17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb

M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MANDIRI TUNAS FINANCE cq PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG BUKITTINGGI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Psb., tanggal 24 November 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebagian;2.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 09/P/BPSK-BKT/VI/2023 tanggal 5 September 2023;4. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

Sinar Mas Multifinance Cabang Tulungagung tersebut;

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 460/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 04 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 16/PdtSus/BPSK/2017/PN RapBahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Dengan demikian, BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara No. 460/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 Tanggal 4 Januari 2017;A.

Tanggal 4 Januari 2017TENTANG DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN BPSK KABUPATENBATU BARA NOMOR 460/Arbitase/BPSKBB/v/2016 TANGGAL 4Januari 2017 TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM1.Bahwa, Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 460/Arbitrase/BPSKBB/V?

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KABUPATEN BATU BARADALAM PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARANOMOR 460/Arbitrse/BPSKBB/V/2016 TANGGAL 4 Januari 2017TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIPKEADILAN, KEPATUTAN, KEMANFAATAN DAN ATAU KEPASTIANHUKUM1.Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalamPutusan Arbitrase BPSK No. 460/Arbitrase/BPSKBB/V/2016Tanggal 4 Januari 2017 mengenai:a) Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 273/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017 tanggal 23 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi;5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap1.Bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Batu Bara, baik itu Panggilan Pra Sidang maupunPanggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara dan .

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tertanggal 16September 2015;e.

Bank TabunganPensiun Nasional, Tbk;Halaman 58 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN RapIl.

64 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara terdaftar dengan Nomor: 1631/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 21 November 2016;3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 396.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);4. Menolak permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

(BPSK)Batubara karena BPSK Batubara tidak berwenang untuk mengadilisengketa yang telah ditentukan pilinan hukumnya secara tegas dalamPerjanjian Kredit dan sudah seharusnya para pihak i.c.

PemohonKeberatan yang berindikasi sengketa (ayat 1) dan/atau pelanggaran(ayat 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (ayat 1, 2 dan3) dan bukan BPSK i.c. BPSK Batu Bara;Halaman 4 dari 48. Putusan Nomor:09/Pdt.

Sus/2017/PN Psp4.3.Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK BatubaraNomor: 1631/Arbitrase/BPSKBB/XI/2016 telah mengabaikanamanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karenamemeriksa sengketa yang bukan merupakan wewenang BPSK;Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaansengketa konsumen yang diperiksa dan diputus oleh BPSK makaPutusan BPSK berupa: Perdamaian; Gugatan ditolak, dan Gugatan dikabulkan.Bahwa dalam hal

Bahwa BPSK i.c.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1631/Arbitrase/BPSKBB/XV2016;3.

Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara terdaftar dengan Nomor : 113/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 dalam putusannya tanggal tanggal 11 Oktober 2016; 3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumenuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);4.

1. Menerima Perkara Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor: 007/A/BPSK-Kota.Tsm/VII/2020, Tanggal 7 Juli 2020;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

25/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk sebagian
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
4. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 002/P.A rbitrase/BPSK-Llg/VI/2020, tanggal 29 juni 2020

   8/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht

MENGUATKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGIN NOMOR 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015 TANGGAL 20 FEBRUARI 2015;

3. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA INI KEPADA PEMOHON KEBERATAN YANG HINGGA SAAT INI SEBESAR RP. 1.591.000 (SATU JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH);

622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 622 K/Pdt.SusBPSk/2016diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di SektorJasa Keuangan bukan kepada BPSK.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor257/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 melebihiwewenarg yang diperbolehkan hukum (ultra vires);)17.Bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor257/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 telahmengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadikewenangannya (ultra vires). Majelis BPSK Kabupaten Batu Barahanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnyaberwenang menetapkan ganti rugi.

menghadiri Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Baratersebut yang diwakili oleh Misi Yanto dan M.

Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara DalamPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor257/Pts/Arbitrase/BPSKBBNI/2015 tanggal 10 Maret 2016 tidakcermat, keliru dan bertentangan dengan hukum;26. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butirHalaman 17 dari 36 hal Put.

Nomor 622 kK/Pdt.SusBPSKk/2016selanjutnya ya menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSKKabupaten Batu Bara Nomor 57/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VI/2015tanggal 10 Maret 2016;27.Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir3 halaman 5 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSKBBNI/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknyamengatakan", Majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telahmelepaskan hak untuk bersidang di BPSK

326 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Pasal 52 Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) meliputi:a.

