Ditemukan 1792 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan menteri kehutanan ri Keputusan menteri agama ri 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis Suwandy vs menteri keuangan ri; 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw Aminudin vs menteri keuangan ri; Menteri ketenagakerjaan ri cq. sekretaris jenderal kementerian ketenagakerjaan ri vs debora tambunan S.pd Santoso hadikoesoemo vs menteri keuangan ri; Tirtayasa Dkk vs 1. menteri dalam negeri ri. 2. menteri agama ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 29-11-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
Tanggal 29 Nopember 2022 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS TIM KURATOR PT. BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT):
331 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI, tersebut;
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS TIM KURATOR PT. BANJAR INTAN MANDIRI (DALAM PAILIT):
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-08-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1770 K/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, GUBERNUR MALUKU, BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT VS EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., DK
104 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, GUBERNUR MALUKU, BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT VS EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., DK
Pengadilan PN SIGLI Perdata
Register : 12-07-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN SIGLI Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Sgi
Tanggal 12 Maret 2019 — ALENG JAYA
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI PIDIE cq KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAN NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI KABUPATEN PIDIE
100 — 20
  • ALENG JAYA
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI PIDIE cq KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE
    2.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAN NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI KABUPATEN PIDIE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-07-2021 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 K/Pdt/2021
Tanggal 12 Juli 2021 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA DK
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAMNEGERI Cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN Cq.KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA DK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA VS Dg. ENGONA binti MAKKA, DKK
127 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA, tersebut;
    PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA VS Dg. ENGONA binti MAKKA, DKK
    NegeriMakassar tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa dasarkepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa telah didasarkan pada putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PEMERINTAH
    RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKANNASIONALBPPN cg PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)PTPPA, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2019 — DIGITAL MONEY INDONESIA
Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
200 — 104
  • DIGITAL MONEY INDONESIA
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 30-03-2011 — Upload : 14-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3022 K/Pdt/2009
Tanggal 30 Maret 2011 — DJUNAIDI, SH, ;PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN BOGOR Cq. KEPALA SATUAN POLISI PAMONGPRAJA KABUPATEN BOGOR,
59 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DJUNAIDI, SH, ;PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN BOGOR Cq. KEPALA SATUAN POLISI PAMONGPRAJA KABUPATEN BOGOR,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 19-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/PDT/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — KARMAN PRIYANTO, ;PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR UTAMA PT. BRI PERSERO (Tbk) di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. BRI PERSERO (Tbk), dkk
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARMAN PRIYANTO, ;PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. DIREKTUR UTAMA PT. BRI PERSERO (Tbk) di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. BRI PERSERO (Tbk), dkk
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq.DIREKTUR UTAMA PT. BRI PERSERO (Tbk) di JAKARTACq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. BRI PERSERO(Tbk), berkedudukan di Jalan Putri Hijau No. 2 Medan;2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq.DIREKTUR UTAMA PT. BRI PERSERO (Tbk) di JAKARTACq. KEPALA KANTOR WILAYAH PT. BRI PERSERO(Tbk) Cq. PIMPINAN CABANG PT. BRI PERSERO (Tbk),berkedudukan di Jalan Sudirman No. 49/51 Binjai;3. TERIDAH TORONG, bertempat tinggal di Jalan SedapMalam No. 9, Kelurahan PB.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2007 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2928K/PDT/2001
Tanggal 17 Juli 2007 — Halim Cahyadi; Pemerintah RI, Cq. Menteri Keuangan, Cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Wilayah Ujung Pandang, Cq. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palopo
81 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halim Cahyadi; Pemerintah RI, Cq. Menteri Keuangan, Cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Wilayah Ujung Pandang, Cq. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palopo
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 795/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat:
TN JEFFRY KURNIAWAN
Tergugat:
PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR BANTEN CQ BUPATI KEPALA DAERAH TK II TANGERANG CS
59 — 28
  • Penggugat:
    TN JEFFRY KURNIAWAN
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR BANTEN CQ BUPATI KEPALA DAERAH TK II TANGERANG CS
    .+86 TERGUGAT I;PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNURBANTEN cq. BUPATI KEPALA DAERAH Tk II TANGERANGcq. CAMAT KECAMATAN CISAUK, beralamat di KantorKecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.IDEDEN SYUQRON,SH.MH., AMALIYAH, SH.MH dan SUPRIYANTI, SH., ParaAdvokat dari Law Firm SYUQRON & PARTNERS Advokat,Mediator, Korator & Pengurus, berkantor di JI.
