/III/2017, pada tanggal 10 Maret 2017;21.Bahwa setelah dikeluarkannya anjuran Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi No. 567/737/Disnaker/III/2017, penggugat menerima, dan tergugattidak menerima;22.Bahwa setelah penggugat menerima anjuran Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi No. 567/737/Disnaker/III/2017, tergugat tidak ada niat baik untukmenyelesaikan masalah ini, dan cenderung bersikap pasif.23.Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukanGugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial

Bahwabenar perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat telahdidaftarkan dan dicatatkan Penggugat di Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi dengan Mediator Ibu Lilis Suryani, S.Sos dan telah keluar AnjuranMediasi dengan No. 567/737/Disnaker/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017 ;26.

Anjuran No. 567/737/Disnaker/III/2017 yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.30.

Kab.Bekasi) tentang Penyelesaian Hak Pesangon Pensiun sdr Supriyatno,sesuai asli;9.P9 : Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor: 567/737/Disnaker/III/2017tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua PUK SP KEP KSPIPT.

P10 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi, Nomor: 011/SPKEP/ALINDOBKS/III/2017, tanggal 27 Maret2017, perihal Persetujuan Anjuran Disnaker Kabupaten BekasiNo.567/737/Disnaker/III/2017 yang dbuat oleh Pimpinan Unit Kerja SPKEP Air Liquide Bekasi, fotokopi dari fotokopi;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi dalam perkaraini;Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalildalil bantahannya telahmengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti

Surat anjuran Mediator DISNAKER Kab. Gresik No. 567/688/437.58/2016tertanggal 19 April2016.2. Kronologis Perkara Sdri. SULASMI sebagai berikut :Berdasarkan SK.

Selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2016saksi mendapatkan panggilan dari DISNAKER Gresik dan saksi hadir tapiperusahaan tidak hadir hanya telpon ke DISNAKER bahwa tidak bisamenghadiri panggilan tersebut.Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2016/PN GskPada tanggal 19 Pebruari 2016 mendapatkan panggilan lagi dari DESNAKERGresik untuk klarifikasi permasalahan PHK., perusahaan hadir di wakili 2orang, pekerja hadir hasil klarifikasi yang difasilitasi oleh DISNAKER Gresikuntuk berunding lagi

Pada sidang yang ke2 di DISNAKER Kabupaten Gresik yang dihadiri olehMEDIATOR (Bapak Sumardi) perwakilan PT INDOPRIMA GEMILANG PLAN I,Gresik serta perwakilan Serikat Pekerja 3 Orang di kasusnya Sdri.

Nomor : 19/ipgga/1/16,tertanggal 21 januari 2016, diberitanda P4 ;5. 1 (satu) lembar foto copy surat klarifikasi dari Disnaker kabupaten Gresiktertanggal 05 Februari 2016, diberi tanda P5;6. 1 (satu) lembar foto copy surat Mediasi dari Disnaker Kabupaten Gresiktertanggal 7 Maret 2016, diberi tanda P6 ;7. 1 (satu) lembar foto copy surat anjuran dari Disnaker Kabupaten Gresik nomor :567/688/437.58/2016, diberi tanda P7;8. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pencatatan PD.S.P PPMI SPSI Nomor :01 7

IndoprimaGemilang PLANT l,di beri tanda T2;1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Pencatatan dari Disnaker Gresik Nomor :02/VSPG/2011 tanggal 06 Januari 2011 untuk Pengurus Basis GBLPLEPSARBUMUSI PT.

HARAPAN INDAH TRANSPORT
Turut Tergugat:
1.UPTD ANGKUTAN MASSAL TRANSKUTARAJA/DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH
2.DISNAKER KOTA BANDA ACEH

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017Kasasi atas inisiatifnya telah melayangkan surat permohonanmediasi kepada Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarindadengan Nomor Referensi 095/WnBp/Adm/V/2010 tanggal 20 Mei2010 dan kemudian telah diadakan pertemuan perundinganmediasi antara Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi dan TurutTermohon Kasasi I/Disnaker Samarinda;Bahwa hasil dari pertemuan mediasi tersebut adalah TurutTermohon Kasasi l/Disnaker Samarinda mengeluarkan suatuanjuran tertulis berupa Penetapan Kekurangan

Upah LemburPekerja PT Weltekindo Nusantara Lapangan Muara Badak NomorKEP/561.4/245/PPK/DTKT/2010 tanggal 2 Juli 2010 (selanjutnyadisebut sebagai Anjuran tertulis Turut Termohon KasasiI/Disnaker Samarinda) (vide Bukti P5), dimana Turut TermohonKasasi l/Disnaker Samarinda telah mengajurkan Pemohon Kasasiuntuk membayar kekurangan upah lembur kepada 4 (empat) daritotal 67 (enam puluh tujuh) karyawan yang diperiksa oleh TurutTermohon Kasasi 1/Disnaker Samarinda, dengan jumlahkekurangan upah lembur sebesar

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017 Status dalam anjurantertulis TurutStatus dalamStatus dalam anjuran Nama permohonan tertulis Turut TermohonTermohon KasasiV/Disnaker Samarinda: mediasi; Kasasi I/Depnaker;11.

Tidak pernah mengajukan permohonanmediasi (vide Bukti P6 dan Bukti P7) kepada TurutTermohon Kasasi II/Depnaker dan tidak pernah samasekali terlibat dan diperiksa pada tahap anjuran tertulisTurut Termohon Kasasi /Disnaker Samarinda, tetapidinyatakan oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnakerberhak menerima kekurangan upah lembur.

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017 Status Dalam AnjuranTertulis TURUTstatus DalamStatus Dalam AnjuranTertulis TURUT Nama PermohonanTERMOHON KASASI oe TERMOHON KASASI/Disnaker Samarinda I/DepnakerRp13.018.199,00 ditahun 2008;10. Muh. Tidak pernah Tidak Diperiksa dan berhakRamadhan diperiksa; mengajukan menerima upahpermohonan kekurangan lemburmediasi; sebesar:(i) Rp4.330.867,00 ditahun 2008, dan;(ii) Rp2.176.647,00 ditahun 2009;11. Muh.

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 Penggugat mengajukanpencatatan perselisihan hubungan industrial ke Disnaker KabupatenKukar;Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, Disnaker Kukar telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPenggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kukar, tetapi Tergugat tidakpernah datang.Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 13 Januari 2020 Disnaker Kukar telah mengeluarkan anjuranatas perselisihan hubungan

industrial tersebut yang pada intinyamenganjurkan bahwa tergugat harus membayar sisa kontrak selama 4bulan atau dengan nilai Rp. 79.000.000Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kukar, yang artinya Tergugat juga menolakanjuran Disnaker Kukar.Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukanupaya bipartite dan tripartite sebagai diatur dalam Undang Undanglembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidakHalaman

Proses Mediasi di Disnaker Cilegonjuga tetap tidak tercapai kesepakatan dan Mediator (Disnaker Cilegon) telahmengeluarkan anjuran yang pada kesimpulannya meminta kepada Penggugatuntuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bekerja dan pemberiansanksi tertulis terakhir.

Bahwa pada saat dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tertanggal 07 April 2010 terhadap Tergugat sedang dilakukan proses Mediasidi Disnaker Kota Cilegon yang memasuki Mediasi yang kedua mengenaiMutasi yang akan diterima oleh Tergugat;3.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak sempurna, tidak jelas dankabur, karena tidak menjelaskan secara jelas dan rinci yang menjadi dasardari pada materi/posita gugatan Penggugat ini diajukan berkaitan denganAnjuran Disnaker atau berkaitan dengan kinerja dari Tergugat oleh karenanyagugatan yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;4.

Ulil Amri mendapat surat mandat dari DPC FSP KEPKota Cilegon, untuk menghadiri undangan rapat DEPEKO (DewanPengupahan Kota) di Kantor DISNAKER Kota CilegonTanggal 14 Oktober 2009Pukul 07.'5 Sdr. Ulil Amri Menitipkan surat ijin Dispensasi Organisasikepada Sdr.

Ulil Amri (PemohonPeninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat) dan BapakPandu Pertolo (Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Penggugat) melaksanakan perundingan TRIPARTIT (Novum P 13), di DISNAKER Kota Cilegon untuk membahas perselisihanyang sedang dialami Sdra.

Berdasarkan latar belakang ini, Penggugat telah 2 (dua) kali menyuratidalam bentuk Klarifikasi atas Tindakan PHK Diskriminatif danmengadakan 2 (dua) kali pertemuan, namun tidak ada titik temu,sehingga Penyelesaian PHK ini kami laporkan ke Disnaker Deli Serdanguntuk menetapkan anjuran atas Permohonan Pekerja menuntutpenyelesaian PHK secara Diskriminatif sebagaimana pasal 169 ayat (1)UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;.

Anjuran Disnaker Lubuk PakamBahwa berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi LubukPakam tertanggal 18 Februari 2010 No. 560/829/DTKTR/2010, PerihalAnjuran yang ditandatangani R. Simorangkir SH MSP, Kabid. Pemb.Hub. Industrial dan Saharuddin SPd, Pegawai Mediator PHI/PHK dandiketahui langsung oleh Drs. H. A. Rukman Pane, Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi, ditujukan kepada sdr. Pimpinan PerusahaanPT. Pacific Palmindo Industri dan sdr.

) telah menandatangani SuratPermohonan Cuti Pekerja, sementara pekerja tidak ada mengajukan cutitahunan;Bahwa berdasarkan dalil dalil penggugat diatas dan dengan bukti BuktiP 5 dan T 4, bahkan sesuai anjuran Disnaker Deli Serdang, dapatdisimpulkan secara hukum segala tindakan Tergugat adalah diskriminatifdan bertentangan dengan ketentuan Pasal 169 UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

Hal ini didukung dengan anjuran Disnaker LubukPakam sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lubuk PakamTertanggal 18 Febuari 2010 No. 560/ 329/ DTKTR/ 2010, Prihal:Anjuran yangditandatangani R. Simorangkir SH MSP, Kabid Pemb. Hub. Industrial danSaharuddin SPd, Pegawai Mediator PHI/PHK dan diketahui langsung oleh DrsH. A. Rukman Pane, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditujukankepada Sdr Pimpinan Perusahaan PT.

Lubukpakam untuk Penyelesaian PHK akibat tindakandiskriminatif perusahaan dan telah beberapa kali dilakukan pemanggilandan pertemuan Tripartit antara Pihak Mediator Disnaker Lubukpakam,Pengusaha dan Pekerja. Lalu setelah dilakukan pertimbangan antara keduabelah pihak, kemudian Disnaker Lubuk Pakam melalui Pegawai mediatormengeluarkan Anjuran sebagai berikut :2.

Maka pada tanggal 7 September2015 Penggugat akhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrialtersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda (Disnaker KotaSamarinda) yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 78, Lantai Ill,Telp. (0541) 743595 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialHalaman 2 dari 13 hal. Put.

Nomor 390 K/Padt.SusPHI/201710.11.12.13.14.15.tersebut, Disnaker Kota Samarinda telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kota Samarinda,namun Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, walaupuntelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 15 September 2015 Disnaker Kota Samarinda telah mengeluarkanAnjuran Nomor 567/246/105, tanggal 15 September 2015 atas perselisihanhubungan

industrial, yaitu Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK),pada intinya menganjurkan bahwa Tergugat diwajibkan membayar: uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan, uang penggantian hak dankekurangan upah tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sesuai denganketentuan Pasal 164 ayat (3), Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 kepada Pengggugat;Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kota Samarinda, artinya Tergugat menolakanjuran Disnaker

Bahwa Judex Facti salah dan keliru oleh karena sematamata hanyamengikuti putusan anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Samarinda,yang mana putusan anjuran tersebut hanya bersifat anjuran semata saja dantidak bersifat final, bahwa pekerjaan kontrak dalam Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang Undang Ketenagakerjaan)dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaituperjanjian yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dansifat pekerjaannya

No. 82/G/ 2013/PHI.Sby. penyelesaian perselisihan kepada Disnaker Kota Malang namun juga tidak ditanggapi;1. Bahwa tanggal Agustus 2012 Penggugat mengajukan permohonan penyelesaianperselisihan kembali kepada Disnaker Kota Malang dengan tembusan Bapak Walikota Malangdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang;2.

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Penggugat baru menerima surat yang dikirim kerumah Penggugat dari Disnaker Kota Malang yang menjelaskan bahwa permasalahan telahdianggap selesai dan tuntas oleh Mediator Disnaker Kota Malang, sedangkan kejanggalan dalamsurat tersebut dibuat pada tanggal 24 Juli 2012;3.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 Penggugat hadir ke Disnaker Kota Malang, ditemuiIbu Mila dan menyampaikan bahwa karena Bapak sudah terima sebagian pesangon dan sudahtanda tangan maka Disnaker menganggap permasalahan antara Penggugat danTergugat sudah selesai. Penggugat hanya mengisi blanko daftar hadir yang tertulisnama Ibu Mila dan Bapak Isti serta Penggugat juga mendapatkan fotocopypenghitungan pesangon dan surat pernyataan pensiun awal;4.

Bahwa Penggugat telah meminta baik secara lisan, telfon maupun tertulis (menyurat)kepada Tergugat untuk mengklarifikasi dan menjelaskan kekurangan hak melalui upah yangditerima dari BCA namun tidak mendapatkan respon positif dari Tergugat;2, Bahwa Kuasa Hukum juga telah meminta dilakukan mediasi ulang terhadappermasalahan ini pada tanggal 21 Maret 2013 namun Disnaker Kota Malangmenjelaskan bahwa mediasi ulang tidak dapat dilakukan dan bersikukuh bahwapermasalahan ketenagakerjaan antara Penggugat

pada tanggal 24 Mei 2103pekerja PKWT tidak sesuai dengan perundangundangan;Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 perundingan antara PUK Serikat Pekerjadengan pihak Perusahaan (PT Adyawinsa Stamping Industries) sehubungandengan nota dinas dari Disnaker, tidak menghasilkan kesepakatan;Bahwa pada tanggal 02 Juli 2013, pihak Penggugat tidak bisa memenuhiNota Dinas yang dikeluarkan oleh Disnaker;Bahwa dari Serikat Pekerja melakukan mogok kerja, dengan tidak adanyarealisasi sehubungan Nota Dinas dari bulan

/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdgorang, sedangkan 2 (dua) serikat pekerja lainnya tidak melakukan mogokkerja;Bahwa ke 450 (empat ratus lima puluh) orang pegawai PT AdyawinsaStamping Industries) sekarang sudah tidak bekerja lagi;Bahwa mogok kerja para pekerja dilakukan dari tanggal 30 Juli 2013 s/dtanggal 21 Agustus 2013 yang rencananya mogok kerja tersebut akandilakukan selama 9 (sembilan) bulan, dan mogok kerja tersebut sebelumnyaada pemberitahuan terlebin dahulu terhadap pihak perusahaan (penggugat)dan Disnaker

;Bahwa saksi tidak tahu tentang aturan mogok kerja berapa lama waktunya;Bahwa sepengetahuan saksi ada pemanggilan untuk bekerja kembaliterhadap pegawai yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang,melalui pengumuman, namun para Tergugat tetap tidak mau bekerja kembalidan akan terus melakukan mogok kerja, selama hasil permintaan/tuntutanbipartit dengan nora dinas dari Disnaker tidak dilaksanakan oleh pihakperusahaan (penggugat);Bahwa saksi di PUK serikat pekerja FSPMI sebagai Bendahara 2 (dua

;Bahwa sepengetahuan saksi pernah pihak PUK serikat pekerja memintabantuan kepada pihak pengawas Disnaker untuk menegur pihak perusahaan(penggugat) agar melaksanakan nota dinas dari Disnaker, dan denganadanya permintaan tersebut pihak pengawas Disnaker mengeluarkan suratberupa teguran kepada pihak perusahaan penggugat;Bahwa setelah mediasi antara serikat pekerja dengan pihak perusahaandianggap gagal lalu adanya nota dinas dari Disnaker tidak ada permohonanlebih lanjut dari pihak serikat pekerja yang

adalahtentang pengangkatan tenaga PKWT menjadi tenaga PKWTT;Bahwa serikat pekerja yang menuntut peningkatan tenaga PKWT menjadiPKWTT dalam pertemuan dengan pihak perusahaan tersebut adalah serikatpekerja FSPMI, sedangkan serikat pekerja SPSI dan SKM juga ikut sertadalam pertemuan tersebut;Bahwa hasil dari pertemuan tersebut serikat pekerja FSPMI tidak setujudengan keputusan yang diambil oleh pihak manajemen karena tidak sesuaidengan nota dinas yang dikeluarkan oleh Disnaker, sedangkan serikatpekerja

(Somasi) kepada TERGUGAT guna mengingatkanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT.Bahwa dikarenakan tetap tidak adanya iktikad baik dari TERGUGAT untukmenyelesaikan tuntutan PENGGUGAT setelah upaya hukum berupa penegoran,maka PENGGUGAT mengajukan Pengaduan ke Badan Pengawas DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan Permohonan Mediasi PerselisihanHubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, selanjutnya DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran tertulis Nomor:567/540/Disnaker

tertanggal 15 Oktober 2018.Bahwa terhadap Anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor:567/540/Disnaker tertanggal 15 Oktober 2018, PENGGUGAT menyatakanmenolak anjuran tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor:054/K/SSP/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018.Bahwa PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo menghukum TERGUGAT untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) per hari,apabilaTERGUGAT lalai atau

Penggugat tidakmemiliki korelasi atas suatu gugatan dan telah bertentangan denganperaturan dan undangundang yang berlaku.Berdasarkan fakta hukum dan alasan di atas, Tergugat memohon agar YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA1.2.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan syah dan berharga ANJURAN Dinas Tenaga kerjaKabupaten Bekasi No.: 567/540/Disnaker

out surat eletronik dari Philip Min Lin Chen anak dari NormanChen tanggal 29 Maret 2017, (Bukti P15) ;Print out surat eletronik dari Penggugat kepada Norman Chen tertanggal 4September 2017, (Bukti P16) ;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Foto copy surat penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Pebruari 2018, (BuktiP17) ;Foto copy surat permohonan pengunduran diri penggugat kepada HRD tanggal21 Pebruari 2018 , (Bukti P18) ;Foto copy anjuran dari Disnaker

Foto copy anjuran disnaker Kab Bekasi No. 567/5640/Disnaker tanggal 15Oktober 2018, (Bukti T4);5.

Padahal Penggugat selama ini Penggugattetap masuk dan menjalankan pekerjaannya seperti semula ;Bahwa Penggugat dipanggil di Kantor Disnaker untuk melakukan mediasiantara Penggugat dengan Tergugat, atas pengaduan Tergugat tertanggal16 Juni 2011 ke kantor Disnaker Surabaya, dan setelah minta ijin kepadaTergugat, selanjutnya Penggugat mendatangi Pihak Disnaker Surabayadan memberikan keterangan sebagaimana keterangan Penggugat dalamanjuran tersebut ;Bahwa oleh karena tidak adanya titik temu antara Penggugat

danTergugat maka Pejabat Disnaker Surabaya mengeluarkan anjurantertanggal 23 Agustus 2011 (copy terlampir) ;Bahwa atas anjuran sebagaimana poin 4 (empat) tersebut Penggugatmenolak dengan mengirimkan surat keberatan ke kantor disnakerSurabaya, dan atas surat keberatan dari Penggugat maka KepalaDisnaker Surabaya Cq.

Pejabat Mediator meralat anjuran dengansuratnya tertanggal 25 Oktober 2011 ;Bahwa atas ralat anjuran dari Disnaker Surabaya a quo, Penggugat tetapmenolak oleh karena upah yang diterima Penggugat tidak benar danalasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat jugatidak beralasan sehingga anjuran yang diambil juga sangat berpihak sekalikepada Tergugat ;Bahwa upah yang diterima oleh penggugat dan masa kerjanya adalahsebagaimana yang disampaikan pada poin 1 (satu) di atas, sehinggauntuk perhitungan

Depo O03 mei 27 Juli Rp. 3.600.581 12 HKSumanjaya leader 2019 2020 2829.30.Biles32..Bahwa Penggugat setelah kejadian itu, dan tidak ada titik temunya, akhirnyaPenggugat telah mengadukan masalahnya ke Disnaker Kota Medan cqMediator karena merasa Semenamena melakukan PHK sepihak.Bahwa di Disnaker Kota Medan cq Mediator, masingmasing pihak hadir saatPanggilan dan memberikan penjelasan masingmasing pihak ke mediator, danpihak HRD tetap bersih kukuh memberikan 1 kali ketentuan.Bahwa Mediator Disnaker

Surat 567/2150 Tertanggal 30 September 2020.Bahwa dalam isi anjuran Mediator Disnaker Kota Medan tersebut,menghukum Tergugat yaitu:e Membayarkan pesangon FAUZUL AZIM sebesar Rp. 61.434.547, dane Membayarkan pesangon CITRA SUMANJAYA sebesar Rp. 38.166.158e Membayarkan hakhak normative yang belum di berikan Tergugatkepada Penggugat dan hakhak lainnya.Bahwa Penggugat melalui kuasanya, menyurati Tergugat ic PT. Arta BogaCemerlang Wil.

Sumut Aceh untuk membayarkan secara sukarela hasil darianjuran Disnaker Kota Medan cq Mediator, namun tidak di respon atau tidakdi jawab oleh Tergugat.33.Bahwa Penggugat ic FAUZUL AZIM dan CITRA SUMANJAYA selama bekerjadi Perusahaan Tergugat, menuntut hakhak nya saat terjadi PHK, karenaPenggugat merasa juga ikut memajukan, membesarkan Perusahaan PT.ARTA BOGA CEMERLANG.34. Bahwa Penggugat menuntut hakhaknya sejak tidak di pekerjakan oleh pihakTergugat ic PT. ARTA BOGA CEMERLANG seperti:1.

, tertanggal 9 Desember2019, untuk menemui Mediator Hubungan Industrial;2. surat Nomor 572/32/Disnaker, tertanggal 9 Januari 2020,untuk menemui Mediator Hubungan Industrial;3. surat Nomor 567/2097/Disnaker, tertanggal 29 April 2020,untuk menemui Mediator Hubungan Industrial;Begitu pula Tergugat memenuhi permintaan secara tertulis dari Kepala DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan nomor 565/129/Disnaker, tertanggal 28Januari 2020, untuk melakukan Perundingan Bipartit dengan para Penggugat.Oleh

Sulawesi I, 11 Desa GandamekarKecamatan Cikarang Baratdi Kabupaten BekasiMenindaklanjuti surat kami nomor 567/8186/Disnaker, tanggal 9 Desember 2019dan nomor 567/32/Disnaker, tanggal O09 Januari 2020, perihal panggilan untuk hadirpada tanggal 13 Desember 2019 dan 15 Januari 2020, di Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi, berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusanhubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha PT Nippisun Indonesia terhadapSdr.

Nippiaun Indonesia) tidak hadir,tetapi memberikan jawaban atas surat panggilan tersebut melalui surat nomor 103/PUKGSPMII/NPI/B/XI1/2019, tanggal 11 Desember 2019, perihal nota protes dan keberatanterhadap surat panggilan No.567/8186/Disnaker dan surat nomor 006/PUKGSPMII/NPI/B/1/2020, tanggal 14 Januari 2020 perihal nota protes dan keberatanterhadap surat panggilan no.567/32/Disnaker, tanggal 09 Januari 2020, dan memberikanklarifikasi pada tanggal 15 Januari 2020 jam 09.00 di Dinas Tenaga Kerja

NippisunIndonesia belum berwenang untuk menghadiri dalam perundingan bipartitmaupun sidang mediasi.Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi bernomor567/2097/Disnaker, tertanggal 29 April 2020, Perihal: PanggilanHalaman 13 dari 44 Putusan Nomor 87/Pat.G/2020/PN CkrPEMERINTAH KABUPATEN BEKASIDINAS TENAGA KERJAKomplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Telp. : (021) 89970349Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat ~ Bekasi Bekasi, 29 April 2020Nomor ; 567/ 2)> /Disnaker Kepada Yth.

Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwaTergugat selalu patuh dan taat menghadiri panggilan secara tertulis olehDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang dilayangkan kepada Tergugatdengan buktibukti sebagai berikut: surat Nomor 567/8186/Disnaker, tertanggal 9 Desember 2019,untuk menemui Mediator Hubungan Industrial; surat Nomor 572/32/Disnaker, tertanggal 9 Januari 2020, untukmenemui Mediator Hubungan Industrial; surat Nomor 567/2097/Disnaker, tertanggal 29 April 2020, untukmenemui

Bahwa karena Pengusaha tetap bersikeras untuk memPHK Pekerjadengan tanpa alasan yang jelas dan dengan tanpa Uang Pesangon, maka padatanggal 13 Maret 2013, Pekerja kemudian menyerahkan permasalahan tersebutkepada Kantor Disnaker JakartaTimur, untuk diperantarai/ dimediasi/diselesaikan secara Musyawarah;8.

Bahwa setelah diperantarai selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, PegawaiPerantara Disnaker JakartaTimur, kKemudian mengeluarkan Anjurannya Nomor1339/1.835.3, tertanggal 24 Juni 2013 (Copy terlampir), namunlagilagiPengusaha menolak untuk melaksanakan Anjuran dari Disnaker JakartaTimurtersebut;9.

Bahwa karena Anjuran dari Disnaker Jakarta Timur tersebut tidakdilaksanakan/ditolak oleh Pengusaha, maka dengan ini Pekerja mengajukangugatan ke PHI Jakarta, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semoga sajadalam proses di PHI Jakarta ini permasalahan tersebut dapat terselesaikandengan baik dan benar, cepat, adil dan bijaksana, sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, sebab kalau lamalama kasihan Pekerja yang posisinyaselalu berada dalam posisi yang lemah/ dirugikan;10.

Ternyata Termohon Kasasi/Penggugat melalui buktiPaklaring tersebut melakukan tuntutan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugatmelalui Disnaker Jakarta Timur dan di lanjutkan ke Pengadilan HubunganIndustrial;b) Bahwa dengan adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama/JudexFacti yang tidak memeriksa secara teliti kebenaran dari bukti PaklaringPemohon Kasasi yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi/ Penggugatmulai bekerja sejak Februari 2010 dan bukan tahun 2007, yang diperjelas dandiperkuat oleh kesaksian

Bahkan dalam mediasi di Disnaker Jakarta Timur,Pemohon Kasasi/Tergugat sudah menaikan konpensasi sampaiRp5.000.000,00 tetap Termohon Kasasi/Penggugat tidak maumenerima, (bukti P4):b) Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat selalu memberi uang lembur/uangtambahan apabila terjadi kerja extra di luar jam kerja (lembur), dansemua pekerja yang telah memasuki masa kerja 3 (tiga) tahun selaludiikutkan Jamsostek dan Jumlah karyawan Pemohon Kasasi hanyasekitar 5 (lima) orang, bukan 50 (lima puluh) orang seperti penjelasanTermohon

Undangan Il pada tanggal 11 Juni 2007, Pihak Tergugat juga tidak maumenemui kami, selaku kuasa hukum, melainkan Sdr.Gunawan datangkerumah Penggugat, menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruanmenghitung uang pesangonnya, dengan alasan bahwa hal ini baru diketahuisetelah Pihak Tergugat konsultasi dengan Disnaker Kabupaten Tangerang(bukti P4) ;3. Adapun menurut Tergugat melalui Sdr.

tersebut tidakberhasil, sebab Tergugat masih tetap bersikukuh dan mengatakan bahwa tidakpunya kewajiban lagi terhadap nasib Penggugat yang telah bekerja selama limabelas tahun lebih ;Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas kami selaku Kuasa HukumPenggugat berkesimpulan, bahwa usaha musyawarah PHK sepihak antaraTergugav/PT Growin Internasional/PT Gronik Wahana dengan Penggugatsecara BIPARTIT tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pada tanggal 13 Juli2007 kami melaporkan permasalahan tersebut kepada Disnaker

KabupatenTangerang sebagai lembaga yang berwenang untuk membantu penyelesaianmasalah PHK (bukti P6) ;Bahwaatas laporan tersebut Pihak Disnaker Kabupatan Tangerang telahmengupayakan penyelesaian dengan cara memanggil para pihak berdasarkanSurat Panggilannya yaitu :1.

Kepala Seksi PHI dan PHK Kabupaten Tangerang juga tidakberhasil maka Pihak Disnaker Kabupaten Tangerang membuat anjuran kepadapara Pihak dengan Nomor 567/8514/Disnaker, tanggal 19 September 2007.Anjuran mana telah Penggugat terima pada tanggal 28 September 2007 dantelah dikirimkan pula kepada Tergugat pada hari dan tanggal yang sama, (buktiPll) ;Bahwa atas ANJURAN Disnaker Nomor 567/8514/Disnaker tanggal 19September 2007 Pihak Kuasa Tergugat menelpon Kuasa Hukum Penggugat,yang intinya minta damai

serta akan membuat jawaban tertulis yang akandisampaikan kepada Disnaker Tangerang pada tanggal 8 Oktober 2007, namunkenyataannya sampai gugatan ini diajukan tidak memberikan jawaban apapun ;Bahwa perlu Penggugat kemukakan fakta yang sebenarnya sebagaiseorang Sekretaris Perusahaan Penggugat sangat mengetahui hampir secarakeselurunan apaapa yang terjadi di dalam perusahaan, adapun fakta yangsebenarmya adalah sebagai berikut :PT.GRONIK WAHANA beralamat di JI.

Penggugat juga dapat menggunakan mesincomputer di bagian operasional untuk membuat email kepada managemen Singaporetentang hal PHK yang diterima, dibuktikan dengan email dari Penggugat kepadaSingapore pada 10 agustus 2012, juga menggunakan mesin scanning karena email yangdikirim ada lampiran surat PHK dan surat kepada Disnaker Kota Batam.

Pada tanggal 27 September, sesuai undangan dari disnaker Batam Nomor :Und.2444/TK4/IX/2012 tanggal 10 september 2012, Tergugat maupunPenggugat diundang untuk Pertemuan Mediasi pertama dikantor Disnaker,dimana pada saat itu Tergugat telah menyerahkan kepada Disnaker, semua surat/dokumen terkait tentang masalah Penggugat sejak mulai bekerja di Perusahaansampai timbulnya PHK (T.16). bila perlu kesaksian dari Disnaker sebagaipejabat Mediator ;Kembali menerima Undangan Disnaker No.

B.2576/TK4/IX/2012 tanggal 27September 2012 perihal Panggilan I, untuk Mediasi yang diadakan pada 04 Okt2012 Dari hasil Mediasi ini oleh Disnaker kemudian menerbitkan surat No. B.2834/TK4/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal Anjuran kepada kedua pihak. Surat ituditerima Tergugat pada 07 November 2012 dan langsung membuat tanggapan atasAnjuran Disnaker dengan surat no. 141/UFIBTH/XI2012 tanggal 13 November 2012,yang isinya MENOLAK anjuran itu ..

Kota Batam, dengan melampirkan suratsurat laindan mengingatkan Disnaker bahwa Penggugat telah sadar hukum, agar Disnakerdapat bertindak jujur dan bijaksana sebagai Mediator untuk masalah ini.

Bukti T 16 : Fotocopy Surat undangan dari Disnaker Kota Batam No: Und.2444/TK4/IX/2012 tanggal 10 September 2012, No: B.2576/TK4/IX/2012 tanggal 27September 2012 bersta lampiran surat..19.Bukti T17 : Fotocopy bukti surat Pengiriman kepada Disnaker Kota Batambeserta surat Penolakan tentang Anjuran yang di keluarkan Disnaker Kota Batampada tanggl 14 November 2012.20.Bukti T18 : Foto copy bukti surat/email dari Retno kepada Irfan Purbatertanggal 21 Oktober 2012.21.Bukti T 19 : Fotocopy bukti Surat Pemutusan

Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9Desember 2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor567/8485/Disnaker tertanggal 31 Desember 2019adalah sah,berharga dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamasebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan;.

Anwar Supandi 13.922.571,00 15.106.872,00 14.514.721,50 43.544.164,50 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajibmembayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensiuntuk seluruhnya;Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9 Desember2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor

SusPHI/2020Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 9 Desember2019 dan Anjuran Tertulis, dengan Surat Nomor 567/8485/Disnakertertanggal 31 Desember 2019 adalah sah, berharga dan mempunyaikekuatan hukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknyaatau dibatalkan;Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan PT Trimitra Chitrahasta bertentangan danmelanggar Ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

Marino 13.922.571,00 15.106.872,00 14.514.721,50 43.544.164,50 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap wajibmembayar upah setiap bulannya yang biasa diterima Penggugat VIIRekonvensi/Tergugat VII Konvensi sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensiuntuk seluruhnya;Menyatakan Anjuran Nomor 565/8194/Disnaker tertanggal 09 Desember2019 dan Anjuran Tertulis, dengan

Surat Nomor 567/8485/Disnaker tertanggal31 Desember 2019 adalan sah, berharga dan mempunyai kekuatanhukum yang mengikat selama sebelum dibuktikan sebaliknya atau dibatalkan;Halaman 24 dari 30 Hal.

wakil dekan Rp. 1.000.000 / bulan (saatmenjabat menjadi wakil dekan); serta honor mengajar Rp. 406.000 (EmpatRatus Enam Ribu Rupiah), dengan rincian per SKS Rp. 14.500 dan jumlah SKSyang Penggugat bawa adalah 7 SKS.Bahwa dengan perlakuan yang semena mena ini, dimana Penggugatdiberhentikan dengan hormat dengan alasan yang mengada ada, dan tanpadiberikan hak hak normative, dan perlakuan tidak baik lainnya, Penggugatmemutuskan untuk menuntut hak hak normatifnya dengan mengadukannyaterlebih dahulu ke DISNAKER

KOTA MEDAN.Bahwa, dalam pengaduannya ke DISNAKER KOTA MEDAN, Penggugat jugaminta agar nama Penggugat yaitu KHILDA HANDAYANI S.H., M.H.

Bahwa, terhadap anjuran yang telah ditetaobkan DISNAKER Kota Medan ini,Tergugat sama sekali tidak berniat untuk membayarkannya kepada Penggugat,hal ini ditandai dengan sikap diam / pengabaian yang dilakukan Tergugat baikterhadap undangan DISNAKER KOTA MEDAN maupun ajuran yang sudahditetapkan Mediator. Bahwa, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang mengabaikan / tidakmembayarkan hak hak normative Penggugat, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat ini, dimana Tergugat tidak mau mematuhi isianjuran DISNAKER Kota Medan, maka dengan terpaksa, Penggugatmengajukan gugatan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial yangberwenang untuk; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikatANJURAN MEDIATOR DISNAKER KOTA MEDANNo. 567 / 4673 / DSTKM /2015 Tertanggal Medan, 27 Agustus 2015; Menyatakan Tergugat berkewajibanmembayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hakkepada Penggugat secara tunai,dengan

Kota Medan dengan RegistrasiNo. 567/4673/DSTKM/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 ;e Bahwa hal yang demikian itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan harusdikesampingkan, oleh karena anjuran yang diterbitkan disnaker adalahmerupakan anjuran yang didasarkan kepada kemauan dan kehendak dariPenggugat sendiri tanpa dikutsertakan dan dihadiri oleh pihak Tergugat ;e Bahwa disamping itu pula, oleh karena Tergugat tidak ada melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat melainkan hanyamemberhentikan

adalah PT.Laimbock Prima Indonesia ;Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2007 Tergugat melalui stafinyamenyampaikan pemberitahuhan secara lisan kepada paraPenggugat, bahwa muaitanggal 11 Oktober 2007, Tergugat merubah system kerja dan alih status dan hariantetap menjadi borongan lepas, dan upah para Penggugat menjadi tidak jelas danbahkan menjadi turun dibawah ketentuan upah minimum ;Bahwa pada hari itu juga tanggal 10 September 2007, siang hariparaPenggugat dengan didampingi petugas dari Disnaker

Kota Surabaya(Mediator dan Pengawasan), mengajak berunding untuk memperjelas maksuddari tindakan sepihak Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau menemui paraPenggugat dan petugas Disnaker tersebut ;Bahwa petugas Disnaker Kota Surabaya menghimbau kepada paraPenggugat untuk tetap bekerja seperti biasa, permasalahan tetap di selesaikandengan mengedepankan azas musyawarah mufakat dan selanjutnya paraPenggugat tetap bekerja seperti biasa ;Hal. 3 dari 21 hal.

No. 979 K/Pdt.Sus/2010Bahwa permasalahan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker KotaSurabaya yang selanjutnya dilakukan sidang Mediasi, dan Mediator Disnaker KotaSurabaya menurunkan Anjuran No86/PHIVI2Z007 tanggal 21 Jun 2007,menganiurkan Tergugat di wajibkan melaksanakan UMK, membayar kekuranganupah dan mengembalikan upah para Penggugat yang telah di potong ;Bahwa karena Aniuran Mediator Disnaker Kota Surabaya tidak dilaksankanoleh Tergugat, maka paraPenggugat tanggal 22 Oklober 2007 mengajukanpermohonan

Kota Surabaya yang hadir dilokasi tidakdi temui oleh Tergugat, maka paraPenggugat sesuai surat pemberitahuan tetapmelakukan mogok kerja dan selanjunya tanggal 19 Nopember 2007 petugasDisnaker Kota Surabaya datang lagi ke Perusahaan dan Tergugat tetap bertahan tidakmau menemuinya ;Bahwa agar mogok kerja tidak berkelanjutan, Disnaker Kota Surabayamemanggil Tergugat untuk hadir ke kantor Disnaker Surabaya untuk melakukanperundingan akan tetapi Tergugat tidak mau hadir dan walaupun telah dipanggilsampai

Tergugat tetap tidak mau hadir ;Bahwa akhirnya pada tanggal 22 Nopember 2007 Tergugat denganpara Penggugat melakukan perundingan bipartite, bahwa hasil perundingannyaTergugat tetap pada pendiriannya tidak mau melaksanakan Anjuran, tidak maumelaksanakan UMK, tidak mau membayar kekurangan upah dan tidak maumembayar gaji paraPenggugat yang dipotong ;Bahwa karena tidak terdapat penyelesaian secara Bipartit, dan masingmasing pihak tetap pada pendiriannya, maka sidang mediasi dilaksanakan danMediator Disnaker