Batubara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.

Pemohon Keberatan sangat berkeberatan terhadappertimbangan BPSK Batu bara dalam putusannya tersebut.

oleh Majelis BPSK dalampertimbangannya tersebut di atas, didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Halaman 35 dari 52 hal Put.

Dan saya mohon kepada Majelis BPSK Kota Padang yangmenyidangkan perkara ini, menjatunkan sanksi pidana sesuai pasal 62(1) UUPK, dan merekomendasikan kepada Ketua BPSK Kota Padanguntuk meneruskan adanya indikasi tindak pidana ke penyidik Polri.Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Termohon Keberatan :A.

Tentang Sidang BPSK1.Bahwa dalam persidangan di BPSK Padang, Kami dengan i'tikadbaik telah menghadiri persidangan dan menjawab pertanyaan daripenggugat maupun majelis hakim arbitrase BPSK Padang secaralisan maupun tulisan. Jawaban tertulis telah kami sampaikan kepadamajelis Arbitrase BPSK Padang melalui panitera BPSK dan diterimapada tanggal 4 Mei 2012 sebagaimana tanda terima ybs pada salinanjawaban kami (terlampir) termasuk foto sosialisasi Payment PointOnline Bank oleh Bank Bukopin..

Makmur dalam sidang BPSK adalah sebagaiindividu/konsumen yang merasa dirugikan oleh kami selaku pelakuusaha.Termohon Keberatan Il :DALAM EKSEPSI:1.

Majelis Arbitrasejuga tidak mengunakan kewenangannya Pasal 52 huruf (g) dan (i) UUNo. 8/ 1999 yaitu meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelakuusaha yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;4. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang PelaksanaanTugas dan Wewenang BPSK sebagai implementasi pelaksanaan Pasal53 dan 54 UU Perlindungan Konsumen tentang pengaturan PersidanganDengan Cara Arbitrase.

Tetapi kenyataannya dalamputusan Majelis BPSK tidak mempedomani maksud dan makna pasal 36dimaksud;5. Bahwa BPSK tidak menyelesaikan sengketa secara lengkap tanpa adapenjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan tidak adanyaputusan yang bersinggungan dengan peran pelaku usaha PT PLN.Seolah olah yang diperiksa hanya pelaku usaha Perbankan karenamenghadiri persidangan;Pelanggaran Hukum Acara oleh Pengadilan Negeri (judex facti) 6.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Pematang Siantar Nomor 45/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN-Pms., tanggal 19 Juni 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematang Siantar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; 3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

1404 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

putusan Majelis diterima olehpara pihak yang bersengketa;Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPematang Siantar Nomor 503/38/PK/IV/2017 yang dibacakan olehHalaman 2 dari 17 hal.

Bahwa dari Amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Pematang Siantar tersebut di atas merupakan fakta hukumsehingga sangat merugikan Pemohon Keberatan, oleh karena bukankewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untukmenghukum Pemohon Keberatan selaku Kreditur untuk mengembalikan1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia BK 1546 WR tersebut yangmerupakan objek jaminan terhadap Perjanjian Sewa Guna Usahatersebut;5.

(dahuluKonsumen) oleh karena bukanlah permohonan biasa, akan tetapipermohonan berupa gugatan, sehingga bukan merupakan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematang Siantardalam memeriksa dan mengadili pengaduan Debitur telah melampaui bataswewenangnya;13.Bahwa selain alasanalasan tersebut di atas, telah ternyata MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota PematangSiantar yang memeriksa dan mengadili pengaduan TermohonKeberatan telah melaksanakan persidangan yang arogan, mempunyaiHalaman 7 dari 17 hal. Put.

Nomor 1404 K/Pdt.SusBPSk/2017Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPematang Siantar Nomor 503/38/PK/IV/2017, tanggal 18 April 2017; Bahwa oleh karena permohonan tersebut adalah untuk membatalkanputusan BPSK Kota Pematang Siantar, maka dengan demikian PemohonKeberatan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar/Termohon Kasasiharus menarik BPSK Kota Pematang Siantar sebagai pihak dalamperkara ini; Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Pematang

1512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yang diajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang beriktikadbaik;Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatanwanprestasi;Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasanatas sisa hutang Termohon

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu).

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 252/Arbitrase/BPSKBB/III/2016, tanggal 2 Mei 2017;4.

Nomor 1512 K/Pdt.SusBPSK/2017dan membatalkan putusan BPSK; Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan adalah berdasarkan Perjanjian, dimana Termohon Keberatantelah melakukan wanprestasi karena tidak dapat melunasi hutangkreditnya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan, oleh karenasengketa mengenai wanprestasi maka adalah kewenangan absolut dariPengadilan Negeri, bukan kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk); Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) KabupatenBatu.

13 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

denda sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidakmau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebutdi atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumentersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depanpersidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusansebagai berikut:1Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk

)Kabupaten Batu Bara Nomor 917/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 29Agustus 2016 dan segala akibat hukumnya;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baratidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkarapengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Sumarno (Tergugat/TermohonKeberatan) tersebut;Halaman 4 dari 8 hal.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlakmenangani perkara ini;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapattelah memberikan putusan Nomor 101/Pdt.SusBPSK/2016/PNRap. tanggal 21Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;I. Dalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuksebahagian;2.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 917/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tidak mempunyai kekuatanhukum;3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selaindan selebihnya;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapakn sejumlah Rp360.800,00 (tiga ratus enam puluhribu delapan ratus rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebutHalaman 5 dari 8 hal. Put.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 917/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016tanggal 29 Agustus 2016;4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Payakumbuh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

857 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Bahwa tanggal 23 Maret 2016, Termohon Keberatan kembali melakukanupaya dengan mengajukan gugatan kepada BPSK Kota Payakumbuh(selanjutnya disebut BPSK) dan telah diputus oleh BPSK tanggal 26 April2016 dengan pertimbangan yang keliru, dasar dan alasan hukum yangtidak jelas, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum sehinggaputusan arbitrase BPSK mengandung cacat hukum formil maupunmateriil;Majelis BPSK Kota Payakumbuh salah dan keliru dalam menerapkanketentuan hukum yang berlaku sehingga putusan arbitrase

Olah karena itu, terlihat jelastindakan yang dilakukan Majelis BPSK Kota Payakumbuh adalahsemenamena dan bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku;Dengan demikian Majelis BPSK Kota Payakumbuh secara terang danjelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga PutusanArbitrase BPSK mengandung cacat hukum formil.B.

surat gugatan dari BPSK KotaPayakumbuh maupun Termohon Keberatan.

dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan PutusanArbitrase BPSK;V.

(BPSK) Kota Payakumbuh bukanlah berdasarkan hasiltipu muslihat.

248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Oleh karenaHalaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 248 K/Pdt.SusBPSK/2017itu Putusan BPSK a quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustriandan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen yang menyebutkan:Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasiatau Mediasi atau Arbitrase

(BPSK) Kabupaten Batu Bara;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irahirah DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berwenang mutlak menangani perkara ini.Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalaitelah memberikan putusan Nomor 57/Pdt.SusBPSK/2016/PNTjb tanggal 13Desember 2016yang amarnya sebagai berikut:Dalam EksepsiMenolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya

Tentang Keberatan Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KabupatenBatu Bara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan undangundang ini.Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yangpada Pasal (2) nya menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekatBahwa dengan pengajuan permohonan parate eksekusi yangdilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1931/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tertanggal 16 Maret 2017; 3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;4. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

1093 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Oleh karena itu Putusan BPSK a quotidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 1093 kK/Pdt.SusBPSk/2017.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:1. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yaitu:a.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal (2) yang menyatakan:*Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmegajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen ataupada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 1093 K/Pdt.SusBPSk/2017d.

Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e.

peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

554 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanya memutuskan danmenetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;e Disamping itu, Dr.

Dengan demikian BPSK secaraabsolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untukmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut;b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebutdibatalkan oleh Mahkamah Agung RI Khusus Putusan Mahkamah Agung RINomor 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakanputusan yang membatalkan Putusan BPSK Batubara Nomor250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batubaratidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (perusahaan pembiayaan/Pelaku Usaha) dengan sdr. Agus Salim(Konsumen) yang disebabkan sdr.

Olehkarena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan MajelisArbitrase BPSK Batubara harus dibatalkan dan ditolak;3.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yangpada Pasal (2) nya menyatakan Setiap konsumen yangdirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepadaPelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memiliharbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Batubara;e.