    TERGUGAT V ;PEMERINTAH RI cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALAKANTOR WILAYAH PERTANAHAN BANTEN cq. KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG,beralamat di Jalan H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-01-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2907 K/Pdt/2009
Tanggal 19 Januari 2012 — PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIII BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BEKASI vs Sdr. SUYANTO, dkk
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL VIII BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BEKASI vs Sdr. SUYANTO, dkk
    Dan pula terhadap pelelangan oleh Tergugat Vtidak didasarkan adanya Surat Keterangan Tanah yaitu HGB No.2164 atasnama Tergugat Il yang dikuasai oleh Penggugat, karena itu pelelangan telahmenyalahi ketentuan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi : PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIRJENKEKAYAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-02-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693 K/Pdt/2010
Tanggal 21 Februari 2011 —
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GIRI JALADHI WANA ; PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. WALIKOTA BANJARMASIN (DAHULU WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-11-2006 — Upload : 10-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616K/PDT/2006
Tanggal 23 Nopember 2006 — BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) ; PEMERINTAH RI. cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; PT. CITRA MARGA NUSAPALA PERSADA Tbk. ; TIM PENGELOLA SEMENTARA (TPS) BANK YAMA- BBKU
141 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) ; PEMERINTAH RI. cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA ; PT. CITRA MARGA NUSAPALA PERSADA Tbk. ; TIM PENGELOLA SEMENTARA (TPS) BANK YAMA- BBKU
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 29-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Juli 2020 — DELTAGRO MULIA SEJATI
Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
258 — 108
  • DELTAGRO MULIA SEJATI
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 19-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 101/PDT/2018/PT MND
Tanggal 1 Oktober 2018 — KURON
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Menteri Badan Usaha Miilik Negara
36 — 18
  • KURON
    Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Menteri Badan Usaha Miilik Negara
    ., berdasarkan surat kuasa khususNomor 22/SK.SM/07.2017 tanggal 11 Juli 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1272017NO.REG. 488/SK/2017 ;Sebagai TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI;PEMERINTAH RI CQ MENTERI BADAN USAHA MIILIK NEGARA(BUMN) CO PT BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) KC MANADO, yangberkedudukan di Jalan Wolter Monginsindi Nomor: 56 Kota Manado.95115 ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: CIKOHADIANTONO, S.H., RACHEL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 15-03-2007 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1988K/PDT/2006
Tanggal 15 Maret 2007 —
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Putra Indonesia; Pemerintah RI., Cq. Menteri Dalam Negeri RI., Cq. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Cq. Pemerintah Kabupaten Batang (dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Batang)
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 25-11-2022
Putusan PN SUMEDANG Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
Yayat Ruhyatna Basuni
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. menteri PUPR Cq. Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. SNVT Pembangunan Waduk Jatigede
31 — 8
  • Penggugat:
    Yayat Ruhyatna Basuni
    Tergugat:
    Pemerintah RI Cq. menteri PUPR Cq. Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung Cq. SNVT Pembangunan Waduk Jatigede
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 05-06-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2391 K/Pdt/2013
Tanggal 5 Juni 2014 — PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR PROPINSI ACEH cq. WALI KOTA BANDA ACEH VS 1. TJUT SURYATI,S.H., dkk. dan PEMERINTAH RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI ACEH, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Panglima Nyak Makam, Lampinenung, Kota Banda Aceh
70 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAMSUL KAHAR dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR PROPINSI ACEH cq. WALI KOTA BANDA ACEH tersebut;
    PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR PROPINSI ACEH cq. WALI KOTA BANDA ACEH VS 1. TJUT SURYATI,S.H., dkk. dan PEMERINTAH RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI ACEH, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Panglima Nyak Makam, Lampinenung, Kota Banda Aceh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2002 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3593K/PDT/1998
Tanggal 8 Oktober 2002 — Pemerintah RI Cq Menteri Pertambangan Dan Energi Cq. PN. Pertamina Pusat Jakarta Cq. Pertamina Daerah Kalimantan Unit Pengolahan IV Balikpapan; Sareh Mudjajin; Pemerintah RI. Cq. Menteri Tenaga Kerja RI. Cq. Depnaker RI. Cq. Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja Selaku Ketua PTK Migas Cq. Depnaker Wilayah Kaltim Cq. Depnaker Daerah TK.II Balikpapan
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah RI Cq Menteri Pertambangan Dan Energi Cq. PN. Pertamina Pusat Jakarta Cq. Pertamina Daerah Kalimantan Unit Pengolahan IV Balikpapan; Sareh Mudjajin; Pemerintah RI. Cq. Menteri Tenaga Kerja RI. Cq. Depnaker RI. Cq. Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja Selaku Ketua PTK Migas Cq. Depnaker Wilayah Kaltim Cq. Depnaker Daerah TK.II Balikpapan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-11-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Maret 2018 — BHD
Tergugat:
1.PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL
2.PEMERINTAH RI Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
287 — 206
  • BHD
    Tergugat:
    1.PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL
    2.PEMERINTAH RI Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia