhan hasil pembagian deviden tersebut telah diakui kebenarannyamelalui RUPS Tahunan Turut Termohon Kasasi;6194.Bahwa dalam pelaksanaan setiap RUPS yang risalahnya telah dibuat didepan Notaris secara tegas dan terang telah memberikan dan/ataumenyatakan nilai atau jumlah deviden yang sepatutnya diterima oleh parapemegang saham yang selanjutnya hal tersebut disetujui olen para pesertaRUPS.

Selain itu, pihak Termohon Kasasi selalu hadir dan menandatanganiapa yang menjadi hasil dan/atau kesepakatan dari RUPS tersebut dankeseluruhan risalah RUPS yang dilaksanakan oleh Turut Termohon Kasasitidak satu pun yang menjelaskan dan/atau menerangkan adanya keberatandari Termohon Kasasi tentang proses pembagian deviden yang ada. Hal inidibuktikan juga dengan adanya persetujuan dari Termohon Kasasi dalamsetiap pembagian deviden kepada para pemegang saham melalui RUPSTurut Termohon Kasasi.

Bahwa penambahan modal tersebut telah menyimpang danketentuan Pasal 41 dan pasal 42 UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam int sanpasal tersebut secara jelas dan terang menyaiakan :Setiao penambahan modal perseroan hams berdasarkanpersetuuan RUPS serta keputusan RUPS untukpenambahan modal adalah sah apabila dihadin lebih dan(satu per dua) jumlah saham;FL leeeeeeeteeeteeees Adapun obyek eksekusi fidusia atas namaPT.

Sariyunika Jaya, yang tidak pemah memberikanpersetujuan baik diluar RUPS maupun didalam rapat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham);ALASAN HUKUMNYA :5.1. Bahwa Terlawan telah menjelaskan secara gamblang dalam jawabanangka 4 oleh karena Terlawan Il dan Terlawan Ill telah Ingkar Janji(vanprestasi) kepada Terlawan , maka berdasarkan ketentuan : Pasal 14.2, Pasal 14.3 dan Pasal 14.4 Perjanjian Kredit No.0244/0008/07 tanggal 08 Agustus 2007 Jo.

Sariyunika Jaya,yang tidak pernah memberikan persetujuan baik diluar RUPS maupundidalam rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) haruslah ditolakdan dikesampingkan;6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pelawan dalam Perlawanannya padahuruf F, G, H, dan yang menyatakan :F. Bahwa Terlawan tdak cermat dalam membenkan kredit terhadapTernawan II dan Terlawan Ill.

Luswati (Teh Siang aliasLiong Hoeng Jan), pembenan fasilitas kredit dengan jaminan fidusiaberupa mesinmesin adalah tdak melalui persetujuan dan paraPemegang Saham, yaitu RUPS maupun RUPSLB PT.

Sariyunika Jaya tidakdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun menurut dalil Pelawanbahwa Pelawan merupakan salah satu dari Pemegang saham di PT.Sariyunika Jaya yang menurutnya tidak pernah memberikan persetujuan baikdiluar RUPS maupun di dalam rapat RUPS, oleh karenanya PerlawananPelawan ini telah kekurangan pihak, dengan demikian Perlawanan Pelawanharuslah ditolak dan dikesampingkan;3.

., Csmenyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2008sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 tentangPernyataan RUPS PT Puteri Mea yang dibuat di hadapan Netty MariaMachdar, S.H., Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan Budy Dinata selakupemegang saham mayoritas;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:a.

Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris Utama; Agus Sutanto sebagai Komisaris;Bahwa tanpa sepengetahuan Budy Dinata selaku pemegang sahammayoritas, pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenaipenegasan, persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yangtercantum dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 200B sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan H.

Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 dan Akta Nomor 85 tanggal 12Agustus 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Akta Nomor 123 tanggal 17Oktober 2009 dibuat dihadapan H.Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta,dengan susunan pengurus sebagai berikut:Tony Amin sebagai Direktur Utama;Ari Hans Setiawan, S.H., sebagai Direktur;Agus Sutanto sebagai Komisaris Utama;Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris.Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari Hans Cs.

Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta dengan AktaNomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 tentang penegasan, persetujuan danmengesahkan kembali RUPS yang tercantum dalam Akta Nomor 82 dantelah mendapat pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang PerubahanAnggaran Dasar PTI Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3711.000berkedudukan di Palangkaraya, Kotamadya Palangkaraya serta Akta NomorHalaman 21 dari 34 Hal. Put.

,dimana Budy Dinata telah menggugat Ary Hans Setiawan, S.H., Cs.lantaran menggunakan aktaakta RUPS yang tidak dibenarkan hukum dannotabene dapat berakibat hilangnya 70% saham Budy Dinata pada PTPuteri Mea, maka Ary Hans Setiawan Cs telah dilaporkan secara pidana diMabes Polri vide Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/102/III/2010/Bareskrim..